Politik HAM MUI
Oleh Dr Warjio

  • Bagikan

Ada Pekerjaan Rumah (PR) MUI Sumut bagaimana kemudian merealisasikan Politik HAM

Ketika menerima panggilan via Whatsapp dari kolega saya, Dr Nuhung–dosen Sejarah di Magister Ilmu Sejarah, Fakutas Ilmu Budaya (FIB) USU, Saya cukup kaget. Dr Nuhung menanyakan ke saya apakah saya bisa menjadi narasumber terkait dengan Hak Azasi Manusia (HAM) ditinjau dari sudut pandang politik.

Menurut Dr Nuhung, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan saya sebagai salah seorang narasumber dalam acara Muzakarah Problematika HAM dari Berbagai Aspek, Sabtu, 11 September 2021.

Bersama saya juga ada narasumber lain seperti Dr Abdul Hakim Siagiaan dan Dr Nuhung sendiri. Saya menyanggupi dan bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Bagi saya, acara Muzakarah Problemetika HAM dari Berbagai Aspek yang diselenggarakan MUI Provinsi Sumatera Itu merupakan satu terobosan penting. Mengapa? Ada beberapa alasan terkait dengan masalah ini.

Pertama, selama ini barangkali MUI hanya dikenal sebagai organisasi keagamaan tempat berkumpulnya para ulama yang fokus pada nilai-nilai keagamaan Islam. Orang mungkin mengenal MUI sebagai organisasi yang hanya fokus pada persoalan halal dan haram melalui fatwa-fatwanya.

Kedua, muzakarah ini juga menjadi bentuk aksi MUI Provinsi Sumatera Utara untuk mengumpulkan para cendekiawan dan pemikirannya dalam soal HAM sekaligus juga mengumpulkan masalah terkait dengan HAM di berbagai daerah. Soalnya, yang hadir dalam muzakarah itu adalah berwakilan MUI kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Sumut.

Tentu saja, saya sangat apresiasi dari pemikiran yang disampaikan Ketua MUI Provinsi Sumut Dr H. Maratua Simanjuntak yang menyatakan bahwa MUI Sumut akan memberi ruang dan kesempatan pembicaraan HAM terutama karena bersinggungan dengan masalah umat di berbagai daerah.

Sebagai lembaga yang menjadi payung umat, MUI akan bergiat aktif dalam merespons soal HAM. Apresiasi yang sama juga saya sampaikan kepada Dr. Abdul Hakim Siagian atas pemikirannya tentang HAM.

Doktor hukum dari USU dengan Summa Cumlaude itu dan juga Ketua Komisi Hukum, HAM dan Per-UU-an MUI Sumut tidak diragukan lagi pandangan hukumnya terutama lagi ketika berbicara dalam aspek HAM.

Merujuk pada beberapa sumber Dr. Abdul Hakim Siagian secara bernas menyebutkan bahwa HAM adalah kehidupan, memerdekaan dan harta milik. Hak yang dimiliki secara alami dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh Negara, keuali atas persetujuan pemiliknya.

Dr Abdul Hakim Siagian juga menegaskan, betapapun HAM menjadi hak yang dimiliki manusia secara alamiah, dalam tatanan praktis tidak dapat diraih dengan mudah apalagi jika berkaitan dengan masalah politik.

Kolega saya, Dr Nuhung juga menyampaikan bahwa HAM merupakan hak asasi yang melekat dalam diri manusia. HAM berlaku kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal.

Namun Dr Nuhung mengingatkan bahwa ketika HAM diberlakukan dalam konteks Islam, tidak dapat dilakukan secara mutlak. Ada pembatasan-pembatasan tertentu yang harus dipahami.

Dalam Islam kebebasan tanpa batas merupakan sebuah ketidakmungkinan karena manusia berada pada batas-batas ruang dan waktu. Kebebasan membawa konsekuensi pertangungjawaban atas tindakan dan pikiran.

Sayangnya, dengan merujuk kasus di Thailand, Dr Nuhung menyebut banyak persoalan politik yang menghinggapi kasus HAM dimana umat Islam sebagai korbannya. Sebagaimana yang banyak diberitakan kasus di wilayah Selatan Thailand dimana minoritas Muslim sering menjadi korban kepentingan politik militer Thailand dan seringkali tidak diselesaikan secara adil.

Latar belakang inilah saya kira, acara Muzakarah Problematika HAM dari Berbagai Aspek, Sabtu, 11 September 2021 tersebut dilaksanakan dan menjadi poin penting kita untuk memahami HAM dalam berbagai aspek.

Politik HAM MUI & Tantangannya

Saya kebetulan mengupasnya dalam aspek politik. Judul artikel ini, Politik HAM MUI sesungguhnya merupakan bentuk respon dan aktivitas MUI Sumut dalam persoalan HAM dan bagaimana berpikir dan kemudian membuat strategi untuk bertindak dari masalah yang terjadi.

Masyarakat Sumatera Utara yang sangat beragama dari berbagai hal tentu saja menyimpan persoalan terkait dengan HAM dan akan bisa menjadi ledakan sosial dan politik jika tidak dipahami dan direspons secara baik.

Lalu apa sesungguhnya Politik HAM itu dan mengapa diperlukan? Saya kira sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu disampaikan bahwa HAM menjadi bahasa seluruh dunia dalam ranah politik, hubungan internasional, dan hukum.

Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia, dan perlindungannya adalah tanggung jawab pertama semua negara. Mereka melekat di penghormatan dari kepribadian manusia, dan tujuannya adalah perlindungan hukum atas martabat manusia dari setiap individu manusia.

Dengan demikian, Politik HAM adalah seperangkat norma-norma politik global memberikan kredo pergerakan sosial transnasional.

Dalam konteks ini HAM juga diklaim sebagai politik karena mereka tidak memberikan non-politik, nonkemutlakan moral yang dapat dinegosiasikan tetapi—sebagian karena hak itu sendiri sering bertentangan—wacana untuk ajudikasi konflik, kerangka kerja untuk negosiasi.

Konflik adalah antara hak yang bersaing daripada antara benar dan salah. Oleh karena itu, kompromi diperlukan, dan komitmen untuk mengadili melalui dialog daripada kekerasan (Paul Gready, 2003)

Tentu saja, Politik HAM diperlukan karena HAM dapat memberikan pembenaran untuk intervensi paksa ketika negara meruntuhkan atau secara sistematis menyalahgunakan hak asasi warga negaranya.

Visi apa yang dia identifikasi sebagai krisis hak asasi manusia berasal dari kegagalan untuk konsisten, kegagalan terkait untuk mendamaikan hak asasi manusia individu dengan komitmen untuk menentukan nasib sendiri dan kedaulatan negara.

Dan akhirnya, dari ketidakmampuan, sekali intervensi atas dasar hak asasi manusia telah terjadi, untuk menciptakan lembaga yang sah yang merupakan jaminan terbaik perlindungan hak asasi manusia

Orientasi kasus Politik HAM harus dilihat dari persfektif global dimana penyebab banyak pelanggaran HAM ditemukan dalam struktur ekonomi politik global dan bahwa HAM sekarang melegitimasi para pelaku ekonomi dan praktik di jantung globalisasi daripada mendukung rentan kepentingan.

Tidak terbantahkan bahwa globalisasi membingkai hak asasi manusia sebagai pengaturan kontemporernya semua masalah politik global harus tunduk pada imperatif globalisasi.

Kapasitas penyampaian HAM oleh negara dan antar hukum hak asasi manusia nasional; mempertanyakan hubungan antara perdagangan bebas dan liberal demokrasi di satu sisi dan HAM universal di sisi lain; dan yang lebih mengejutkan secara khusus, mengutuk kewarganegaraan internasional dan masyarakat sipil global dalam kerangka yang sama.

Di sisi lain (non) intervensi atas nama HAM kadang membuat keadaan menjadi lebih buruk, merusak legitimasi hak asasi manusia. Kapan, kemudian, adalah intervensi yang dibenarkan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dalam negara berdaulat?

Menggambar pada keyakinan dalam memvalidasi hak individu dan hak kolektif untuk Aturan sendiri, bahwa intervensi hak asasi manusia biasanya harus dibatasi oleh norma informasi persetujuan untuk menghindari tuduhan imperialisme moral.

Hak asasi manusia juga membantu kita untuk mengidentifikasi kapan musyawarah dan kompromi menjadi tidak mungkin dan tidak dapat ditoleransi pelanggaran membutuhkan intervensi: ‘hak asasi manusia sebagai politik menjadi kredo perjuangan.

Bahwa ada situasi perang dan pelanggaran hak asasi manusia di mana negara yang kuat dan stabilitas lebih penting daripada demokrasi dan keadilan: ‘memulihkan stabilitas—bahkan jika itu otoriter dan tidak demokratis—lebih penting daripada demokrasi atau hak asasi manusia. Stabilitas, dengan kata lain, mungkin menghitung lebih dari keadilan’.

Tentu saja, untuk mewujudkan Politik HAM—terutama dalam kerangka global bukan persoalan mudah. Pertama, tantangan globalisasi di bidang ini sangat besar.

Demokrasi liberal di tingkat nasional, mengingat menurunnya kapasitas negara untuk melayani sebagai penjaga dan penyedia, tidak cukup untuk menjamin HAM. Bentuk-bentuk baru tata kelola demokrasi global jelas penting bagi perlindungan HAM. Tantangannya juga berkaitan dengan konten.

Kedua, demokrasi prosedural atau institusional, seringkali dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung, bukan daripada demokrasi berdasarkan reformasi ekonomi dan sosial, digunakan untuk membenarkan yang sedang berlangsung hubungan ekonomi dan politik? Bisnis seperti biasa? Demokrasi, oleh karena itu, bukanlah pengganti atau penjamin hak asasi manusia (Tony Evans, 2001)

Ketiga, ada perasaan di mana politik pasti terkait dengan pesimisme. Berbeda dengan ‘pendekatan filsafat yang abstrak, moral, utopis, yang memungkinkan kita melihat sekilas yang lebih baik masa depan’.

Dan juga ‘pendekatan empiris, netral, norma-driven hukum internasional’, yang menjanjikan tindakan pada masalah HAM, politik mengidentifikasi kesenjangan antara retorika dan realitas.

Kenyataan ini melakukannya dengan kekuatan besar. Apa yang gagal dia akui adalah yang sangat besar nilai cakrawala moral untuk memperjuangkan keadilan politik dan sosial sepanjang sejarah.

Ketegangan antara cita-cita dan kenyataan bukan hanya sumber keputusasaan; itu juga sumber inspirasi, agen mobilisasi, agenda aksi.

Penutup

Berangkat dari konsepsi dan tantangan Politik HAM di atas, tentu ada Pekerjaan Rumah (PR) MUI Sumut bagaimana kemudian merealisasikan Politik HAM. Tapi saya kira dengan adanya acara muzakarah ini, MUI Sumut telah menyelesaikan proses awal Politik HAM itu dan akan diteruskan sebagaian penyelesaiannya dengan tindakan lanjutan. WASPADA

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisip USU.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *