Waspada
Waspada » Tak Putus Dirundung Malang
Headlines Opini

Tak Putus Dirundung Malang

Papua dan HRS adalah dua subjek yang pas disebut “Tak Putus Dirundung Malang”. Keduanya berada dalam posisi sulit, memberi keterangan tentang masalah besar yang tak selurusnya terperhatikan semestinya dan selurusnya

Cuitan twitter Said Didu baru-baru ini mengungkap paradoks yang sebetulnya sudah umum diketahui halayak tentang Papua. “Kenapa Papua terus bergolak bahkan sudah menyatakan merdeka. Padahal banyak prestasi Bapak Presiden Jokowi di Papua, seperti saat pilpres dipiluh lebih (oleh) lebih 90 % (pemilih), presiden dengan kunjungan terbanyak ke Papua, membangun infrastruktur, dan membeli saham Freeport oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”.

Cuitan Said Didu dapat dikonfirmasi. Konflik sudah sangat menahun, diawali tahun 1961 sehubungan keinginan Belanda membentuk negara Papua Barat yang terlepas dari Indonesia (http://indonesia-portal.de/artikel/konflikte-indonesien/papua-konflikt/papua-indonesisch/) yang serta-merta ditentang oleh Soekarno (https://fas.org/irp/world/para/papua.htm). Pada era perang dingin itu blok Barat merasa tak nyaman (Human Right Watch, February 2007 Volume 19, No. 4(C), Protest and Punishment Political Prisoners in Papua) sebagaimana diketahui dari reaksi-reaksi Belanda dan Amerika Serikat. Kemudian Belanda menyerahkan masalah Papua kepada PBB. Akhirnya menghasilkan Integrasi Papua dengan Indonesia melalui referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/PERPERA” tahun 1969).

Namun faktor inilah yang belakangan terus membuat kontroversi. Tahun 1965 berdiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memisahkan diri dari Indonesia. Selain gerakan diplomasi, OPM juga melakukan berbagai tindakan perlawanan seperti pengibaran bendera Bintang Kejora dan aksi-aksi militan lainnya. Dukungan internasional dan tokoh-tokoh lainnya seperti peraih Nobel Perdamaian Uskup Agung Desmond Tutu menguat. Tahun 2012 kampanye mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris (https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Papua#cite_note-celerier-12).

Situasi memanas di Papua adalah fenomena pasang surut. Analisis BBC News Indonesia dengan judul “Panas Dingin Konflik Papua di Tangan Jokowi” (24/09/2020 06:17 WIB) menyebut baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI terjadi. Jatuhnya korban termasuk pendeta Yeremia Zanambani menarik perhatian internasional. Menurut media ini baik TPNPB-OPM ataupun TNI, sama-sama menuding balik soal keterlibatan dalam penembakan tokoh agama di Papua itu.

Komnas HAM bereaksi dan meminta pemerintahan Jokowi melakukan evaluasi terhadap penegakan keamanan. Menurut seorang peneliti Independen, Ridwan al-Makassary, konflik ini bukan hal mudah, apalagi saat pemerintah Indonesia dan warga nasionalis Papua terlibat dalam saling tarik ulur. Baginya pembenahan pendekatan keamanan antara lain perlu bertolak dari keyakinan bahwa sejak masa Presiden SBY, berlanjut ke era Presiden Jokowi, sebenarnya ada tekanan agar TNI dan Polri agar melakukan pendekatan yang nonkekerasan. Terasa sangat kritis ketika ia menganjurkan belajar dari kasus kekalahan referendum di Timor Timur.

Begitu pun, sebagaimana cuitan Said Didu, hasil Pilpres 2019 sangat meyakinkan bagi kemenangan pasangan Jokowi-Ma’aruf. Berita di bawah judul “Rekapitulasi KPU: Jokowi-Ma’ruf Menang Telak di Seluruh Papua” ditayangkan Kompas.com (19/05/2019, 15:40 WIB). Isi media-media lain hampir sama, dengan perbedaan jumlah karakter dan diksi-diksi kecil.

