Waspada
Waspada » Rasisme Baru Islamofobia
Headlines Opini

Rasisme Baru Islamofobia

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Mitos orientalis berkepanjangan membantu meletakkan dasar bagi bentuk bias dan diskriminasi anti-Muslim yang lebih kontemporer, yang disebut sebagai Islamofobia

Tahir Abbas (Islamophobia and Radicalisation: A Vicious Cycle, 2019) menegaskan sejak 1970-an, ada tiga tantangan identitas nasional tradisional dan homogen di seluruh dunia Barat. Tantangan itu ialah ketidaksetaraan politik dan sosial ekonomi, globalisasi nilai dan praktik neoliberal, dan penguatan masyarakat multikultural yang lebih beragam.

Seperti di Amerika Serikat dan tempat lain di Eropa Barat, kemerosotan identitas nasional yang lama kini mulai beranjak ke era baru suram bagi Inggris. Sejak era perang melawan teror ditambahkan ke dalam bentuk sikap campuran yang kacau ini, setiap yang dipandang sebagai “the other” di Inggris telah dianiaya secara brutal.

Secara konsisten, Muslim, secara rutin ditampilkan sebagai sumber penyakit masyarakat, dalam opini media mau pun perbincangan sehari-hari. Tak pelak menjadi sasaran kekerasan baik simbolis maupun nyata.

Rekonstruksi nilai dan pandangan merujuk norma yang berurat-berakar dan rasial secara struktural serta-merta memperkuat isolasi dan keterasingan menghalangi integrasi Muslim di dunia Barat maupun di negeri non-Barat. Bahkan di negeri berpenduduk masyoritas Muslim.

Mereka dikurung di kerangkeng buatan baru berbasis ketidaksetaraan politik dan sosial ekonomi yang terus dipertahankan, globalisasi neoliberal yang terus mempersempit jalan keadilan. Bentuk baru masyarakat multikultural didisain memusuhi Muslim dan dunia Islam di mana pun berada.

Baik Muslim yang selalu harus dicap tertinggal dan kelompok kulit putih-Inggris yang selalu menganggap diri mereka bangsa paling sejati. Sesungguhnya tanpa disadari sama-sama berada di bawah tekanan keprihatinan geopolitik di dunia Muslim, serta perpecahan yang semakin meluas.

Menurut Tahir Abbas, persimpangan simbiosis antara Islamofobia dan radikalisasi telah dan akan terus semakin intensif dan meluas. Ia mempersembahkan bukunya sebagai peringatan kepada dunia yang telah menghasilkan, meningkatkan kejahatan rasial, pelembagaan Islamofobia, dan normalisasi perang dan konflik dengan rasisme institusional.

Camara Phyllis Jones Jones dalam bukunya Confronting Institutionalized Racism (2002) mendefinisikan rasisme yang dilembagakan sebagai struktur, kebijakan, praktik, dan norma yang menghasilkan perbedaan akses ke barang, jasa, dan peluang masyarakat berdasarkan ras.

Rasisme dilembagakan ini bersifat normatif, kadang dilegalkan, sering bermanifestasi sebagai kerugian yang diwariskan dan sama sekali dipandang tidak perlu diaudit. Ini bersifat struktural, bahkan untuk sebagiannya, di berbagai masyarakat dunia. Terlebih di negara bekas jajahan, sudah terserap ke lembaga adat, praktik, dan hukum yang dinarasikan sebagai suprematif dan adil. Karena itu pula selalu dipandang tidak perlu ada yang bisa diidentifikasi pelakunya.

Rasisme yang dilembagakan ini bukan saja sebagai kelambanan menghadapi kebutuhan, yang memanifestasikan dirinya baik dalam kondisi material maupun dalam akses ke kekuasaan. Tetapi juga monumen raksasa kemunafikan dunia, selalu hadir dalam standar ganda positivisme linear.

Di berbagai negara Barat manifestasinya kerap muncul dalam perbedaan akses ke pendidikan berkualitas, perumahan layak, pekerjaan menguntungkan, fasilitas medis yang sesuai, dan lingkungan bersih. Sedangkan di negara bekas jajahan selalu tampil dalam pemaksaan nilai.

Penghancuran nilai-nilai mereka yang berlangsung berabad-abad terus dilakukan untuk merendahkan mereka. Menjadikannya objek eksploitasi keuntungan material, sambil berteriak kesetaraan dan keadilan dunia.

Negara bekas jajahan dipandang wajib tunduk kepada dirijen Barat. Karena mereka barbar, primitif, tradisional atau yang diperhalus dengan istilah negara dunia ketiga atau negara terbelakang, negara sedang berkembang dan sebagainya.

Demokrasi adalah instrumennya, dan dalam tatanan dunia yang semakin tidak adil itu sekehendak hati negara Barat terus mengambil keuntungan apa saja yang dia perlukan atas nama demokratisasi.

Richard Delgado dalam Jean Stefancic (Critical Race Theory: An Annotated Bibliography, 1993) menegaskan nasionalisme atau separatisme budaya non-kulit putih telah lama dipraktikkan dalam bentuk eksplorasi lebih radikal yang mendukung pemisahan dan reparasi sebagai bentuk bantuan asing (termasuk nasionalisme kulit hitam).

Dari sudut pandang dan kebijakan itu kulit putih merasa memiliki hukum universal yang mengukuhkan hak istimewanya untuk gagasan sesat tentang berbagai keuntungan sosial, manfaat, dan kesopanan yang datang dengan menjadi anggota ras dominan (kulit putih). Karena itu tepat penjelasan Cheryl I. Harris dan Gloria Ladson-Billings (1988) yang menggambarkan gagasan tentang putih sebagai property.

