banner 325x300

Pendidikan Kebhinnekaan Oleh Shohibul Anshor Siregar

  • Bagikan
Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

Dalam menjalankan pendidikan kebhinnekaan, kita pasti selalu menghadapi kesulitan besar karena terpaksa menyembunyikan kebenaran dan tuntutan Pancasila di hadapan peserta didik, dan itu pasti menghasilkan generasi yang hipokrit

Sabtu 21 November 2020, Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala) Kota Medan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Urgensi Pendidikan Multikultural. Forkala menganggap perlu upaya berkesinambungan dalam menjadikan Kota Medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius.

Hal itu semakin dirasakan dengan menyadari bahwa hingga kini belum ada konsep dan kajian yang komprehensif tentang pendidikan multikultural di Kota Medan.

Terminologi & Sejarah

Karena perbedaan sejarah saya tidak suka menggunakan istilah yang mendunia dan diadopsi dengan begitu gairah di Indonesia, yakni pendidikan multikultural. Sejarah mencatat munculnya gagasan ini terkait erat dengan gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an di Amerika.

Ada tuntutan kelompok etnis agar pendidikan mulikultural ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Jadi tujuan utamanya jelas untuk menantang citra negatif dan stereotip yang lazim dalam carapandang arus utama dengan membuat akurasi deskripsi tentang kehidupan, sejarah, dan kontribusi orang Afrika-Amerika.

Bersama dengan etnis terpinggirkan lainnya, etnis Afrika-Amerika menolak tuntutan asimilasi yang dimaksudkan agar mereka ini melepaskan identitas dan warisan budayanya. Latar belakang itu bukan sesuatu yang benar-benar cocok untuk Indonesia.

Sebelum menjadi Indonesia, negeri ini dijajah Portugis (1509-1595), Spanyol (1521-1692), Belanda (1602-1942), Prancis (1806-1811), Inggris (1811-1816) dan Jepang (1942-1945). Situasi Perang Dunia Kedua memaksa Jepang pergi dan sebelumnya melakukan pemaksaan kehendak kepada para pendiri negara agar memerdekakan Indonesia tidak seperti digariskan oleh kesepakatan BPUPKI dan PPKI.

Setelah diproklamasikan 17 Agustus 1945, Belanda tidak sudi dan melakukan tindakan brutal memaksa Indonesia menjadi negara merdeka di bawah jajahan mereka dalam bentuk lain. Semua itu terbaca jelas melalui berbagai pertemuan hingga Konferensi Meja Bundar yang memaksa Indonesia membayar $1,8 miliar sebagai ganti rugi biaya perang yang mereka lakukan untuk menolak kemerdekaan Indonesia.

Sebelum semua penjajah itu datang, Indonesia adalah negeri kesultanan yang makmur dan itu semua hilang selama masa penjajahan. Terakhir kolaborasi sangat misterius telah terjadi ketika kesultanan di Sumatera Timur dibantai atas nama isu palsu menentang anti nasionalisme dan anti feodalisme (Revolusi 1946).

Penjajah itu meninggalkan luka dalam tak hanya dalam bentuk penderitaan sosial ekonomi dan budaya, tetapi juga kelainan mental sebagai inlander. Ditinggikannya sepihak, direndahkannya yang lain mendasari pembentukan keindonesiaan dengan arah jelas membuat mayoritas tidak sebagai penentu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu saya memilih istilah Pendidikan Kebhinnekaan yang di dalamnya terkandung maksud membedakan kebutuhan Indonesia yang jauh lebih besar dari sekadar mengikuti “jualan isu politik global”. Lagipula standar ganda penguasa global jelas tak dapat diikuti untuk kepentingan masa depan Indonesia.

Sembari menawarkan terminologi Indonesia itu, saya menegaskan pendidikan kebhinnekaan adalah ide dan orientasi yang secara sadar memerlukan penjabaran program pengajaran dalam sistem persekolahan untuk persemaian nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, keadilan sosial, martabat manusia dan demokrasi. Dalam sisinya hal ini dapat dipandang mendesak menjadi sebuah gerakan sosial, baik dalam skala lokal maupun skala global.

Jika dikaitkan kajian Fabio Rojas, pendidikan semisal kebhinnekaan ini bukan saja sebagai gerakan yang secara terbatas menganjurkan representasi berbagai budaya dalam pendidikan. Tetapi juga dalam pemerintahan, dan pengaturan kelembagaan lainnya yang dimotivasi oleh pertimbangan etis dan praktis. Tidaklah adil jika institusi sosial terlalu mengistimewakan satu kelompok budaya.

Karena masalah ini selalu terkait power relationship, maka harus dipastikan negara, misalnya, tak hanya memiliki, melainkan berkewajiban, mengakui semua warga dan tradisinya, bukan hanya mereka yang secara tradisional menguasai negara. Individu dan kelompok mendapat manfaat ketika mereka dihadapkan pada berbagai budaya. Individu mungkin menjadi lebih toleran jika mereka tahu tentang kelompok etnis selain mereka sendiri.

