Waspada
Waspada » Transformasi Al Washliyah Menjelang Seabad. (Catatan Muktamar XXII Al Jam’iyyatul Washliyah)
Headlines Opini

Transformasi Al Washliyah Menjelang Seabad. (Catatan Muktamar XXII Al Jam’iyyatul Washliyah)

Oleh Surya Makmur Nasution

Menjelang satu abad, AW harus berani keluar dari pakem gerakannya, tidak hanya fokus kepada pendidikan, dakwah dan amal solehnya. Melainkan menjadikan AW gerakan milik umat dan bangsa

Alhamdulillah, Muktamar Al Jam’iyyatul Washliyah (selanjutnya AW) XXII, sudah sukses dan lancar di Jakarta, 19-21 Maret 2021 (5-7 Sya’ban 1442 H). Terpilih Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al Washliyah KH Dr Masyhuril Khomis periode 2021-2026. Ia menggantikan Dr Yusnar Yusuf yang kini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan PB AW.

Pelaksanaan Muktamar AW kali ini suasananya berbeda dengan muktamar sebelumnya. Mengapa? Setidaknya, ada empat perbedaan dalam pelaksanaannya, baik dari sisi prosedural maupun substansi organisasi. Pertama, muktamar dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19. Tidak semua peserta utusan atau peninjau boleh hadir secara langsung (off line).

Sebagaimana tradisi sebelumnya, muktamar dijadikan perhelatan akbar seluruh warga simpatisan AW. Peserta dan “penggembira” meramaikan dalam jumlah ribuan dari jutaan warga AW dari 22 provinsi dan 176 kabupaten kota. Pembatasan itu dimaksudkan menghindari kerumunan yang dikhawatirkan akan menimbulkan cluster baru Covid-19.

Telah disepakati, peserta muktamar terdiri dari PB AW beserta jajaran pengurus, Pimpinan Pusat Organisasi bagian Muslimat AW (MA), Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA), Angkatan Putri Al Washliyah (APA), Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH), dan Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah (IGDA), masing-masing satu orang.

Kemudian, utusan Pimpinan Wilayah (PW) dari tiap-tiap provinsi hadir secara fisik, masing-masing berjumlah satu orang. Sedangkan utusan dari Pimpinan Daerah (kabupaten dan kota) hadir melalui webinar atau daring.

Kedua, Muktamar AW kali ini dibuka Presiden RI Joko Widodo, melalui daring atau recording video conference. Bersedianya presiden membuka muktamar, menjadi penanda bagi AW kembali “mampir” ke istana. Sebelumnya Muktamar XXI dibuka Menag Lukman Saefudin.

Namun bukan berarti AW selama ini belum pernah masuk Istana. Pada Muktamar XVIII AW 2002, Wakil Presiden Hamzah Haz hadir membuka di Pondok Gede, Jakarta. Saat itu, terpilih KH Azidin sebagai Ketua Umum PB AW. Pada masa alm. Azidin memimpi, boleh dikatakan hubungan AW dengan Istana begitu dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat itu, Azidin menjadi Anggota DPR-RI (2004-2009) dari Fraksi Partai Demokrat, partainya SBY. Hanya saja kedekatan Istana dengan AW tetap menjaga jarak meski tidak berjauhan.

Ketiga, secara prosedural tata cara pemilihan Ketua Umum PB AW berbeda. Sebelumnya, pemilihan dilakukan dengan voting, atau one delegation one vote. Kali ini cara musyawarah (syura) dengan menunjuk 9 formateur (ahlul halli wal aqdi) memilih dan menentukan, mulai dari ketua umum (tanfiziyah), ketua dewan pertimbangan (majelis syura), dan dewan fatwa (ulama).

Meski masih terdapat kelemahan, keputusan muktamar yang mengubah sistem pemilihan melalui formateur, dipandang sebagai langkah perubahan besar. AW yang berpahamkan ahlussunnah wal jamaah dengan mazhab Syafií, tidak ragu keluar dari kebiasaan pemilihan suara terbanyak dengan menyerahkan suaranya kepada orang yang disepakati mewakili muktamirin.

Sebagaimana dijelaskan Ketua Umum PB AW Dr Yusnar Yusuf (2015-2020), panitia pengarah (steering committee) beserta pengurus dan dewan fatwa, selama setahun menyiapkan perubahan tata cara pemilihan pimpinan AW..

Meski dalam penerapannya, masih ada kelemahan, misalnya, nama calon yang akan dipilih formateur tidak diusulkan dan ditetapkan melalui keputusan peserta muktamar. Tim formateur 9 terdiri dari satu orang pengurus PB demisioner, dewan fatwa, dewan pertimbangn, PP organisasi bagian, dan 5 orang mewakili PW, langsung memilih dan menetapkan ketua umum. Peserta muktamar seperti memberi cek kosong kepada tim formateur.

Keempat, Muktamar XXII AW menjadi berbeda karena pada periode ini, menjelang seabad AW pada 2030 memiliki makna penting dan strategis. Seberapa besar pencapaian AW sejak berdiri 30 November 1930 (9 Rajab 1349 H) di kota Medan, sebagai Ormas Islam, tentu sangat penting dilakukan kajian dan evaluasi (muhasabah) kritis dan terukur secara obyektif.

Dari Debating Club

Secara historis, lahirnya AW dipelopori sekelompok pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) di Medan. Antara lain, Abdurrahman Syihab, Ismail Banda, Arsyad Thalib Lubis, Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur Lubis, M Ja’coeb, membentuk kelompok diskusi bernama debating club.