Kulit putih, di AS, katanya, adalah properti utama yang hanya dapat dimiliki kulit putih, amat berharga seperti property. Status bawaan istimewa kulit putih yang dimiliki orang AS, lanjut mereka, mirip dengan memiliki sebidang property. Dalam hal memberikan hak istimewa kepada pemilik bahwa penyewa (kulit berwarna) tidak akan perlu diberikan.

Fungsi properti keputihan, yaitu, hak disposisi; hak menggunakan dan menikmati, reputasi, dan status properti; dan hak mutlak atas property—membuat impian AS lebih mungkin dan dapat dicapai orang kulit putih. Selama masa penjajahan di dunia non kulit putih, perasaan dan klaim keunggulan ras itu disepakati secara internasional melalui lembaga yang mereka bangun sendiri. Penjajahan adalah hak bagi mereka terlepas semenderita apa orang terjajah itu.

Bagaimana semua kebobrokan sistem dunia yang dipandang sebagai puncak peradaban itu menjadi seakan conditio sine qua non? Internalisasi berlangsung amat gencar. Karen Pyke (2010) mendokumentasikan elemen teoritis dari rasisme yang diinternalisasi atau penindasan rasial yang diinternalisasi.

Para korban rasisme mulai percaya pada ideologi bahwa mereka lebih rendah dari budaya kulit putih. Internalisasi rasisme bukan karena kelemahan, ketidaktahuan, inferioritas, cacat psikologis, mudah tertipu, atau kekurangan lain. Sebaliknya, bagaimana otoritas dan kekuasaan di semua aspek masyarakat berkontribusi pada perasaan ketidaksetaraan.

The Runnymede Trust adalah sebuah wadah pemikir Inggris didirikan 1968 untuk melawan propaganda rasis dan mengembangkan program masyarakat yang semakin beragam. Sembari menantang rasisme The Runnymede Trust membantu mempengaruhi UU anti-rasis, dan untuk mempromosikan Inggris yang multietnis yang kohesif.

Laporan Lembaga ini menyebut Islamofobia sebagai “cara singkat untuk merujuk pada ketakutan atau kebencian terhadap Islam yang karena itu, rasa takut atau tidak suka pada semua atau sebagian besar Muslim”—dianggap seharusnya menghasilkan pandangan tertutup tentang Islam sebagai musuh ideologis yang perlu diperangi dan didisiplinkan (Runnymede Trust, 1997).

Laporan Runnymede Trust belakangan merangsang sejumlah intelektual lebih jauh mendefinisikan Islamofobia dan menyebutnya sebagai intoleransi terhadap kepercayaan agama dan budaya Muslim (Esposito & Mogahed, 2011).

Bagi Naved Bakali, fakta tak terbantahkan tentang rasisme ini telah mengembangkan tantangan. Sehingga antara lain melahirkan teori ras kritis yang awalnya dikembangkan melalui bidang hukum. Semakin banyak akademisi menggunakan perspektif teoretis ini menganalisis ketidakadilan sosial dan ras di berbagai bidang yang mengacu pada penolakan atas penghilangan narasi kulit berwarna karena mereka menantang otoritas dan kekuasaan budaya yang dominan.

Naved Bakali menunjukkan kemanfaatan teori ras kritis sebagai kerangka kerja mungkin menjadi tugas menakutkan. Mengingat keberadaan skrip utama yang tertanam dengan gagasan rasis supremasi kulit putih dan rasisme terhadap Muslim dalam konteks hiper-nasionalistik.

Naved Bakali berkata Muslim telah dianggap sebagai “the other” yang mengancam sejak abad ke-7, ketika iman mulai tumbuh dan menyebar ke Kekaisaran Bizantium melalui ekspansionisme militeristik. Sebagian besar, Islam dikenal in absentia di sebagian besar Eropa Barat.

Hanya pandangan sekilas tentang Muslim dan budaya Muslim dialami di abad kegelapan masyarakat Eropa Barat melalui Perang Salib. Ketika kisah “the other” Muslim antitesis yang eksotis, bejat, dan terlalu seksual, proses membudayakannya mengambil bentuk proyek kolonial.

Ini menandai perubahan penting hubungan Muslim-Barat. Selama periode ini, pandangan orientalis tentang Muslim dan budaya Muslim mendominasi proyek peradaban. Mitos orientalis berkepanjangan membantu meletakkan dasar bagi bentuk bias dan diskriminasi anti-Muslim yang lebih kontemporer, yang oleh buku ini disebut sebagai Islamofobia.

Islamofobia adalah sebuah ideologi, yang menelusuri silsilahnya ke interaksi awal antara budaya Muslim dan Barat. Namun telah dipengaruhi selama berabad-abad oleh berbagai aliran pemikiran dan ideologi yang memandang Muslim sebagai “the other”.

Islamofobia ada dalam berbagai bidang (sosial, ekonomi, politik, dan lainnya) merupakan hasil dari hubungan kekuasaan yang implisit dan eksplisit. Ini termasuk kebijakan dan UU politik diskriminatif, wacana media yang bias, serta pertemuan dengan anggota budaya mayoritas non-Muslim yang mencoba untuk menegaskan dominasi budaya mereka.

Islamofobia dapat muncul dalam bentuk halus melalui media dan wacana politik. Juga dapat mengambil manifestasi yang lebih menyimpang seperti ujaran kebencian, kejahatan kebencian, dan praktik diskriminatif hukum dan pelecehan lainnya (Naved Bakali, 2016).   WASPADA

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiaif & Swadaya (‘nBASIS).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2