Waspada
Waspada » Tabungan Radikalisasi
Headlines Opini

Tabungan Radikalisasi

Oleh Arfanda Siregar

Isu radikalisme hanya membuat Islam menjadi bulan-bulanan. Seolah-olah Islam melegitimasi kekerasan atas pertimbangan kepentingan Islam dan penegakan Islam

Ketika di berbagai belahan dunia jarang terdengar lagi pemanfaatan identitas Islam untuk melakukan aksi radikal, seperti bom bunuh diri, peledakan, dan tindakan keji lainnya. Di sini, sepanjang tahun masih saja terdengar aksi radikal dari kelompok yang ditunding dari umat Islam.

Kepulangan Habib Riziek Shihab (Habib) ke Indonesia dari Arab Saudi beberapa waktu lalu, yang berujung pada penetapannya sebagai tersangka atas kasus kerumunan Petamburan. Berhari-hari media, terutama media sosial menjadikan Habib sebagai isu utama. Seolah-olah para penyambutnya melakukan tindakan radikal, tak peduli prokes (protokol kesehatan) sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.

Sedihnya, seiring kasus tersebut, terjadi insiden baku tembak antara aparat kepolisian dengan pengawal Habib di kilometer 50 jalan tol Jakarta – Cikampek. Insiden tersebut mengorbankan nyawa enam orang laskar FPI. Ada yang pro dan ada kontra. Namun, di media sosial banyak cuitan dan status merugikan Islam. Seolah-olah, ajaran Islam membuka peluang terjadinya tindak kekerasan atas nama agama.

Tidak bisa mengidentifikasikan Habib dan FPI dengan Islam. Meskipun, mereka melekatkan kata Islam pada nama organisasinya. Representasi keberadaan mereka bukan berasal dari seluruh umat Islam. Tidak adil pula melegitimasi mereka kumpulan orang radikal sehingga darah para mereka halal ditumpahkan. Kalaupun mereka secara hukum bersalah, tentu hukumlah yang berhak mengadili mereka, tanpa tekanan oleh siapapun.

Umat Islam adalah sumber kekuatan Indonesia. Tanpa umat Islam, NKRI tidak akan merdeka. Ketika perang kemerdekaan, dua organisasi besar Islam, Nahdatul Ulama (NU) mengobarkan Amanah Jihad dan Muhammadiyah mendeklarasikan Resolusi Jihad guna membakar pengikutnya agar tidak ragu-ragu berperang melawan tentara penjajah.

Masih banyak organisasi Islam lainnya, seperti laskar Sabilillah dan Hizbullah membakar semangat jihad anggotanya hingga tak ragu berjuang hingga titik darah terakhir. Bagi negara penjajah, umat Islam saat itu sangat radikal yang sangat ditakuti saat itu.

Isu radikalisme hanya membuat Islam menjadi bulan-bulan. Seolah-olah Islam melegitimasi kekerasan atas pertimbangan kepentingan Islam dan penegakan Islam. Jika dulu tindakan radikal ditujukan kepada negara penjajah, maka sekarang diarahkan pada pemerintah yang sah. Tentu pendapat tersebut salah kaprah.

Banyak yang lupa, bahwa tidak semua umat Islam sepakat dengan sepak terjang Habib yang cenderung melegitimasi kekerasan demi mencapai tujuan organisasinya. Dulu, sebelum pilgub DKI Jakarta dan Pilpres 2019, beliau tidak terlalu berpengaruh di pentas politik nasional. Justru pamor Habib melangit ketika dimanfaatkan sebagai salah satu kekuatan politik salah satu calon presiden (capres) tertentu. Dan, Habib dilupakan setelah tujuannya tercapai. Kita masih ingat ketika ada seorang Capres yang sampai sowan Makkah Almukarromah hanya untuk mendapat restu Beliau pada Pilpres lalu.

Pemanfaatan label radikalisme Islam terus menggelinding bagai bola salju. Di satu sisi dia dibenci, tapi di sisi lain selalu bermanfaat untuk kepentingan politik, bahkan ekonomi.

Ketika terjadi tindak anarkis yang mengatasnamakan Islam, seperti kasus bom bunuh diri di Makasar dan penyerangan Mabes Polri barusan, maka segera isu panas. Seperti stabilitas moneter yang anjlok, kenaikan bahan pokok, dan lain-lain pun berangsur surut berganti dengan persoalan radikalisme Islam.

Meskipun belum terbukti, siapa pelaku dan dalang tindakan anarkis tersebut, tapi kerap membawa manfaat bagi peristiwa besar di dalam negeri. Paling tidak, sementara waktu perhatian masyarakat pun beralih dari masalah besar yang dihadapi bangsa ini.

Sedangkan Islam menjadi bulan-bulanan dari pembencinya. Coba saja lihat di media sosial, bertebaran status dan cuitan yang mengidentikkan Islam dengan kekerasan, arogansi, intoleransi, dan anti-NKRI. Kecurigaan kepada Islam begitu akut. Sampai-sampai pesantren, sekolah, pesantren, kampus, lembaga dakwah, dan masjid dicurigai pemerintah membangun kesadaran beragama yang salah, radikalisasi Islam.

Sebenarnya mudah saja jika negara berkeinginan memadamkan faham radikalisme. Jangan kasih kesempatan faham tersebut berkembang. Sekarang ini, negara seperti sengaja membiarkan organisasi radikal tumbuh.

Organisasi Islam, seperti FPI dan HTI yang di luar negeri sebagai partai terlarang tidak mungkin menjadi seperti sekarang, jika sendari awal dibubarkan pemerintah. Mereka dibiarkan tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Namun, setelah menjadi organisasi besar seperti sekarang, baru pemerintah berteriak-teriak bak burung hantu.

Mayoritas gerakan radikal juga mendapat suplai dana dari luar negeri atau sumbangan anggota. Tidak mungkin mereka memilki sumber pendapatan jika tidak ada yang menopang pendanaan. Fakta bertutur bahwa para pelaku tindak teror, seperti pelaku bom bunuh diri, kebanyakan bukan berasal dari kalangan mampu.

Mayoritas mereka hidup pas-pasan. Jika berkeinginan membubarkan pelaku teror, negara pasti mampu memotong suplai gizi tersebut, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri melalui analisis transaksi keuangan. Tanpa ada bantuan pendanaan, berat melakukan aksi radikalisme. Kecuali negara sengaja membiarkan keberadaan mereka.

Jangan sampai umat Islam beranggapan bahwa radikalisasi Islam sengaja dirawat. Masalah dan problem yang dipelihara. Jika suatu waktu dibutuhkan tinggal dikeluarkan. Ibarat tabungan yang siap dicairkan ketika kepepet uang.

Tabungan dicairkan ketika mendapat segudang masalah, mengganti isu, dan mengendalikan suasana. Kadang tabungan radikalisasi ini dimanfaatkan untuk catatan prestasi, tangga pijakan mengincar jabatan baru, atau melancarkan anggaran dana yang harus segera turun dari alokasi.

Umat Islam harus cerdas, jangan mudah terprovokasi. Islam akan tetap abadi sebagai ajaran langit yang tidak akan tergoyahkan meskipun skenario ingin merusak reputasinya. Umat Islam harus kritis membaca keadaan. Dan pemerintah pasti bisa mengatasi radikalisme di negeri ini jika serius. Semoga.    WASPADA

Penulis adalah Dosen Politeknik Negeri Medan.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2