Waspada
Waspada » Polemik Kewarganegaraan
Headlines Opini

Polemik Kewarganegaraan

Oleh Andryan, SH, MH

Indonesia tetap menganut asas kewarganegaraan tunggal, kecuali karena alasan tertentu dapat memungkinkan status kewarganegaraan ganda bagi anak-anak tertentu untuk sementara waktu sampai yang bersangkutan menentukan pilihannya setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin

Masalah kewarganegaraan kembali menjadi polemik yang belum tuntas, setelah bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orient Patriot Riwu Kore, diduga berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS).

Bahkan, Bawaslu berdasarkan surat balasan dari Kedutaan Besar AS di Jakarta yang menyatakan Orient Patriot Riwu Kore merupakan warga negara AS dan mengantongi paspor pemerintah AS. Tentu saja, masalah kewarganegaraan menjadi hal yang prinsipil khususnya bagi calon pemimpin di republik ini karena hal ini tidak lain menyangkut jiwa nasionalisme seorang anak bangsa.

Dengan status kewarganegaraan Amerika Serikat, Sabu Raijua, yang berhasil menjadi calon bupati terpilih, tetapi berpotensi untuk tidak dilantik menjadi bupati. Meskipun demikian, masalah kewarganegaraan ganda terhadap calon kepala negara, tentu saha menjadi peringatan penting bagi kita saat ini dalam hal memilih pemimpin yang akan ditugaskan untuk mengurus pemerintahan haruslah terlebih dahulu mengetahui status kewarganegaraannya.

Karenanya, segala rekam jejaknya harus dapat ditelusuri dengan cermat. Peristiwa kecolongan kewarganegaraan ganda tersebut, juga menjadi bukti akan lemahnya kontrol alat-alat negara kita dalam hal mendeteksi seseorang yang telah berada di wilayah Indonesia, khususnya seseorang yang akan mencalonkan menjadi pejabat, baik pejabat negara maupun pejabat di daerah.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki mekanisme dalam hal menyangkut kewarganegaraan. Status seseorang sebagai warga masyarakat harus dibedakan dan bahkan harus dilihat secara terpisah dari statusnya sebagai warga negara.

Hal ini merupakan sebuah konsep terhadap ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban. Dalam organisasi negara, semua anggota dan pengurus sama-sama disebut sebagai warga negara (the citizens) yang dalam kapasitasnya sebagai sesama warga negara tersebut mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama satu dengan yang lain.

Sebagai subjek hukum, negara merupakan suatu organisasi besar dan kompleks. Dipandang dari perspektif negara, maka setiap negara merdeka dan berdaulat tersebut haruslah memiliki warga negara yang sah.

Sebaliknya dipandang dari segi kewargaan, maka setiap orang haruslah mempunyai status kewarganegaraan tertentu. Status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal yang dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, juga diakui sebagai hak setiap orang.

Status kewargenagaraan sangat penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan aktual. Bahkan, dalam lalu lintas hukum Internasional, status kewarganegaraan tersebut juga dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum Internasional.

Sebagaimana yang dikatakan oleh A.W. Bradley dan K.D. Ewing (2003), bahwa nasionalitas dan status kewarganegaraan menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan Internasional.

Status Kewarganegaraan

Secara normatif berdasarkan norma kewarganegaraan, status kewarganegaraan dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu (a) melalui kelahiran sebagai keturunan warganegara Indonesia, atau (b) melalui pewargenegaraan atau naturalisasi. Namun, secara teroritis, adanya lima praktik yang biasa diterapkan di pelbagai negara, yaitu:

(i) Kewarganegaraan atas Kelahiran, (ii) Kewarganegaraan atas Keturunan, (iii) Kewarganegaraan atas Nasuralisasi, (iv) Kewarganegaraan atas Pendaftaran, dan (v) Kewarganegaraan atas Penggabungan Wilayah. Sedangkan kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi melalui tiga kemungkinan cara, yaitu (i) Penolakan, (ii) Penghentian, atau (iii) Perampasan. (Jimly Asshiddiqie: 2011)

Pada prinsipnya, Indonesia tetap menganut asas kewarganegaraan tunggal, kecuali karena alasan tertentu dapat memungkinkan status kewarganegaraan ganda bagi anak-anak tertentu untuk sementara waktu sampai yang bersangkutan menentukan pilihannya setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Dengan menyatakan memilih kewargenagaraannya salah satu, tetap sebagai Warga Negara Indonesia atau melepaskan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia.

Sebelumnya masih dalam ingatan kita, polemik kewarganegaraan juga terjadi saat presiden Jokowi melantik Arcandra Tahar, menjadi menteri ESDM, padahal sebelumnya merupakan kewarganegaraan Amerika Serikat. Meskipun pada akhirnya diberhentikan akibat gejolak dan perdebatan panjang ditengah masyarakat, akan tetapi negara justru seakan kehilangan informasi untuk mengetahui rekam jejak yang didaulat menjadi seorang pemimpin.

Peristiwa kewarganegaraan terhadap calon pemimpin daerah terpilih, setidaknya harus dijadikan momentum nasional dalam hal mendata kembali status kewarganegaraan, tidak hanya terhadap pejabat-pejabat republik ini, melainkan juga setiap warga Negara.

Masalah kewarganegaraan sesungguhnya adalah masalah jati diri dan nasionalisme seseorang, tidak mungkin seseorang setia terhadap republik ini apabila ia justru menerima kewarganegaraan dari negara lain yang membuatnya kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia. Waspada

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UMSU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2