Waspada
Waspada » Rethinking Deradikalisasi: Best Practice Komjen Pol Drs Agus Andrianto, SH, MH
Headlines Opini

Rethinking Deradikalisasi: Best Practice Komjen Pol Drs Agus Andrianto, SH, MH

PENDAHULUAN

Dalam konteks pemeliharaan Kamtibmas sebagai bagian dari upaya mempertahankan keutuhan NKRI, maka negara mesti hadir untuk menindak secara tegas, semua bentuk gangguan dan ancaman terhadap Kamtibmas, baik yang hadir dalam bentuk pikiran, gerakan maupun aksi.

Belakangan ini, fenomena radikalisme dalam berbagai pola dan bentuknya, telah diidentifikasi sebagai salah satu ancaman yang paling membahayakan bagi stabilitas kamtibmas seterusnya bagi keutuhan NKRI. Bahkan, dapat diduga bahwa bahaya radikalisme masih akan tetap menjadi salah satu persoalan serius yang akan dihadapi secara kontinuitasdi masa mendatang vis a vis penegakan Kamtibmas secara nasional.

Atas kesadaran itulah, maka negara dalam hal ini Polisi Republik Indonesia, mesti memberikan perhatian secara serius bagi pencegahan dan penanganan setiap bahaya radikalisme yang hadir dalam wajah dan polanya yang amat beragam. Dalam waktu dekat ini institusi Polri akan dihadapkan kepada momentum penting dan strategis bagi institusi ini termasuk dalam rangka penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia, yakni pergantian orang nomor satu pemimpin institusi ini. Ada satu hal yang patut mendapat perhatian kita, yakni masih terdapat kesan bahwa upaya pencegahan terhadap bahaya radikalisme di Indonesia termasuk oleh Polri, telah dan terus berkembang secara berbanding lurus dengan pertumbuhan radikalisme dalam beragam pola dan bentuknya. Karena itulah, agaknya penting untuk menghubungkan antara kepemimpinan Polri di masa mendatang dengan upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia.

Menyahuti hal tersebut, perlu menoleh kembali kepada metode, program serta strategi penanggulangan radikalisme yang telah dan sedang diterapkan dalam rangka mengukur tingkat efektivitas dan ketepatannya jika dihubungkan dengan situasi sejatinya yang sedang kita hadapi. Hal ini menjadi penting, karena fenomena kemunculan dan perkembangan paham dan gerakan radikalisme telah turut menghambat laju pembangunan bangsa terutama dalam hal mewujudkan suasana yang aman serta kondusif bagi kerja-kerja pembangunan.

AKAR DAN POLA RADIKALISME DI INDONESIA

Penting dipahami serta disadari bahwa, munculnya paham serta gerakan radikalisme telah dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut: Pertama, Diskriminasi Sosial-Politik. Di antara penyebab tumbuh dan berkembangnya paham dan gerakan radikalisme di Indonesia, adalah karena adanya keyakinan sekelompok masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban diskriminasi secara sosial dan politik. Dalam konteks ini, kelompok masyarakat dimaksud merasakan dan meyakini bahwa mereka sedang menjadi korban dari suatu program serta kebijakan tertentu yang membuat mereka terdiskriminasi secara sosial dan politik. Di tengah situasi ini, kelompok masyarakat ini secara perlahan mulai membangun kecurigaan kepada pemerintah untuk seterusnya memosisikan mereka sebagai berhadap-hadapan dengan kebijakan dan program pemerintah. Kondisi ini berujung kepada lahirnya pemikiran, gagasan, sikap hingga aksi yang radikal dan cenderung anti pemerintah atau anti kebijakan pemerintah.

Kedua, Diskriminasi Agama. Sebab lain dari tumbuh suburnya pemikiran, paham dan gerakan radikalisme di Indonesia adalah munculnya sekelompok orang yang mengklaim, merasa mengalami serta meyakini bahwa agama dan keyakinannya telah didiskriminasi. Kelompok ini mencoba membangun dan mengembangkan opini bahwa agama dan keyakinannya sedang dieksploitasi, dikungkung bahkan hingga diintimidasi agar tidak dapat berkembang dan teraktualisasi secara bebas di Indonesia. Berdasarkan, pandangan dan keyakinan inilah, kelompok ini berusaha memosisikan dirinya sebagai harus berseberangan dengan negara untuk alasan demi menjaga eksistensi agama dan keyakinannya. Meskipun dalam beberapa kesempatan,terdapat gerakan dan aksi pembelaan terhadap agama yang mereka perbuat justru telah menodai agama itu sendiri (agama vs agama).

