Waspada
Waspada » Politik Dinasti Bukan Ancaman Bagi Demokrasi
Opini

Politik Dinasti Bukan Ancaman Bagi Demokrasi

ABU Kosim, SH Sekjend LP3SU. Politik dinasti bukan ancaman bagi demokrasi, karena dinamika kehidupan terus berkembang dengan kebenaran yang relatif. Waspada/Ist
ABU Kosim, SH Sekjend LP3SU. Politik dinasti bukan ancaman bagi demokrasi, karena dinamika kehidupan terus berkembang dengan kebenaran yang relatif. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Politik dinasti bukan ancaman bagi demokrasi, karena dinamika kehidupan terus berkembang dengan kebenaran yang relatif.

KITA berada dalam alam mumkinul wujud, alam yang abadi dalam perubahan. Dinamika kehidupan terus berkembang dengan kebenaran yang relatif.

Sesuatu yang benar saat ini bisa jadi tidak benar pada waktu, tempat dan kondisi yang berbeda.

Sebagaimana sesuatu yang buruk menurut pemerintah tentang politik dinasti dampaknya cenderung melahirkan watak koruptif dan penyalahgunaan wewenang.

Dipandang perlu dikeluarkan peraturan untuk mencegahnya dengan menetapkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilu yang diterakan secara spesifik pada pasal 7 huruf r disebutkan

“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut; tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.”

Hal yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah antara  lain, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana.

Yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Mayoritas setuju dengan keputusan tersebut, namun pada waktu dan kondisi yang berbeda kebenaran ini menjadi salah, ketika ada orang yang menilai bahwa keputusan yang diambil bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kebenaran awal yang diyakini menjadi gugur.

Rasa Keadilan

Salah satu orang yang mengatakan itu dan menggugat secara hukum adalah Adnan Purichta Ichsan anggota DPRD Sulawesi Selatan bersama Aji Sumarno.

Mereka menilai aturan dalam pasal tersebut telah melanggar konstitusi, dan gugatannya dikabulkan oleh MK dengan mengeluarkan putusan bernomor 33/PUU-XIII/2015.

Secara materi hukum putusan ini tak terbantahkan, lalu bagaimana dengan ruh hukum itu sendiri.

Yaitu rasa keadilan masyarakat sepertinya terabaikan, atau mungkin karena tumbuh suburnya karakter individualisme, yang mendorong paham materialisme  semakin menguat dalam kultur bernegara.

Sehingga hukum diterapkan secara kaku, kering tanpa rasa dan tidak melihat realitas sosial yang berkembang, padahal hukum itu dibentuk hakikatnya untuk menciptakan rasa nyaman bagi manusia.

Putusan Pemerintah bersalahan dengan UUD 1945, melahirkan putusan MK, adalah wujud dari dinamika kehidupan bernegara.

Salah bukanlah suatu penilaian, salah adalah sesuatu atau suatu keadaan yang kaidah-kaidah pembentukannya tidak sesuai atau kurang.

Salah dan benar adalah konsep dasar dari rancang bangun konstruksi alam semesta dan perkembangan peradaban manusia. Interaksi keduanya membentuk harmonisasi, keselarasan dan keseimbangan yang hasilnya untuk pencapaian kebaikan dan rasa nyaman bagi manusia.

Politik dinasti bisa dikatakan salah tetapi bukan sesuatu yang buruk. Buruk apabila kandidat tidak memiliki integritas dan kompetensi yang dibutuhkan, serta kehadirannya dipaksakan demi kelanggengan atau kepentingan segelintir orang, polemik politik yang terjadi di Solo bisa menjadi kajiannya.

Situasi, tempat dan kultur yang berbeda memiliki nikai-nilai yang berbeda, semisal di Kota Medan juga terjadi politik dinasti, namun kita tidak bisa buru-buru mengatakan pencalonan Boby Nasution selaku menantu Presiden adalah buruk bagi demokrasi.

Sama halnya kita tidak bisa mengatakan calon yang didukung partai oposisi adalah baik. Sumut pernah punya pengalaman pahit saat Gubernur yang diharapkan amanah, bersih dan bermartabat akhirnya ditangkap KPK karena kasus korupsi.

Kisah Berbeda

Seandainya Boby Nasution menyadari bahwa dia bukan Putra Mahkota yang  berkuasa berdasarkan warisan, dan juga sadar bahwa dia bukan sosok dalam etalase politik sebagai simbol dari kekuasan tersembunyi atau dia bukan generasi penerus dari genetika politik istana.

Tentu sejarah akan menuliskan kisah yang berbeda tentang politik dinasti.

Publik akan melihat apakah Boby Nasution dapat membumi dengan masyarakat Kota Medan, menyentuh sensitifitas psikologi masyarakat, dan dia hadir sebagai satu karakter yang kuat, terputus dari genetika politik istana.

Bisakah dia mengambil momentum hubungannya dengan istana untuk kemajuan Kota Medan yang lebih pesat atau mampukah dia menjadikan Kota Medan pijakan awal penuh prestasi dalam  membangun karir politiknya ke depan. Wallahualam bishawab.

Kecerdasan politik dan kejelian masyarakat pemilih menjadi penentu apakah politik dinasti dan kehadiran Boby Nasution, harus disambut dengan lapang dada atau ditolak secara bijaksana, dengan tindakan tidak memilih calon yang berasal dari dinasti politik.

Idealnya Pemilu yang baik akan menghasilkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik akan menyelenggarakan Pemilu yang baik.

Kondisi ini sangat sulit diwujudkan selagi pengetahuan politik mayoritas rakyat masih sangat rendah.

Negara adalah milik rakyat yang pengelolaannya diserahkan kepada  pemerintah, dengan sistem pemerintahan presidential.

Karena rendahnya pengetahuan politik rakyat mengakibatkan negara dikelola orang-orang yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya. Kedaulatan rakyat akan terwujud disaat mayoritas rakyat telah sadar dan memiliki pengetahuan tentang politik.

Pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggung jawab partai politik, hiruk pikuk politik dan carut marutnya pemerintahan bukti kegagalan partai politik meningkatkan kecerdasan masyarakat pemilih.

Seharusnya KPU-KPUD sebagai lembaga penyelengara Pemilu yang independen, menjadi pelaku utama pelaksanaan pendidikan politik masyarakat.

Hal tersebut merupakan tugas pokok KPU-KPUD sebelum tahapan penyelengaraan Pemilu dilakukan, dengan masyarakat pemilih yang cerdas akan menghasilkan pemimpin berkualitas.

Kebijakannya tentu lebih mengutamakan kepentingan rakyat, juga sekaligus politik dinasti bukan ancaman bagi demokrasi. (Abu Kosim, SH Sekjend LP3SU)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2