Oleh Fatah Baginda Gorby Siregar
Dewasa ini pembangunan sebagai upaya penaikan, peningkatan seluruh taraf kehidupan masyarakat memiliki tantangan yang kompleks. Berbagai mazhab, metode, cara dilakukan para pakar, teknokrat, tenaga ahli dalam pelbagai upaya meng-arsiteki bangsa ini, dari rezim ke rezim selanjutnya.
Akan tetapi, tampaknya kita luput akan satu hal, yaitu konsistensi arah pembangunan dan cara untuk bertahan pada pusaran badai disrupsi teknologi yang sedang melanda berbagai negara di belahan dunia manapun.
Disrupsi teknologi menyebabkan perubahan besar-besaran di seluruh bidang, menjadikan negara harus memiliki keteguhan dalam pola pembangunannya, yang terarah serta terencana.
Perubahan secara massif ini, telah terbukti dalam menggeser tidak hanya tata cara, namun esensi pada berbagai bidang.
Terjadinya pergeseran nilai demokratis dalam sistem demokrasi, perubahan trend komunikasi politik, bertambahnya platform ekonomi digital, upaya mendapatkan energi terbarukan, mekanisasi pertanian, merupakan sebagian dari sekian banyaknya ekses disrupsi teknologi saat ini.
Arah pembangunan nasional harus ditujukan kepada pendekatan multidimensi yang holistik, berkelanjutan dengan melibatkan seluruh kekuatan nasional termasuk perihal kedaulatan data.
Akan tetapi, negara ini tampaknya terlambat beberapa langkah menanggapi berbagai keuntungan tersebut, oleh karena pola pembangunannya tidak memiliki arah dan terkesan dilakukan dalam jangka pendek.
Paradigma pembangunan nasional kita seharusnya tidak mengalami pergeseran dalam mewujudkan kedaulatan, yang diawali dalam bentuk kemauan politik yang nyata oleh pemerintah.
Hadirnya pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada pelaksanaan fungsi pengelolaan operasional sebuah negara harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak, termasuk pentahelix baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media.
Kestabilan politik, kondusifitas keamanan, kuatnya pertahanan dalam khazanah global, persediaan pangan, akses kesehatan dan pendidikan, kuatnya infrastruktur menjadi slogan-slogan yang acapkali tersaji pada etalase pemerintah terpilih.
Peran DPR misalnya, sangat penting dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan ini. Controlling dilakukan terhadap kegiatan pembangunan yang mewujudkan arti pentingnya kedaulatan di berbagai bidang, tidak sekadar hanya ketahanan belaka.
Kedaulatan di berbagai bidang dengan menggunakan seluruh potensi nasional yang ada tanpa intervensi pihak manapun.
Sayangnya, kali ini kita hanya berpedoman kepada diksi “ketahanan”, sebagai usaha jangka pendek dalam memenuhi berbagai tuntutan nasional. Di negara ini telah terlembaga Dewan Ketahanan Nasional atau disingkat Wantannas, dengan segala tugas dan fungsinya yang hanya menyoal ‘ketahanan’, bukan kedaulatan nasional.
Pemerintah perlu menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan wawasan real time dan prediktif di pasar tenaga kerja. Dengan demikian pemerintah mampu mengembangkan kebijakan, program dan anggaran yang sehat. (Astrid Safitri, Revolusi Industri 4.0, 2019)
Dalam hal ini, negara harus mewujudkan pemerataan infrastruktur digital, pembinaan SDM digital, talenta digital dan hilirisasi digital, utamanya pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Hulu dari seluruh pencapaian ini, harus diawali dengan kedaulatan data, dalam arti negara memandang data sebagai komoditas yang sama pentingnya dengan sumber daya alam lain, yang menguasai hajat hidup orang banyak dan hendaknya digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Pada intinya, sebuah revolusi industri dapat dicirikan oleh kemajuan teknologi yang diterapkan manusia untuk proses produksi. Namun dalam kenyataannya, hal itu sangat berarti. Tiga tahap revolusi industri sebelumnya membawa kita ke dunia tenaga uap, tenaga air dan listrik, juga digitalisasi.
Bersamaan dengan setiap tahap revolusi industri muncul pergeseran sistem sosial, ekonomi, lingkungan dan politik yang benar-benar mengubah nasib umat manusia. Beberapa pergeseran dapat diprediksi, tetapi ada juga yang benar-benar tidak terduga .
