USU – Komnas HAM: Keadilan Agraria
Oleh Budi Agustono

  • Bagikan

Sengketa agraria antara perkebunan dengan masyarakat sampai sekarang masih berkelanjutan bagaikan tiada ujung penyelesaian. Demikian pula dengan sengketa agraria yang bermunculan setelah runtuhnya Orde Baru sampai sekarang juga belum banyak diselesaikan

Pada 21-22 Oktober 2021 Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia meneken Nota Kesepahaman tentang Penyelesaian Agraria sekaligus menggelar seminar Penyelesaian Sengketa Agraria di Sumatera Utara.

Pembicara dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Wakil Menteri ATR -BPN, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Deputi II KSP, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan, Serikat Petani Indonesia, Aman Sumatera Utara, Saturnio Jun Borras Jr (Belanda), Christian Lund (Kopenhagen) dan Budi Agustono (Universitas Sumatera Utara).

Penandatangan Nota Kesepahaman USU – Komnas HAM patut beroleh apresiasi karena USU akan memasuki isu besar dan pelik sengketa agrarian yang kasus terus melambung tinggi.

Selain isu besar kasus sengketa agraria acap bersenggolan dengan politik ekonomi lokal dan nasional yang tentu saja memerlukan ekstra keras jika ingin mengurainya untuk kesejahteraan masyarakat.

Persoalan agraria di Sumatera Utara lanjutan warisan masa kolonial Belanda dan kehadiran ratusan industri perkebunan yang pemiliknya sebagian besar berkebangsaan Belanda, Belgia, Inggris, Amerika, Jepang dan sebagainya.

Para pemilik modal besar kolonial (baron) kulit putih beroleh tanah karena mendekati penguasa lokal yang melakukan kolonisasi ke wilayah ini melalui penandatanganan kontrak politik yang mengakui kedaulatan kekuasaan Belanda.

Tidak lama sesudah cengkeraman kekuasaan kolonial mengikat penguasa lokal (Sultan Langkat, Sultan Deli, Sultan Serdang, Sultan Asahan, sultan di daerah, raja-raja di Simalungun dan sebagainya), berdatangan pemilik modal mula-mula Belanda disusul Polandia, Inggris, Belgia, Jepang, Amerika dan China bertemu penguasa lokal untuk berinvestasi tanaman tembakau menjelang paruh ketiga abad ke 19.

Para baron kolonial Eropa saat tiba di Sumatera Timur menjumpai penguasa lokal menyampaikan maksudnya menanam modal untuk tanaman tembaku. Penguasa lokal dengan senang hati menyewakan tanah-tanah di wilayah juridiksinya kepada pemilik modal asing. Inilah yang disebut sebagai tanah konsesi.

Di atas tanah konsesi inilah dibuka hutan baru untuk lapak beroperasinya industri tembakau. Tanah-tanah yang dikonsesikan ke pemilik modal cukup lama, 99 tahun. Di atas konsesi tanah luas dan asri inilah berdiri industri tembakau dengan fasilitas teknologi modern.

Karena besarnya injeksi modal ke industri perkebunan ditambah lagi ketersediaan tanah yang sangat luas terbangun ratusan industri tembakau yang membentang dari sungai Asahan ke Sungai Wampu atau dari Asahan sampai Langkat dibuka hutan untuk industri perkebunan tembakau.

Meski berdiri tanaman ekspor (tembakau) di hamparan tanah konsesi, tidak mungkin industri perkebunan bergerak tanpa buruh yang mengoperasikan mesin-mesin modern sebagai pengungkit berjalannya modal besar kolonial. Untuk ini didatangkan orang China, Tamil, Jawa, Banjar dan lainnya bekerja sebagai buruh di perkebunan kolonial.

Para buruh dari berlatar ras dan kelompok ini dipekerjakan berdasar garis etnik. Orang China dipekerjakan sebagai pemuka hutan, orang Tamil ditentukan sebagai pekerja infrastruktur, dan orang Jawa dipekerjakan sebagai penanam, pemetik dan pemproses tembakau sampai diekspor ke dunia kapitalis kolonial yang memerlukan tanaman tembakau.

