Waspada
Waspada » Tindak Penganiaya Jurnalis
Headlines Opini

Tindak Penganiaya Jurnalis

Oleh Mahendra Kusuma, SH, MH

Jurnalis Tempo, Nurhadi dianiaya saat menjalani tugas jurnalistik meliput mantan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji di Surabaya. Meski sudah menjelaskan identitasnya sebagai wartawan yang meliput, beberapa orang tetap merampas telepon seluler dan memeriksa isinya.

Nurhadi kemudian diinterogasi, ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya, dan diancam akan dibunuh. Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Dhyatmika meminta Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Peristiwa tersebut menambah panjang jumlah jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Berdasarkan catatan UNESCO Observatory of Killed Journalist, 1.360 jurnalis tewas terbunuh sejak 2 Juni 1993 hingga 10 Oktober 2019. Artinya, dalam 26 tahun belakangan rata-rata 52 jurnalis dibunuh setiap tahun atau sekitar 4 jurnalis dibunuh setiap bulan di seluruh dunia.

Di Indonesia, menurut Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sasmito Madrim, pada 2019 setidaknya ada 42 kasus kekerasan terhadap jurnalis saat meliput sejumlah peristiwa, terutama unjuk rasa. Pelakunya mulai dari inividu, organisasi sipil, hingga oknum aparat kepolisian (Kompas, 4/11/2019).

Pelaku kekerasan terhadap jurnalis paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus-kasus kekarasan terhadap jurnalis rata-rata dilakukan ketika jurnalis sedang merekam polisi melakukan kekerasan. Artinya, polisi tidak mau kejahatannya diketahui oleh publik.

Penganiayaan terhadap jurnalis, merusak alat kerja, dan menghalangi proses peliputan wartawan dalam menjalankan praktik jurnalistik jelas merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam UU Pers. Kita memahami kemerdekaan pers telah dijamin sebagai hak asasi masyarakat.

Sesuai Pasal 4 ayat (3) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ketika bertugas praktik jurnalistik, pasal 8 menyatakan dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana.

Tindakan kekerasan ini mengundang keprihatinan dan kekhawatiran terhadap keselamatan profesi jurnalis. Disadari, kinerja pers (jurnalis/wartawan) berada pada ranah yang rawan dan penuh resiko.

Wartawan Indonesia selalu dituntut memberikan informasi yang akurat dan obyektif ditengah masyarakat yang masih berkultur tertutup dan cenderung menggunakan kekerasan. Bukankah ini suatu pekerjaan yang demikian sulit.

Di negara maju seperti di Eropa dan Amerika Serikat, penghargaan masyarakat maupun pemerintahnya terhadap kerja jurnalis sangat tinggi. Tindak kekerasan terhadap jurnalis sulit terjadi. Mereka mengerti dan memahami bahwa kerja jurnalis dilindungi oleh hukum. Bahkan dalam hal-hal tertentu, masyarakat di negara maju bisa di jerat hukum bila menghalangi tugas jurnalis.

Tidak dapat dibayangkan jika hal ini terjadi di negara-negara yang masih belum bisa diajak fair play. Banyak kasus-kasus yang berhasil diekspos oleh jurnalis masih dianggap angin lalu di tanah air kita ini.

Padahal Stefan Chaffe dalam The Public Image of the Press, sebagaimana dikutip Saratri Wilonoyudho (1997) mengatakan, bahwa tugas wartawan bukanlah bagaimana menciptakan perubahan dalam masyarakat, tapi bagaimana mendidik masyarakat manakala perubahan itu terjadi.

Dan itu bukan tugas yang ringan. Bob Woodward dan Carl Bernstein adalah sosok jurnalis yang mengikuti naluri kerja, idealis, yang kadang disertai rasa bimbang, ketakutan, atau terlalu bersemangat dalam mengejar berita yang tidak hanya sekadar laik ditampilkan, namun juga harus berisi nilai-nilai ideal guna mendidik masyarakat yang terus berubah.

Tindak kekerasan terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, apalagi tindakan itu dilakukan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan fungsi-fungsi publik. Pokok masalah ini yang sering dilupakan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat yang terlanjur apriori terhadap profesi jurnalis dan sikap kritis media.

Kondisi seperti ini disadari atau tidak dapat menyebabkan berbagai pihak tidak segan-segan melakukan tindakan premanisme dan vandalistis terhadap unsur-unsur media. Mereka adalah kelompok yang tidak menghendaki pelembagaan kebebasan pers di Indonesia karena selalu melihat kritisisme media sebagai ancaman terhadap kepentingan ekonomi-politik mereka yang telah mapan.

Jika seseorang atau sekelompok masyarakat tidak puas terhadap pemberitaan pers, tidak perlu melakukan kekerasan atau main hakim sendiri terhadap jurnalis. Mereka bisa menyelesaikan masalah ini lewat mekanisme yang diatur dalam UU Pers. Seperti mengadu ke pimpinan media, menggunakan hak jawab dan hak koreksi atas pemberitaan di media massa, atau melaporkan ke Dewan Pers. Bahkan bila tidak berhasil dapat membawa kasusnya ke pengadilan.

Negara berkewajiban melindungi prinsip kemerdekaan pers, termasuk melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan profesinya. Pemerintah tidak boleh memandang remeh tren kekerasan terhadap jurnalis dan media yang meningkat belakangan.

Setiap jurnalis memiliki hak untuk mencari, menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin secara tegas dalam UU Pers. Khususnya terkait peliputan yang menyangkut kepentingan umum sebagai bentuk kontrol publik.

Hukum pers kita telah memuat sanksi hukum bagi siapa saja yang menghalangi tugas jurnalis. Pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis dapat dikenakan sanksi lebih berat jika dibanding tindak kekerasan terhadap warga biasa, terutama dalam hal denda. Kekerasan yang dilakukan polisi dan massa merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Dalam pasal 18 ayat (1) UU Pers disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp500 juta.

Tingginya angka kekerasan ini tak linier dengan proses penegakan hukum. Ketua LBH Pers, Ade Wahyudin mengatakan cuma 10% dari total kasus yang masuk catatan lembaganya pada 2019, diproses secara hukum. Ini termasuk kekerasan yang dilaporkan oleh polisi.

Kasus yang selesai sampai tahap vonis jumlahnya lebih kecil lagi. Salah satu kendalanya, kata Ade, Polri bersikeras kekerasan yang dilakukan anggotanya harus diselesaikan melalui Divisi Propam, alias melalui sidang etik. Padahal, UU Pers jelas mengatur mereka yang melakuakan kekerasan terhadap wartawan atau menghalangi kerja jurnalistik harus dituntut secara pidana (Tempo, 2/2/2020).

Lebih ironis lagi, pengenaan sanksi hukum terhadap pelaku pidana terhadap jurnalis yang menjalankan tugas liputan masih jauh dari harapan. Sebagai contoh, pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis di Rembang misalnya, hakim hanya menjatuhkan vonis hukuman percobaan, meski di vonis bersalah melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Pers.

Aparat penegak hukum harus membuktikan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus kekerasan dan teror terhadap wartawan guna memberikan keadilan bagi korban serta memberikan rasa aman para wartawan dan media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dimanapun mereka berada.

Kiranya menarik apa yang pernah di katakan oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru: “Saya lebih memilih pers yang sepenuhnya bebas dengan segala bahaya yang dikandungnya, ketimbang pers yang diatur dan ditindas”.    WASPADA

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2