Waspada
Waspada » Politisasi Data Kemiskinan Aceh (2) Oleh Shohibul Anshor Siregar
Opini

Politisasi Data Kemiskinan Aceh (2) Oleh Shohibul Anshor Siregar

 

Provinsi Aceh bukan daerah termiskin di Indonesia, meski dinyatakan termiskin di Sumatera. Lalu mengapa sepanjang di kantor Gubernur Aceh, dijejali papan bunga ucapan selamat? Pasti ada yang bekerja memolitisasi data kemiskinan Aceh. Mereka adalah buzzer dan atau yang selama ini diperhalus dengan istilah influencer

Bagian pertama tulisan ini dibentangkan adanya dugaan kecemburuan terhadap Aceh. Secara politik gerakan politisasi data kemiskinan Aceh dapat saja dikapitalisasi untuk civil disobedience (pembangkangan sipil) dari dalam. Juga sekaligus dapat merasionalkan tuntutan pemekaran. Jika itu terjadi ada gangguan serius atas perjuangan Aceh merealisasi qanun secara lebih berkualitas.

Mungkinkah mobilisasi opini menyudutkan pemerintah Aceh ini upaya menyembunyikan kegagalan pemerintahan nasional menangani wabah Covid-19 yang antara lain menyebabkan pertambahan jumlah penduduk miskin?

Di luar dugaan para buzzer dan atau yang selama ini diperhalus dengan istilah influencer itu maksud ingin mempermalukan Aceh—justru berbalik menjadi gerakan nasional mempermalukan pemerintahan nasional kepada rakyatnya sendiri dan kepada dunia internasional.

Ada pemberontakan berskala nasional buzzer yang cukup terencana. Pemberontakan seperti ini kerap terjadi di mana-mana. Samurai atau bushi, prajurit Jepang pada Zaman Pre-modern, banyak beralih menjadi serdadu bayaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama mereka yang khawatir atas degradasi posisi ketika perubahan drastis terjadi. Kegagalan mereka dalam beradaptasi membawa bencana yang tidak kecil bagi rakyat (Jonathan Clements, 2010:18-19).

Para buzzer pasti sangat faham bahwa Aceh dan Papua adalah provinsi berstatus otonomi khusus dengan kucuran fantastis dana APBN. Tetapi keadaannya tidak banyak berubah. Ada indikasi kegagalan konsepsi dan penerapan hubungan pusat dan daerah (otonomi) yang lebih bersifat parasitis ketimbang memerdekakan. Sangat banyak dimensi yang mesti dirombak, terutama mentalitas birokrasi.

Buzzer sangat sadar bahwa penyebab utama pertambahan kemiskinan adalah wabah Covid-19. Untuk Indonesia penanganannya berada pada organisasi terpusat yang langsung di bawah kendali pemerintahan nasional. Boleh disebut semua daerah hanya mengekor Jakarta.

Menurut regulasi, untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), misalnya, daerah tidak memiliki kewenangan selain mengusulkan. Pemerintahan Nasional boleh setuju dan boleh tidak. Padahal pemerintahan nasional tidak selalu faham kondisi daerah (https://republika.co.id/berita/q87rca377/saat-anies-dan-ridwan-kamil-satu-suara-soal-data-corona).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyusul kegagalan PSBB sarat dengan bukti inkonsistensi (https://nasional.kompas.com/read/2021/01/31/19061561/jokowi-akui-ppkm-tak-efektif-tekan-penularan-covid-19).

Memang paradoks, Presiden Joko Widodo telah dua kali dilaporkan oleh masyarakat terkait kerumunan massa yang terjadi saat kunjungan kerjanya di NTT beberapa waktu lalu. Pelaporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 terakhir dilakukan oleh Gerakan Pemuda Islam (GPI) dengan mendatangi Bareskrim Polri, Jumat (26/2) setelah sehari sebelumnya dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Anti-Ketidakadilan (https://www.jpnn.com/news/presiden-jokowi-dilaporkan-lagi-ke-bareskrim-polri-tni-diminta-turun-tangan).

Buzzer tentu sangat sadar bahwa kegagalan pemerintahan nasional dalam membangun gerakan sosial menanggulangi wabah Covid-19 sangat serius. Tak hanya gagap dalam membangun konsepsi yang akan menjadi lead bagi gerakan nasional, tetapi juga dalam menempatkan kepentingan prioritas.

Dana stimulus Covid-19 yang lebih mementingkan korporasi tidak hanya menunjukkan kegamangan, melainkan ketakutan atas kemungkinan krisis ekonomi berlanjut menjadi krisis politik yang serius.

Program prakerja yang perimbangan dana untuk korporasi penyelenggara dengan distribusinya untuk rakyat penerima manfaat sangat terbuka dipertanyakan. Wacana nasional mensupport Usaha Menengak Kecil dan Mikro (UMKM) membahana, begitu juga wacana pengembangan bisnis digital.

Semua kebijakan itu seakan tak sudi mengindahkan nasib rakyat. Korporasi mendapat dana supporting yang besar, begitu juga UMKM. Pertanyaannya, adakah korporasi dan UMKM yang bisa bertahan jika daya beli rakyat terus menerus tergerus karena kehilangan pekerjaan? Para buzzer tentu sangat faham masalah itu.

