TWK Vs Public Common Sense - Waspada

TWK Vs Public Common Sense

  • Bagikan

 

Pertanyaan nyeleneh TWK dan tak berkualitas serta tidak ada relevansinya dengan tugas pokok pegawai KPK. Wajar bila akal sehat masyarakat (public common sense) sulit menerima penonaktifkan 75 pegawai KPK

Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diuji eksistensi dan keberlanjutannya sebagai lembaga super body yang diharapkan dapat memberantas korupsi. Salah satu permasalahan tersebut adalah adanya keputusan Pimpinan KPK menonaktifkan 75 orang pegawai senior KPK.

Hal it dilakukan melalui program Test Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK yang ada selama ini menjadi Apratur Sipil Negara (ASN). Memang sejak perubahan secara kontroversial UU tentang KPK yang sebelumnya diatur UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK dan diubah dengan UU No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU tentang KPK, kekhawatiran pelemahan KPK menjadi perdebatan panjang.

Walaupun secara proses dan substansial perubahan UU KPK mendapat perlawanan dan penolakan kalangan akademisi, pegiat anti korupsi dan elemen lainnya namun presiden dan DPR RI dengan mudah mengesahkan UU tersebut. Berbagai kalangan menilai perubahan UU tersebut mengakibatkan pelemahan peran dan fungsi KPK yang selama ini dianggap sangat efektif.

Sebaliknya pemerintah dan DPR RI membuat argumentasi lain bahwa perubahan UU tersebut sesungguhnya untuk penguatan KPK. Dari dua sikap berbeda tersebut publik sudah dapat melihat bukti nyatanya apakah KPK semakin kuat atau malah lebih dilemahkan? Silahkan menilai secara objektif.

Salah satu hal yang dianggap kontroversial adalah menjadikan KPK berada dalam rumpun eksekutif. Sehingga seluruh pegawai KPK termasuk para penyidiknya dialihkan berstatus ASN yang dikhawatirkan akan menggerogoti independensi KPK dalam penanganan dan pemberantasan kejahatan mega korupsi.

Karena tak jarang mega korupsi yang merugikan keuangan negara, para pelakunya diduga oknum pejabat negara baik di eksekutif, legislatif, judikatif, elit partai politik, elit organisasi kemasyarakatan, pengusaha/konglomerat—semuanya mempunyai akses kepada rezim berkuasa menjadi semakin tak tersentuh hukum.

Memang dengan perubahan UU KPK yang salah satu amanatnya adalah bahwa kasus korupsi yang ditangani KPK boleh dihentikan melalui SP3. Padahal kebijakan SP3 terhadap kasus korupsi tidak dikenal dalam UU KPK sebelumnya.

Buah dibolehkannya KPK menerbitkan SP3 adalah terbitnya SP3 atas kasus mega korupsi Bantuan Likwiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp4,58 trilliun dengan tersangka Syamsul Nursalim dan istrinya Itjih Syamsul Nursalim. Mereka pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sejak tanggal 1 April 2021.

Pasal 40 UU No.19 Tahun 2019 menyebutkan KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Ketentuan pasal tersebut sangat potensial meng-SP3-kan kasus mega korupsi yang melibatkan oknum elit.

TWK & Pelemahan KPK
Merujuk Pasal 1 butir 6 UU No.19 Tahun 2019 disebutkan Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai ASN. UU tersebut telah ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Dalam Pasal 2 ditetapkan pegawai KPK ada dua kategori yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Sementara Pasal 3 intinya diatur bahwa pegawai KPK yang dialihkan menjadi ASN adalah berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, dan memiliki, kualifikasi dan kompetensi, integritas sesuai bidang tugasnya serta setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah.

Sebagai turunan instrumen hukum pelaksanaan alih status tersebut Pimpinan KPK telah menerbitkan Peraturan KPK No.1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Terlepas dari berbagai regulasi yang dijadikan dasar pelaksanaan TWK, banyak pertanyaan muncul: Apakah TWK tersebut menjadi mekanisme yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan Keputusan (beschiking) untuk menonaktifkan atau bahkan memberhentikan secara permanen 75 orang yang dinyatakan tidak lulus test tesebut?

Apakah TWK sudah objektif dan benar serta transparan? Apakah materi dan substansi TWK benar-benar dapat dijadikan tolok ukur menguji 4 hal yang diuji yaitu taat kepada Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah, di samping kemampuan kualifikasi dan kompetensi, dan integritas sesuai tugas?