Ketiga, Diskriminasi Ekonomi dan Kesejahteraan. Penyebab selanjutnya dari perkembangan paham, gerakan dan aksi radikalisme ini adalah munculnya sebagian masyarakat yang mengklaim, merasa dan meyakini bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak adil dalam konteks ekonomi dan kesejahteraan. Mereka berusaha menuduh negara sebagai penyebab hingga mereka terpaksa harus hidup melarat, miskin dan menderita tanpa adanya perhatian dan perlindungan dari negara. Kelompok ini berpandangan bahwa kebijakan negara baik berupa program maupun budgeting yang ada, benar-benar tidak memihak kepada penderitaan yang mereka alami (pro-poor). Sebagai dampaknya, terbentuklah polarisasi subjek-objek. Dalam konteks ini, pemerintah merupakan subjek pembangunan, sedangkan rakyat merupakan objek pembangunan itu sendiri. Polarisasi ini begitu rentan bagi terjadinya eksploitasi dan diskriminasi yang dapat berujung kepada kunculan sikap dan gerakan radikal.

Keempat, Diskriminasi Ideologis lewat Gerakan Trans-Nasional. Sebab lain dari kemunculan radikalisme adalah globalisasi yang membonceng paham-paham trans-nasional yang bertentangan dengan ideologi bangsa di satu sisi, sementara di sisi lainnya, seperti ‘gayung bersambut’ dengan sikap sebagian masyarakat kita yang sangat ofensif terhadap ideologi-ideologi baru yang masuk serta menyusup, tanpa adanya kemampuan melakukan filtrasi, adaptasi dan akulturasi yang memadai.

Betapa banyak masyarakat kita yang terjebak pada paham, aliran, gerakan bahkan aksi yang sejatinya bertentangan dengan ideologi dan jati diri bangsa, tetapi tetap saja memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat. Meskipun pada akhirnya, mereka harus menjadi korban ketika harus berhadapan dengan keharusan menjaga Kamtibmas dan dalam upaya mempertahankan keutuhan dan kesatuan NKRI. Lebih, ironi ketika dalam beberapa peristiwa, sejumlah masyarakat kita telah terjebak pada paham dan aliran keagamaan tertentu, lalu berupaya melahirkan gerakan dan aksi yang tidak hanya bertentangan dengan ideologi atau NKRI, tetapi lebih jauh, malah harus bertentangan dengan kemanusiaan serta substansi ajaran agama itu sendiri. Inilah beberapa sebab dan pola yang diduga berperan dalam melahirkan paham, aliran serta gerakan dan aksi radikalisme di Indonesia.

KOMJEN AGUS ANDRIANTO: DARI MEMUKUL KE MERANGKUL

Polarisasi paham, gerakan serta aksi radikalisme akan terbentuk dan berkembang berdasarkan keragaman faktor yang melatarbelakanginya sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan itu, teranglah bahwa upaya pencegahan, penanggulangan serta penanganannya tidak dapat dilakukan, jika secara kaku dan linier semata. Untuk itu, penting menyelami secara mendalam tentang apa penyebab lahirnya paham serta gerakan radikalisme tersebut, untuk ditemukannya akar persoalan yang sesungguhnya.

Dari sejumlah penyebab dan akar persoalan radikalisme yang demikian kompleks, dapat disadari betapa pentingnya merumuskan pendekatan yang lebih komprehensif dalam upaya penanggulangannya. Penanggulangan tidak boleh jika hanya berorientasi tunggal, melainkan harus lebih holistik meliputi pencegahan, penindakan, pembinaan hingga pemberdayaan.Seperti halnya dalam penanggulangan kasus kejahatan Narkoba, yang bisa diterapkan klasifikasi hingga ada vendor, agen dan pengedar dan terakhir adalah korban yang dibutuhkan untuk menentukan metode dan pendekatan yang tepat terhadap masing-masing peran dan status. Maka, dalam konteks radikalisme pun, membuat klasifikasi bagi pelaku atau yang terlibat menjadi tiga kategori yakni; inisiator, aktor dan korban.

Jika terhadap tindak kejahatan narkoba, pemerintah dalam hal ini Polri telah dapat memilah antara agen, pengedar dan korban kemudian menetapkan metode penanganan yang berbeda pada masing-masing yakni mulai dari pencegahan, pembinaan hingga pemberdayaan. Maka, dalam konteks radikalisme dan terorisme pun pendekatan yang sama layak digunakan. Pelaku radikalisme, apalagi dalam posisinya sebagai korban, mesti tetap dilihat sebagai anak bangsa yang harus dilindungi, diselamatkan, dirangkul untuk dapat kembali mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam upaya ini, penting melirik institusi Polri sebagai yang harus hadir pada garda terdepan dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme ini. Polri harus membangun kemampuan dan ketangkasannya secara berimbang dan selaras antara kuasa untuk memukul atau menindak tegas pada satu sisi, dengan kuasa untuk merangkul dan membina pada sisi lainnya. Lebih lanjut,agaknya institusi Polri dipandang membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kecerdasan dan talenta yang tidak hanya mampu memukul atau menindak secara tegas dan terukur, tetapi juga piawai dan memiliki kecerdasan dalam merangkul, memberikan pembinaan dan pemberdayaan secara khusus bagi korban tindak kejahatan radikalisme dan terorisme.

Terkait hal ini, agaknya perlu menoleh kepada best practice yang pernah dilakukan oleh Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, MH ketika beliau bertugas sebagai Kapolda Sumatera Utara. Ada metode khas yang dilaksanakan dalam penanganan berbagai bentuk fenomena radikalisme yang mengganggu Kamtibmas di Sumatera Utara. Jenderal satu ini dinilai berhasil mengintegrasikan antara upaya pencegahan, penindakan hingga pembinaan dan pemberdayaan, kemudian disebut dengan istilah memadukan antara memukul dengan merangkul.

Sosok Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H yang saat ini menjabat sebagai Kabaharkam Mabes Polri dengan jejak rekamnya yang banyak meninggalkan kesan dan hasil yang signifikan dalam bidang Kamtibmas, sejak menjabat Kapolres pada beberapa daerah di Sumatera Utara, Wakapolda Sumut, Kapolda Sumut hingga sekarang sebagai Kabaharkam Mabes Polri, dipandang cukup tepat untuk memimpin institusi Polri ke depan. Dalam kepemimpinannya, akan dimungkinkan terwujudmya upaya-upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme yang benar-benar dapat menyelaraskan antara orientasi memukul dengan merangkul antara menghancurkan, memberantas dengan memberdayakan.

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H, dalam jabatannya sebagai Kapoldasu telah beberapa kali berhasil menindak secara tegas dan terukur para pengganggu jalannya demokrasi sewaktu Pilpres lalu, tetapi kemudian dia mampu merangkul berbagai elemen masyarakat Sumatera Utara termasuk para ulama dan tokoh masyarakat untuk membangun kembali harmonitas dan kondusivitas secara khusus di Sumatera Utara.

Lebih jauh, TGB Syeikh Dr. Ahmad Sabban el-Rahmani Rajagukguk, MA (Pengasuh Rumah Sufi dan Peradaban), yang mengenali dengan sangat dekat Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H, menegaskan bahwa, sebagai Kapoldasu Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H, telah berhasil menunjukkan kepiawaiannya memadukan antara orientasi memukul dengan merangkul dalam upaya menjaga kamtibmas, kohesi sosial dan harmoni di Sumatera Utara yang nota bene merupakan barometer dari kompleksitas permasalahan kamtibmas di NKRI.

Lewat kemampuan beliau dalam membangun keselarasan pendekatan inilah diyakini beliau akan mampu merumuskan program serta kebijakan-kebijakan penanggulangan radikalisme yang benar-benar dapat diterima oleh semua pihak, agar seterusnya dapat menjadi program bersama penanggulangan radikalisme di Indonesia. Kesuksesan Komjen Agus Andrianto di Sumatera Utara sangat dimungkinkan terwujud secara lebih luas di seluruh Indonesia yang mana upaya-upaya ke arah itu telah pun dirintisnya setelah dipercaya sebagai Kabaharkam Mabes Polri.

PENUTUP

Sebagai institusi penanggungjawab utama dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme, Polri mesti melakukan pembaruan-pembaruan dan akselerasi dalam pola, metode dan strategi pencegahan, penanggulangan dan penanganannya. Sebab, terbangunnya keselarasan antara akar penyebab dengan penanganan menjadi suatu yang niscaya dalam upaya penyelesaian suatu masalah. Terkait itu, Pemerintah Republik Indonesia secara khusus Presiden Joko Widodo memiliki salah satu pekerjaan rumah yang amat penting dan strategis yakni untuk mendudukkan sosok pemimpin institusi Polri yang benar-benar tepat agar dapat menyelaraskan antara semangat memukul dan kemampuan merangkul, antara semangat mencegah, menindak dengan kemampuan membina dan memberdayakan demi terwujudnya metode penanggulangan radikalisme dan terorisme yang benar-benar berbasis kamanusiaan (humanitas) dalam bingkai NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Waspada

Oleh: Salahuddin Harahap, Dosen Filsafat Islam UIN Sumatera Utara, Ketua DPP Gerakan Dakwah Kerukunan & Kebangsaan (GDKK)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2