Waspada
Waspada » Polemik Vaksin Berbayar
Headlines Opini

Polemik Vaksin Berbayar

Oleh Dr Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum

Apakah perusahaan besar, apalagi terafiliasi dengan elit pejabat aktif sudah dipastikan bergotong royong membeli vaksin sinopharm atau malah mereka menyuruh karyawan ‘ikut menikmati’ ke program vaksinasi yang gratis supaya tidak keluar uang?

Vaksinasi covid mandiri atau berbayar yang diberi nama Vaksin Gotong Royong (VGR) masih menyisakan polemik, sekalipun pemerintah dikabarkan menunda kebijakan ini yang semula direncanakan dilaksanakan pada senin (12/7) kemarin, tetapi regulasi tentang VGR ini belum juga dicabut dan dibatalkan sehingga isyarat melanjutkan kebijakan ini kembali masih terbuka.

Kebijakan vaksin gotong royong ini diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 menimbulkan ‘aroma amis’ sebab pengadaan vaksin berbayar ini sarat akan tujuan untuk mencari keuntungan alias komersialisasi ketimbang mendukung pemerintah mempercepat proses vaksinasi.

Langkah pemerintah mengatasi Covid-19 ini, secara perangkat regulasi sudah cukup lengkap dan kuat. Setidaknya ada 4 UU yang menjadi dasar hukumnya; UU No. 4 Tahun 1984 Tentan Wabah Penyakit Menular, UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana, UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Terkait aturan pelaksanaannya, sudah ada diterbitkan PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB, beberapa Perpres, Permenkes, Instruksi Mendagri, dan Peraturan menteri lainnya yang terkait. Setiap UU itu, mencantumkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan APBN dan APBD serta juga partisiasi masyarakat atau sumbangan, bantuan hibah yang tidak mengikat.

Tetapi juga kita perlu dicermati di antara UU itu tidak ada norma yang mengharuskan masyarakat membayar sejumlah tertentu, atas jasa, pelayanan yang disediakan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara. Karena itulah diterbitkan UU No. 2Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara, terkait situasi pandemi Covid-19, yang memberikan ruang fleksibilitas sangat lentur, bahkan tidak perlu melibatkan DPR dalam perencanaan dan penyusunan anggarannya.

VGR yang dikelola oleh BUMN yakni PT Kimia Farma melalui PT. Bio Farma (Persero) sebagai penyalur merupakan vaksinasi covid-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan atau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Adapun Aturan mengenai harga VGR tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm, dalam regulasi tersebut, harga vaksin Kimia Farma (ditetapkan sebesar Rp321.660 per dosisnya.

Sementara untuk penyuntikan vaksin dilakukan dua kali, sehingga membutuhkan dua dosis vaksin. Penerima VGR juga harus membayar biaya pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per penyuntikan. Dengan demikian, total biaya vaksin Covid-19 yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan layanan ini adalah sebesar Rp879.140.

Perihal yang menjadi alasan diadakannya vaksin mandiri ini menurut pemerintah dikarenakan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi covid-19 guna memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) dengan membangun kekebalan kelompok (herd immunity), yaitu 70% dari jumlah penduduk Indonesia.

Jumlah kasus baru Covid-19 per juli 2021 mencapai 40.427, namun tambahan pemberian vaksin dosis pertama hanya mencapai angka 101.172. Angka ini jauh di bawah target 1 juta dosis vaksin per hari seperti yang ditargetkan Satgas, dan semakin mustahil menjangkau target 2 juta dosis vaksin sebagaimana yang diinginkan Presiden. Tetapi yang menjadi persoalan apakah laju vaksinasi yang rendah ini memang bentuk kegagalan?

Lantas jikalau rendahnya laju vaksinasi mengapa malah mengeluarkan kebijakan vaksin berbayar dengan membebankan biaya kepada individu/perorangan, bukan malah mengevaluasi perihal kegagalan rendahnya vaksinasi untuk masyarakat. Sehingga tudingan ‘sengaja dibikin gagal’ menggelora sebab, di tengah kegagalan Pemerintah menggenjot laju vaksinasi, tiba-tiba muncul klausul vaksin berbayar individual.

Penggunaan istilah gotong royong untuk vaksin ini pun tak luput menjadi sorotan. Apakah perusahaan besar, apalagi terafiliasi dengan elit pejabat aktif sudah dipastikan mau bergotong royong untuk membeli vaksin sinopharm atau malah mereka menyuruh karyawan/karyawati ‘ikut menikmati’ ke program vaksinasi yang gratis supaya tidak keluar uang?

Begitu pula mengenai regulasi terkait VGR ini yang dinilai kontradiktif. Bagaimana tidak kebijakan vaksinasi itu sebenarnya sudah tertuang dalam Perpres 99/2020 dan diperbaharui Perpres 14/2020. Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Intinya, pengadaan vaksin menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan yang bersumber dana APBN atau sumber lain, bersama dengan BUMN Farmasi dibawah Kementerian BUMN. Patut diberi apresiasi.

Kemudian Menkes menerbitkan aturan derivative (turunan) yakni Permenkes No. 10 Tahun 2021, dan dirubah dengan Permenkes No. 15 Tahun 2021. Sampai dengan Permenkes No. 10 Tahun 2021 masih sejalan dengan Perpres No. 14 Tahun 2020, yang intinya jikapun ada perbedaan vaksin program dan gotong royong, hanya terkait penyandang dana.

Vaksin program dari pemerintah sumber dananya, dan vaksin gotong royong dana dibebankan kepada perusahaan untuk membiayai belanja vaksin untuk karyawan. Dalam Permenkes No. 19 Tahun 2021, Menkes sudah melampui wewenang dan tanggungjawabannya yang jelas sudah diatur Perpres No. 99 Tahun 2020 jo Perpres No. 14 Tahun 2020, yakni dengan mengubah ruang lingkup vaksin gotong royong dengan menambahkan beban kepada setiap individu untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk membeli vaksin.

Anomali selanjutnya dalam Perpres No. 14 Tahun 2020 yakni memberikan ancaman administrasi kepada mereka yang tidak ingin di vaksin, begitu juga yang tertuang dalam Permenkes No. 19 Tahun 2021 yaitu jika ingin divaksin harus membayar sejumlah tertentu. Padahal di satu sisi tidak ada satu pasal pun dalam Perpres No. 99 Tahun 2020 jo Perpres No. 14 Tahun 2020 yang memberi ruang setiap individu harus membayar sejumlah uang tertentu.

Pengadaan vaksinasi berbayar ini ‘mencedarai’ apa yang seharusnya menjadi tujuan negara yang menjadi hak warga negara dan kewajiban negara sesuai dalam Konstitusi dan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yakni “… Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia…”

Begitu juga dalam kaitannya dengan konsep vaksin sebagai “public good”, yang sepatutnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk secara gratis memberikannya pada masyarakat. Peringatan United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) melalui mengeluarkan paper “Covid-19 Vaccines and Corruption Risks: Preventing Corruption in the Manufacture, Allocation, and Distribution of Vaccines” menggariskan bahwa “addressing corruption is a priority in times of crisis”.

Sebab, pandemi telah membuka kesempatan baru bagi korupsi. Secara khusus disebutkan tentang “corrupt vaccine policy decisions”. Swasta akan cari pintu masuk bagaimana mempengaruhi kebijakan vaksin suatu pemerintahan. Pejabat pemerintah rentan disuap oleh swasta untuk menentukan jenis vaksin apa, berapa banyak. dari produsen mana, didistribusikan ke mana saja.

Orang dalam perusahaan akan disusupkan dalam proses pengambilan kebijakan vaksin. Ilmuwan/akademisi/ahli tertentu akan mendukung kecenderungan produk vaksin tertentu melalui riset buatan berbayar, tanpa diungkap adanya konflik kepentingan profesional mereka.

Polemik vaksin bebayar seakan memperlihatkan konsistensi dalam inkonsisten. Sekedar mengingatkan bahwa vaksinasi covid-19 gratis dahulu pernah dikoarkan oleh Bapak Jokowi yang pantas diberi apresiasi dan diacungi jempol pada 16 Desember 2020 melalui akun Twitter resmi @jokowi yang berisi: “Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin Covid-19. Jadi.. setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, dan setelah melakukan kalkulasi ulang keuangan negara.. dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah GRATIS. Sekali lagi GRATIS tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu, saya instruksikan dan perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasikan dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.” Lantas mengapa vaksin berbayar lahir melalui ‘pembantunya?’ apakah ada visi misi lain terkait vaksin berbayar ini?.

Keberadaan vaksin mandiri menjadi dilemma tatkala berpotensi membuat luputnya target vaksinasi di kalangan kelompok rentan (mereka dengan risiko paparan tinggi tapi tidak memiliki akses ekonomi untuk membeli vaksin). Dengan demikian distribusi vaksin di masyarakat berdasarkan siapa yang mampu membayar, bukan berdasarkan skala prioritas.

Ada yang berpendapat bahwa vaksin berbayar itu ‘biadab’ tapi ada juga yang berkata vaksin berbayar itu karena keinginan rakyat. Perihal biadab rasanya mungkin kurang pas namun bila diukur dengan sila kedua dan pernyataan presiden bahwa itu gratis rasanya sulit memilih kata yang pas.

Begitu juga pernyataan kedua mohon dijelaskan dengan data, sebab kalau ada yang protes pun mereka minta data, fakta dan solusi. Realita vaksinasi masih sangat jauh dari harapan ini bukan prestasi, lha, rakyat mana pula dan jumlahnya berapa yang minta berbayar itu?

Inkonsisten lainnya muncul karena vaksinasi berbayar yang berasal dari vaksin impor atau buatan luar negeri. Bagaimana tidak jika mengacu pada statement presiden yang mengingatkan untuk mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing.

Lalu jikalau ingin mengadakan vaksin mandiri mengapa tidak menggunakan vaksin nusantara sebagai vaksin buatan dalam negeri? Bukankah negara telah mengucurkan anggaran penelitian terkait vaksin nusantara ini? Kok kesannya tidak difollow-up sejauh mana perkembangan penelitian vaksin nusantara?

Situasi Covid-19 yang terkendali hanyalah sebuah statement anomali, sebab jika terkendali tidak mungkin Jepang mengevakuasi warga negaranya dari sini atau bisa saja pemberitaan itu karena hoax . Rakyat kita menunggu untuk ditunjukkan fakta, data atau bukti yang benar.

Jangan sampai kebijakan “menjual” kambuh lagi di kesempatan lain. Sebab pengamatan kami di lapangan, permintaan untuk vaksin semakin meningkat bahkan cenderung terbatas ketersediaan vaksin. Apalagi paling menyedihkan saat pandemi itu adalah melihat pendukung jualan vaksin melakukan pembenaran sana-sini sementara kita mendengar satu per satu keluarga/kerabat/sahabat berpulang karena Covid-19.

Ayo perlu dan mendesak evaluasi total dengan dasar keilmuan/pakar tentang pandemi agar rencana tindak lanjut yang langsung dipimpin oleh presiden dan wakil.    WASPADA

 

Penulis adalah Doktor Hukum dengan Pujian (Summa Cumlaude) Dari USU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2