Waspada
Waspada » Urgensi Pemekaran Sumteng
Headlines Opini

Urgensi Pemekaran Sumteng

Oleh Effan Zulfiqar Harahap

Yang paling mendesak adalah mendorong Pemda di Tabagsel melakukan banyak inovasi, termasuk peningkatkan kapasitas dan kapabilitas manejemen Pemda mewujudkan otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab. Itu jauh lebih urgen

Suara-suara yang mengiginkan rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) tiba-tiba ramai kembali dibicangkan setelah sekian tahun tak terdengar. Sejumlah tokoh dari Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menggaungkan keinginan pemekaran daerah otonom baru (DOB), meliputi empat kabupaten dan satu kota di wilayah Tabagsel.

Minggu, 14 Maret sejumlah tokoh masyarakat dari Tabagsel, dimotori H Chairuman Harahap bersepakat mendaulat Harry Lottung Siregar sebagai Ketua Percepatan Pemekaran Provinsi Sumteng. Tim yang sudah dibentuk diberi tugas melakukan lobi politik di tingkat pusat dan hal lain yang dianggap penting.

Disebutkan terhentinya usulan rencana pemekaran karena adanya moratorium pemekaran daerah pada 2014 lalu dan kini peluang itu terbuka kembali. Momen inilah yang akan dimamfaatkan panitia percepatan pemekaran. Di samping semua syarat yang diperlukan dalam proses pemekaran telah terpenuhi. Terpenting menurut mereka, tujuan pemekaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tabagsel.

Terlepas semua itu, proses pemekaran daerah telah mengalami perubahan, tidak lagi seperti yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo PP No 78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah. Kini UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU No 32 Tahun 2004 mengatur proses pemekaran tersebut dengan lebih ketat dan melalui beberapa tahapan sebelum resmi ditetapkan menjadi DOB.

Sekedar informasi, penjelasan soal pemekaran daerah ada di Pasal 33-43. Dimana proses pemekaran harus melalui tahapan yang memerlukan waktu beberapa tahun sebelum ditetapkan defenitif menjadi DOB. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan Provinsi (DPP). DPP harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif dan melewati proses kajian mendalam yang dilakukan tim independen.

Untuk kasus rencana pemekaran Provinsi Sumteng persyaratan dasar dan persyaratan administratif mungkin tidak ada masalah. Semua persyaratan ini dijadikan sebagai dasar penilaian kelayakan pembentukan DPP setelah melalui kajian tim independen. Hasil kajian tim disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dikonsultasikan dengan DPR dan DPD-RI. Hasil konsultasi menjadi dasar pertimbangan pemerintah pusat menetapkan kelayakan DPP.

Jangka waktu DPP tiga tahun dan dipimpin kepala daerah persiapan yang diangkat presiden atas usul Mendagri. Pendanaan DPP berasal dari bantuan pengembangan daerah persiapan yang bersumber dari APBN; bagian pendapatan dari PAD induk berasal dari daerah persiapan; penerimaan dari bagian dana perimbangan daerah induk dan sumber pendapatan lain yang sah.

Daerah Induk punya kewajiban terhadap DPP untuk membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi; membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi apabila DPP ditetapkan menjadi DOB dan menyiapkan dukungan dana.

Setelah terbentuknya DPP, maka pemerintah pusat dalam hal ini melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap DPP selama masa daerah persiapan. DPR dan DPD-RI juga melakukan pengawasan. Kemudian pemerintah pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap DPP kepada DPR dan DPD-RI. Selanjutnya pemerintah pusat melakukan evaluasi akhir setelah tiga tahun berakhirnya daerah persiapan.

Evaluasi dimaksudkan menyangkut pelaksanaan kewajiban DPP terlaksana atau tidak. Kewajiban DPP meliputi, menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan, mengelola personal, peralatan dan dokumentasi, membentuk perangkat DPP, melaksanakan pengisian jabatan ASN pada perangkat DPP, mengelola anggaran belanja dan menangani pengaduan masyarakat. Hasil evaluasi dimaksudkan masih harus dikonsultasikan dengan DPR dan DPD-RI.

