Waspada
Waspada » Validitas Dan Realibilitas
Opini

Validitas Dan Realibilitas

Oleh Zulkarnain Lubis

 

Alat ukur yang digunakan diragukan validitas dan reliabilitasnya. Tentu saja hasilnya akan menyimpang dari tujuan yaitu mewujudkan kinerja pegawai KPK yang baik, berdedikasi, memiliki kompetensi, dan berintegritas dalam pemberantasan korupsi.

Dua kata pada judul di atas adalah terminologi sangat penting ketika melakukan penelitian, khususnya penelitian social. Yaitu menyangkut penggunaan alat ukur yang kita gunakan dalam memperoleh nilai-nilai variabel yang diteliti.

Validitas menyangkut kebenaran, ketepatan, dan akurasi alat ukur yang digunakan. Alat ukur akan dikatakan valid jika mengukur sesuatu yang memang ingin kita ukur. Kadangkala tidak disadari kita mengukur sesuatu yang tidak ingin kita ukur. Sebaliknya kita tidak mengukur sesuatu yang seharusnya diukur.

Dalam kondisi demikian, dikatakan alat ukur kita tidak akurat dan angka atau nilai yang diperoleh juga akan menjadi tidak valid atau tidak menggambarkan apa sesungguhnya ingin diperoleh.

Seterusnya reliabilitas adalah konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran yang diperoleh apabila dilakukan pengulangan pada kondisi yang sama dan dengan objek sama. Jadi reliabilitas menyangkut seberapa konsisten alat ukur mendapatkan angka pengamatan dari objek yang diteliti. Jika mengukur suatu objek berulang-ulang, maka dengan kondisi yang sama, dikatakan alat ukurnya reliabel jika hasilnya akan sama atau relatif sama.

Saya tak akan membahas materi metode penelitian ini lebih lanjut, tapi perilaku kita sekarang ini. Terutama para elit ataupun yang merasa elit, atau politisi, atau petinggi partai, atau pejabat pengambil keputusan, atau para pembela dan para pendukung tegak lurus pejabat publik. Mereka sering menggunakan “alat ukur” yang tidak reliabel dan tidak valid. Sehingga kesimpulannya bias, menyimpang, bahkan kadang terasa lucu dan bertentangan akal sehat.

Kejadian terbaru yang membuat heboh adalah persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap karyawan KPK yang akan diASN-kan. Alat ukur yaitu alat tes yang digunakan diragukan, dan memiliki validitas dan realibilitas yang rendah.

Sesuai namanya, tes dilakukan mengukur wawasan kebangsaan karyawan KPK yang per defenisi dikatakan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengertian lain dikatakan wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

Namun pertanyaan yang diajukan tidak mengacu kepada konsep tersebut sehingga dianggap lain yang diukur, lain yang semestinya diukur. Pertanyaan yang muncul malah dinilai jauh menyimpang dari pengertian wawasan kebangsaan. Seperti keharusan berjilbab dan doa qunut yang justru merupakan implementasi dari pengamalan ajaran agama.

Begitu juga pertanyaan mengenai sikap terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), apakah sudah punya pacar atau belum, berapa kali pacaran, dan apakah akan menikah dalam waktu dekat adalah pertanyaan yang di luar konteks wawasan kebangsaan. Pantas hasilnya kontroversi karena selain hasilnya tidak menggambarkan wawasan kebangsaan seseorang, nilai yang diperoleh juga tidak menggambarkan tingkatan wawasan kebangsaan seseorang.

Jadi alat ukur yang digunakan diragukan validitas dan reliabilitasnya. Tentu saja hasilnya akan menyimpang dari tujuan yaitu mewujudkan kinerja pegawai KPK yang baik, berdedikasi, memiliki kompetensi, dan berintegritas dalam pemberantasan korupsi. Sehingga mengurangi praktik korupsi dan membuat korupsi yang seminimal mungkin.