Kelompok yang secara historis tertindas dapat memperoleh manfaat dari suara mereka didengar di sekolah atau pemerintah, dan dengan demikian mengurangi stigma terkait keberadaan dari kelompok tertentu. Pengakuan atas berbagai budaya mengurangi konflik karena kelompok non-dominan tidak dipaksa untuk sepenuhnya mengasimilasi budaya dominan .

Pendidikan kebhinnekaan itu juga harus menjadi jalan tanggap yang benar atas upaya penghentian penjajahan asing dalam bidang keilmuan. Ini tidak sederhana. Tanggal 18 Nopember 2020 pukul 3:22 saya menerima surel UNESCO tentang gagasan besar mengenai Open Science.

Ide di balik Open Sains adalah untuk memungkinkan informasi ilmiah, data, dan keluaran agar lebih dapat diakses secara luas (akses terbuka) dan dimanfaatkan secara lebih andal (data terbuka) dengan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan (terbuka untuk masyarakat).

UNESCO kini telah sadar dan menjadi percaya bahwa dengan mendorong sains untuk lebih terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan dengan mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua (ilmuwan, pembuat kebijakan, dan warga negara). Sains terbuka dapat menjadi pengubah permainan sejati dalam menjembatani kesenjangan sains, teknologi, dan inovasi antara dan di dalam negara dan memenuhi hak asasi manusia atas sains.

Dalam konteks tantangan planet dan sosial ekonomi yang mendesak, katanya dalam surel itu. solusi yang berkelanjutan dan inovatif memerlukan upaya ilmiah yang efisien, transparan, dan bersemangat. Ini diharapkan tidak hanya berasal dari komunitas ilmiah, tetapi dari seluruh masyarakat.

Sains terbuka sebagai gerakan Ilmu terbuka kini telah muncul dari komunitas ilmiah dan dengan cepat menyebar ke seluruh negara, menyerukan dibukanya gerbang pengetahuan. Gugatan ini juga ditujukan kepada investor, pengusaha, pembuat kebijakan dan warga negara agar bergabung menyahuti seruan ini.

Namun sangat disadari, dalam lingkungan ilmiah dan kebijakan yang terfragmentasi, pemahaman global tentang makna, peluang, dan tantangan dari Ilmu terbuka masih sangat lemah dalam gema maupun kebijakan. Secara inspiratif gugatan ini juga ingin memastikan agar negara tidak didikte asing selamanya.

Pancasila
Di Amerika James A. Banks pernah menawarkan sebuah spektrum yang kemudian digunakan secara luas membuat konsep dan mengembangkan kursus, program, dan proyek dalam bidang ini. Saya menganggap penting mendiskusikannya sejauh tak mengabaikan kebutuhan dasar Indonesia.

Spektrum dimaksud Banks adalah integrasi konten, proses konstruksi pengetahuan yang menggambarkan kegiatan mengajar yang membantu peserta didik untuk memahami, menyelidiki, dan menentukan bagaimana asumsi budaya implisit, kerangka acuan, perspektif, dan bias peneliti dan penulis buku teks mempengaruhi cara yang di dalamnya pengetahuan dibangun.

Kemudian dimensi pengurangan prasangka, membantu peserta didik mengembangkan sikap rasial yang positif dan demokratis, paedagogi kesetaraan yang akan memasilitasi pencapaian akademis peserta didik kelompok ras, budaya, sosial ekonomi, dan bahasa yang beragam, dan, terakhir, budaya sekolah yang memberdayakan.

Dimensi ini melibatkan penataan kembali budaya dan organisasi sekolah sehingga peserta didik dari berbagai kelompok ras, etnis, sosial ekonomi, dan bahasa mengalami kesetaraan. Struktur sekolah yang memberdayakan membutuhkan penciptaan hubungan berbeda secara kualitatif di antara berbagai kelompok di dalam sekolah.

Tidak ada hal yang amat serius pada diri kita sebagai bangsa dalam menjalanakan kebhinnekaan ini. Hulu masalah kita pada ketidakmampuan menjalankan Pancasila yang bagi Kuntowijojo memang perlu diradikalisasi. Radikalisasi Pancasila mencakup upaya mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, mengganti persepsi dari Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu.

Selain itu mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, dan Pancasila yang semula melayani kepentingan vertikal menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal.

Penutup
Fakta kebhinnekaan Indonesia tak terbantahkan sebagai rahmat yang meniscayakan pemosisian keberadaan perbedaan antarkomponen dan kelompok budaya sebagai determinan dalam tata kelola pendidikan kebhinnekaan. Begitu pun, dalam pengalaman sejarah selalu diperlukan konsensus dalam tingkat yang signifikan mengenai prinsip-prinsip utama, konsep, dan tujuan.

Kesulitan kita menjalankan keinginan melakukan gerakan pendidikan kebhinnekaan itu pastilah pada fakta Pancasila yang kurang lebih berakhir sebagai dead metaphore. Dalam menjalankan pendidikan kebhinnekaan nanti, kita pasti selalu menghadapi kesulitan besar karena terpaksa menyembunyikan kebenaran dan tuntutan Pancasila di hadapan peserta didik, dan itu pasti menghasilkan generasi yang hipokrit.

 

  • Bagikan