Persaingan Dan Penjinakan Dunia Islam
Oleh Shohibul Anshor Siregar

  • Bagikan

Persaingan di Dunia Muslim memasuki jantung hubungan antara negara dan agama. Berpusat pada peran apa yang harus dimainkan negara, jika memang ada, dalam penegakan moral agama dan tempat agama dalam pendidikan, sistem peradilan, dan politik

Sherrie Steiner (2011) dalam “Religious Soft Power as Accountability Mechanism for Power in World Politics: The InterFaith Leaders’ Summit(s)” berharap dapat mengandalkan moral agama sebagai mekanisme akuntabilitas dalam ranah kehidupan publik dengan atau bahkan lebih mudah dibayangkan tanpa negara.

Mekanisme akuntabilitas keyakinan para pemimpin agama dalam menjalankan reputasi publik malah dapat berdampak sangat dahsyat. Kebijakan dan diplomasi para pemimpin negara-negara G8 dan G20 dan legitimasi lembaga pemerintahan global, pun, menurutnya, dapat dipengaruhi.

Sejak beberapa tahun lalu para pemimpin lintas agama di Amerika Serikat bergiat untuk dengan bahasa agama mengontrol politik anggaran dengan sebuah gerakan yang dinamai “Faithful Budget”. Mereka ingin Amerika dengan pengaruhnya berada pada ruh keagamaan dalam politik anggarannya.

Kesan kuat hari-hari belakangan ini, Muslim yang mengamalkan lima rukun Islam (Syahadah, Shalat, Zakat, Saum dan Hajj), apa pun mazhab yang dianutnya, umumnya tidak dianggap masalah selagi komunitas ini tidak menjelma menjadi kekuatan Islam politik.

Tetapi kesulitan selalu terletak pada bagaimana mendefinisikan ajaran agama. Interpretasinya untuk diri dan untuk setiap orang yang bermazhab jamak ini (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali) tak henti berdialektika, dan kini didorong oleh kekuatan dari luar Islam yang sangat berkepentingan menjinakkan atau menaklukkan untuk keuntungan dirinya.

Peta Persaingan
Mengawali tulisannya “The Battle for the Soulof Islam” yang diterbitkan oleh banyak media sejak tahun 2016 itu, James M. Dorsey merujuk pembubaran khilafah oleh Mustafa Kemal Ataturk (1924) telah memastikan gagasan tentang itu tak lagi menarik kecuali bagi pemikir tertentu.

Perebutan kekuatan religious soft power untuk pengaruh dan dominasi geopolitik kini, abad 21, begitu menarik (https://www.baytarrahmah.org/media/2020/hudson-institute_the-battle-for-the-soul-of-islam_10-2020.pdf).

Peta pertempuran melibatkan Timur Tengah dan Asia dengan rincian, pertama, Turki, pusat kekhalifahan sejati terakhir dunia Islam. Kedua, Arab Saudi, rumah bagi kota-kota suci agama. Ketiga, Uni Emirat Arab, penyebar interpretasi statistis Islam. Keempat, Qatar dengan versi Wahhabisme yang tidak terlalu ketat dan kegemarannya pada Islam politik.

Kelima, Indonesia yang mempromosikan gagasan kemanusiaan, pluralistik Islam yang menjangkau agama lain serta kekuatan kanan-tengah non-Muslim di seluruh dunia. Keenam, Maroko yang menggunakan agama sebagai cara untuk memposisikan diri sebagai wajah Islam moderat. Ketujuh, Syiah Iran dengan revolusinya yang tergelincir.

Dorsey menilai perlu memetakan fase persaingan ini. Fase pertama ditandai oleh kampanye kekuatan lunak keagamaan Saudi. Fase kedua, kemunculan Iran revolusioner. Fase ketiga ternyata paling kompleks, tak hanya karena pemain baru (UEA, Turki, Qatar, dan Indonesia), tetapi juga karena melahirkan persaingan dalam persaingan.