Baru setelah semua tahapan di atas selesai maka DPP yang berdasarkan hasil evaluasi dianggap layak ditingkatkan statusnya menjadi DOB ditetapkan dengan UU. Sebaliknya DPP yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan tidak layak, maka dicabut statusnya sebagai DPP dengan PP dan dikembalikan ke daerah induknya. Selanjutnya bagi DOB harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Urgensi Pemekaran

Terkait rencana pemekaran Provinsi Sumteng, yang menjadi pertanyaan urgensinya untuk apa? Benarkah untuk menyejahterahkan rakyat Tabagsel? Bila terkait urgensi pemekaran rasanya tidak ada alasan mendesak untuk “bercerai” dengan Sumatera Utara. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tidak sepenuhnya bisa dijadikan sebagai dasar mendorong pemekaran daerah.

Salah satu alasan pemekaran paling mendasar adalah rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh. Sekarang jarak tidak lagi masalah dengan kemajuan teknologi informasi. Soal kesenjangan pembangunan termasuk alasan lainnya dan alasan ini juga tidak berdasar. Bicara soal jarak yang jauh dan kesenjangan pembangunan, maka yang lebih layak menuntut pemekaran adalah daerah yang ada wilayah Kepulauan Nias bukan daerah yang ada wilayah Tabagsel.

Soal infrastruktur jalan yang buruk tidak juga bisa menjadi alasan pemekaran. Karena semua daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara sama kondisinya. Apalagi yang statusnya jalan pusat. Soal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Itu juga tidak sepenuhya bisa diterima alasannya. Karena yang lebih pas meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Pemda kabupaten/kota. Bukankah otonomi daerah bersifat nyata dan luas itu praktinya ada di kabupaten/kota, bukan di provinsi.

Harusnya yang lebih dipentingkan adalah pemekaran daerah kabupaten/kota bila memang diperlukan. Bukan pemekaran provinsi yang sebenarnya bukan titik berat pelaksanaan otonomi daerah bila konteksnya ingin menyejahterahkan masyarakat dan mendekatkan pelayanan. Provinsi sebagaimana diketahui lebih banyak menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan bukan desentralisasi sebagaimana halnya Pemda kabupaten/kota.

Provinsi sebagaimana diketahui adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang sudah pasti tetap berjarak dengan masyarakat dibandingkan Pemda kabupaten/kota. Bukankan salah satu filosofis implementasi otonomi daerah adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan, menyejahterakan dan memberdayakan masyarakat? Dan itu hanya efektif bila yang melakukaknya Pemda kabupaten/kota dan bukan provinsi.

Seharusnya yang dipacu terlebih dahulu adalah kemajuan dan perkembangan daerah di wilayah Tabagsel. Kalau kita mau menilai secara objektif dan jujur empat daerah yang dimekarkan 15 tahun lalu dari induknya kabupaten Tapanuli Selatan belum mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Mungkin baru Kabupaten Mandailingnatal yang perkembangannya lebih baik dibandingkan dengan kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidimpuan. Sampai hari ini keempat daerah itu masih tergantung subsidi dari pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan belum sepenuhnya mandiri.

Otonomi daerah yang baik itu indikatornya adalah terwujudkannya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; adanya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatnya daya saing daerah. Sudahkah itu semua terwujudkan dengan baik di lima daerah yang menjadi calon cakupan wilayah yang akan dibentuk menjadi Provinsi Sumteng?

Tidak ada jaminan kesejahteraan masyarakat akan terwujudkan dengan keberadaan provinsi Sumteng. Yang bisa dijamin hanya adanya peluang mengisi posisi jabatan eksekutif dan legislatif yang menyertai pemekaran tersebut dan itu saja yang sudah pasti. Terus akan ada juga perhelatan Pilkada berbiaya miliaran rupiah, ada pembangunan banyak gedung dan seterusnya. Dan itu yang sudah pasti ada.

Yang paling mendesak adalah bagaimana mendorong Pemda di Tabagsel untuk melakukan banyak inovasi, termasuk peningkatkan kapasitas dan kapabilitas manejemen Pemda untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi yang bersifat nyata, luas dan bertanggungjawab. Itu jauh lebih urgen. Setelah itu sukses, baru kita membutuhkan adanya Provinsi Sumteng untuk menjadi inisiator dan fasilitator menyampaikan kepentingan daerah ke pemerintah pusat.   WASPADA

Penulis adalah Pengajar Fisip dan Kepala Pusat Studi Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan – Kota Padang Sidimpuan.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2