Waspada
Waspada » Politisasi Data Kemiskinan Aceh
Headlines Opini

Politisasi Data Kemiskinan Aceh

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Banyak kecemburuan terhadap Aceh, dan gerakan politisasi data kemiskinan ini tentulah dapat dikapitalisasi untuk semacam civil disobedience (pembangkangan sipil)

Pihak manakah gerangan yang begitu tertarik memolitisasi data kemiskinan Aceh dan gerangan apa di balik politisasi itu? Bagaimana sebetulnya keperiadaan hidup rakyat Aceh saat ini jika dibandingkan dengan daerah yang relevan dalam hal ini Papua dan Papua Barat?

Selain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, tulisan yang terdiri dari 2 (dua) bagian ini sekaligus bertujuan mengemukakan potensi keriskanan dampak politisasi itu bagi pembentukan persepsi rakyat secara nasional terhadap kekuasaan rezim.

Data kemiskinan itu dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pekan lalu (https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/637/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-provinsi-aceh-september-2020.html). Disebutkan September 2020 jumlahnya 833.910 orang (15,43%), bertambah 19.000 orang dibandingkan Maret 2020 (814.910 orang). Sedangkan provinsi berikutnya Bengkulu (15,30 %), Sumatera Selatan (12,98 %), dan Lampung (12,76 %).

Dengan data itu diperbandingkan ternyata Aceh (kembali) telah menjadi provinsi termiskin di Sumatera, bukan untuk seluruh provinsi di Indonesia. Untuk data nasional, Aceh hanya berada pada posisi ke 6 termiskin setelah Papua (26,8%), Papua Barat (21,7%), Nusa Tenggara Timur (21,21%), Maluku (17,99%) dan Gorontalo (15,59%).

Tentu tidak boleh dilupakan bahwa Papua, Papua Barat dan Aceh adalah sama-sama daerah otonomi khusus (Otsus) yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2001 (Papua) dan UU No 18 Tahun 2001 (Aceh). Ketiga daerah itu beroleh dana besar dari APBN dengan status Otsus tadi.

 

Tabel 1: ALOKASI APBN UNTUK DANA OTSUS (DALAM TRILIUN RUPIAH)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aceh 4,5 5,5 6,2 6,8 7,1 7,7 8 8 8,4 8,4
Papua 4 3,8 4,4 4,8 4,9 5,4 5,6 5,6 5,9 5,9
Papua Barat 2 1,6 1,9 2 2,1 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/25/berapa-alokasi-dana-otonomi-khusus-tiap-tahun; https://tirto.id/kasus-gizi-buruk-asmat-dan-ironi-kenaikan-dana-otsus-cElt; https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/09/17/09450632855111-kajian-efektivitas-implementasi-dana-otonomi-khusus; https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/dana-otonomi-khusus-aceh-papua-dan-papua-barat-2011-2020-1566544567#;

 

Sebagaimana telah luas disiarkan, tahun 2021 angka alokasi untuk Papua dan Papua Barat berubah menjadi Rp7,8 triliun (Papua Rp5,4 triliun dan Papua Barat Rp2,3 triliun). Selain itu, Papua juga mendapatkan tambahan infrastruktur Rp4,3 triliun dibagi untuk Papua Rp2,6 triliun dan Papua Barat Rp1,7 triliun. Untuk Aceh menjadi Rp 7,8 triliun (https://news.detik.com/berita/d-5243894/dana-otsus-apbn-2021-papua-rp-12-t-aceh-rp-7-t-jogja-berapa).

Secara metodologis data kemiskinan memang sudah lama dikeluhkan karena tidak peka terhadap kesenjangan. Pendekatan yang selama ini diadopsi oleh BPS adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan (dari sisi ekonomi) untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sisi lemah dari konsep ini ialah kekurangmampuan menelisik signifikansi perbedaan pengeluaran orang superkaya, kaya, miskin dan supermiskin.

Dengan data itu pun Aceh bukanlah provinsi paling parah di Indonesia. Sebagaimana diperlihatkan di atas, bahwa bahkan dengan kucuran dana dari APBN yang begitu besar kondisi kemiskinan di ketiga daerah otsus juga berbeda, dan Aceh bukan yang terburuk.

Sekarang bagaimana perbandingan ketiga daerah diukur dengan pendekatan lain? yang digunakan dalam membentuk angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)? Dalam Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia diyatakan sebagai suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang tersedia bagi manusia.

Di antaranya pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. IPM menurut United Nations Development Programme (UNDP) adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia dilihat melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang diukur dari empat indikator.

