Surat Kepada Bupati MadinaOleh Effan Zulfiqar Harahap - Waspada

Surat Kepada Bupati Madina
Oleh Effan Zulfiqar Harahap

  • Bagikan

Sayangnya, dari sembilan visi-misi yang disampaikan saya tidak melihat adanya visi-misi untuk pemberantasan Norkoba dan penyelamatan lingkungan hidup.

Setelah melewati putaran pemungutan suara ulang yang melelahkan di tiga TPS pada hari Sabtu 24 April 2021. Hasilnya, pasangan HM Ja’far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi (SUKA) yang diusung PKS, PKB dan Partai Hanura unggul atas pasangan Dahlan Hasan dan H. Aswin Parinduri (Dahwin) dengan selisih 154 suara.

Pada tanggal 22 Juni 2021, HM Ja’far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi resmi dilantik Gubernur Sumatera Utara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal periode 2021-2025.

Sebagaimana diketahui HM Ja’far Sukhairi sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati mendampingi Bupati Dahlan Hasan Nasution yang dikalahkannya. Mereka berdua menang dalam Pilkada Madina 2015.

Tapi sayangnya mereka harus berpisah dan memilih pasangan masing-masing dalam Pilkada 2020. Padahal keduanya masih punya peluang besar untuk kembali memimpin Kabupaten Madina periode kedua.

Mungkin karena di antara keduanya sudah ada perbedaan visi dan permasalahan lain yang tidak memungkin menyatukan mereka. Sehingga keduanya terpaksa berpisah alias pecah kongsi.

Masing-masing memilih pasangan yang dianggap paling serasi dan bisa menjadi faktor keterpilihan dalam pilkada. Dan ternyata pasangan HM Ja’far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi yang menjadi pemenang.

Yang ingin saya katakan, jangan sampai terjadi pecah kongsi antara HM Ja’far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi di tengah jalan, seperti yang menimpa pasangan Dahlan Hasan dan HM Ja’far Sukhairi Nasution.

Artinya, keduanya bisa tetap seiring sejalan dalam menjalankan roda Pemda sampai akhir periode di 2025. Dan mereka kembali berpasangan maju untuk periode kedua 2025-2030.

Tentunya saja peluangnya akan lebih besar karena faktor elektabilitas dan popularitas keduanya sudah terbangun.

Setelah dua periode menjadi wakil bupati Atika yang masih muda dan energik, bisa maju mencolon sebagai bupati.

Atika yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati dua periode sudah barang tentu akan banyak membantu bila terpilih menjadi orang nomor satu di Madina. Idealnya memang rotasi kepemimpinan seperti itu yang harus terjadi di daerah.

Jadi ada kesinambungan kepemimpinan di daerah. Sehingga arah pembangunan bisa lebih fokus, karena kepala daerah yang baru tinggal melanjutkan apa yang sudah dikerjakan kepala daerah sebelumnya.

Hormanisasi antara kepala daerah dan wakilnya menjadi kunci penting dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Bila terjadi konflik di antara keduanya sudah pasti sangat mengganggu kinerja Pemda.

Karena konflik sekecil apapun akan menghabiskan energi keduanya dan mengabaikan tugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Biasanya yang kerap menjadi sumber konflik adalah ketidak mengertian terhadap tugas dan kewenangan masing-masing sesuai posisinya.

Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah (pasal 59 dan 63).

Kepala daerah adalah kepala Pemerintahan Daerah dan wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Terkait dengan apa yang menjadi tugas kepala daerah dan wakilnya diatur dalam pasal 65 dan 66.

Jadi bila satu sama lain menyadari apa yang menjadi tugas dan kewenangannya, maka konflik tidak akan muncul.

Hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa Bupati Kabupaten Madina sebelumnya, Hidayat Batubara pernah berurusan dengan KPK tahun 2013. Hidayat terlibat dalam kasus korupsi yang memaksanya harus melepaskan jabatan sebagai kepala daerah.

Ia kemudian digantikan wakilnya, Dahlan Hasan Nasution sebagai bupati. Pemberhentian Hidayat sebagai kepala daerah banyak mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.

Pergantian kepala daerah dari Hidayat ke Dahlan sudah pasti tidak efektif dalam perspektif kepemimpinan di daerah.