Apakah TWK tersebut bebas dari pengaruh intervensi pihak yang selama ini merasa tidak nyaman akibat dihantui ketakutan kasus korupsinya akan terbongkar? Apakah TWK yang menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini teruji komitmen dan integritas merupakan bagian dari skenario dan konspirasi melemahkan KPK?

Pertanyaan tersebut tentunya lumrah muncul dari publik. Apalagi 75 orang yang dinyatakan tidak lulus TWK selama ini terbukti dan dikenal masyarakat sebagai ujung tombak membongkar dan menagani kasus korupsi besar yang melibatkan berbagai oknum pejabat negara.

Bahkan pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK tersebut sedang menangani kasus mega korupsi seperti kasus Bansos Covid-19 yang menjerat mantan Mensos RI Juliari Batubara—patut diduga melibatkan elit legislatif, partai politik, eksekutif dari pusat sampai daerah.

Kasus ini jumlahnya sangat fantastis (menurut salah seorang penyidik KPK Novel Baswedan yang dipublis berbagai media mencapai Rp100 trilliun). Novel Baswedan merupakan salah satu Penyidik Senior KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

Terlepas benar tidaknya angka tersebut, masyarakat yang anti korupsi wajar dan harus memberikan apresiasi terhadap keberanian dan integritas Novel Baswaden dan kawan-kawan. Meskipun harus menghadapi berbagai resiko. Demikan juga pengungkapan mega korupsi ekspor benih lobster melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Berbagai kasus mega korupsi ini dikhawatirlan semakin mangkrak dengan dinonaktifkannya 75 orang pegawai senior KPK. Apalagi bila disimak beberapa pertanyaan nyeleneh dan tak berkualitas serta tidak ada relevansinya dengan tugas pokok pegawai KPK. Wajar bila akal sehat masyarakat (public common sense) sulit menerima penonaktifkan 75 pegawai KPK.

Akal sehat publik tetap akan menilai proses TWK hanya alat justifikasi menyingkirkan para pegawai KPK yang punya komitmen dan tidak mau didikte dalam menjalankan tugas agar sesuai selera pimpinan. Padahal dalam menjaga misi dan tujuan awal didirikannya KPK, seluruh pimpinan dan jajaran deputi, direktur, staf dan pegawai KPK harus mempunyai komitmen sama yaitu tugas pencegahan, penindakan segala macam bentuk korupsi tanpa pandang bulu.

Dengan penonaktifan 75 pegawai senior KPK, wajar bila pegiat antikorupsi mengkhawatirkan akan berimbas pada kinerja KPK. Bahkan nominal aliran dana yang mereka masing-masing terima telah terpublis di berbagai media. Demikian juga kasus Bansos Covid-19 yang diduga dinikmati secara bersama-sama berbagai elit kekuasaan baik legislatif, eksekutif, elit partai politik yang semuanya kasus ini potensial akan menguap begitu.

Penonaktifkan 75 pegawai KPK hanya akal-akalan menyingkirkan mereka dan salah satu bentuk strategi pelemahan KPK yang diinginkan koruptor yang sudah dan belum tertangkap. Seperti Harun Masiku, Surya Darmadi, Samin Tan, Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim.

Penangkapan buronan koruptor kakap ini diindikasi sengaja tidak diupayakan pencariannya secara serius. Karena bila mereka diseret ke meja hijau dikhawatirkan terbuka berbagai elit kekuasaan dan elit politik bisa terlibat. Karena itu pencarian dan pengungkapan kasus mereka antara serius dan tidak serius dan malah lebih besar tidak seriusnya.

Penutup
Penggunaan instrumen TWK dalam proses alih status Pegawai KPK menjadi ASN tidak tepat bila dijadikan dasar mengeluarkan keputusan memenuhi syarat atau tidaknya mereka menjadi ASN—ujungnya mengorbankan 75 pegawai senior dengan menonaktifkan mereka.

Padahal publik mengenali sebagian dari mereka adalah pegawai KPK yang mempunyai track record yang baik dan memiliki integritas komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi sejak ada KPK di Indonesia. Akal sehat publik (public commen sense) sulit menerimanya, malah mungkin publik ingin menyarankan agar yang perlu menjalani test integrity itu pimpinan KPK-nya.

Guru Besar FH USU/Anggota MWA USU.

  • Bagikan