Tiga dimensi dasar dan empat indikator tersebut pertama, kesehatan berupa umur panjang dan hidup sehat (a long life and healthy life) dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Kedua, pendidikan berupa pengetahuan (knowledge) dengan indikator Rerata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Ketiga, pengeluaran berupa standar hidup layak (decent standard aliving) dengan indikator yang disebut Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (https://www.rumusstatistik.com/2019/11/cara-menghitung-indeks-pembangunan-manusia.html).

Dengan pendekatan IPM ternyata Aceh bukan tandingan bagi Papua dan Papua Barat. Memang tahun 2019 angka IPM Aceh masih di bawah rerata angka nasional. Namun untuk 2020 Aceh sudah beranjak melampaui rerata angka capaian nasional. Angka IPM Aceh adalah 71,99 sedangkan angka rerata nasional 71,94. Kondisi ini tentu menjadi motivasi penting ke depan terutama di tengah sentiment politisasi angka kemiskinan yang terasa begitu dahsyat.

 

Tabel 2: DATA PERBANDINGAN ANGKA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aceh 69,45 70,00 70,60 71,19 71,90 71,99
Papua 75,25 58,05 59,09 60,06 60,84 60,44
Papua Barat 61,79 62,21 62,99 63,74 64,70 65,09
Nasional 69,55 70.18 70,81 71,39 71,92 71,94
Sumber: Publikasi BPS untuk tahun-tahun yang relevan

 

Dilihat dari kenyataan sosial dalam kehidupan politik keterbelahan Indonesia saat ini, jangan-jangan motif politisasi data kemiskinan Aceh adalah sebuah modus pemberontakan nasional para buzzer dan atau yang selama ini juga disebut dengan istilah yang diperhalus, yakni influencer.

Memang akan ada diskusi mendalam ketika sebagian orang berpendapat buzzer tidak bisa disamakan dengan influencer. Betul ada perbedaan di antara keduanya baik dalam aspek terminologi maupun historis, namun jika dibandingkan dari aspek kesamaan misi dan kepentingan, maka perbedaan yang ada justru menjadi tak begitu berarti.

Kecurigaan ini juga didukung oleh fakta adanya framing opini berskala nasional dibarengi mobilisasi pengiriman papan bunga satire ucapan selamat kepada pemerintah Aceh yang, ironisnya, semuanya sangat mewah.

Tentu Anda pun bertanya, mengapa para buzzer dan atau yang selama ini diperhalus dengan istilah influencer itu memandang politisasi kemiskinan Aceh begitu penting? Aceh tak hanya daerah istimewa dengan kemenonjolan sejarah patriotismenya di mata dunia, tetapi juga memiliki sebuah qanun. Mereka terus sangat bergembira dengan upaya membangun masyarakat madani dengan konsep shariah.

Otsus Papua diatur dalam UU No.21 tahun 2001, dan Otsus Aceh dalam UU Nomor 18 Tahun 2001. Meski keduanya berbeda, namun ruhnya boleh disebut sama, yakni untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Otsus Aceh kemudian diperbaharui dengan UU No.11 Tahun 2006 yang antara lain memuat klausul pembentukan partai politik lokal—dimaknai sebagai salah satu cara pememuhan hak sipil dan politik kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diadopsi dari kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.

Kemudian terbit Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh yang dalam pasal 1 angka 2 dinyatakan “Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota.”

Otsus Aceh juga memberikannya kekuasaan lebih besar menentukan sistem pengadilan dan pendidikannya sendiri. Selain juga pendapatan yang lebih besar dari sumberdaya minyak dan gas sampai 70% yang jika dibandingkan begitu berbeda dengan daerah otonomi biasa yang mengatur pembagian pendapatan bagi propinsi yang hanya 15% dari minyak dan 35% dari gas (https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/otonomi-khusus-untuk-aceh-dan-papua-barat).

Banyak kecemburuan terhadap Aceh, dan gerakan politisasi data kemiskinan ini tentulah dapat dikapitalisasi untuk semacam civil disobedience (pembangkangan sipil). Untuk apa? Jamak tentunya. Salah satu yang pasti untuk merasionalkan tuntutan pemekaran Daerah Otonomi Baru dan penggalangan dukungan nasional. Jika ini berhasil maka tentu saja semua hal yang kini begitu serius diperjuangkan Aceh (terlebih realisasi qanun secara lebih berkualitas), akan ditinggalkan begitu saja di daerah induk. (bersambung). WASPADA

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2