Waspada
Waspada » Pilkada Dan Mimpi Perubahan
Headlines Opini

Pilkada Dan Mimpi Perubahan

Oleh Effan Zulfiqar Harahap

 

Pergantian kepemimpinan di daerah lewat Pilkada tidak serta merta bisa mengubah nasib keluarga miskin. Perubahan yang pasti hanya proses pergantian kepala daerah, sementara nasib keluarga miskin tak berubah

Sebagaimana disampaikan Kementerian Dalam Negeri pelantikan kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) terpilih hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 diagendakan dalam tiga tahap.

Tahap pertama ada 26 Februari dengan perkirakan ada 170 kepala daerah yang akan dilantik. Mereka yang dilantik pada tahap pertama adalah semua kepala daerah yang tidak bersengketa dan sudah ditolak gugatannya di Mahkamah Konstitus (MK).

Tahap kedua pelantikan 2 April dan tahap ketiga 3 Juli. Pelantikan tahap dua dan tiga adalah seluruh kepala daerah yang masih tersangkut sengketa di MK dan ditambah kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Maret, April, Mei dan Juni 2021. Masih ada lagi beberapa daerah yang belum dipastikan tanggal pelantikan kepala daerah.

Dengan dilantiknya kepala daerah, maka semua daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kepala daerah defenitif menggantikan pelaksana harian (Plh) kepala daerah. Tinggal yang ditunggu sepak terjang mereka lima tahun ke depan. Apakah lebih baik kinerjanya atau lebih buruk?

Bagi kepala daerah yang pertama kali terpilih ini merupakan pembuktian merealisasikan janji-janji manisnya kampanye. Ataupun sebaliknya, bakalan lebih fokus dan sibuk memeras otak mencari cara paling efektik untuk mengembalikan “modal” yang sudah ludes agar cepat lunas.

Bagi kepala daerah yang baru pertama kali jelas sudah punya program/kebijakan yang akan dilaksanakannya sesuai visi dan misi yang sudah pernah disampaikannya. Bila kepala daerah terpilih menggantikan kepala daerah yang hanya satu periode biasanya tidak akan mau untuk melanjutkan semua program/kebijakan yang dibuat kepala daerah sebelumnya.

Apalagi kepala daerah baru yang menggantikan kepala daerah yang sudah menjabat dua periode. Sudah umum terjadi kepala daerah baru dipastikan tidak akan mau menjalankan program/kebijakan pendahulunya. Maka kerap terjadi mangkraknya program/kebijakan kepala daerah sebelumnya karena tidak dilanjutkan penggantinya.

Artinya semua program/kebijakan kepala daerah sebelumnya tidak akan dilanjutkan lagi. Padahal bila memang program/kebijakan sebelumnya baik bagi masyarakat, tidak ada salahnya dilanjutkan kembali. Sehingga program/kebijakan yang dibuat kepala daerah sebelumnya bisa berlanjut dan memberi mamfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Tapi biasanya kepala daerah terpilih merasa “gengsi” melanjutkan program/kebijakan yang dibuat kepala daerah yang digantikannya. Sekalipun secara nyata sudah berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat baik dari aspek sosial dan ekonomi. Apalagi program/kebijakan kepala daerah yang digantikan sudah dua periode menjabat jarang ada kepala daerah terpilih yang mau melanjutkannya, meskipun berhasil.

Hal seperti inilah biasanya yang menjadi faktor pendorong masyarakat lebih senang memilih calon kepala daerah yang berasal dari lingkar internal keluarga kepala daerah sebelumnya. Maka yang terjadi kemudian munculnya politik kekerabatan di pilkada.

Dimana istri menggantikan suami, ayah digantikan anak atau digantikan saudara, menantu, keponakan dan seterusnya yang masih punya hubungan vertikal. Politik kekerabatan ini dari Pilkada ke Pilkada makin tubuh subur dan berkembang dalam upaya mempertahankan keberlanjutan kekuasaan keluarga di daerah.

