Politik Kesehatan Presiden Jokowi - Waspada

Politik Kesehatan Presiden Jokowi
Oleh Dr Warjio

  • Bagikan

Ada hal menarik dalam pidato Presiden Jokowi yang disampaikan secara virtual di Sidang ke-76 Majelis Umum PBB. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus diundang Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam acara Global Covid-19 Summit, di sela-sela acara Sidang Umum PBB ke-76 Rabu (22/9/2021).

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi sebagai salah satu dari 4 pimpinan di dunia yang dipilih secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memberikan masukan, bagaimana kita bisa segera mengatasi pandemi Covid-19 ini.

                                             

Politik Kesehatan Presiden Jokowi
Saya coba cermati pidato Presiden Jokowi tersebut melalui rekaman video salah satu media online. Dengan tenang dan hati-hati—menggunakan bahasa Indonesia diselingi bahasa Inggris, Presiden Jokowi menyampaikan pemikirannya.

Jokowi seolah ingin menegaskan kepada dunia—lewat Sidang Umum PBB ke-76, bahwa bahasa Indonesia dapat” bersanding”dengan bahasa Inggris untuk menjelaskan persoalan kesehatan terutama dalam penangaanan Covid-19 sebagaimana pengalaman Indonesia yang dianggap berhasil. Ada beberapa hal yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Umum PBB ke-76 itu.

Bagi saya pidato Presiden Jokowi itu bukan saja menunjukkan model kepemimpinannya yang tenang akan tetapi juga banyak mengeksplorasi persoalan kesehatan dan masalah dunia kontemporer.

Poin penting lainnya adalah bagi saya, pidato Jokowi di Sidang Umum PBB ke-76 merupakan pidato Politik Kesehatan. Ada beberapa alasan mengapa saya sampaikan bahwa mengapa pidato Presiden Jokowi itu sebagai Pidato Kesehatan.

Pertama, ia merupakan bentuk diplomasi politik Presiden AS Joe Biden dimana Jokowi diundang khusus untuk menyampaikan pemikiran dan pengalamannya dalam menangani Covid-19.

Kedua, pidato Jokowi di Sidang Umum PBB ke-76 itu disampaikan dihadapan para pemimpin politik dunia dimana mereka memiliki kapasitas terbaik untuk ikut bersama menangani Covid-19.

Ketiga, jelas dan nyata pidato Presiden Jokow Jokowi di Sidang Umum PBB ke-76 tersebut mengandung ajakan dan strategi bagaimana memulihkan kesehatan.

Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Politik Kesehatan adalah tindakan/usaha atau tata cara yang dilakukan oleh seseorang atau individu, organisasi/lembaga atau negara dalam kapasitasnya untuk membuat atau menciptakan kondisi kesehatan sesuai keinginan dan kepentingan.

Baik dari sisi pengetahuan, ekonomi yang kesemua itu dilakukan untuk melegitimasikan, mensinergikan, mengaktualisasi serta melangengkan kekuasaan melalui cara-cara tertentu.

Bisa melalui jejaring yang dimiliki baik melalui parlemen, partai politik, perusahaan atau organisasi masyarakat sipil baik lokal, nasional maupun internasional;

Pengetahuannnya dan kebijakan yang dibuat mengatasnamakan kesehatan baik secara formal atau non formal dengan mengekplotasi atau tidak mengeksploitasi kelompok, individu atau bahkan negara dan lembaga internasional.

Pidato Jokowi tersebut mereflkesikan apa yang saya sampaikan dalam definisi Politik Kesehatan tersebut.

Pertama, Jokowi menyampaikan bahwa perlu dibangun arsitektur sistem ketahanan Kesehatan global yang baru. Menurut Jokowi kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang.

Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi tidak ada yang aman bagi semua orang. Kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani Covid-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa diselesaikan dengan langkah-langkah nyata.

Bagi Jokowi, di masa depan, Presiden seluruh negara perlu untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global.

Menurutnya, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya.

Jokowi menjelaskan, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antarnegara bisa bekerjasama dan saling membantu pemulihan ekonomi. Indonesia dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluasnya untuk investasi berkualitas.

Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan.

Kedua, sambungnya, perlu segera dibangun mekanisme global untuk sumber daya kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh negara, terutama negara-negara berkembang pada saat terjadi krisis Kesehatan.

Sama seperti sistem ketahanan keuangan global, yang dibangun dalam bentuk mekanisme IMF yang tata kelolanya sudah jelas, partisipasinya sudah jelas dan terbukti bisa menyelamatkan kondisi keuangan fiskal dan moneter di negara-negara berkembang,” katanya.