Kelompok ini selain membahas tentang pelajaran sekolah, juga mendiskusikan masalah sosial kemasyarakatan. Yaitu persatuan umat Islam dalam paham keagamaan dan masalah dakwah (Ensiklopedia Islam Indonesia, IAIN Syarif Hidayatullah, 1992, Djambatan, Jakarta, hl. 985).

Dedi Iskandar Batubara, dalam buku Politik Pembangunan Al Jam’iyyatul Washliyah (2019) menuliskan, setidaknya tiga alasan para pelajar MIT Medan mendirikan AW. Pertama, situasi umat masa itu mengalami perpecahan cukup tajam hanya karena perbedaan mazhab fiqhiyah dan masalah muamalah bersifat furuíyyah (cabang atau ranting), bukan ushuliyah (pokok akidah).

Mereka ingin menyatukan umat dari perbedaan masalah khilafiyah (perbedaan pandangan ulama mazhab) terhadap persoalan fiqhiyah. Melalui politik devide et impera, Belanda memang sengaja memecahbelah umat dari perbedaan mazhab fiqhiyah. Seperti soal doa qunut atau tahlilan dan lainnya. Belanda khawatir jika umat bersatu, kemerdekaan RI segera terwujud.

Kedua, keinginan kesejajaran mendapat pendidikan dengan orang yang belajar di sekolah Belanda. Seperti Jong Islamiten Bond (JIB). Mereka sadar tak dapat berbahasa Belanda sehingga sulit ikut belajar di sekolah-sekolah Belanda saat itu.

Ismail Banda dan Arsyad Thalib Lubis pun menyampaikan keinginan mereka kepada guru-guru di MIT Medan, hingga disarankan membentuk organisasi. Oleh Syekh Muhammad Yunus, Pimpinan MIT masa itu, memberi nama perkumpulan tersebut dengan nama Al Jam’iyyatul Washliyah, yaitu, perkumpulan atau perhimpunan yang menghubungkan sesama umat Islam. Hablumminallah dan hablumminannas, hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia.

Ismail Banda dan Arsyad Thalib Lubis yang mengemban amanah sebagai ketua 1 dan sekretaris 1, menjadikan AW alat perjuangan mendirikan lembaga pendidikan dan dakwah. Dalam perkembangannya, lembaga pendidikan AW yang semula di bidang agama saja, berstransformasi pada pendidikan umum. Pada 1936 atau setelah Muktamar I, seorang ulama bernama Al Fadil Adnan Lubis, alumni Makkah dan perguruan tinggi Lucknow India bergabung.

Dalam kegiatan dakwah, masa awal pendiriannya, AW fokus mengembangkannya di daerah terpencil yang jauh dari sentuhan pendidikan agama Islam. AW mengirimkan da’i, muballigh ke Tanah Karo, Pulau Nias dan Mentawai di Sumatera . Untuk amal soleh, AW mendirikan panti asuham untuk anak yatim dan orang miskin ((Ensiklopedia Islam Indonesia, 1992: hal.986).

Menuju Seabad AW

Kini, AW sebagai Ormas Islam terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah, telah berkembang di berbagai provinsi. Mulai dari pendidikan, kegiatan amal soleh, dan amal usaha.

Berdasarkan laporan Muktamar XXII, dari 14 provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Kalsel, Sulteng, dan Bali), jumlah pendidikan formal di seluruh Indonesia, RA 234, SD 81, MI 96, SMP 48, MTS 138, SMA 12, SMK 28, MA 67. Perguruan tinggi 4 sekolah tinggi di Aceh, 3 universitas dan 2 sekolah tinggi di Medan, 1 sekolah tinggi di Kalsel, dan 1 universitas di Jambi dalam proses pembangunan.

Dalam kegiatan amal soleh, AW sudah memiliki 1 panti asuhan di Aceh dan Bali dan sebanyak 7 di Sumut. Di bidang amal usaha, AW memiliki BPRS di Medan melalui kampus Universitas Muslim Nusantara AW. Kemudian ALZIS (Al Washliyah Zakat Infaq dan Sedekah) di tiap daerah, juga membentuk Badan Verifikasi Registrasi,Pemberdayaan Aset dan Wakaf.

Meski pencapaian AW menjelang seabad belumlah seperti NU dan Muhammadiyah. Saatnya melakukan transformasi sistem gerakan dan amal usahanya. Selain membenahani sistem kepemimpinan keorganisasian, seperti pemilihan Ketua Umm PB AW melalui ahlul halli wal aqdi, juga transformasi amal usahanya. Pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan agar memiliki aktor gerakan mumpuni yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman now.

Menjelang seabad, AW harus berani keluar dari pakem gerakannya, tidak hanya fokus kepada pendidikan, dakwah dan amal solehnya. Melainkan menjadikan AW gerakan milik umat dan bangsa—sebagai strategi perjuangan yang belum diwujudkan.

AW secara luas harus bertransformasi sebagai khodimul ummah (pelayan umat), himayatul ummah (pengayom dan pelindung) serta menjadi sodiqul hukumah (partner pemerintah) secara terbuka di ruang publik. AW menjadi milik umat dan milik bangsa, adalah sebagai utang yang harus ditunaikan di masa depan. Hiduplah Washliyah Zaman Berzaman. Wallahu’alam.

Penulis adalah Ketua Pimpinan Wilayah Al Washliyah Kepulauan Riau 2019

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2