Di masa kolonial tanah perkebunan hanya boleh digunakan oleh pemilik modal kolonial Eropa. Buruh hanya bekerja dan bekerja menghasilkan tembakau yang dilego di pasaran internasional kolonial.

Dalam tanah konsesi terdapat aturan yang mengkomodir hak adat penduduk asli (Melayu) pada setiap kali panen tembakau, tanah diistirahat untuk kesuburan tanah selama tujuh tahun.

Selama tanah diistirahatkan tanah tidak boleh ditanam tembakau, melainkan diserahkan ke penduduk asli untuk ditanami padi, sayuran atau tanaman lainnya. Kemudian mereka inilah yang disebut Rakyat Penunggu, orang Melayu menunggu panen tembakau yang tanahnya diolah sebagai mata pencarian.

Kesejahteraan
Di masa formatif industri perkebunan sampai menjelang akhir abad kesembilan belas mampu menegakkan stabilitas tertib sosial politik kolonial di Sumatera Timur.

Di awal abad ke dua puluh pergerakan nasional yang menyuarakan nasionalisme yang berhimpitan dengan isu agraria dan feodalisme berkecambah di wilayah ini.

Persoalan agraria mulai diangkat lantaran kaum pergerakan mengerti eksploitasi ekonomi yang menyebabkan kemiskinan, penderitaan kaum buruh, dan kesenjangan ekonomi bersumber dari penggunaan tanah yang timpang.

Di atas tanah konsesi menjadi pondasi beroperasinya kapitalisme kolonial (industri perkebunan) mencuatkan awal sengketa agraria. Para imigran atau pendatang yang tergabung dalam organisasi pergerakan mulai kencang menyoal kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah yang dikonsesikan ke pemilik modal kolonial.

Ekonomi perkebunan yang berkontribusi dalam mengisi pundi-pundi keuntungan baron Eropa dan pendapatan negara kolonial terguncang dan akhirnya runtuh ketika Jepang menduduki negeri ini.

Kedatangan Jepang ke Sumatera Timur (Utara) merubuhkan tertib sosial lama tradisional. Tanah perkebunan yang tadinya tidak tersentuh oleh para imigran, oleh kuasa Jepang para migran (buruh) didorong dan diminta untuk menggarap tanah perkebunan ditanam padi dan jagung.

Dorongan menggarap tanah perkebunan menyebabkan membanjirnya para migran memasuki tanah perkebunan dan tanah perkebunan ini mulai dikapling sesuai keinginan ditanami padi dan jagung.

Hasil panen tidak bisa dibarter ke lain orang, tetapi harus diserahkan ke penguasa Jepang. Kebijakan agrarian ini bertujuan untuk menambah amunisi logistik Jepang menghadapi ekonomi perangnya.

Tanah perkebunan yang digarap migran (buruh) dan petani mendapat respons dari pemuda penduduk asli (Melayu) karena penguasaan tanah oleh orang asing ini dianggap sebagai pengurangan hak privelese orang Melayu menggarap tanah perkebunan pasca panen tembakau.

Ketegangan agrarian di lahan perkebunan antara migran dan pendatang sering terjadi di masa Jepang, meski tidak sampai menjadi bentrok fisik kedua belah pihak.

Sampai menjelang kemerdekaan ketegaangan agraria masih tetap berlangsung, sementara migran yang menduduki dan menguasai tanah perkebunan terus membesar.

Masa revolusi kemerdekaan tiba di Sumatera Timur, selain diduduki para migran, para pejuang kemerdekaan melalui badan perjuangan kemerdekaan (milisia) yang memepertahankan kemerdekaan lewat persenjataan yang dimilikinya menguasai tanah perkebunan.

Bahkan mengambil hasil perkebunan dibawa ke Semanjung Malaya guna barter dengan persenjataan dan kebutuhan dasar lainnya untuk survivalitas perjuangan kemerdekaan.

Di tahun berikutnya migrasi pendatang dari latar kelompok etnik membanjir ke pinggiran kota satelit berdekatan dengan perkebunan dengan tujuan menempati tanah-tanah kosong perkebunan.

