Waspada
Waspada » Omnibus Law Tentang Pers
Opini

Omnibus Law Tentang Pers

UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah “anak kandung” dari reformasi. Disebut demikian karena kelahirannya tepat setahun setelah reformasi “pecah” di tahun 1998

Perkembangan pers tanah air memasuki babak terbaru dalam dinamikanya di era revolusi industry 4.0 sekarang ini. Atau lebih tepatnya di rezim pemerintahan Joko Widodo periode yang kedua kalinya sejak dilantik tahun 2019 lalu. Kemerdekaan pers yang telah selama ini dinikmati insan pers dan telah membuka lebar aspirasi khalayak, kini mengalami tantangan yang terbaru, namun berasal dari arah yang sama, yaitu dari arah kekuasaan, atau pemerintah yang sedang berkuasa.

Adalah omnibus law yang tengah menjadi sentra pembahasan di tingkat nasional dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerjanya yang diusulkan oleh pemerintah, disebut akan merevisi sejumlah aturan tentang pers tanah air. Di antaranya yang menjadi sasaran adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sebagaimana diberitakan Kompas Rabu (19/2/2020) langkah pemerintah yang tidak melibatkan kalangan pers tanah air ini mengundang respons dari para organisasi wartawan secara nasional. Kalangan organisasi pers yang terdiri dari para tokoh pers nasional tersebut mempertanyakan tindakan pemerintah yang akan campur tangan dalam urusan pers di tengah era kebebasan yang tengah dinikmati selama ini.

Para organisasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers berkumpul dalam sebuah temu pers di Jakarta mempertanyakan RUU Cipta Kerja tersebut. “Kami mempertanyakan sikap tertutup pemerintah dan juga tidak mengundang partisipasi komunitas media saat membahas RUU omnibus law soal Undang-Undang Pers. Ini mengundang kecurigaan soal motif pemerintah merevisi UU Pers ini,” kata Ketua Umum AJI Abdul Manan sebagaimana dikutip kompas.

Adapun pasal yang akan direvisi oleh RUU Cipta Kerja ini di antaranya pasal 18 ayat (1), (2), dan (3). Pasal (1) erbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hokum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500 juta”. Di dalam RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah, denda naik menjadi Rp2 miliar.

Selanjutnya Pasal 4 Ayat (2) berbunyi: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran”. Kemudian Ayat (3) berbunyi: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Dari bunyi ayat tersebut, maka akan terlihat perubahan dari bunyi ayat yang diundangkan sebelumny. Dalam Pasal 18 juga ditambah satu ayat lagi yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”.

Dari aturan tambahan di pasal 18 tersebut nampak sekali bahwa pemerintah ingin campur tangan lebih jauh terhadap dunia pers. Aturan ini membuka celah campur tangah pemerintah terhadap pers dengan frasa “sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”. Jika omnibus law tentang pers ini lolos, maka artinya pers tanah air akan kembali lagi ke masa seperti sebelum era reformasi, atau saat Orde Baru.

Padahal era reformasi yang dimulai di masa mantan Presiden Almarhum Habibie, yang diteruskan KH.Abdurahman Wahid (Gus Dur), Megawati, Soesilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang oleh Jokowi, sesungguhnya sedang mengemban amanat reformasi, yang salah satu di antaranya adalah kebebasan pers. Masalah kebebasan pers ini menjadi sangat penting karena merupakan potensi kuat penyeimbang kekuasaan. Media massa dengan potensinya itu menjadi saluran aspirasi rakyat, di antara saluran yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Oleh karena strategisnya peran media massa ini, maka ia harus independen dan memiliki mekanismenya sendiri dalam hilir mudik arus informasi yang disiarkan.

UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah “anak kandung” dari reformasi. Disebut demikian karena kelahirannya tepat setahun setelah reformasi “pecah” di tahun 1998 ribuan, mungkin jutaan mahasiswa di seluruh tanah air secara estafet turun ke jalan menentang pemerintah dan mendesaknya untuk melakukan reformasi.

Pekerjaan pertama yang dilakukan setelah rezim Orde Baru berakhir adalah menerbitkan UU Nomor 40 tahun 1999 ini. Atau dengan kata lain, hal penting yang dilakukan setelah beralih ke Orde Reformasi adalah memerdekakan pers. Dengan begitu pers akan menjadi penyangga demokrasi yang kuat agar terbangun sebuah negara demokrasi yang dicita-citakan sebagaimana tuntutan reformasi.

Penutup

Kiranya kemerdekaan pers kali ini mendapat lawan tanding yang cukup kuat, sebagaimana lawan tandingnya selama ini yaitu pemerintah yang berkuasa. Akankan pers nasional menjadi alat kekuasaan di rezim pemerintahan ini, kita masih menunggu perkembangan selanjutnya. Namun kalau itu benar-benar terjadi, maka kita patut curiga, bahwa dengan dicabutnya kemerdekaan pers maka ada sebuah kekuatan yang sedang membawa negeri ini bergeser dari negara demokrasi.

Penulis adalah Guru Besar Fisip USU Dan STIKP Medan

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2