Paripurna Penetapan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Ditunda

ACEH TAMIANG (Waspada): Pelaksanaan sidang paripurna penetapan pimpinan  (Wakil Ketua II) DPRK Aceh Tamiang dari Partai Demokrat harus ditunda pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan belum masuknya usulan nama pimpinan dari DPC Partai Demokrat Aceh Tamiang ke Sekretaris Dewan setempat.

Paripurna Penetapan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Ditunda
Fadlon, SH Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang. Waspada/Ist

“ Sampai sore ini belum masuk surat usulan pimpinan dari partai Demokrat, terpaksa ditunda sidang paripurna dan seharusnya dilaksanakan Kamis (26/9) ini, tapi kami masih menunggu usulan suratnya agar bisa dilaksanakan sidang paripurna penetapan Wakil Ketua Dua,” kata Fadlon,SH,Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang kepada Waspada di ruang kerjanya.

Disampaikannya, untuk pelaksanaan tugas anggota Dewan tidak berpengaruh karena sudah ada dua pimpinan DPRK yang telah ditetapkan yaitu, Ketua DPRK, Suprianto dari Partai Gerindra dan Wakil Ketua I dirinya sendiri dari Partai Aceh.

“Tapi tidak bisa menunggu lama surat dari Partai Demokrat dan hasil penetapan dua pimpinan telah dipersiapkan administrasi untuk disampaikan ke Bupati Aceh Tamiang guna diteruskan ke Gubernur Aceh,” sebut Fadlon.

Menurutnya, jika menunggu terlalu lama tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh kepada terhambatnya kegiatan Dewan seperti pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan hal lainnya. “Ya, seperti pembentukan Badan Musyawarah serta Badan Anggaran),” tutur Fadlon.

Politisi muda Partai Aceh, Fadlon juga mengemukakan, pihaknya berusaha agar Banmus dan Banggar harus secepatnya dibentuk karena mengejar pembahasan RAPBK tahun 2020 dan tahapan KUA – PPAS nya sudah selesai dilaksanakan. “ Seperti kita ketahui, paling lambat 30 November 2019 untuk APBK 2020 harus tuntas,” ungkapnya.

Lanjutnya, apabila sampai batas waktu yang ditentukan nantinya belum tuntas APBK tahun 2020, maka berimbas juga terhadap anggota Dewan dengan tidak menerima gaji selama 6 bulan. “ Kami berharap Partai Demokrat bisa segera mengirimkan usulan nama anggota dewan-nya sebagai pimpinan dewan,” pinta Fadlon.

Ditambahkannya, dari informasi yang diperolehnya, usulan nama pimpinan dari Partai Demokrat belum diajukan karena belum di tandatangani SK-nya dari DPP Partai Demokrat. “ Namun, dua pimpinan DPRK Aceh Tamiang yang telah ditetapkan melalui sidang paripurna pada Selasa kemarin akan segera diteruskan ke Bupati Aceh Tamiang agar bisa dilanjutkan pengurusan SK pimpinan depenitif dari Gubernur Aceh,” pungkas Fadlon.(cri/B).