Ulama Merdeka - Waspada

Ulama Merdeka

  • Bagikan

 

Teriakan anti politik identitas berbasis agama, pastilah sebuah kekhilafan kalau bukan niat jahat yang sangat perlu dihadapi dengan hikmah wal mauizatilhasanah.

Beberapa hari lalu seorang akademisi yang sedang meneliti “Peran politik Ulama pada Pilkada 2020” meminta saya berbincang serius. Ia mencari bukti kaitan peran politik ulama dengan kemenangan kandidat dan dampak yang timbul akibat peran politik yang sedemikian itu, sekiranya ada.

Hal pertama yang saya jelaskan ialah demokratisasi dan pilihan langsung dan apa-apa yang selama ini sangat ambigu tentang itu. Kemudian bergeser ke eksplorasi pandangan salah terhadap politik identitas yang kini sedang membahana. Ulama dan perannya dalam politik selalu dicurigai buruk. Mengapa begitu?

Agama Dan Identitas

Agama adalah salah satu alasan pembentukan identitas yang berlaku universal. Semua kitab suci menjelaskan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Karena itu argumen penyesalan atas hadirnya agama dalam seluruh aspek kehidupan pastilah menentang agama itu sendiri.

Penyebabnya dapat berupa sekularisasi yang untuk kasus Indonesia dapat ditambahkan alasan kelompok politik dominan tertentu untuk memusuhi agama yang justru menjadi rivalnya (yang berlagsung di bawah permukaan) dalam politik.

Banyak pelajaran sejarah masih terus diabaikan. Jauh sebelum Eropa menjajah, Nusantara adalah wilayah bertabur kesultanan dan kerajaan. Sebagiannya terkoneksi dengan Turki Utsmani. Gereja Katolik beriringan dengan kedatangan Portugis (Maluku).

Kemudian Belanda melarangnya di seluruh wilayah Hindia Timur setelah mengambil alih wilayah jajahan penting ini. Memang Katolik tetap bertahan di Flores dan Timor dan baru dapat kembali beroperasi setelah Belanda ditaklukkan Perancis (1806).

Perjanjian Tordesillas dan Zaragoza membagi dunia menjadi milik Portugis dan Spanyol. Tidore dan Ternate adalah kesultanan pertama di Nusantara yang diadudomba Portugis karena berdasarkan kedua perjanjian kedua kesultanan itu masuk dalam wilayah kekuasannya.

Jika kedua perjanjian itu tidak terlepas dari peran Paus, maka kaitannya dengan Perang Salib pastilah besar.

Dengan semua latar belakang itu dapatlah difahami bahwa Indonesia merdeka tahun 1945 adalah sebuah pernyataan ketersinggungan identitas atas semua bangsa penjajah yang memusuhi mereka dengan sambil mengeksploitasi juga berusaha memurtadkan.

Menilik naskah Piagam Djakarta, Indonesia dimerdekakan untuk menjadi negara agama, yakni negara Islam (Ketoehanan dengan kewadjiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja: Sila 1 Pantjasila).

Keputusan itu bukan dengan voting. Diskusi yang sarat argumentasi cerdas dengan silang pendapat yang tajam, berlangsung untuk kemudian tiba pada kalimatun sawa:

Indonesia merdeka adalah negara agama (Islam) yang dipastikan melindungi sesiapa pun dengan agama apa pun). Seyogyanya Piagam Djakarta itulah naskah proklamasi. Jepang anti Islam menolaknya.

Kini politik identitas ditabukan. Jika setiap Pilpres Amerika Serikat selalu memunculkan tagline my faith is my vote or my vote is my faith, Negara-negara Barat lainnya juga sangat kental dengan pengaturan tentang agama dan sebagaiannya bahkan memastikan distribusi finansial untuk lembaga dan kegiatan keagamaan.

Berbasis tradisi Yudeo-Kristen praktik negara-negara Barat itu tidak pada posisi menafikan pandangan bahwa agama sebagai sesuatu yang begitu penting untuk diabaikan dalam pembentukan identitas.

