Waspada
Waspada » Refleksi Akhir Tahun, Kaleidoskop Ketatanegaraan 2020
Headlines Opini

Refleksi Akhir Tahun, Kaleidoskop Ketatanegaraan 2020

Oleh Andryan, SH., MH

Diskursus pemakzulan adalah konstitusional. Setiap warga negara tentu harus paham mengenai proses pemberhentian presiden yang telah tegas pula diatur dalam konstitusi, bukan berarti ingin menjatuhkan presiden di tengah masa jabatannya

Tahun 2020 akan segera berganti kalender 2021. Tidak dapat kita bayangkan sebelumnya, tahun 2020 menjadi tahun yang banyak mengubah kebiasaan dan prilaku manusia. Penyebaran Covid-19, seakan menjadi momok menakutkan bagi seluruh negara-negara di dunia, tidak terkecuali republik ini. Dalam rentang waktu satu tahun, disamping banyak kita habiskan untuk menjaga kesehatan, juga persoalan politik dan ketatanegaraan juga tidak luput dari persoalan dalam menghiasi tahun 2020 sebagai tahun penuh duka.

Beberapa persoalan ketatanegaraan tahun 2020, dimulai dengan penetapan status Covid-19 sebagai darurat bencana kesehatan. Pemberlakuan suatu keadaan darurat (state of emergency) di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana halnya di Indonesia, memberikan pembenaran kepada Presiden untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 UUD 1945, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 23/PRP/1959 mengatur bahwa pengumuman pernyataan keadaan darurat hanya boleh dikeluarkan/dinyatakan oleh presiden.

Penyebaran Covid-19 yang bersifat masif dan sangat cepat, tentu akan menjadi ancaman nyata terhadap keutuhan negara, maka berbagai kebijakan harus dengan cepat dilakukan. Presiden, sebagaimana yang ditegaskan dalam konstitusi, harus menetapkan keadaan bahaya yang dapat menimbulkan kegentingan memaksa dengan mengeluarkan beberapa instrumen hukum, yakni menerbitkan Perpu terhadap hal-hal yang bersifat mendesak untuk diatur dalam ketentuan hukum, misalnya mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan dalam penanganan Covid-19 serta memberikan program kebijakan yang meringankan beban ekonomi masyarakat terutama bagi pekerja yang mencari nafkah secara harian/non formal.

Kekuasaan presiden dalam menetapkan status darurat negara akibat Covid-19, membuka pertanggungjawab presiden, baik dalam hal kebijakan yang dibuat maupu dalam penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban presiden tersebut lantas membuat beberapa kelompok diskusi publik terkait dengan pemakzulan presiden. Ironisnya, diskusi publik yang dijamin secara konstitusiona justru mengalami teror dan intimidasi terhadap narasumber dan penyelenggara kegiatan yang bertema persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi.

Diskursus pemakzulan/pemecatan presiden menjadi topik yang “diharamkan” untuk di diskusikan. Padahal, UUD 1945 secara terang mengatur hal-hal pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Adapun alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden telah disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Diskursus pemakzulan adalah konstitusional. Setiap warga negara tentu harus paham mengenai proses pemberhentian presiden yang telah tegas pula diatur dalam konstitusi, bukan berarti ingin menjatuhkan presiden di tengah masa jabatannya. Sebagai negara yang masih belajar cara berdemokrasi, diskursus adalah hal yang lazim. Maka, suatu kesesatan berpikir apabila ada pihak justru merasa tersayat dengan topik tidak populer terhadap diskusi yang dibangun dalam forum akademik.

Masih dalam persoalan ditengah pandemi Covid-19, pro-kontra kembali menyelimuti publik dengan terbitnya instruksi Mendagri tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegahan Covid-19 kepada seluruh kepala daerah. Hal ini sebagai respons pemerintah atas peristiwa kerumunan massa yang seolah tidak mampu ditangani kepala daerah. Menjadi persoalan, ketika dalam instruksi Mendagri justru memperlihatkan “kekuasaan” untuk memecat kepala daerah apabila melanggar prokes, benarkah demikian? Kita ketahui, baik presiden ataupun menteri, tidak dapat memberhentikan kepala daerah yang mempunyai legitimasi karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Terlebih yang menjadi payung hukum dalam pemberhentian kepala daerah adalah instruksi Mendagri, dimana bukan termasuk kategori peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki daya kekuatan yang mengikat seperti halnya undang-undang. Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Maka, pemberhentian mereka hanya bisa dilakukan oleh rakyat lewat mekanisme tidak langsung di DPRD. Dalam prosesnya, DPRD melakukan sejumlah mekanisme seperti interpelasi, hak angket, hingga penyampaian pendapat sebelum kemudian dibawa ke Mahkamah Agung untuk diputuskan pemberhentiannya.

Tahun 2020 seakan menambah tahun yang suram dalam proses pembentukan produk legislasi. Setelah tahun sebelumnya publik mengalami kegaduhan akibat revisi UU KPK yang memuat bentuk pelemahan KPK, kini ditengah pandemi Covid-19, tidak menyurutkan publik untuk melakukan protes keras terhadap pengesahan secara kilat UU Cipta Kerja yang menggunakan metode pembentukan omnibus law. UU Cipta Kerja, seakan menjadi model baru dalam oligarki legislasi, DPR sebagai representasi rakyat tidak mampu dalam menyuarakan kehendak publik untuk menolak kehadiran UU Cipta Kerja yang berorientasi mementingkan pihak pemodal dan melemahkan kepentingan rakyat.

Tahun 2021 akan menjadi lembaran baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, meskipun ditengah pandemi Covid-19 yang menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia. Tahun 2020 masih meninggalkan bekas pekerjaan rumah yang belum diselesaikan terhadap penghormatan hak-hak konstitusional warga negara, baik dalam menyuarakan aspirasi maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditengah krisis kesehatan, sebagaimana ditegaskan konstitusi yang menjadi tujuan negara… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Waspada

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UMSU, Sekretaris Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi UMSU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2