Langkah pemerintah dalam melakukan overall planning dalam tiap perencanaan pembangunannya dinilai sangat penting, guna menyikapi berbagai persoalan yang timbul akibat adanya disrupsi teknologi ini.
Pemerintah menjadi aktor utama dalam melakukan pengelolaan big data dan kecerdasan buatan dalam upaya mewujudkan pelayanan dan fasilitas publik di masyarakat. Big data dengan semua turunannya, harus diberdayakan oleh pemerintah seoptimal mungkin pada berbagai bidang.
Alur perencanaan pembangunan nasional baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan rencana kerja pemerintah tahunan harus melibatkan seluruh platform digital dengan kedaulatan data yang mumpuni.
Digitalisasi harus terintegrasi secara inklusif pada seluruh sektor, baik pendidikan, kesehatan, pertanian, tambang, barang, jasa, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata.
Perencanaan partisipatif yang dilakukan secara hirarkis dalam masyarakat di berbagai jenjang, juga tentunya melibatkan SDM digital dan kelompok profesional digital. Sehingga nantinya terjadi kesinambungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjawab tantangan disrupsi teknologi ini ke depan.
Konsep job replacement yang dikembangkan oleh Ford (2009) yang menyatakan teknologi akan senantiasa berkembang ketika mayoritas pekerjaan manusia mudah diotomatisasi . Pekerjaan yang sifatnya rutin akan hilang secara bertahap dan perekonomian akan menciptakan lapangan kerja baru yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan manusia dengan tingkat yang lebih tinggi.
Pada saat bersamaan, negara harus menghadapi tantangan investasi modal asing yang telah berubah dari sekadar mekanisasi industri untuk efisiensi produksi, fluktuasi harga bahan baku, upah pekerja minimum, menjadi daya monopoli pasar karena adanya kecerdasan buatan, inovasi yang terus berkembang.
Hal ini terjadi akibat adanya digitalisasi dan permintaan high skilled labour ketimbang low skilled labour yang mengakibatkan adanya polarisasi pada kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja, disparitas pendapatan dan lebih jauh tingkat pengangguran besar-besaran.
Menilik sejarah, kedaulatan untuk bidang politik, ekonomi, sosial, budaya menjadi cita-cita para founding fathers, terutama Ir. Sukarno dalam melakukan upaya pembangunan bangsa ini sejak merdeka 17 Agustus 1945 lalu.
Ungkapan ¬Trisakti yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan menjadi tiga tujuan pokok pembangunan pemerintah kala itu.
Beberapa dasawarsa lalu, Ir. Soekarno sebagai Presiden pada pidatonya di hadapan Dewan Perancang Nasional (sekarang Bappenas), mengatakan, pentingnya gagasan perencanaan yang terencana.
“…Memang tidak mudah untuk mengubah sesuatu bentuk kehidupan ekonomi. Tatkala di zaman penjajahan maka ekonomi berbentuk: Indonesia pertama menjadi pasar penjualan daripada produk-produk negeri pendjajah atau negeri-negeri luaran ditanah air kita. Nomor dua: Indonesia mendjadi tempat pengambilan bahan-bahan pokok bagi industri kapitalisme di negeri penjajah atau negeri-negeri lain. Tiga: Indonesia menjadi tempat investasi daripada modal-modal pendjadjah dan modal-modal asing jang lain. Tiga pokok ini telah beheersen (mengendalikan) hidup bangsa kita kalau tidak beratus-ratus tahun, sedikitnya berpuluh-puluh tahun. Indonesia menjadi pasar penjualan barang-barang produk dari negara sana. Indonesia menjadi tempat pengambilan bahan-bahan pokok bagi industriil, kapitalisme di sana. Indonesia menjadi investasi-gebied (daerah investasi) daripada modal asing. Dan tiga tenaga ini bekerja exploitasi demikian rupa sehingga kita dan ini sudah saya katakan berpuluh-puluh kali — telah menjadi satu bangsa yang hidup dari dua setengah sen satu orang satu hari”.
Lebih lanjut, Ir. Soekarno mengatakan diperlukan perencanaan yang holistik di berbagai bidang, oleh karena tantangan yang semakin hebat di berbagai bidang pada masa yang akan datang.
“…Kita harus mengadakan ekonomi yang terencana untuk memberi pimpinan kepada revolusi ekonomi. Planned economy, ekonomi terpimpin. Kita harus mengadakan revolusi sosial jang terpimpin, planned political activity, planned economic activity, planned social activity, planned cultural activity, planned mental activity, semuanja planned, semuanja terencana. Dan kalau Saudara mengerti hal ini, maka Saudara mengerti inti pokoknja, maka diadakan Depernas. Sebab pekerjaan Saudarasaudara bukan hanya mengurus planning daripada satu bidang saja. Tidak! Depernas mengadakan “overall planning”, planning semesta, planning jang meliputi semua bidang, planning yang mengenai ya ekonomi, ya kulturil, ya mental, planning diatas segala bidang. Planning overall. Maka oleh karena itulah Depernas disusun demikian rupa sehingga dianggap Depernas mampu mengadakan planning overall yang saya maksudkan itu.”
Pernyataan di atas, tersirat bahwa pimpinan negara saat itu sadar, bahwa diperlukan tindakan pembangunan yang terkonsep, terencana untuk menghadapi kompleksitas di pelbagai bidang, satu di antaranya kapitalisme yang berubah bentuk dengan nafsu monopoli yang sama.
Disrupsi teknologi ini menjadi momentum bagi kapitalisme dalam menancapkan kukunya lebih dalam lagi.
Penguasaan teknologi dan data oleh segelintir golongan, menyebabkan makin lebarnya jurang pemisah antara elit dan kelas menengah serta masyarakat miskin tidak memiliki cukup akses dalam meningkatkan taraf hidupnya.
Di bidang politik tidak jauh berbeda. Era disrupsi teknologi ini membuat terjadinya pergeseran kekuasaan politik dan hubungan sosial.
Kapitalisme yang semakin tersebar menuntut pemerintah harus mengendalikan sepenuhnya pemusatan produksi dan distribusi di tiap sektor.
Tingkat kepercayaan publik harus ditingkatkan, oleh karena banyaknya arus informasi yang deras, maka diperlukan antisipasi hoaks, berita yang menyesatkan dan antisipasi konflik horizontal di masyarakat.
Ketika volume dan kecepatan data meningkat, instistusi yang diagung-agungkan seperti pemilihan umum, partai politik dan parlemen, mungkin menjadi usang- bukan karena tidak etis, melainkan karena semua itu tidak bisa cukup efisien memproses data.
Institusi-institusi ini berkembang pada era ketika politik bergerak lebih cepat ketimbang teknologi. Pada abad ke-19 dan ke-20, revolusi industri berkembang cukup pelan bagi para politisi dan pemilih untuk tetap berada di depannya dan meregulasi serta memanipulasi perjalanannya. Namun, karena ritme politik belum banyak berubah sejak masa mesin uap, teknologi telah beralih ke gigi empat.
Revolusi teknologi kini mengungguli proses-proses politik, menyebabkan para anggota parlemen dan pemilih sama-sama kehilangan kendali . (Harari, 2018)
Nyatalah sudah apa yang diprediksi Bung Karno delapan dasawarsa lalu. Bila tidak ada keinginan politik dan kemauan yang begitu kuat dari segenap bangsa, maka Indonesia tidak ada bedanya dengan keadaan di zaman kolonial hingga awal kemerdekaan.
Kapitalisme hanya berubah bentuk, mengubah caranya dalam mengeruk kekayaan dan hasil keringat rakyat Indonesia.
”…Imperialisme tua makin lama makin layu, imperialisme modern menggantikan tempatnya. Cara pengedukan harta yang menggali untung bagi negara Belanda itu makin lama makin berubah, terdesak oleh cara pengedukan baru yang mengayakan modal partikelir. Cara pengeduknya berubah, tetapi banyakkah perubahan bagi Rakyat Indonesia? Tidak Tuan-Tuan Hakim yang terhormat, banjir harta yang keluar dari Indonesia malahan makin besar, ‘pengeringan’ Indonesia malah makin menghebat!’. Imperialisme modern membuat rakyat bumiputera menjadi bangsa yang terdiri dari kaum buruh belakadan membikin Hindia (Indonesia) menjadi si buruh dalam pergaulan bangsa-bangsa…” Ir Soekarno dalam Indonesia Menggugat, (1930).
Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota DPR RI
Akademisi, mantan Jurnalis.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
