Waspada
Waspada » Pelajaran Demokrasi Dari Sibolangit Oleh Shohibul Anshor Siregar
Opini

Pelajaran Demokrasi Dari Sibolangit Oleh Shohibul Anshor Siregar

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

 

 

Apa yang terjadi di Sibolangit 5 Maret 2021 lalu (Kongres Luar Biasa Partai Demokrat) adalah peragaan nasional demokrasi dan kebudayaan politik Indonesia yang akan dinamai secara meyakinkan sesuai kepentingan masing-masing orang. Siapa bilang ini bukan demokrasi?

Morse dalam The Cause of Secession (1887) memperkenalkan konsep gelombang demokratisasi yang diperluas beberapa ilmuan penerus. Samuel P. Huntington (The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, 1991) menjelaskan proses pergeseran kekuasaan di antara kekuatan besar yang sekaligus memperlihatkan celah dan insentif dirancang sedemikian rupa dalam reformasi (demokratisasi) domestik yang berskala luas.

Meski terdapat keberlanjutan dan signifikansi peningkatan proporsi rezim kompetitif demokrasi atau pun semi-demokrasi dalam transisi itu (Mainwaring dan Aníbal Pérez-Liñán, 2014). Namun tak dapat dipungkiri banyak kegagalan serius (Gunitsky, 2018) terutama dalam adaptasi struktural.

Di bawah dikte negara dan lembaga mentor internasional yang meniscayakan perubahan sosial linear itu (Alex Inkeles, 1969), formalisasi kelembagaan demokrasi mungkin menonjol (Stephan Haggard dan Robert R. Kaufman, 2016). Tetapi peran masyarakat kewargaan sebagai prasyarat penting demokrasi tetap tidak mengalami perubahan signifikan. Seharusnya demokratisasi adalah dorongan dari dalam agar kapasitas kegotongroyongan dan kesetiakawanan tumbuh berkelanjutan menghasilkan nilai.

Mentor dan donor seharusnya realistis dan rendah hati tentang apa yang dapat dicapai dari luar, mengakui secara eksplisit bantuan demokrasi pada dasarnya bersifat politis dan ketergantungan cetak biru ideal versi mereka—tidak peka terhadap konteks politik, budaya dan sosial-ekonomi lokal, harus dihindari. Mencapai keseimbangan antara pemberian dukungan dan dominasi serta keniscayaan eksternal dari demokratisasi tidak mungkin terjadi dengan persepsi rasialistik dan motivasi neokolonialisme.

Kontradiksi ini sangat nyata dan negara demokrasi baru tidak punya posisi tawar mengharapkan para donor memahami potensi ketegangan di balik semua jenis bantuan (Lise Rakner, Alina Rocha Menocal & Verena Fritz, Democratisation’s Third Wave and the Challenges of Democratic Deepening: Assessing International Democracy Assistance and Lessons Learned, 2007).

Dalam analisis teori struktural atas kegagalan gelombang ketiga demokratisasi ini, fenomena keterbelakangan, kegagalan fatal mengelola ketersediaan sumber daya, ketidak setaraan, kesenjangan ekonomi yang parah dan lain-lain, yang kemunculannya justru bersamaan perkembangan rezim otoriter kompetitif yang amat stabil, atau untuk negara bekas jajahan seperti Indonesia justru cenderung mereplikasi penderitaan lama, secara moral tidak bisa dilepas dari tanggung jawab negara mentor dan donor (Fred W. Riggs, 1964).

Karena itu G Di Palma (1990) dalam To Craft Democracies mempertanyakan apakah demokrasi itu a hot-house plant (tanaman rumah panas) yang sulit dipindahkan ke tanah baru? Jatuhnya begitu banyak kediktatoran yang secara umum tadinya mencuatkan perspektif baru yang lebih optimis justru melahirkan tragedi kehilangan harapan. Karena itu krisis kediktatoran yang berproses pada pencarian tatanan politik baru dalam gelombang ketiga demokrasi itu seharusnyalah menjadi situasi yang menawarkan lahan subur untuk telisik cara terbaik yang mengarusutamakan determinan kondisi objektif lokal.

Negara demokrasi baru tidak berada di ruang hampa, dan pada titik ini faktor internasional dari demokratisasi yang tak menggembirakan terasa sangat membutuhkan analisis mendalam untuk pencarian jawaban atas fakta tak terbantahkan dari derap demokratisasi salah arah sejak awal.

Karena itu, tak sekadar puas dengan hasil generalisasi pengamatan yang lazimnya didukung data statistik lintas negara, yang menyajikan penjelasan terbuka atas fakta anomali, dipercaya ke depan, menghadapi krisis demokratisasi gelombang ketiga yang serius ini, perlu menghadirkan pendekatan yang menekankan kombinasi faktor penyebab, asa alternatif, dan keyakinan potensi variative upaya yang baik-baik (equifinality) dalam proporsi yang seharusnya (Stephan Haggard dan Robert R. Kaufman, 2016).

Larry Diamond dalam Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes (2002), menyorot tajam fenomena demokrasi di Rusia, Ukraina, Nigeria, Indonesia, Turki, dan Venezuela. Melihat kegembiraan berdemokrasi prosedural di negara itu ia berpendapat saatnya menjelaskan fenomena ketika realitas empiris jauh lebih kacau daripada dekade sebelumnya.