Fase ketiga telah semakin mengaburkan garis pemisah kekuatan lunak murni agama dan budaya, nasionalisme, dan perjuangan dalam masyarakat Muslim atas nilai-nilai, termasuk berbagai kebebasan, hak, dan pilihan sistem politik.

Tentu saja kesimpulan yang khas cara berfikir Barat ini akan dilihat bertambah rumit oleh kenyataan bahwa semua pemain kecuali Indonesia telah menganut model Iran yang menggabungkan soft power agama dengan hard power dan penggunaan proxy untuk memajukan agenda masing-masing.

Pemain Baru Di Belantara
Indonesia disebut New Kid On The Block, oleh Dorsey, dalam konstelasi persaingan ini. Tetapi Indonesia yang ia maksudkan adalah Nahdlatul Ulama (NU), bukan pemerintahan Presiden Jokowi, yang dilihatnya telah muncul sebagai pesaing tangguh, beroperasi pada tingkat yang sama dengan negara-negara yang bersaing dan telah berhasil mengambil kursi belakang dalam persaingan global di kalangan umat Islam.

Untuk membuktikan klaim itu Dorsey mengidentifikasi akses ke koridor kekuasaan di ibu kota dunia, termasuk Washington, London, Berlin, Budapest, Vatikan, dan Delhi. Juga dalam bentuk lain, misalnya, penyelenggaraan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia (2020) meski harus ditunda karena pandemi.

Juga hubungan erat dengan komunitas akar rumput Muslim di berbagai belahan dunia serta kelompok-kelompok Yahudi dan Kristen terkemuka. Pengaruh dan akses yang berkembang dimungkinkan oleh penerapan konsep “Islam Nusantara” sejak 2015 untuk mengontekstualisasikan iman dengan menghilangkan kategori-kategori seperti orang-orang kafir.

Evolusi NU menuju proses rekontekstualisasi Islam ini, menurut catatan Dorsey, berawal dari sebuah pertemuan ulama tahun 1992 yang diketuai oleh Abdurrahman Wahid yang kemudian menjadi presiden Indonesia. Pertemuan mencatat bahwa “konteks realitas yang berubah memerlukan penciptaan interpretasi baru hukum Islam dan ajaran Islam ortodoks.

Dorsey juga menunjukkan ketika berbicara kepada sebuah surat kabar Jerman 25 tahun setelah inisiatif Gus Dur (1999), Sekretaris Jenderal NU Yahya Cholil Staquf menguraikan garis pemisah mendasar antara gagasan kelompoknya tentang Islam moderat dan saingan Indonesia tanpa menyebut nama mereka.

Ditanya konsep Islam apa yang bermasalah, Staquf mengatakan: “Hubungan antara Muslim dan non-Muslim, hubungan Muslim dengan negara, dan hubungan Muslim dengan sistem hukum yang berlaku di mana pun mereka tinggal … Dalam tradisi klasik, hubungan antara Muslim dan non-Muslim dianggap sebagai salah satu dari segregasi dan permusuhan…

Di dunia sekarang ini, doktrin seperti itu tidak masuk akal. Sejauh umat Islam menganut pandangan Islam ini, itu membuat mereka tidak mampu hidup secara harmonis dan damai dalam masyarakat multi-budaya, multi-agama abad ke-21.

Jokowi disebutkan awalnya berharap manifesto NU akan memberdayakan pemerintahnya untuk memposisikan Indonesia sebagai mercusuar interpretasi iman yang moderat. Berbicara pada peletakan batu pertama Universitas Islam Internasional ( UIII ) di Jawa Barat, Widodo memberikan tantangan bagi para pesaingnya di Timur Tengah dengan menyatakan bahwa “wajar dan pantas jika Indonesia menjadi referensi (berwibawa) untuk kemajuan peradaban Islam (https://theconversation.com/how-indonesias-new-international-islamic-university-will -host-global-research-for-moderate-islam- 128785).

