Waspada
Waspada » Perkokoh Bahasa Indonesia
Headlines Opini

Perkokoh Bahasa Indonesia

Oleh Salmah Naelofaria

Sungguh betapa merdekanya Bahasa Indonesia jika kita semua mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita bangsa dengan berbahasa satu Bahasa Indonesia

Maaf, sudah close kak. Demikian ucapan dari seorang petugas cafe ketika saya hendak memesan makanan di salah satu mall Medan. Tentu saja fenomena ini tak luput dari budaya berbahasa yang terkesan memiliki kelas pada satuan masyarakat didorong perkembangan zaman. Budaya berbahasa yang dimaksud adalah bagaimana bahasa bisa menambah gengsi dan gaya seseorang menurut pandangan pribadi masing-masing.

Tak banyak generasi muda yang memberi label hebat dan keren kepada temannya saat mampu berkomunikasi dengan campuran bahasa serta diksi asing baik dipakai pada situasi formal atau tidak. Bagi sebagian pihak yang mendengarnya biasa saja, sebagian lagi menganggap luar biasa dan tidak sedikit menjadi tidak paham dengan apa yang disampaikan.

Selama ini kita hampir lupa pada kekokohan Bahasa Indonesia yang notabenenya adalah bahasa persatuan bangsa. Bukan karena pengaruh bahasa daerah, melainkan karena pengaruh bahasa asing.

Misalnya, sering kita temui daftar informasi tertulis yang tertera pada beberapa instansi pemerintahan atau layanan publik menggunakan bahasa asing tanpa disertai terjemahan, meskipun sekadar tanda pemisah. Seperti pada ruangan khusus antara wanita dan laki-laki, atau beberapa sekolah internasional maupun nasional yang mulai mewajibkan komunikasi dengan bahasa asing demi mengejar sisi “go internasional”.

Pada contoh lain, seperti komplek perumahan yang diberikan embel-embel ”Residence, Palace, Village”, dan sebagainya bertebaran di mana-mana. Seolah dengan menyisipkan bahasa asing nilai pemasaran dan jualnya akan lebih laris dan menarik.

Suguhan demi suguhan yang mereka dapatkan melalui media sosial tidak seluruhnya memakai filter positif apalagi dari sudut pandang bahasa. Tokoh-tokoh yang mereka idolakan rata-rata adalah orang-orang yang memakai bahasa seadanya bahkan bercampuraduk dengan ragam bahasa asing dengan arti dan makna sendiri.

Ditambah lagi mengakarnya media sosial yang kian digandrungi generasi muda. Sah saja jika itu terjadi pada konteks non formal yang tidak memerlukan kaidah kebakuan kata. Namun, di sisi lain banyak kosa kata asing yang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia berseliweran di depan mata yang bisa menelan konteks Bahasa Indonesia.

Menerjang pertumbuhan miring bahasa-bahasa asing di kancah nasional, pemerintah menetapkan kewajiban Bahasa Indonesia pada pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Jika terdapat bahasa daerah atau bahasa asing untuk mempermudah, harus disertakan padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia. Menjadi angin segar bagi kebertahanan Bahasa Indonesia ketika ditetapkannya Peraturan Presiden No.63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Dalam peraturan ini pemerintah benar-benar mengupayakan keterpakaian Bahasa Indonesia untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Selain penggunaan Bahasa Indonesia oleh presiden dan pejabat negara di forum nasional maupun internasional yang diselenggarakan di dalam negeri, pemerintah juga tetap menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Juga Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran umum di satuan pendidikan khusus.

Dari sisi pelayanan publik sudah dibenahi dengan adanya Perpres 63 tahun 2019, maka suatu kejutan tersendiri ketika sistem penamaan juga telah menjadi sorotan pemerintah. Misalnya pada Bagian Kedua Belas, Pasal 32, pemerintah menetapkan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia untuk Penamaan Geografi, Bangunan atau Gedung, Jalan, Apartemen atau Pemukiman, Perkantoran, Kompleks Perdagangan, Merek Dagang, Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi yang didirikan atau dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Meski demikian, sebagian masyarakat harus menempatkan aturan dan kedudukan Bahasa Indonesia tersebut dalam posisi yang benar-benar sebagai bahasa persatuan. Baik kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan atau pun kedudukannya dari sisi informasi dan pelayanan publik sebagai sarana pengembangan kebudayaan nasional.

Lantas apakah hal ini mengisolasi kemampuan multilingual masyarakat Indonesia? Tentu tidak, karena pada Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2014 Pasal 6 dari sisi Bahasa Daerah bahwa Bahasa Daerah berfungsi sebagai (a) pembentuk kepribadian suku bangsa; (b) peneguh jati diri kedaerahan;

Dan (c) sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan. Sedangkan pada Pasal 7 dari sisi Bahasa Asing bahwa Bahasa Asing berfungsi sebagai (a) sarana pendukung komunikasi antarbangsa; (b) sarana pendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan (c) sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Menerjang pertumbuhan miring bahasa-bahasa asing di kancah nasional, pemerintah menetapkan kewajiban Bahasa Indonesia pada pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Jika terdapat bahasa daerah atau bahasa asing untuk mempermudah, harus disertakan padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia.

Betapa akan bebasnya kosakata Bahasa Indonesia yang selama ini seolah tenggelam. Betapa indahnya memandang aksara-aksara yang kokok dan penuh makna bertebaran di sekeliling kita tanpa ada makna ambigu atau bias untuk dipahami.

Betapa indahnya ketika menceritakan kembali kepada anak cucu bahwa nama-nama danau atau tempat wisata yang didatangi adalah berawal dari sejarah nenek moyang sejati. Betapa bertambahnya kecintaan terhadap bahasa saat pidato resmi tetap menggunakan Bahasa Indonesia meski beragam suku di hadapannya.

Sungguh betapa merdekanya Bahasa Indonesia jika kita semua mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita bangsa dengan berbahasa satu Bahasa Indonesia. Waspada

Penulis adalah Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Unimed.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2