Waspada
Waspada » Tragedi Lubang Buaya
Opini

Tragedi Lubang Buaya

Setelah mengetahui Gerakan 30 September tidak mendapat dukungan dari masyarakat maupun anggota angkatan bersenjata lainnya, para pemimpin dan tokoh pendukungnya termasuk D.N Aidit segera melarikan diri

RUTIN setiap tahun pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memperingati peristiwa berdarah tragedi Lubang buaya dengan melakukan upacara militer dan tabur bunga ke makam 7 Pahlawan Revolusi yang gugur atas penindasan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendukungnya yang ingin mengubah Ideologi Pancasila dengan Ideologi Komunis.

Kesuma bangsa yang gugur pada peristiwa tersebut adalah, Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen Haryono MT, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo dan Kapten Pierre Anderas Tendean. Jasad bunga bangsa dan kesuma bangsa Indonesia ini dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang kemudian dikenal dengan nama Lubang Buaya. Pada peristiwa ini Jenderal AH. Nasution berhasil meloloskan diri dari pembunuhan namun putrinya Ade Irma Suryani Nasution tewas akibat tembakan para penculik.

Tragedi Lubang Buaya yang dilakukan PKI dan Ormas pendukungnya pada tanggal 30 September 1965 melalui gerakan yang menamakan diri Gerakan 30 Seprtember, adalah puncak dari gerakan yang gagal. Karena peristiwa yang sama sudah beberapa kali terjadi.

Di antaranya pada tanggal 18 September 1948 di Madiun yang dipimpin Amir Syarifuddin dan Musso. Gerakan ini jelas merupakan perbuatan yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak memiliki rasa nasionalisme. Bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan kepada bangsa Indonesia.

Karena pada saat bangsa Indonesia sedang berjuang melawan Belanda baik perjuangan bersenjata maupun perjuangan secara diplomasi, Partai Komunis Indonesia memanfaatkan situasi untuk melakukan kudeta dengan maksud merubah Ideologi Pancasila dengan Ideologi Komunis.

Musso bergabung dengan Amir Syarifuddin setelah kembali ke Indonesia dari pengasingannya di Luar Negeri untuk mengadakan propaganda anti pemerintah di bawah Presiden/Wapres Soekarno-Hatta.

Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri Indonesia yang merasa kecewa karena kabinetnya jatuh, kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk melakukan pemberontakan-pemberontakan di Madiun yang di dukung Partai Sosialis Indonesia (PSI), Pemuda Sosialis Indonesia, PKI dan Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).

Kelompok ini sering melakukan aksi dengan melancarkan propaganda anti pemerintah, mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan-perusahaan, melakukan pembunuhan misalnya dalam bentrokan senjata di Solo tanggal 2 Juli 1948 yang menewaskan Komandan Divisi LIV Kolonel Sutarto, penculikan dan pembunuhan tokoh pejuang 1945 Dr. Moewardi pada tanggal 13 September 1948.

Setelah berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya, PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia, yang lebih ironis bahwa, para pemberontak ini melakukan penyiksaan dan pembunuhan besar-besaran terhadap siapa saja yang mereka anggap musuh. Pejabat-pejabat pemerintah, perwira TNI/Polri, pemimpin Partai, para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat banyak yang menjadi korban keganasannya.

Tindakan biadab PKI di Madiun secara spontan menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia di berbagai daerah, oleh karena itu pemerintah bersama-sama dengan rakyat segera merapatkan barisan untuk mengambil tindakan tegas.

Walaupun dalam operasi penumpasannya banyak menghadapi kesulitan karena sebagian besar pasukan TNI sedang bertugas menjaga garis demarkasi menghadapi Belanda, akan tetapi dalam beberapa hari kekuatan PKI dapat dilumpuhkan.

Pada tanggal 30 September 1948 seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI di bawah pimpinan operasi Kolonel A.H. Nasution. Musso yang melarikan diri ke luar kota dapat dikejar dan ditembak TNI. Sementara Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Puwadadi kemudian dihukum mati.

Secara keseluruhan pemberontakan Madiun dapat dipadamkan walaupun banyak memakan korban dan melemahkan kekuatan militer RI untuk menghadapi pasukan bala tentara Belanda yang sedang giat-giatnya berusaha menjajah Indonesia kembali.

Gejolak politik yang berfluktuasi dan keadaan ekonomi yang suram pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), memberikan peluang untuk berkembangnya kembali PKI di Indonesia. Prinsip Nasional, Agama dan Komunis (Nasakom) yang dicanangkan Presiden Soekarno turut memberikan peluang kepada PKI dan Ormasnya untuk memperluas pengaruhnya serta menyusun kekuatan melakukan pemberontakan.

Dengan meletusnya peristiwa Gerakan tiga puluh September (G-30-S/PKI) dini hari tanggal 30 September 1965 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung ternyata merupakan akhir perjuangan dari PKI untuk mengembangkan sayapnya lebih luas.

Menghadapi situasi politik yang panas tersebut Presiden Soekarno berangkat menuju Halim Perdanakesumah dan segera mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Mayjen Soeharto pada saat itu selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dipercaya sebagai komando Angkatan Darat karena belum adanya kepastian tentang Letjen A. Yani yang menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat.

Atas keberhasilannya menumpas PKI dan antek-anteknya, Mayjen Soeharto kemudian dipercaya Presiden Soekarno menjabat Presiden RI untuk menggantikan Beliau melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

Setelah mengetahui Gerakan 30 September tidak mendapat dukungan dari masyarakat maupun anggota angkatan bersenjata lainnya, para pemimpin dan tokoh pendukungnya termasuk D.N Aidit segera melarikan diri.

Atas pelarian beberapa tokoh-tokoh Komunis tersebut masyarakat semakin mengetahui bahwa, Gerakan 30 September-lah yang sebenarnya melakukan pengkhianatan terhadap negara dan bukan Dewan Jenderal seperti yang dituduhkan oleh PKI.

Penutup

Selama Merah Putih masih berkibar.., ancaman terhadap Ideologi Pancasila, ancaman terhadap Pertahanan dan Kemananan Nasional tidak akan pernah surut. Baik melalui gerakan yang dilakukan secara terang-terangan mengatas namakan suatu kelompok organisasi maupun yang dilakukan secara tersembunyi.

Karenanya, pada peringatan peristiwa G-30-S/PKI yang jatuh pada tanggal 30 September 2020, mari kita jadikan sebagai momentum untuk mengantisipasi adanya indikasi perkembangan faham-faham radikal yang bertentangan dengan Idiologi Pancasila.

Untuk itu, seluruh anak bangsa agar dapat merenung dan tidak mudah terpengaruh dengan Ideologi atau ajaran lainnya, termasuk bahaya laten PKI dan Ormasnya yang nyata-nyata menyesatkan dan tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Semoga Tragedi Lubang Buaya, menjadi peristiwa kelam terakhir yang menodai sejarah perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis adalah Dosen Fisip UMA, Mahasiswa Program Doktoral Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2