Situasi seperti ini menambah kompleksitas persoalan agrarian karena tidak ada penguasa tunggal yang mempunyai kewenangan besar mengatur pertanahan.

Ditambah kehadiran Ormas berafiliasi ke partai politik yang membela dan mengadvokasi pengikutnya menggarap tanah perkebunan yang kemudian disebut pemukim liar makin menambah tindihan persoalan agraria.

Ketika diberlakukan nasionalisasi tahun 1958, perusahaan besar mondial (perkebunan, perkapalan, perhotelan dan sebagainya) yang tadinya kepemilikan orang asing banyak dipegang oleh kalangan militer sebagai pengelolanya.

Para migran yang menggarap dan menduduki tanah atas nama nasionalisasi dipaksa keluar oleh tantara. Dari pihak sultan dan raja mereka ingin agar nasionalisisasi tanah perkebunan yang dikonsensikan ke pemilik modal diserahkan ke penguasa tradisional.

Alih-alih diserahkan ke penguasa lokal tradisional, tentara semakin kuat mengelola dan menguasai sektor ekstratif ini yang berdiri di atas tanah konsesi. Akibatnya di masa ini tentara menguasai properti asing beserta tanahnya .

Tahun 1960-an di masa rezim Demokrasi Terpimpin berkumandang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Tetapi karena situasi politik di masa ini penih dengan pertarungan ideologis, terutama lagi setelah partai komunis menjalankan aksi sepihak yang menduduki pemilik tanah luas menyebabkan meninggi tensi pertikaian politik ideologis.

Di Sumatera Utara situasi sosio politik seperti ini semakin memunculkan komplikasi persoalan pertanahan. Sejak masa kolonial, Jepang, kemerdekaan dan sesudahnya sampai tahun 1960-an persoalan agraria tidak pernah terselesaikan.

Sejalan dengan perkembangan waktu persoalan tanah terus bermunculan silih berganti sampai akhirnya tiba rezim Orde Baru.

Kehadiran rezim Orde Baru bukannya mengurai problem agraria yang dimulai masa kolonial sampai kelahirannya, melainkan menambah bongkahan persoalan agrarian.

Sengketa agraria antara perkebunan dengan masyarakat sampai sekarang masih berkelanjutan bagaikan tiada ujung penyelesaian. Demikian pula dengan sengketa agraria yang bermunculan setelah runtuhnya Orde Baru sampai sekarang juga belum banyak diselesaikan.

Ini belum lagi membesarnya kasus sengketa agrarian di Sumatera Utara yang dilapor ke Komnas Ham yang masih perlu diurai dengan seksama dan berkeadilan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Narasi di atas ingin menegaskan jika sengketa agraria di Sumatera Utara ingin diselesaikan tidak bisa tidak harus melacak kembali akar mula persengketaan dengan memasuki pembabakan periode demi periode yang disesuaikan dengan sejarah penduduk migran memasuki wilayah yang disengketakan.

Di sinilah arti penting kerja sama USU – Komnas Ham untuk melakukan kajian akademis tentang keagrariaan di wilayah ini. Tanpa ada kajian akademis untuk pemecahan ratusan kasus agrarian, persoalan sengketa agrarian tidak pernah terurai dengan jernih dan berkeadilan.

Kajian akademik ini perlu melibatkan organisasi masyarakat sipil semisal badan pertanahan, serikat petani, organisasi masyarakat adat dan sebagainya untuk menopang kerja riset agrarian.

Dengan kerja riset akademik yang bertujuan identifikasi dan pemecahan kasus agrarian, ratusan kasus sengketa agrarian dapat menurun. Menurunnya sengketa agraria dapat menekan meletupnya potensi konflik agraria yang dapat menelan korban jiwa.

Semoga kerjasama USU – Komnas HAM Republik Indonesia dapat membantu mengurangi sengketa agraria dan meminimalisir ketegangan sosial (agrarian) untuk keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Selamat kerjasasama USU – Komnas HAM Republik Indonesia dalam penyelesian sengketa agraria di Sumatera Utara.

Penulis adalah Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *