Reshuffle Kabinet Jokowi
Oleh Dr Anang Anas Azhar, MA

  • Bagikan

Sinyal reshuffle kabinet juga ditandai dengan menguatnya framing media tentang pemberitan perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi dalam waktu tidak lama lagi. Celah inilah yang dimanfaatkan PANISU reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin kencang berhembus, pasca masuknya PAN dalam koalisi pemerintah. Kehadiran PAN bukan hal yang baru dalam koalisi.

Sinyal bergabungnya PAN ke pemerintah jauh-jauh hari sudah diprediksi pasca terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 2020-2025 pada Kongres PAN di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 8 – 9 Pebruari 2020.

Kemenangan Zulkifli Hasan adalah penanda tersingkirnya calon kuat yang didukung pendiri PAN Amien Rais untuk diusung sebagai ketua umum. Amien Rais nampaknya kurang nyaman atas kepemimpinan Zulkifli Hasan, bahkan gelagat perubahan kiblat politik PAN untuk mendukung pemerintah sudah tercium.

Amien melihat drastis perubahan kiblat politik PAN tersebut. Tokoh reformasi itu pun akhirnya meninggalkan PAN dan membentuk sekaligus mendeklarasikan partai politik barunya yang kemudian diberi nama Partai Ummat.

Koalisi pemerintahan Joko Widodo nampaknya tidak mau ambil pusing menolak atau menerima jumlah partai politik yang berkoalisi di pemerintahan. Masuknya PAN ke koalisi pemerintahan sebenarnya tidak memberi manfaat banyak kepada pemerintahan.

Mengapa demikian? Jumlah koalisi di pemerintahan sudah lebih dari cukup. Begitu PAN masuk ke koalisi, maka kuantitas koalisi bertambah gemuk yakni 475 kursi di parlemen.

Bagi Joko Widodo, PAN merupakan penambah gizi untuk membantu pemerintah, apalagi konsep-konsep yang diusulkan PAN untuk memberikan masukan kepada pemerintah sangat dibutuhkan.

Langkah nyata Jokowi dalam koalisi sebelumnya juga sudah dilakukan. Jokowi nyata merangkul Prabowo Subianto dari Gerindra. Padahal keduanya pada Pilpres 2019 merupakan kompetitor utama.

Pola komunikasi politik Joko Widodo ini, terlihat pola merangkul lawan menjadi kawan. Kemudian setelah bergabung difungsikan membantu mengawal roda pemerintahan. Jokowi tak sungkan mengangkat kompetitornya sebagai menteri pada Kabinet Indonesia Maju.

Sikap kenegarawanan Prabowo Subianto menerima tawaran Joko Widodo itu sempat menjadi celotehan netizen, cercaan dan hinaan dari pengguna media sosial berseliwaran yang ditujukan kepada Prabowo. Prabowo dianggap berkhianat kepada jutaan pemilihnya pada Pilpres 2019 lalu.

Hampir dua tahun perjalanan koalisi Gerindra di pemerintahan Joko Widodo, terlihat berjalan sukses. Komunikasi politik yang selama ini tersumbat menjadi cair dan terbuka.

Dalam urusan tertentu, Prabowo Subianto sukses mengunci kader-kadernya di parlemen untuk tidak terlalu kritis menyerang jalannya pemerintahan. Kesuksesan ini nampak nyata, ketika Prabowo nyaman duduk di singgasana menteri.

Singkatnya, bergabungnya Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahan menjadi perekat utama bagi kelompok nasionalis-religius untuk mengawal jalannya roda pemerintahan. Gerindra adalah salah satu partai politik pengunci kekuataan koalisi pemerintahan agar tidak retak apalagi sampai bubar.

Reshuffle Kabinet

Jejak langkah politik Partai Gerindra dalam koalisi pada pemerintahan Jokowi, nampaknya diikuti PAN. Sejak PAN ditinggal Amien Rais, Zulkifli Hasan menjadi veto player dalam menentukan arah kebijakan politik. PAN memutuskan diri bergabung ke koalisi.

PAN diundang Jokowi untuk membahas persoalan bangsa bersama koalisi partai pendukung pemerintahan. Bagi Zulkifli Hasan, undangan presiden yang ia hadiri, merupakan penghargaan amat berharga.

Selang tak berapa lama kemudian, Zulkifli Hasan membawa keputusan resmi PAN itu dalam Rakernas PAN untuk menyatakan bergabung secara resmi dengan koalisi pemerintah.

Lantas bagaimana nasib PAN dalam koalisi setelah bergabung. Apakah PAN hanya ikut-ikutan saja? Dalam komunikasi politik pencitraan, kita mengenal ada sebutan panggung depan dan panggung belakang.

Konsensus politik yang sudah terbangun tidak mungkin tidak dimanfaatkan PAN. Komunikasi panggung belakang adalah taruhan politiknya, mengapa PAN mau bergabung dan berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo.

Pasti ada pesan politik yang sudah nyambung atau istilah lain “ada udang di balik batu”. Kesepakatan kedua belah pihak antara Joko Widodo dan PAN telah terhubung secara politik. Sedangkan panggung depan, PAN tidak menyebut ingin meminta jatah menteri atau jatah politik lainnya.

Karena kesaannya akan buruk di mata publik. Kesan panggung depan memunculkan pesan politik yang sangat rapi, sehingga kecurigaan publik atas bergabungnya PAN ke koalisi tidak semrawut begitu saja.

Ada dua analisa yang patut kita ungkap dari silaturrahum panggung belakang antara PAN dan Jokowi. Pertama, sinyal perombakan Kabinet Indonesia Maju. Reshuffle kabinet terasa deras dan semakin di depan mata.

Kuat dugaan reshuffle kabinet bakal terjadi dalam waktu tidak lama lagi. Kelaziman yang ada, bahwa Jokowi sering me-reshuffle kabinet pada bulan Oktober. Bukan tidak mungkin Joko Widodo mengumumkan reshuffle kabinet pada bulan tersebut.

Sinyal reshuffle kabinet juga ditandai dengan menguatnya framing media tentang pemberitan perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi dalam waktu tidak lama lagi. Celah inilah yang dimanfaatkan PAN. Karena momentumnya sangat tepat untuk dijalankan ketika PAN sudah bergabung ke koalisi.

Selanjutnya kedua, momentum Covid-19. Konsep dan ide PAN untuk membantu percepatan penyelesaian Covid-19 di Indonesia dijadikan konsensus bersama antara Presiden Joko Widodo dan PAN.

Kelihaian PAN dalam memainkan kader-kadernya di parlemen menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Selama ini PAN terbilang banyak mengusulkan konsep percepatan penyelesaian Covid-19, tetapi terasa tidak cukup.

Nah, dengan bergabungnya PAN masuk koalisi pemerintahan Joko Widodo, usulan ide dan konsep lebih maksimal dijalankan pemerintah. Dua analisa yang diurai di atas menjadi faktor utama mengapa PAN bergabung masuk koalisi pemerintah.

Bagi partai politik koalisi pemerintah, bergabungnya PAN dapat mengubah peta politik koalisi. Presiden bisa jadi menarik kader PAN diangkat menjadi menteri. Peluangnya sudah di depan mata, tinggal menunggu waktu, kapan diinginkan Presiden Jokowi, karena itu hak prerogatif presiden.

Di sisi lain, sebagian kecil pemlih PAN meninggalkan partai besukan Amien Rais. Tidak semua pemilih PAN merasa nyaman dengan sikap politik PAN tersebut. Pasti ada yang tidak senang ada yang senang.

Perubahan pemilih di PAN itu dalam politik merupakan dinamika. Istilah dalam partai politik, ada yang keluar ada yang masuk. Pemilih PAN boleh saja keluar, tetapi di sisi lain banyak pula pemilih baru yang masuk.

Reshuffle kabinet hanya menunggu momentum saja. Perombakan susunan menteri pada Kabinet Indonesia Maju segera berjalan.

Radar politik kini tertuju kepada PAN, persepsi para elit meski ada yang miring, tetapi justru sikap politik PAN itu ingin mengubah citranya dari partai politik yang selama dikenal mengkritisi pemerintah menjadi kawan pemerintah.

Kendati dalam undang-undang konstitusi di Negara Indonesia kita tidak mengenal oposisi dan koalisi. Namun real politik yang kita temukan di lapangan, dua istilah acapkali ada ini di parlemen Indonesia. Koalisi dimaknai sebagai sekutu pemerintah untuk mengawal jalannya roda pemerintahan.

Sedangkan oposisi adalah kelompok yang berada di luar pemerintahan, seperti yang ditunjukkan Partai Demokrat dan PKS. Dua partai politik ini menjadi barisan oposisi, meski keduanya dalam momentum tertentu juga mendukung program pemerintah. WASPADA

Penulis adalah Analis Komunikasi Politik UIN Sumatera Utara dan Dosen Pascasarjana UMSU.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.