Waspada
Waspada » Teror Makassar Vs Teror Koruptor
Headlines Opini

Teror Makassar Vs Teror Koruptor

Oleh Jonson Rajagukguk

Penegakan hukum yang berkadilan harus dilakukan. Dengan prinsip kesetaraan bahwa semua warga negara sama di depan hukum justru membangun “modal sosial” dalam bentuk trust masyarakat

Tidak ada alasan apapun yang bisa memebnarkan bom di Gereja Katedral Makassar dan penembakan di Mabes Polri. Tidak ada agama yang mengajarkan hal demikian. Apa yang dilakukan adalah ulah oknum yang salah. Dalam hal ini kesamaan visi dan misi perlu kita bangun.

Mengingat aksi teror ini merupakan sebuah siklus yang sangat menakutkan dan kita tidak tahu kapan terjadi lagi. Antisipasi dan menganalisis akar penyebabnya merupakan tindakan yang bisa kita lakukan. Pertanyaan sangat sederhana, apa latar belakang sehingga ini bisa terjadi?

Apa yang terjadi di Makassar dan juga di Mabes Polri di tengah kelesuan ekonomi karena pandemi Covid-19. Artinya, belum masalah seelsai muncullah lagi masalah baru yang menguras energi.

Antisipasi tentu harus diperkuat kajian. Kajian akademis sah-sah saja dan itu musti harus dilakukan karena kajian akademis banyak digunakan referensi negara dalam mengantisipasi gerakan teroris ini.

Sebelum memulai membahasnya lagi, tentu harus kita ingatkan teror koruptor juga sangat berbahaya bagi negara. Korupsi juga merupakan aksi sangat sadis juga dan membunuh warga miskin. Korupsi juga merupakan wujud pembunuhan kepada rakyat secara pelan-pelan karena dampak korupsi masyarakat menjadi miskin.

Bayangkan, yang korupsi itu adalah pejabat negara dan pengusaha yang sudah mapan secara ekonomi. Konon lagi menambah pundinya dengan cara biadab, menggarong uang negara. Bukankah ini tidak merupakan aksi teror juga kepada masyarakat yang tidak tahu apa-apa?

Dalam perjalanan penegakan hukum kepada koruptor bisa dibilang sangat lemah. Kalau kita komparasi dengan cara atau metode China dalam memerangi korupsi sangat kontras dengan negara kita. Pemberlakukan hukuman mati bagi koruptor di Hongkong dan China membuat negara tersebut bisa meminimalisasi korupsi.

Pemberantasan korupsi yang berhasil di China membuat negara tersebut menjadi raksasa ekonomi dunia yang sangat ditakuti. Level bangsa Asia karena peran China dalam perekonomian global mulai menyejajarkan diri dengan bangsa Eropa Amerika.

Tentu ini adalah sebuah pesan psikologis bahwa bangsa Asia bisa sejajar dengan Eropa. China adalah sebuah negara yang berhasil dalam misi suci pemberantasan korupsi dan berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia (world economic power).

Di negara kita sangat kontras, korupsi sangat masif dan hukuman bagi koruptor kayaknya tidak setimpal. Ketika UU sudah mengatakan korupsi adalah kejahatan kemanusiaan ternyata pelakunya masih ada, bahkan sekelas menteri tertangkap tangan oleh KPK. Ini tentu sangat memalukan. Korupsi juga merupakan bentuk teror kepada negara.

Kembali kepada akar masalah dan latar belakang aksi terorisme tadi. Manusia yang tidak tahu apa-apa harus jadi korban (meninggal). Latar belakang munculnya gerakan terorisme mereka masih sulit kita pahami.

Banyak studi mengemukakan mengenai terorisme ini. Di negara kita sampai sekarang masalah teroris belum tuntas.

Tetapi saya meyakini semua agama tidak akan pernah mengajari tindakan teroris kepada jemaat atau umatnya. Dalam konsep semua agama, baik Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, mengajarkan nilai-nilai kasih (teach the values of love) dan persaudaraan yang tinggi.

Sekalipun kita punya metode tersendiri dalam memuja Tuhan, tetapi pada prinsipnya ajaran untuk berbuat baik, menghormati sesama, saling mengasihi selalu diajarkan para tokoh agama yang berdasar atas kita suci masing-masing. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Kalaupun kekerasan berlabelkan agama ada, tetapi itu adalah tindakan pribadi yang tidak bisa dibenarkan.

Pendapat umum tentang terorisme di dunia saat ini, lebih kurang terfokus di sekitar fundamentalisme agama. Beberapa tahun terakhir di luar negeri terbit sejumlah buku tentang kekerasan berbendera agama di Indonesia, yang mengaitkannya dengan fundamentalisme agama. Zachary Abuza dalam buku “Political Islam and Violence in Indonesia” (2007), termasuk yang mencoba melihat hubungan itu.