Memang Presiden Jokowilah Presiden Indonesia yang paling sering berkunjung ke Papua. Tempo.co (Jumat, 19 Mei 2017 17:00 WIB) memberi judul pemberitaanya “Tokoh Papua: Dari 7 Presiden, Jokowi Paling Sering ke Papua”. Kompas.com (28/10/2019, 18:28 WIB) memilih judul “13 Kali ke Papua Selama Jadi Presiden, Jokowi: Terjemahkan Sendiri Artinya Apa…” Pemberitaan media pada umumnya berpusat pada data kuantitatif pembangunan infrastruktur.

Rabu, 21 Agustus 2019 13:02 WIB, Berita Harian Merdeka tayang dengan judul “5 Proyek Pembangunan Jokowi di Papua Demi Angkat Kesejahteraan Warga”. Keterangan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto diandalkan. Katanya, “Jokowi penting untuk Papua, Papua penting untuk Jokowi. 13 Kali Presiden Jokowi kunjungi Papua….”

Tanpa mengabaikan fakta insiden di Manokwari, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta publik tidak memandang sebelah mata atas perhatian besar pemerintah ini. Ada proyek jalan trans Papua (4.330,07 km) menghubungkan provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, membentang dari Sorong hingga Merauke. Jembatan yang menjadikan Jayapura sebagai pintu gerbang bagi negara tetangga Papua Nugini, sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin ke kawasan Koya atau Arso yang menjadi lokasi pengembangan industri di masa mendatang.

Presiden Jokowi juga dikutip harapannya dalam pemberitaan yang sama, bahwa jembatan ini akan menumbuhkan titik perekonomian baru di Jayapura dan sekitarnya, karena dapat memperpendek jarak antara Jayapura dan Skouw (memangkas waktu tempu dari 2,5 jam menjadi 1 jam).

Masih ada 6 infrastruktur lain yang diresmikan Oktober 2016, di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem 2×10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2×1 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilovolt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 km sirkit dan Gardu Induk Waena-Sentani 20 Megavolt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Megavolt Ampere.

Bandara Sentani menjadi bandara terbesar dan hub utama menuju wilayah pedalaman Papua yang ditargetkan menjadi bandara Internasional. Jalan perbatasan Indonesia-Papua Nugini (dari Merauke hingga Jayapura) sepanjang 1.098 km, diklaim sebagai salah satu realisasi rencana membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Disebutlah antara lain ruas jalan Oksibil-Towe Hitam-Ubrup-Jayapura sepanjang 5,52 km. Senada dengan itu JK menyebut semua pembangunan infrastruktur ini fokus meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah Papua.

Bagaimana tentang divestasi Freeport? Dengan judul berita “Catatan untuk pembelian saham Freeport oleh pemerintah Indonesia” yang tayang sejak 12 Juli 2018 BBC News Indonesia menyebutkan dengan pembelian saham PT Freeport Indonesia lewat PT Inalum—sebuah perusahaan di bawah Kementerian BUMN- senilai US$3,85 miliar atau sekitar Rp55,3 triliun, maka pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Papua itu. Kepemilikan saham hasil pembelian ‘konversi Rio Tinto participating interest menjadi saham’ serta pembelian 100% saham Indocopper Investama, anak usaha Freeport-McMoRan.

Bagi BBC News Indonesia paling tidak ada satu catatan penting ketika finalisasi kesepakatan ini. Media ini menghadirkan opini dari peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Abra Talattov yang menyatakan bahwa Freeport pernah diaudit oleh BPK, ada persoalan isu lingkungan pada 2003, Menurutnya Menko Ekonomi ketika itu Rizal Ramli mendakwa Freeport berkewajiban membayar kerugian lingkungan sebesar US$5 miliar dan ini belum dilakukan sampai transaksi terjadi.