Dalam keadaan susah begini Indonesia tetap tidak memiliki sensitivitas yang wajar. Misalnya, Indonesia menyerahkan kepada Mister Loo (Swis) untuk mengelola pembangunan 25 toilet di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba tentulah duka kehilangan kesempatan pengusaha Indonesia atas nama international competitiveness (https://www.rmolsumut.id/luhut-serahkan-pengelolaan-25-toilet-di-danau-toba-ke-mister-loo).

Para buzzer itu tentu juga sangat sadar bahwa penggantian Menteri Kesehatan adalah salah satu indikasi puncak gunung es yang mencerminkan besaran masalah dan rentetannya, apalagi dengan mendudukkan seorang yang tak faham sama sekali masalah kesehatan dan khususnya masalah pandemik, sebagai pengganti.

Tertangkapnya Menteri Sosial dengan berbagai asumsi politisasi anggaran yang sangat sadis semakin memperkuat fenomena puncak gunung es yang mengindikasikan kebobrokan nasional.

Penduduk miskin (desa-kota) bertambah karena Covid-19. Kesenjangan kaya-miskin melebar (https://money.kompas.com/read/2021/02/16/073400926/penduduk-miskin-indonesia-naik-jadi-27-55-juta-akibat-covid-19-tren-penurunan?page=all), dan solusi pemerintah.

Terutama untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem hanyalah merencanakan perombakan sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) menjadi program Sembako dan Bansos bersyarat untuk keluarga miskin (https://money.kompas.com/read/2021/01/21/122557226/turunkan-tingkat-kemiskinan-ekstrem-jadi-0-persen-pemerintah-bakal-rombak).

Strategi yang lemah konsepsi ini dibayangi kekhawatiran akan diselewengkan pejabat negara seperti dilakukan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan komplotan jejaringnya (https://nasional.tempo.co/read/1412134/kpk-masih-kumpulkan-bukti-untuk-menjerat-juliari-batubara-dengan-hukuman-mati).

Padahal jika merujuk pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh bekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”, tentu dampaknya akan lain. Ekonomi Indonesia memang bukan hanya stagnan pertumbuhannya, tetapi kemampuan penciptaan kerjanya juga di bawah normal.

Kunci mengatasi kemiskinan dan ketimpangan adalah menciptakan pekerjaan (https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/21/200200726/4-tahun-jokowi-jk–penciptaan-lapangan-kerja-dinilai-masih-lemah?page=all). Namun, justru tanggung jawab itu yang kurang jelas dalam pandangan pemerintah.

Menurut Presiden Joko Widodo, perluasan lapangan kerja berkelanjutan adalah dari pelaku usaha, dari dunia usaha, bukan dari pemerintah yang menurutnya hanya bisa menyediakan lapangan usaha sesekali waktu atau tidak berkelanjutan.

Sudah diperintahkan Presiden agar seluruh kementerian/lembaga menjalankan program padat karya sebanyak-banyaknya agar melalui APBN dan APBD bisa membuat peluang kerja sebanyak-banyaknya (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210220124938-532-608727/jokowi-kunci-lapangan-kerja-bukan-dari-pemerintah).

Kelihatannya Presiden Joko Widodo sangat memerlukan masukan. Tanggungjawab mengemban perintah pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bukan opsi kemurahan hati, melainkan, sebaliknya, kewajiban imperatif rezim.

Karena itu alokasi APBN ke seluruh daerah mestinya dalam jumlah besar. Misalnya Rp 5-7 triliun per kabupaten/kota dan Rp 10-15 triliun per Provinsi yang digunakan untuk membangun infrastruktur yang mempekerjakan rakyat, tidak seperti model selama ini di bawah dikte Belt and Road Inisiative (BRI) China yang pengerahan tenagakerjanya tak mengindahkan keterpurukan Indonesia yang masih “mengekspor” buruh kasar ke luar negeri.

Terpaan pandemi Covid-19 yang berdampak pertambahan penduduk miskin itu juga terjadi di Provinsi Aceh meski Kota Banda Aceh menjadi pengecualian. Angka kemiskinan di sana yang 7,22 % (2019) menurun menjadi 6,90 % (2020) https://bandaacehkota.go.id/berita/26838/aminullah-alhamdulillah-angka-kemiskinan-banda-aceh-menurun-kuartal-i-2020.html).

Provinsi Aceh bukan daerah termiskin di Indonesia, meski dinyatakan termiskin di Sumatera. Lalu mengapa sepanjang Jalan Teuku Nyak Arief, alamat kantor Gubernur Aceh, dijejali papan bunga ucapan selamat?

Benarkan di antara pengirimnya sesuai dengan apa yang tertulis seperti “Awak Becak” dan “Rakyat Jelata”? (https://regional.kompas.com/read/2021/02/17/16274871/aceh-termiskin-di-sumatera-hingga-kantor-gubernur-banjir-ucapan-selamat).

Pasti ada yang bekerja memolitisasi data kemiskinan Aceh. Mereka adalah buzzer dan atau yang selama ini diperhalus dengan istilah influencer. Lalu mengapa mereka memberontak?

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2