Persoalan lain yang menjadi pembicaraan yang juga karena diragukan validitas dan realibitas alat ukurnya adalah publikasi lembaga survei yang menempatkan satu partai terbersih dari korupsi. Padahal fakta menunjukkan partai tersebut anggotanya banyak tersangkut kasus korupsi, bahkan salah satu kadernya hilang. Sehingga kasusnya tidak bisa diungkap secara transparan.

Salah satu kader partai tersebut yang menjadi menteri, tega dan sampai hati mencuri uang yang seharusnya menanggulangi wabah corona dengan jumlah sangat fantastis. Prosesnya masih berjalan tertatih-tatih sehingga tidak tahu kapan berakhir.

Partai yang pernah dijuluki sarang koruptor dan disebut mendominasi operasi tertangkap tangan (OTT), juga termasuk memiliki kasus korupsi kepala daerah terbanyak yang berasal dari partainya. Perbedaan mencolok antara yang sebenarnya dengan yang diungkap tentunya terkait rendahnya validitas dan realibilitas alat ukur.

Contoh lain adalah ungkapan seorang menteri koordinator yang menyebutkan perguruan tinggi (PT) harus ikut bertanggungjawab dengan semakin parahnya kasus korupsi. Juga disebutkan PT salah satu terdakwa sehingga korupsi menjadi sangat meluas.

Dikatakan para koruptor umumnya lulusan PT. Sungguh kesimpulan yang tidak valid, tidak reliabel, bahkan tidak logis. Tidakkah Beliau tahu bahwa PT adalah bagian dari masyarakat. Bukankah mahasiswanya berasal dari masyarakat, dosennya juga anggota masyarakat, pimpinannya bagian dari masyarakat. Dan saling terkait sistem pendidikan buatan pemerintah.

Bukankah juga aturan yang berlaku di PT tidak terlepas dari pembuat aturan yaitu pemerintah dan wakil rakyat. Jadi menuduh perguruan tinggi sebagai terdakwa sehubungan dengan maraknya korupsi adalah tuduhan yang bias, jauh dari valid, dan jauh dari reliabel.

Contoh lain tentang toleran dan intoleran. Toleran dapat berarti sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu. UNESCO mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia.

Toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya toleransi beragama. Per defenisi berarti toleransi tidak mencampuradukkan agama, tidak mengikuti ritual agama orang lain dan tidak mengajak orang yang berbeda agama untuk ikut ritual agama kita.

Berdasarkan konsep tersebut, tidak mesti umat beragama tertentu ikut beribadah di tempat ibadah agama lain dan sangat keliru menuduh orang sebagai intoleran jika tidak setuju dengan pandangan tersebut. Dengan deikian, pembuatan terowongan antar rumah ibadah yang berbeda juga sudah dianggap berlebihan dan tidak lagi sekedar toleransi beragama.

Tuduhan terhadap Anies Baswedan oleh seorang politisi adalah juga tidak didasarkan konsep yang benar tentang pengertian kecintaan terhadap negara dengan mencurigainya dan meragukan kecintaannya terhadap negaranya sendiri. Sehingga diingatkan harus mewaspadainya karena dianggap ia lebih memilih Palestina daripada Indonesia.

Tuduhan itu hanya karena Anies mengomentari nuansa bendera Palestina di berbagai fasilitas publik di Jakarta. Dikatakan pemasangan bendera Palestina merupakan bentuk dukungan dari warga Jakarta dan solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Palestina.

Mestinya, komentar Anies adalah satu hal, sedang kecintaan terhadap negara adalah hal lain pula. Sepertinya politisi tersebut telah mengaitkan dua hal padahal keduanya adalah hal yang tidak terkait. Jadi masalahnya tidak jauh juga dengan validitas alat ukur yang diuraikan di atas.

Dari berbagai peristiwa kehebohan dan kontroversi yang berawal dari rendahnya validitas dan realibilitas alat ukur yang digunakan, terlihat dampaknya terhadap berbiasnya kesimpulan, keputusan, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan. Dari kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang konsep yang menjadi landasan berbicara, bersuara, beropini, dan berpendapat, kita saksikan berbiasnya pernyataan yang disuarakan.

Penulis adalah Ketua Program Doktor Ilmu Pertanian UMA dan Ketua STIE MTU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2