Ini terjadi karena ada rasa khawatir dari masyarakat tidak berlanjutnya program/kebijakan yang sebelumnya bila yang menggantikannya tidak berasal dari lingkungan internal mereka. Alasan seperti ini memang masuk akal, karena masyarakat sudah terlanjur menikmati hasil program/kebijakan kepala daerah selama dua periode. Itulah mengapa politik kekerabatan hidup subur.

Kepala daerah dari internal keluarga merasa tidak enak bila tidak melanjutkan apa yang sudah dikerjakan suami, ayah, mertua atau paman yang sudah menjabat dua periode. Makanya calon kepala daerah yang menggantikan kepala daerah dari lingkar keluarga pada saat kampaye mengusung slogan “lanjutkan”. Lanjutkan artinya akan meneruskan program/kebijakan kepala daerah yang masih punya hubungan kekerabatan tersebut.

Ternyata slogan kampanye yang bertemakan lanjutkan cukup efektif untuk menarik dukungan massa pemilih. Sehingga estafet kepemimpinan daerah hanya berputar di lingkar keluarga saja seperti pada Pilkada 2020.

Tidak belebihan bila ada suami yang sudah dua periode jadi kepala daerah digantikan istri, anak, saudara, menantu atau keponakan. Tak ada masalah bila kepala daerah sebelumnya sukses memimpin daerah, digantikan dari lingkaran keluarga sendiri.

Yang jadi masalah bila kepala daerah yang sudah menjabat dua periode tidak punya program/kebijakan yang efektif mengubah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ironisnya, kepemimpinan di daerah tetap bertahan di lingkar keluarga—dari suami ke istri, anak, saudara, menantu atau keponakan.

Sebut saja contoh kegagalan dalam membangun infrastruktur yang menghubungan wilayah tertinggal dengan ibu kota kecamatan dan kabupaten selama 10 tahun menjabat sebagai kepala daerah. Atau contoh lain kegagalan terkait jumlah keluarga miskin di daerah hanya berkurang sekitar 5% selama dua periode kepemimpinan di daerah.

Padahal bila program/kebijakan yang diimplementasikan selama dua periode mengentaskan para keluarga miskin, seharusnya jumlahnya hanya tinggal sekitar 15% saja. Faktanya dua periode menjabat sebagai kepala daerah jumlah keluarga miskin hanya berkurang sekitar 40-50% di daerah dan kondisi infrastruktur masih seperti 10 tahun lalu.

Masih bertahannya jumlah keluarga miskin di daerah boleh jadi karena kepala daerah tidak fokus dalam memerangi kemiskinan. Termasuk mengubah wilayah yang menjadi kantong kemiskinan di desa-desa tertinggal/terisolir secara terencana selama menjabat dua periode sebagai kepala daerah.

Senyatanya, selama 10 tahun sebagai kepala daerah keberpihakan terhadap keluarga miskin rendah dan terkesan hanya sambil lewat saja. Lalu bagaimana pula dengan kepala daerah yang terpilih untuk kedua kalinya?

Pertanyaannya apakah dalam periode sebelunya sukses mengubah wajah daerahnya dan mampu menyejahterahkan masyarakatnya. Bila tidak ada indikator yang menujukan adanya perubahan selama satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Maka jangan terlalu berharap perubahan signifikan di daerah pada periode kedua terpilih kembali sebagai kepala daerah.

Akhir kata, tidak berlebihan bila disebutkan bahwa pergantian kepemimpinan di daerah lewat Pilkada tidak serta merta bisa mengubah nasib keluarga miskin. Perubahan yang pasti hanya proses pergantian kepala daerah, sementara nasib keluarga miskin tak berubah.

Yang berubah, yang jadi kepala daerah adalah sang istri, anak, sudara, keponakan atau menantu. Atau yang menjabat sebagai kepala daerah untuk periode kedua masih orang yang sama. Hanya itu yang berubah tak lebih dan tak kurang. Titik.   WASPADA

Penulis adalah Pengajar Fisip dan Kepala Pusat Studi Otonomi Daearah dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Tapauli Selatan – Kota Padang Sidimpuan.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2