Waspada
Waspada » Prospektif Kapolri Baru
Headlines Opini

Prospektif Kapolri Baru

Oleh Andryan, SH, MH

Jenderal Listyo bahkan mencontohkan persoalan nenek Minah yang memetik tiga buah kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA), kemudian dihukum 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan

Transisi kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), berjalan mulus. Jenderal (Purn) Idham Aziz, akhirnya menyerahkan tongkat komando kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo, setelah presiden Jokowi melantik mantan ajudannya tersebut.

Dalam paparan dengan tagline “Transformasi Menuju Polri yang Presisi” yang disampaikan dalam uji kepatutan di Komisi III DPR, Jenderal Listyo Sigit, memfokuskan transformasi ke dalam 4 bentuk.

Kita ketahui, presisi dalam judul makalah Jenderal Listyo merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparasi berkeadilan. Pertama, transformasi di bidang organisasi transformasi. Kedua, di bidang operasional transformasi. Ketiga, di bidang pelayanan publik. Keempat, transformasi di bidang pengawasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polri dipandang rakyat mempunyai afiliasi secara langsung dengan kekuasaan, maka Kapolri baru menegaskan bahwa Polri tidak boleh jadi alat kekuasaan. Karena sejatinya Polri alat Negara. Karena itu setiap tindakan Polri harus mendukung kemajuan Indonesia dalam bingkai NKRI.

Tidak luput dari perhatian Kapolri ke-25 tersebut, dengan melakukan reformasi di lingkungan internal Polri, satu di antaranya pada jajaran Korps Lalu Lintas. Menurutnya, penindakan pelanggaran lalu lintas mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik.

Hal yang patut menjadi perhatian terhadap agenda yang merupakan sepak terjang sebagai pucuk pemimpin Polri, yakni penegakkan hukum harus mengedepankan rasa keadilan di masyarakat. Jenderal Listyo bahkan mencontohkan persoalan nenek Minah yang memetik tiga buah kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA), kemudian dihukum 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan.

Karenanya, ia memandang tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tidak boleh ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Polri tengah mengalami krisis kepercayaan tinggi dari masyarakat di republik ini. Hilangnya kepercayaan tersebut tidak terlepas dari perlakuan diskriminatif dalam penanganan kasus yang kental dengan kelompok yang berseberangan dengan istana.

Bahkan, arogansi aparatur Polri, membawa kredibilitas Polri yang telah dibangun sejak memisahkan diri dari ABRI, kembali merosot tajam. Kematian 6 anggota eks FPI, menjadi salah satu catatan kelam Polri dalam mengayomi rakyat. Maka, menjadi pekerjaan rumah bagi Kapolri baru untuk dapat mengungkap aktor intelektual dibalik tragedi tersebut.

Sebagai polisi sipil yang dekat dan menjadi mitra bersama rakyat, Polri tidak hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi Polri haruslah sebagai pelayan masyarakat. Kita mengetahui bahwa Polri mempunyai tugas sentral di samping menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara, yakni sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsinya tersebut, Polri tidak boleh bertindak arogansi terhadap masyarakat, sebab dari masyarakatlah Polri diberikan gaji secara utuh dan layak, serta diberikan amanah untuk menjadi mitra masyarakat.

Sejak melepaskan diri dari ABRI, Polri diyakini dapat meningkatkan kinerja dan menjadi polisi sipil yang profesional dan humanis. Masyarakat pun secara tidak langsung mendukung langkah Polri untuk reformasi tersebut. Bahkan, masyarakat harus bersabar untuk melihat Polri yang dicita-citakan dapat tumbuh lebih dewasa dan mandiri.

Selama lebih kurang dua dekade reformasi Polri dan reformasi lembaga hukum tersebut masih berjalan stagnan. Budaya dan kultur refresif, arogansi dan eksklusivitas masih melekat ditubuh Polri merupakan salah satu hal yang sangat sulit diubah pada tubuh Polri. Selain dari pada itu, Polri juga kerap kali dianggap sebagai salah satu institusi yang korup dan melanggar hak asasi manusia.

Melekatnya stigma korup di tubuh Polri karena Polri tidak serius dalam menangani kasus-kasus korupsi dan berbagai pungutan liar, pemerasan dan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat ketika berhubungan dengan aparatur Polri. Kenyataan ini membuat institusi Polri mengalami hilangnya kredibilitas Polri di mata masyarakat kita.

Padahal, Polri yang menjadi mitra masrakayat haruslah menanamkan kepercayaan tinggi sebagai lembaga hukum yang profesional dan berwatak humanis. Bahkan, hilangnya kredibilitas Polri membawa perubahan lain dalam stigma masyarakat yakni Polri menjadi musuh masyarakat.

Sebab, dalam menghadapi masyarakat, Polri lebih cenderung mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan cara-cara kekerasan dalam mengungkap suatu kejahatan hingga menyebabkan meninggalnya pelaku yang masih dalam dugaan pelaku tindak kejahatan.

Prospektif

Secara struktur ketatanegaraan, Polri yang kedudukannya langsung dibawah kendali presiden, tentu sarat dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Karenanya, tugas Polri tidak hanya menangani berbagai kasus reguler seperti kejahatan narkoba, terorisme, melainkan kedepannya Polri akan berhadapan dengan kekuasaan yang terindikasi melakukan kejahatan secara strruktur dan massif.

Kapolri baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam beberapa agenda kerjanya, telah memberikan prospektif dan harapan ke arah yang lebih baik. Terlebih lagi, sang jenderal telah menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan humanis, dengan menegakkan rasa keadilan masyarakat, bukan penegakkan dalam rangka untuk kepastian hokum.

Adapun fokus utama yang akan diperbaiki, sehingga mampu ubah wajah Polri menjadi Polri yang penuhi harapan masyarakat, Polri yang penuh harapan rakyat dengan orientasi pada kepentingan masyarakat berbasis hukum berkeadilan, dan menghormatii HAM, serta mengawal proses demokrasi. Waspada

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UMSU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2