Hingga tahun 2014 di Indonesia relatif tidak ada teriakan menentang politik identitas. Pada waktu itu partai terakhir non-muslim masih ada (Partai Damai Sejahtera, PDS).

Siapakah bapak politik identitas Indonesia? Saat perumusan dasar negara, Pancasila, Soekarno menjelaskan sila perwakilan. Saudara yang beragama Kristen silakan berusaha sekuat tenaga agar wakil-wakil kalian banyak di lembaga perwakilan.

Jika ingin seluruh undang-undang disalin langsung dari Bibel, itulah kesempatan emas. Umat Islam mayoritas jelas kini tidak terkonsolidasi. Kita hidup di dalam dinamika, politik seperti itu berlangsung di mana-mana sepanjang masa.

Dalam kabinet kedua Indonesia ada Menteri Agama, dijabat oleh H.Rasjidi. Pada kabinet-kabinet selanjutnya malah menteri khusus hubungan alim-ulama pun ada. Jadi, Soekarnolah Bapak politik Identitas Indonesia.

Pernah ada penentangan keras terhadap keberadaan kementerian agama. Bahkan IAIN ingin dilikwidasi. Argumennya, semua jenis pendidikan ditundukkan satu atap saja, yakni kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Teriakan anti politik identitas berbasis agama, pastilah sebuah kekhilafan kalau bukan niat jahat yang sangat perlu dihadapi dengan hikmah wal mauizatilhasanah.

Mendefinisikan Pewaris Nabi

Terserah para kandidat itu mengakui atau tidak, tetapi adalah kesalahan besar jika politisi tak memiliki empati populisme. Sejatinya demokrasi memang rakyat berkuasa dan karena itu aspirasi mayoritas yang menjadi syarat kemenangan.

Demokrasi hanya urusan ringkas di sekitar rumus mayoritasisme dan minoritasisme bertenggang kuat pluralitas.

Untuk Indonesia yang beragama, dan tentu saja tak begitu berbeda dengan fenomena di sejumlah negara di dunia, yang memiliki pengakuan substantif atas agama, yang pemimpin keagamaannya begitu melekat pada penyertaan perjuangan rakyatnya, ulama memiliki peran pemutus dalam penentuan suara politik umat.

Di Amerika sekali pun tetap ada kesetiaan menggunakan cara yang sama. Bahkan pidato-pidato politik perkampanyean banyak yang diracik dari mimbar-mimbar gereja.

Calon Presiden Amerika Serikat akan sangat takut diidentifikasi sebagai kurang religious. Peneliti itu bertanya “bagaimana cara menunjukkan nilai positif peran ulama dalam memengaruhi kontestasi politik di Indonesia”.

Jika tidak positif mengapalah Jokowi membatalkan pencalonan Mahfud MD sebagai wakil dan memilih Ma’ruf Amin yang lebih merepresentasikan sosok keulamaan dan keumatan?

Peneliti itu tentu tak bermaksud mengatakan bahwa kemanangan Jokowi-Ma’aruf dalam Pilpres tidak positif.

Bagaimana mengabaikan fakta upaya keras identifikasi diri semua kontestan sebagai beragama, bahkan mematut diri agar terlihat lebih religius di luar kebiasan sehari-harinya pada musim kontestasi?

Pilpres 2019 pun, suka atau tidak, terlaksana dengan peran besar ijtima’ ulama. Pada agama lain juga ada pememeranan diri seperti itu tanpa harus dengan cara klosal.

Panggung depan perkampanyean dengan jelas menunjukkan pengakuan pentingnya agama dan bagaimana signifikannya memiliki akses kepada pemimpinnya (ulama).

Jangan lupa pada masa Orde Baru sejumlah agamawan IAIN dimasukkan ke dalam Golongan Karya baik sebagai vote getter Pemilu belaka mau pun sebagai legislator.  WASPADA

  • Bagikan