Proposal enam halaman untuk meningkatkan soft power agama Indonesia secara global diajukan pada tahun 2016 oleh NU atas permintaan Pratikno terkubur setelah kementerian luar negeri memperingatkan bahwa adopsi akan merusak hubungan dengan negara-negara Teluk. (Wawancara Dorsey, 13 Juli 2020).

Sejauhmana NU dianggap sebagai ancaman oleh UEA dan Arab Saudi terbukti dalam pertempuran dalam pertemuan antar-agama tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Vatikan, Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional Sam Brownback, dan lainnya atas prinsip-prinsip seperti dukungan dari deklarasi hak asasi manusia PBB, tambah Dorsey.

NU berusaha menarik perhatian Centrist Democratic International (CDI), aliansi partai politik terbesar di dunia, yang tumbuh dari gerakan Kristen Demokrat Eropa dan Amerika Latin.

Menurut Dorsey, pengaruh NU terlihat dalam resolusi CDI yang menyerukan kepatuhan pada etika universal dan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan humanisme Barat, demokrasi Kristen, dan Islam Kemanusiaan.

Sekaligus mendesak perlawanan terhadap “munculnya negara-negara otoriter, peradaban yang tidak menerima tatanan berbasis aturan pasca- Perang Dunia II, baik dalam hal hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi atau penghormatan terhadap perbatasan internasional dan kedaulatan negara lain. (https://www.idc-cdi.com/wp-content/uploads/2020/04/resolution-on-promoting-a-rules-based-inter-national-order-founded-uponuniversal-ethics-and-humanitarian-values.pdf).

NU telah mendapat manfaat dari apa yang digambarkan oleh jurnalis Muhammad Abu Fadil sebagai penolakan terhadap “wajah Islam Arab” yang dalam kata-katanya “dibelokkan oleh ekstremisme” dalam persepsi Barat.

Abu Fadil menyarankan bahwa “elemen-elemen tertentu di Barat menjadi tertarik pada ‘Islam Asia’, yang tampaknya lebih moderat daripada Islam Arab; kurang cenderung untuk mengekspor ideologi radikal; kurang didominasi oleh interpretasi ekstremis tentang agama; dan memiliki kecenderungan yang tulus dan tulus untuk bertindak dengan toleransi.” (https://alarab.co.uk/.يسينودنإلا-مالسإلا-مامأ-ةيسايس-قاف).

Penutup
Persaingan di Dunia Muslim memasuki jantung hubungan antara negara dan agama. Berpusat pada peran apa yang harus dimainkan negara, jika memang ada, dalam penegakan moral agama dan tempat agama dalam pendidikan, sistem peradilan, dan politik.

Seolah seluruh dunia sengaja berpura-pura bertanya “apakah ketaqwaan berislam bisa sekaligus menjadi kepatriotan bernegara”. Sebuah pertanyaan yang tak beralasan. Apalagi di negeri-negeri yang sejak awal populasi Muslimnya telah menorehkan identitas diri (Islam).

Penjinakan dan penaklukan yang berakar pada ketakutan atas Islam politik telah melahirkan fakta-fakta luar biasa terutama setelah tragedi multitafsir 9/11.

Tahun 2015 NU melakukan protes atas Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X yang yang mengubah gelar “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat”.

Dikhawatirkan, penghilangan gelar khalifatullah membuat Keraton Yogya mengalami disorientasi, sebab khalifatullah menjadi satu bagian utuh ajaran Al-Quran. Bukan untuk tujuan diskriminatif, tapi membimbing pemimpin agar bisa menjalankan perilaku sesuai ajaran Allah.

Ini sifatnya universal. Menghilangkan gelar khalifatullah dinilai sama saja dengan bunuh diri kebudayaan. Kekhalifahan di Keraton Yogya seumur dengan kehalifahan yang pernah hidup di dunia berabada-abad silam (https://nasional.tempo.co/read/664246/nu-dan-muhammadiyah-protes-sabda-raja-yogya/full&view=ok).

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *