Waspada
Waspada » Partisipasi & Kualitas Pilkada 2020
Headlines Opini

Partisipasi & Kualitas Pilkada 2020

Oleh Dr Warjio

Perlu ada kajian mendalam mengapa di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia meningkat. Namun kita perhatikan beberapa pemikiran mengenai mengapa partisipasih pemilih bisa naik

Ada hal menarik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu. Di tengah pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan pada masa pandemic tersebut, tingkat partisipasi pemilih meningkat. Tingkat Partisipasi Pemilih  yang dimaksudkan disini adalah sejauh mana pemilih yang memenuhi syarat menggunakan suara mereka pada hari pemilihan. Ini diukur sebagai persentase suara yang diberikan pada suatu pemilihan, termasuk suara tidak valid.

Dengan bangga–sebagaimana disiarkan oleh banyak media,  Menkopolhukam Mahfud MD menilai pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang digelar di berbagai daerah di Indonesia berlangsung sukses. Salah satu indikator kesuksesan adalah meningkatnya jumlah pemilih di Pilkada 2020.Mahfud menerangkan bahwa di Pilkada 2015 angka partisipasi pemilih sebesar 69,02 persen.

Sementara di Pilkada 2020 angka partisipasi pemilih naik menjadi 75 persen lebih.Mahfud menuturkan bahwa angka partisipasi Pilkada 2020 bahkan di atas angka partisipasi Pemilu di Amerika Serikat. Dimana angka partisipasi tertinggi di Amerika Serikat terjadi pada 2016 yang lalu dengan 69 persen partisipasi pemilih.

Secara nasional tingkat partisipasi pemilih tertinggi diraih KPU  kabupaten Sulawesi Barat  dengan tingkat partisipasi 87,70 persen,–melampui standard KPU Pusat; 77,5 persen.

Catatan kritis perlu diberikan kepada KPU Kota Medan. Tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2020 memang naik tapi tetap saja belum signifikan dan tidak melalui target KPU Pusat. Kalau di Pilkada 2010, misalnya 38 persen dan Pilkada 2015 itu 25 persen dan sekarang sudah mencapai 46 persen. Sebenarnya dari kenaikan margin partisipasinya itu naik, meskipun partisipasi target nasional itu tidak tercapai.

Kalau di Pilkada 2010, misalnya 38 persen dan pilkada terakhir 2015 itu 25 persen dan sekarang sudah mencapai 46 persen. Sebenarnya dari kenaikan margin partisipasinya itu naik, meskipun partisipasi target nasional itu tidak tercapai. Persoalannya, mengapa tingkat partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2020 meningkat? Padahal dilaksanakan pada saat pandemic Covid-19?

Tesis Tingkat Partisipasi Pemilih

Tentu saja perlu ada kajian yang mendalam mengapa di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia meningkat. Namun perlu kita perhatikan beberapa pemikiran yang berkembang mengenai mengapa partisipasih pemilih bisa naik. Para sarjana mencoba  menemukan tesis-tesis mengapa tingkat partisipas politik masyarakat dalam memberikan suara penuh dinamika.

Menurut Rafael López Pintor, Maria Gratschewwith Jamal Adimi, Julie Ballington, Craig Brians,Sergei Lounev, Dieter Nohlen, Pippa Norris, Smita Notosusanto, Kate Sullivan,Edmundo Urrutia ( 2002) ada empat factor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan partisipasi pemilih dalam Pemilu:

Pertama, Tingkat kesetaraan sosial. Tingkat ketidaksetaraan sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat biasanya menghasilkan bias yang lebih besar terhadap partisipasi politik dari kelompok-kelompok yang secara sosial terpinggirkan, tanpa memperhatikan jumlah pemilih.

Selain itu, ketika tingkat kemiskinan dan ketidakadilan sosial tinggi, pemilu tidak dipandang sebagai tindakan pemberdayaan politik oleh mayoritas pemilih, melainkan sebagai kesempatan untuk memperdagangkan suara untuk keuntungan materi atau bantuan. Jadi, bergantung pada tingkat ketidaksetaraan sosial, partisipasi pemilu yang tinggi dapat dilakukan dengan ekspektasi politik yang sama sekali berbeda.

Kedua, Fokus pemerintah atau sosial dari budaya politik. Sementara variabel ini terutama berlaku untuk tingkat partisipasi pemilih – ingatlah fokus masyarakat pada budaya politik di Amerika Serikat (dijelaskan dengan sangat pedih oleh Alexis de Tocqueville) dan tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah di sana – itu pada saat yang sama mengurangi demokrasi yang jumlah pemilih. Partisipasi masyarakat dapat mengimbangi partisipasi politik yang rendah selama pemilihan hingga tingkat yang luas. Ketika angka partisipasi pemilih sama, pertanyaan tentang fokus pemerintahan; persoalan mental atau sosial dari budaya politik merupakan faktor penting dalam interpretasi.

Ketiga, Sentralitas sistem perwakilan pemerintah dalam kaitannya dengan arena pengambilan keputusan lainnya, apakah peradilan (formal), administrational atau societal (informal). Apakah suatu masyarakat memiliki cara lain untuk menegakkan kepentingannya terhadap vetopowers daripada melalui konflik politik tradisional (kekerasan) atau melalui sistem representasi yang tidak memiliki kekuatan politik yang terwakili secara demokratis merupakan faktor penting dalam menafsirkan jumlah pemilih.

Keempat, Keyakinan dalam lembaga politik. Ini membuat perbedaan besar apakah partisipasi politik yang dijamin oleh konstituante didasarkan pada kepercayaan dan pada tingkat akuntabilitas politik yang tinggi, atau apakah ada ketidakpercayaan dan akuntabilitas vertikal dan horizontal tingkat rendah. Makna partisipasi pemilih tidak hanya sangat dipengaruhi oleh

Kualitas Pilkada 2020

Apa yang disampaikan para sarjana tersebut di atas perlu dibuktikan dalam penelitian lanjut. Tetapi faktanya, Pilkada Serentak 202O tetap saja bermasalah dari sisi kualitasnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Anggotanya, Ratna Dewi Pettalolo membandingkan data tingkat pelanggaran Pilkada 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah pada 17 provinsi di 115 kabupaten dan 39 kota dengan Pilkada 2020 di 270 daerah untuk 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Meski jumlah dugaan pelanggaran menurun, namun menurutnya tingkat penanganan pelanggaran mengalami kenaikan sehingga perlu memberikan perlindungan kepada pelapor yang mungkin mendapatkan ancaman teror dari pihak terlapor.

Menurutnya ada kesamaan bentuk pelanggaran seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) tak sesuai prosedur yang masih mendominasi pelanggaran administrasi. “Lalu keberpihakan penyelenggara ad hoc (sementara) juga masih mendominasi pelanggaran kode etik, keberpihakan kepala desa mendominasi tindak pidana pemilihan, dan ASN (Aparatur Sipil Negara) memposting keberpihakannya di media sosial yang masih banyak.

Kejaksaan RI memproses 94 perkara pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pilkada 2020. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak di Jakarta, Jumat (11/12/2020), mengatakan, pelanggaran tersebut kini ditangani oleh 26 Kejaksaaan Tinggi.Kasus yang ditemukan beragam. Contohnya di Kabupaten Pangkep, di mana ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto paslon nomor urut 2.

Foto itu juga disertai pesan agar warga tidak lupa mencoblos calon kepala daerah yang dimaksud. Sementara itu, dari total 94 kasus tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berada di urutan teratas dengan menangani 12 kasus pelanggaran pilkada. Berikutnya, Kejati Maluku Utara dengan delapan kasus, di antaranya kasus di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

Anggota DPR RI Achmad Hatari yang sedang reses dilaporkan karena menghadirkan wakil paslon nomor urut 1, kemudian foto bersama dengan gestur satu jari. Kejaksaan Tinggi Riau juga menangani tujuh laporan, di antaranya adanya video yang disebar melalui pesan percakapan WhatsApp. Pesan itu berisi konten dukungan oleh Kepala Desa Talang Jerinjing di Kabupaten Indragiri Hulu terhadap salah satu paslon bupati/wakil bupati nomor urut 2.

Pelanggaran tersebut juga ditemukan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan enam perkara. Contohnya Kepala Desa Pasar Baru di Kabupaten Tanah Bumbu kedapatan menghadiri kegiatan kampanye sembari mengenakan kaus paslon nomor urut 1 dan sekaligus membagikan kaus itu kepada peserta kampanye.

Kejati lain yang ikut menangani laporan dugaan pelanggaran pilkada ialah Maluku (6), Jawa Barat (5), Papua (5), Lampung (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (4), Gorontalo (4), Sulawesi Utara (4), Jawa Tengah (3), Sulawesi Barat (3), NTB (3), Jawa Timur (2), Sumatera Barat (2), Kalimantan Utara (2), dan Sulawesi Tenggara (2). Sementara itu, Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Papua Barat masing-masing satu kasus.

Penutup

Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang cukup tinggi tentu perlu diteliti tetapi juga dicari jalan keluar mengapa terjadi banyak pelanggaran, terutama yang melibatkan ASN. Sebab walaupun tingkat partisipasi pemilih tinggi, jika kualitas pelaksanaannya tidak baik dan banyak menimbulkan pelanggara maka ia tidak lagi menjadi Pilkada yang berintegritas. Waspada

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisip USU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2