Sebagaimana pesimisme Said Didu, tambang di Papua telah menjadi salah satu pemicu gerakan separatisme, selain sejak lama menjadi sumber perdebatan secara nasional tentang manfaat yang diperoleh rakyat dari usaha tambang ini. Ketika diskusi ILC yang digelar oleh Karni Ilyas banyak sekali wilayah-wilayah persoalan yang menimbulkan kecurigaan bagi para narasumber yang dihadirkannya.

Dalam keadaan seperti itu seorang jurnalis mengajukan pertanyaan “Apa pendapat Anda Habib Riziek Shihab (HRS) diusulkan menjadi Juru Damai Papua?” Mengapa muncul pertanyaan seperti itu? Cukup sulit untuk dianalisis. Tetapi menurut saya banyak hal akan dipertimbangkan oleh HRS dan para pemikir di sekitarnya sekaitan usul ini.

Pertama, kompleksitas masalah Papua tidak sederhana. Hulunya ada pada perasaan subjektif keterampasan (relative deprivation) rakyat Papua, sebuah wilayah Indonesia yang sejak awal banyak beroleh perbincangan dunia dalam kaitannya dengan konsep Indonesia sebagai fenomena nation state pasca perang dunia ke dua. Indonesia yang terus berusaha kokoh dengan kebhinnekaannya (unity in diversity) sesungguhnya secara potensil sangat mampu merekat persatuan nasional dalam kejamakan ciri populasi dan ketersebaran tempat berdiam yang berserak dalam sebuah wilayah yang luas itu.

Namun pendekatan Jakarta selama ini dapat disebut gagal meski pun alokasi dana otsus telah dikucurkan dan proyek-proyek bernilai besar dibangun. Susah membahtah fakta kekayaan sumberdaya alam yang amat kontras dengan tingkat kemiskinan rakyat. Kompleksitas itulah yang pertama akan dikaji serius untuk memustuskan apakah HRS akan menerima usul.

Kedua, HRS tahu bahwa akhir dari kata putus tentang perdamaian Papua adalah kekuasaan negara. Karena itu HRS akan disarankan oleh orang-orang dekatnya untuk hanya memberi konsep solusional dan mungkin mengomunikasikannya dengan para tokoh kunci di Papua, pemerintahan nasional dan unsur kekuatan asing, baik dari pemerintahannya maupun wakil-wakil pemodal.

Jika cetusan ide ini makin meluas pastilah menjadi sebuah publikasi yang lebih intens tentang apa sebenarnya yang terjadi di Papua. Kasus Papua telah banyak dibicarakan elit dan dalam ranah diplomasi internasional yang sesungguhnya tak pernah dihadapi dengan tuntas. Dengan menyangkutkan nama HRS dalam gagasan Damai Papua political marketing menuju penyelesaian kasus itu kini beroleh panggung yang bernilai tinggi.

Saya tak menduga jurnalis itu menutup dengan sebuah pertanyaan “Bagaimana dengan sikap pemerintah kepada HRS yang menganggap seolah “musuh negara”. Padahal di depan mata Papua, terus bergolak, minta memisahkan diri.” Apakah harusnya pemerintah lebih menjadikan persoalan Papua sebagai atensi? Apa sebenarnya yang membuat pemerintah gelisah terhadap HRS?”

Saya menjawab, pemerintahan di seluruh dunia, bahkan sejak dahulu kala selalu ingin tak begitu banyak beroleh kritik apalagi penentangan. Itulah awal sejarah terbangunnya kesadaran atas pentingnya sebuah sistem politik yakni demokrasi yang diandaikan menjamin perbedaan pendapat direduksi menjadi kelaziman rakyat yang tadinya dianggap sangat tabu dan pelakunya dipandang sebagai musuh. Demokrasi selalu didefinisikan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Papua dan HRS adalah dua subjek yang pas disebut “Tak Putus Dirundung Malang”. Keduanya berada dalam posisi sulit. Keduanya pun memberi keterangan tentang masalah besar yang tak selurusnya terperhatikan semestinya dan selurusnya. Waspada

Penulis adalah Dosen FISIP UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2