Apa yang ingin saya katakan kepada pasangan HM Ja’far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi yang telah dilantik adalah hendaknya bisa mengambil pelajaran dari kasus yang menimpa Hidayat.

Artinya tidak pernah bermain-main dengan amanat yang telah diberikan masyarakat Madina. Tentunya dengan tidak berperilaku koruptif, memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) untuk kepentingan pribadi.

Tetaplah amanah dan fokus untuk merealisasikan janji-janji kampanye yang sudah disampaikan kepada masyarakat.

Mungkin juga mewakili suara masyarakat di bumi gordang sambilan adalah bagaimana mengimplementasikan semua visi-misi yang sudah ditetapkan menjadi kenyataan. Jadi, bukan hanya ada di atas kertas dan hanya diobral pada saat kampanye saja.

Ada sembilan visi dan beberapa misi yang menjadi prioritas yang menurut saya sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi Kabupaten Madina.

Setidaknya dari sembilan visi-misi tersebut lima tahun kedepan sudah bisa direalisasikan minimal 50% saja. Tentunya bila visi-misi ini bisa diimplementasikan akan menjadi modal besar untuk maju kembali di periode kedua nantinya.

Di antaranya yang mendesak direalisasikan adalah membangun pertanian yang mayoritas masyarakat hidup di sektor ini, sekaligus untuk menwujudkan kedaulatan pangan.

Seterusnya membangun kemandirian ekonomi dengan model sistem ekonomi kerakyatan yang memberikan kesempatan berusaha yang lebih luas bagi masyarakat terutama di wilayah perdesaan.

Adapun pelayanan kesehatan termasuk yang mendesak terutama di wilayah pelosok yang minim sarana dan prasarana kesehatan.

Terkait pendidikan yang berkualitas sudah merupakan mimpi mayoritas masyarakat terutama mereka yang tinggal di wilayah terisolasi yang selama ini tidak terjangakau pendidikan yang berkualitas.

Visi lainya memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, revitalisasi nilai-nilai adat dan budaya sebagai warisan, tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa dan pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sayangnya, dari sembilan visi-misi yang disampaikan saya tidak melihat adanya visi-misi untuk pemberantasan Norkoba dan penyelamatan lingkungan hidup.

Padahal kedua masalah itu sangat mendesak penyelesaiannya karena menyangkut penyelamatan generasi muda dan hajat hidup orang banyak orang.

Peredaran Narkoba semakin marak, menyerbu sampai ke pelosok desa dan kini untuk mendapatkan barang haram itu sangat mudah.

Kabupaten Madina yang punya moto “Madina yang Madina”, kini citranya makin buruk karena keberadaan ladang ganja dan peredaran Narkoba.

Demikian juga kerusakan lingkungan yang makin sistematik dan masif, baik itu karena keberadaan aktivitas tambang emas ilegal dan pembalakan liar. Faktanya, tambang emas ilegal hampir semua terdapat di wilayah Kabupaten Madina.

Beroperasi siang malang, meluluhlantakkan lingkungan di darat dan sungai. Sungai dan tanah tercemar merkuri yang serampangan penggunaanya.

Kerusakan hutan akibat illegal logging dan alih fungsi menjadi lahan sawit sudah merupakan cerita lama yang tak pernah tuntas sampai hari ini, terutama di wilayah Pantai Barat.

Ironisnys, peredaran narkoba, tambang emas liar dan pembalakan liar hanya menguntungakan segelintir orang.

Kedua masalah tersebut seharusnya menjadi PR dan skala prioritas 100 hari kerja bupati. Masalah ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa penyelesaian yang tuntas. Ada semacam pembiaran karena menguntungkan bagi segelintir orang meskipun merugikan mayoritas masyarakat.

Diperlukan keberanian dan kemaun politik yang kuat untuk menuntaskannya. Tapi saya dan masyarakat Madina percaya pada kapasitas dan kapabilitas Bupati HM Ja’far Sukhairi Nasution dan wakilnya Atika Azmi Utammi untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut. Semoga…!!!

Penulis adalah Staf Pengajar FISIP dan Kepala Pusat Studi Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan – Kota Padangsidimpuan.

  • Bagikan