Terkait aksi-aksi kekerasan bermotif agama yang dilakukan oleh para pelaku teror, ada hal-hal yang menjadi perhatian pengamat. Di antaranya, kemunculan politik sektarian (identitas) setelah kejatuhan Orde Baru, berkembangnya faham yang memilih cara-cara kekerasan, terjadinya kekerasan komunal seperti di Ambon dan Poso.

Antisipasi

Ke depan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar bibit terorisme itu tidak berkembang lagi dan terorisme itu tidak mendapat ruang di negara kita ini? Mungkin usulan yang bisa dilakukan adalah:

Pertama, proyek pengembangan hidup toleran dan hidup harmoni secara sosial saatnya digalakkan. Dalam hal ini pemerintah harus fokus upaya apa yang bisa dilakukan agar toleransi antar umat agama dan antar suku bisa membangun komunitas yang saling menghargai. Untuk itu, saatnya pemerintah aktif membangun dialog antar umat beragama yang berbeda agar terjalin kohesi sosial yang saling mengonstruksi.

Saat ini sudah ada program moderasi beragama oleh Kemenag dan itu harus terus didorong dan diimbangi dengan peningkatan mutu kualitas hidup masyarakat. Tanpa diimbangi oleh kualitas pembangunan yang mumpuni, dan program pendidikan yang terakses kepada semua warga, mustahil program moderasi beragama berjalan baik.

Kedua, saatnya lembaga pendidikan dari strata paling bawah sampai pendidikan tinggi fokus mengembangkan kurikulum multikultural dengan penekanan implementasi Ideologi Pancasila dan kebhinnekaan bangsa. Dengan demikian generasi yang lahir dari lembaga pendidikan adalah generasi yang mampu merawat keberagaman bangsa. Jelasnya lagi, lembaga pendidikan adalah role model proyek pengembangan multikultural.

Ketiga, penegakan hukum yang berkadilan harus dilakukan. Dengan prinsip kesetaraan bahwa semua warga negara sama di depan hukum justru membangun “modal sosial” dalam bentuk trust masyarakat. Masyarakat yang percaya pada hukum adalah jaminan dalam negara demokrasi. Dengan terbangunnya kepercayaan masyarakat pada institusi hukum maka program pembangunan bisa berjalan baik dan bisa mencegah gerakan radikalisme, dan gerakan intoleran.

Keempat, mencegah ketimpangan ekonomi yang terlalu besar. Sebagai contoh 1% orang terkaya Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Berdasarkan laporan dari BPS Maret 2016 Indeks Gini Ratio Indonesia berada di angka 0,397.

Artinya tingkat ketimpangan sangat tinggi. Bahkan data Bank di Indonesia didominasi pemilik rekening di atas Rp2 miliar. Meskipun hampir 98% jumlah rekening di bank dimiliki nasabah dengan jumlah tabungan di bawah Rp100 juta (BPS: 2007).

Tugas pemerintah adalah membuat kebijakan yang bisa mengurangi ketimpangan ekonomi yang melahirkan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Keempat hal di atas musti dilakukan agar gerakan terorisme ini semakin mengecil, dengan demikian mengelola negara yang bebas teroris bisa terwujud dengan baik.

Bahkan kalau bisa ketimpangan ekonomi ini bisa dihilangkan. Sudah terlalu banyak korban jiwa karena gerakan terorisme yang sangat keji ini, dan kita tidak menginginkan korban jatuh lagi. Termasuk korban aksi teror koruptor sebagai kejahatan kemanusiaan.

Penutup

Aksi koruptor juga merupakan teror kepada negara dan warga negara. Sekalipun sudah ada konsep, resep, rumus mengantisipasi korupsi nampaknya rumus dan resep itu pada tingkat implementatif masih belum berjalan dengan baik. Perlu upaya penegakan hukum yang lebih keras lagi agar aksi teror koruptor ini bisa diminimalisir.

Kemudian terorisme seperti kekerasan bom bunuh diri juga musuh bersama dan tugas bersama (shared tasks) untuk memeranginya. Kolaborasi antara masyarakat sipil, aparat penegak hukum, swasta, dan pemerintah sangat ampuh untuk memperkecil ruang bagi pelaku teror.

Semoga saja terorisme ke depan jangan terulang lagi. Segenap anak bangsa ini dalam sekecil apapun harus berperan karena ini adalah tugas bersama. Mari bersatu bergandeng tangan untuk kenyamanan NKRI yang kita cintai ini. Semoga!    WASPADA

Penulis adalah Dosen Tetap Fisipol Prodi Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen Medan, Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Pascasarjana Unimed.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2