Ketiga, Jokowi menyampaikan bahwa perlu disusun protokol kesehatan yang standar agar semua aktivitas global bisa mengikuti standar protokol yang sama.

Kritik Politik Kesehatan Dunia
Apa yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Umum PBB ke-76 dengan mengatakan, kemampuan vaksinasi Covid-19 antarnegara di dunia saat ini masih sangat timpang. Selain itu, politisasi terhadap akses vaksinasi juga masih terjadi.

Kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani Covid-19 ternasuk vaksinasi sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksinasi masih terjadi sesungguhnya menunjukkan bentuk kritiknya terhadap Politik Kesehatan Dunia dalam menangani kesehatan.

Saya dalam hal ini, memahami Presiden Jokowi bukan saja mengkritik bagaimana praktek politik kesehatan yang berlaku tetapi juga munculnya monopolii structural dalam penanganan kesehata. Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentu bukan tanpa alasan.

Robert Alford (1975) dalam studi klasiknya tentang politik perawatan kesehatan di AS sudah mengingatkan hal ini dengan menekankan kelompok kepentingan struktural.

Kerangka kerjanya terdiri dari tiga kelompok kepentingan struktural – kepentingan profesional yang dominan, kepentingan perusahaan dan manajerial yang menantang, dan kepentingan masyarakat yang tertindas.

Kepentingan dominan terdiri dari monopolis profesional, terutama dokter, yang nilai dan sumber kekuasaannya merupakan pendorong utama sistem kesehatan.

Mereka mempertahankan supremasi mereka melalui kekuatan mendasar yang dihasilkan oleh struktur sosial dan oleh kemampuan untuk menentukan nilai-nilai sistem perawatan kesehatan.

Bagaimanapun, monopolis profesional telah sangat berhasil dalam mempengaruhi kebijakan kesehatan dan desain dan pengoperasian sistem kesehatan.

Kepentingan yang menantang adalah rasionalis perusahaan, terutama manajer, yang kekuatan dan otoritasnya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan demikian mewakili tantangan terhadap hegemoni profesional yang berlaku.

Kepentingan yang menantang telah berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas serta dengan kualitas mobil

Terakhir, ada kepentingan struktural yang tertindas, yang terdiri dari publik dan yang sebagian besar tetap tidak berdaya menghadapi kepentingan yang dominan dan menantang.

Perubahan terbaru dalam sistem kesehatan telah berusaha untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada pandangan pengguna dan suara publik dalam membentuk keputusan dan menentukan prioritas.

Kerangka kerja Alford telah teruji oleh waktu dengan baik dan tetap berguna sebagai cara untuk mengeksplorasi dan memahami evolusi sistem kesehatan dari perspektif ilmu politik.

Pergeseran hubungan antara ketiga kelompok kepentingan tersebut merupakan inti dari perubahan bentuk dan nasib sistem kesehatan dan politik masing-masing .

Pentingnya Aksi
Pidato presiden Jokowi di Sidang Umum PBB ke-76 jelas menunjukkan pemikirannya dalam bidang Politik Kesehatan. Ada strategi, ada kritik dan tentu saja langkah konkrit yang perlu dilakukan.

Bagi Presiden Jokowi, hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata. Benar kata Presiden Jokowi, pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara.

Betapapun itu bukan persoalan muda. Presiden Jokowi seolah mengingatkan bahwa di samping persoalan Politik Kesehatan, persoalan lain seperti lingkungan, keamanan dan hubungan antar negara juga mempengaruhi Politik Kesehatan itu dilaksanakan

Setiap negara dalam kawasan tentu memiliki persoalannya sendiri. Misalnya, Jokowi mengingatkan, saat pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta beberapa waktu lalu telah menghasilkan lima poin konsensus yang implementasinya membutuhkan komitmen penuh militer Myanmar.

Harapan besar masyarakat dunia tersebut harus kita jawab dengan langkah nyata, dengan hasil nyata. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk untuk memberikan harapan masa depan dunia,” pungkasnya.

Dunia perlu serius melawan terorisme, intoleransi, perang dan jaminan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.

Menurut Presiden Jokowi, kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman dan jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus kita tegakkan.

Praktik kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina dan krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda dunia bersama untuk bisa diwujudkan.

Potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda kita bersama.
Di samping itu, Jokowi mengingatkan bahwa Komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas.

Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fisip USU.

  • Bagikan