Rezim Baru Menamai Rupabumi

Rezim Baru Menamai Rupabumi

  • Bagikan

Isu penggunaan bahasa asing dalam menamai rupabumi di Indonesia merupakan salah satu isu yang juga yang sering menjadi topik pembicaraan di masyarakat

Belakangan ini, isu penamaan rupabumi seperti gunung, pulau, laut, dan bangunan kembali menghangat. Isu ini kembali menjadi perhatian ketika Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No.2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi pada 6 Januari 2021, ini sah berlaku 7 Januari 2021.

Nama Rupabumi merupakan nama yang diberikan pada bagian dari permukaan bumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut, dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran atau dari kenampakan fisiknya.

Nama rupabumi sendiri digunakan untuk menamai unsur alami dan unsur buatan. Unsur alami dapat berupa pulau, laut, gunung, sungai, atau unsur yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan contoh unsur buatan diantaranya berupa bangunan, wilayah administrasi pemerintahan, jalan, atau unsur yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nama rupabumi sendiri juga sering disebut sebagai nama geografi.

Nama rupabumi terdiri atas elemen generik dan elemen spesifik. Elemen generik merupakan elemen yang menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu unsur rupabumi. Kata “sungai”, “danau”, “gunung”, dan “pantai” adalah beberapa contoh dari elemen generik.

Sedangkan elemen spesifik adalah nama diri dari elemen generik. Beberapa contoh dari elemen spesifik antara lain “Musi”, “Toba”, “Semeru”, dan “Losari”. Gabungan dari elemen generik dan elemen spesifik seperti “Sungai Musi”, “Danau Toba”, “Gunung Semeru”, dan “Pantai Losari” inilah yang kemudian disebut sebagai nama rupabumi.

Dalam tataran regulasi, sebenarnya Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan nama rupabumi. Baik secara eksplisit maupun implisit. UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan yang terbaru, PP No.2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

Disahkannya peraturan pemerintah tersebut mengubah konstelasi hukum penamaan sebuah unsur rupabumi. Dari segi penggunaan nama orang untuk menamai nama rupabumi misalnya. Di dalam PP No.2 Tahun 2021, nama orang yang masih hidup dihindari untuk digunakan sebagai nama unsur rupabumi di Indonesia.

Nama orang dapat digunakan sebagai nama rupabumi apabila orang tersebut sudah meninggal dunia paling singkat lima tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia. Ketentuan ini tentu menimbulkan konsekuensi terhadap unsur rupabumi yang sudah diberi nama orang yang masih hidup seperti Bukit Jokowi di Jayapura Selatan atau Jalan Susilo Bambang Yudhoyono di Lampung Timur.

Isu penggunaan bahasa asing dalam menamai rupabumi di Indonesia merupakan salah satu isu yang juga yang sering menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Pemilihan nama “Yogyakarta International Airport” daripada “Bandara Internasional Yogyakarta”, penggunaan kata “Mall” untuk menamai bangunan mal, dan penggunaan istilah “Residence”, “City”, “Village”, “Mountain View”, dan “Riverside”.

Atau untuk menamai kawasan permukiman adalah beberapa contoh penggunaan bahasa asing dalam menamai rupabumi yang sudah cukup marak terjadi di Indonesia. Keberadaan PP ini diharapkan dapat memperkuat posisi UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan rupabumi di Indonesia yang sayangnya belum dilengkapi dengan norma sanksi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Ketiadaan norma sanksi untuk pelanggaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia membuat pengaturan untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia bak macan ompong. PP ini akan menjadi solusi menambal “bocornya” UU No.24 Tahun 2009 sekaligus memperkuat posisi hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam menamai sebuah unsur rupabumi terutama dari sisi administrasi pemerintahan seperti pemberian izin mendirikan bangunan atau izin usaha.

Meski UU No.24 Tahun 2009 dan UU No.2 Tahun 2021 tersebut mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia untuk menamai rupabumi. Namun peluang menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing untuk menamai nama rupabumi di Indonesia tetap terbuka. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai nama rupabumi apabila unsur rupabumi tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Maka tidak heran jika nama Benteng Vredeburg di Yogyakarta atau Fort Rotterdam di Makassar masih diperkenankan digunakan sebagai nama bangunan.

Selain dua isu yang telah dijelaskan di atas, tahapan penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia dibuat semakin sederhana. Walaupun penyelenggaraan nama rupabumi diselenggarakan seluruh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Namun hasil dari penyelenggaraan nama rupabumi tersebut wajib disampaikan ke Badan Informasi Geospasial sebagai harmonisator sekaligus pintu terakhir dalam penyelenggaraan nama rupabumi.

Penunjukan Badan Informasi Geospasial sebagai “Badan Rupabumi” bertujuan menghindari tumpang tindihnya hasil penyelenggaraan nama rupabumi yang diselenggarakan instansi pemerintah tersebut. Sebagai muara terakhir dalam penyelenggaraan nama rupabumi, Badan Informasi Geospasial ditugaskan juga untuk membakukan nama rupabumi yang telah diselenggarakan oleh instansi pemerintah serta membukukannya dalam bentuk Gazeter Republik Indonesia.

Nama rupabumi yang baku dan sudah berada di dalam Gazeter Republik Indonesia inilah yang akan menjadi nama rupabumi resmi di Indonesia. Publik pun akan semakin mudah untuk mengetahui nama resmi dari suatu unsur rupabumi.

Keberadaan PP No.2 Tahun 2021 dapat menjadi katalis untuk melestarikan budaya di Indonesia. Kondisi sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dengan kondisi geomorfologi yang bervariasi, serta memiliki berbagai suku dan budaya dan. Menurut Summer Institute of Linguistics, memiliki sekitar 726 bahasa daerah, berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penamaan unsur rupabumi.

Tentu penyamaan dalam penamaan nama rupabumi melalui penyelenggaraan nama rupabumi yang terintegrasi akan menjadi salah satu solusi mujarab untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat ketidakseragaman tersebut. PP ini juga akan menjadi starting point untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan wilayah.

Keberadaan nama rupabumi yang resmi dan standar diharapkan akan menciptakan kesamaan pemahaman dalam penulisan, pengucapan, dan pengejaan unsur rupabumi. Kondisi ini tentu akan sangat kondusif untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan. Waspada

Penulis adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Badan Informasi Geospasial

  • Bagikan