Meski terdapat kesulitan besar tentang klasifikasi rezim berkuasa yang dihasilkan, namun konsepsualisasi dalam ilmu politik harus keluar dari stagnasi. Sasaran penelitian lebih mendesak atau lebih produktif bukanlah untuk beroleh klaim negara ini demokratis dan negara itu bukan, dan rezim mana yang demokrasi dan mana yang tidak.

Bertolak dari fakta beberapa dekade memasuki gelombang ketiga demokratisasi dan kebangkitan yang dibawanya dalam studi komparatif demokrasi yang ternyata jauh dari konsensus tentang apa yang disebut demokrasi, Larry Diamond (2002) sedikit menyesali keberkutatan pihak yang bersikeras pada definisi demokrasi yang cukup kuat (meskipun masih prosedural), seperti Robert Dahl dan lembaga lain semisal Freedom House.

Benar sekali kritik Larry Diamond, demokrasi tidak hanya membutuhkan Pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif, tetapi juga kebebasan yang membuatnya benar-benar bermakna (seperti kebebasan berjamaah dan kebebasan berekspresi), sumber informasi alternatif yang sehat, dan lembaga untuk memastikan kebijakan pemerintah bergantung tentang suara dan aspirasi warga.

Larry Diamond juga menelaah secara kritis upaya mengukur demokrasi dengan standar “minimalis” demokrasi seperti dilakukan Joseph Schumpeter (Capitalism, Socialism, and Democracy, 1947) dengan membangun konsepsi yang menekankan perjuangan kompetitif mendapatkan suara rakyat untuk pengisian posisi terpenting kekuasaan sebagai karakteristik utama sistem politik.

Ini telah menjadi tertawaan sinis bagi Nietchze, sebagaimana distir Robert Luce (Legislative Principles. The history and Theory of Law Making by Representative Government, 1930) yang menuding sulitnya menghindari praktik Pemilu sebagai mekanisme buruk a mania of counting noses, sebuah tradisi persekongkolan jahat mengklaim legitimasi melalui agregasi suara pemilih hampa nilai dan kerap bermodus kecurangan dalam meraih legitimasi itu. Di sinilah terbukti kebenaran pendapat, sejemput kekuasaan jauh lebih penting dari kebenaran seluas lautan.

Larry Diamond mempertanyakan apa yang dimaksud pemilihan adil, jujur, dan bebas bahkan belakangan ditambah embel-embel berintegritas. Bagaimana cara mengukuran tepat dan benar bahwa partai dan kontestan perorangan atau pasangan memiliki kesempatan adil berkampanye. Dan bahwa para pemilih di seluruh negeri (terutama negara besar dan beragam seperti Rusia, Nigeria, dan Indonesia) dapat menjalankan keinginan mereka dengan bebas?

Bagaimana, terutama di tempat pemberian suara yang tidak mendapatkan keuntungan dari tabulasi suara paralel, dapat diketahui bahwa hasil yang dilaporkan secara akurat mencerminkan suara pemilih? Bagaimana dapat mengetahui pejabat yang dipilih benar-benar pembuat keputusan yang paling kuat dan bukan domain signifikan birokrasi atau oligarki?

Juga banyak dari rezim ini, bahkan, proporsi negara dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya, memiliki bentuk demokrasi elektoral tetapi gagal memenuhi uji substantif, atau melakukannya hanya secara ambigu.

Dengan meningkatnya ekspektasi dan standar internasional untuk demokrasi elektoral, termasuk kebangkitan pemantauan pemilu internasional, lanjut Larry, terdapat pengawasan internasional yang, suka atau tidak, lebih menginginkan kedekatan praktik demokrasi masing-masing negara, dengan praktik di negara mentor dan donor, daripada sebelumnya. Artinya, demokrasi copy paste dan kecenderungan pengarusutamaan proseduralitas pastilah sebuah malapetaka peradaban.

Apa yang terjadi di Sibolangit 5 Maret 2021 lalu (Kongres Luar Biasa Partai Demokrat) adalah peragaan nasional demokrasi dan kebudayaan politik Indonesia yang akan dinamai secara meyakinkan sesuai kepentingan masing-masing orang. Siapa bilang ini bukan demokrasi?

Siapa bilang pengambilalihan kepemimpinan partai ini sesuatu yang menentang nilai Pancasila? Siapa bilang Presiden BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi tidak bekeringat dalam pekerjaan pada koridor demokrasi? Siapa akan berani bilang keterwakilan pikiran dan cita-cita Presiden Jokowi dalam peran KSP Moeldoko tidak untuk Indonesia lebih demokratis dan adil?

Siapa yang akan berani bilang, pada gilirannya kelak, vonis pengadilan atas persengketaan dua kubu Partai Demokrat yang bertikai ini tidak mengacu supremasi hukum? Siapa berani bilang Indonesia bukan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia?

Dalam klaim yang merusak nalar itu, Indonesia telah terus berproses memastikan tanda-tanda demokrasinya yang menghindari nilai keadilan dan kejujuran. Memang demokratisasi akan bertumpu pada kekuasaan yang selalu berayun di antara elit dan rakyat.

Berdoa sajalah untuk kemaslahatan rakyat yang selalu berharap dalam hari-hari panjang penantian perubahan hidup lebih adil, makmur dan sentosa serta terbebas dari segala bentuk penjajahan sebagaimana ditegaskan Pembukaan UUD 1945.

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2