Negeri Ironi Sarat Kontroversi
Oleh Zulkarnain Lubis

  • Bagikan

Ada lagi di negeri ini yang ironi dan kontroversi, seperti kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berbagai kalangan menganggapnya pelegalan zina

Barangkali saya terlalu berlebihan dalam mengomentari, tapi sepertinya negeri ini penuh ironi dan banyak kontroversi. Kebijakan silih berganti mengundang reaksi bertubi-tubi, belum lagi pernyataan pejabat tinggi menyikapi aspirasi, penuh kontroversi. Ada yang sekedar timbul pertanyaan di hati, ada membuat nyeri, ada pula yang bertentangan hati nurani.

Ada peraturan setiap orang datang atau pulang dari luar negeri harus melalui karantina agar omicron tak menyebar kembali. Tapi ketika karantinanya tidak berlaku untuk pejabat asing, kunjungan resmi, orang terpandang dan orang terhormat jabatan tinggi, ataupun delegasi resmi.

Tentu jadi tanda tanya yang membuat geli, seolah corona pilih kasih menulari. Ironinya lagi, saat di karantina, ada yang melarikan diri, katanya sempat diminta sejumlah uang sama petugas, sehingga mungkin merasa punya hak untuk pergi. Belakangan orang yang lari tidak ditahan dan tidak dimasukkan lagi.

Mungkin itulah sebabnya banyak yang tidak patuh, bagi yang patuh merasa ada diskriminasi. Ada pernyataan anggota DPR termuda membela anggota DPR lainnya yang bekas penyanyi. Karena DPR setara presiden, maka kekuasaannya juga setara, jika presiden dikarantina di Istana Bogor, maka tidak pantas anggota DPR dikarantina di wisma atlit. Hadddeeeh, mimpi apa kita punya wakil rakyat seperti ini,

Corona sejak awal sudah kontroversi, mulai dari komentar nyeleneh pejabat tinggi sampai istilah berganti-ganti. Belakangan PPKM level 3 di sekitar Natal dan Tahun Baru dibatalkan sesudah diumumkan dalam hanya hitungan hari. Semuanya tanpa penjelasan memadai.

Orangpun bersenandung kembali, “kau yang memulai, kau yang mengahiri”. Mungkin kita masih ingat dengan para pekerja China masuk Indonesia saat PPKM Darurat di negeri ini. Diperjelas lagi ketika seorang pejabat tinggi mengatakan TKA China saat PPKM, semua prosedur sudah dijalani. Konon 3 TKA China terdeteksi omicron di Bandara Sam Ratulangi.

Ternyata pengadilan dan penegakan hukum juga ironi. Seperti nenek Asyani menanam pohon dan mengambil batangnya malah dituduh mencuri kayu jati. Meskipun sudah bersujud meminta maaf di depan hakim tapi divonis satu tahun bui. Pak Klijo ditahan karena setandan pisang yang dicuri, Pak Busrin yang didenda dua miliar karena mangrove ditebangi. Mbak Minah yang dituntut 1 bulan penjara karena 3 buah kakao yang dituduh dicuri.

Aspuri dipenjara karena masalah kain lusuh tetangganya. Mbah Meri yang dipenjara lima bulan karena menjual petasan, Basar dan Khalil dituntut dua bulan penjara karena mencuri semangka. Valencya dituntut dua tahun penjara karena memarahi suaminya yang pulang mabuk.

Kasus orang yang dirampok dan saat melapor ke polisi malah dimarahi. Sementara para koruptor, pencuri uang rakyat miskin malah dibela, diperlakukan baik-baik, dihukum ringan, dipotong hukumannya, bahkan ada yang bisa menghilang tak tahu kemana rimbanya.

Para menteri banyak miskin prestasi tapi sibuk mematut diri dan pencitraan diri, over acting seolah rendah hati. Padahal jauh dari solusi, jauh dari tugasnya sebagai menteri. Seorang menteri, seakan kurang pekerjaan, di tengah hujan lebat ikut menguruk jalan dengan tangan telanjang, di bawah payung untuk menambah sensasi.

Ada lagi pimpinan lembaga tinggi menanam padi di tengah hujan, entah sengaja atau kebetulan, tapi tetap saja ganjil. Menteri yang sama memaksa tuna rungu berbicara, dianggap ironi ketika orang yang betul-betul ingin menyampaikan suara dibungkam dan dibuli bahkan seorang Ketua MUI yang mengkritik Presiden dikatakan terlalu berani.

Kritik terbuka dianggap jauh dari adab Islami, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mengkritik presiden tidak boleh lagi di negeri ini. Ironinya kenapa kelakuan para koruptor, kebijakan yang suka plin-plan.

Kelompok pemberontak bersenjata meneror, membunuh, dan mengaku makar, dianggap saudara. Dan saudara sendiri yang hanya reuni dan berdoa malahan dimusuhi, peserta dihalang-halangi, atas nama protokol kesehatan izinpun tak diberi. Padahal massa untuk kegiatan lain direstui, terlihat abai dengan protokol kesehatan bahkan dihadiri para petinggi negeri.

Ada mural yang selama ini dianggap wadah ekspresi diri, malah dihapus, pelakunya dikejar-kejar, seakan mereka punya salah besar. Padahal presiden sendiri mengatakan mural hanyalah urusan kecil yang tak perlu dibesar-besarkan.

Saat buzzer yang selalu memposting ujaran kebencian, mengadu domba, menimbulkan kegaduhan, berkali-kali diadukan tapi tak pernah dapat sanksi. Ada yang gara-gara mimpi diperiksa polisi. Ada anggota DPR yang menjalankan fungsi legislasinya ditegur partainya dan partainya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Seolah mengkritisi bagi wakil rakyat adalah perbuatan tidak terpuji.

Ada menteri lantangnya menyebut Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama, yang membuat Ormas lain menjadi terkesima. Menteri yang sama juga membela kaum Syiah dan Ahmadiyah, dengan menyebutkan kedudukannya sama dengan warga negara lain.

Padahal bagi umat Islam, mereka menyimpang dan tidak pada tempatnya untuk dibela, kecuali tentu mereka menyebut agamanya berbeda. Sang Menteri memberikan ucapan selamat Hari Raya kepada kaum Baha’i yang dianggap aliran sesat. Menteri ini memintakan dibacakan doa semua agama sebelum memulai rapat di Kementerian Agama, yang juga menjadi kontroversi.

Ada kesan pemerintah jor-joran membangun infrastruktur, tapi sejumlah proyek terancam mubazir, anggaran dihabiskan tapi hasilnya jauh dari harapan. Proyek triliunan rupiah LRT di Palembang di Sumatera Selatan 5,8 km dan dibangun sebagai pendukung Asian Games kini sepi penumpang. Sekitar ratusan orang dari 14 ribu target per hari (10%).

LRT Kelapa Gading-Velodrome yang panjangnya “sepenggal”, dianggap tidak menarik dan akan kalah bersaing dengan moda transportasi umum seperti taxi ataupun angkutan online. Kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kerjasama Indonesia-China, kontroversi dari proses keputusannya dengan terpilihnya China, sampai pembengkakan biaya yang awalnya diperkirakan sekitar US$6,07 miliar, menjadi US$8 miliar.

Bandara Kertajati juga sama nasibnya, dibangun dengan dana besar dan semestinya terbesar kedua di Indonesia, kini sepi lengang, mirip museum. Bukan hanya Kertajati yang sunyi, Bandara Internasional Yogyakarta, bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, bandara Purbalingga, serta beberapa lainnya terancam sunyi dan sepi.

Proyek jalan tol Trans Jawa, proyek Pelabuhan Pelabuhan Kuala Tanjung dan rencana Pelabuhan Cilamaya, pembangkit listrik, bendungan, dan proyek sejenis lainnya. Pemerintah terkesan ingin mengejar ketimpangan ekonomi dengan membangun proyek infrastruktur di pelosok negeri, mulai Sabang sampai Merauke dijejali aneka proyek, bahkan saat pandemi, maju tak gentar, proyek terus dikejar. Kenyataannya kedodoran dan banyak yang tidak sesuai manfaatnya.

Ada lagi di negeri ini yang ironi dan kontroversi, seperti kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berbagai kalangan menganggapnya pelegalan zina. Ormas Islam mengkritik karena dianggap bisa melegalkan seks bebas. Selain itu, program organisasi penggerak juga menuai protes karena besarnya anggaran untuk Ormas peserta di sektor pendidikan, sedangkan penunjukan dan seleksi Ormas dinilai tak transparan.

Sikap para petinggi negeri ini, di tengah kepatuhan dan kesetiaan yang ditunjukkan terhadap China karena “dianggap sebagai sinterklas yang rajin memberi hadiah”, China klaim Natuna Utara sebagai wilayahnya dan meminta agar Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran minyak. Pemimpin Indonesia memilih diam dan terkesan rikuh meresponsnya.

Kelihatannya para elit lebih senang menghindari pertengkaran diplomatik dengan China atau mungkin kekhawatiran bakalan tak dapat bantuan lagi jika melawan. Mereka yang selama ini berteriak NKRI harga mati. Pemimpin yang dulu sering bersuara dan mengatakan yang suka ngancam-ancam biasanya penakut, tidak berani bersuara. Padahal China mengancam mengirim kapal perang ke pengeboran minyak di Natuna, jika Indonesia masih melakukan aktivitasnya.

Menteri yang memarahi penjaga toilet di pompa bensin karena menagih ke pelanggan yang menggunakan jasa toilet padahal hanya duit receh. Sementara tes PCR dan antigen yang dinilai melebihi biaya yang semestinya, dibiarkan saja. Menteri itu diajak taruhan seorang komisaris plat merah karena mengatakan perusahaannya bangkrut. Komisaris ini membela perusahaannya, tidak seperti yang lain menjelek-jelekkan perusahaannya dan berkoar di medsos.

Kelakuan pimpinan lembaga anti rasuah mengaku kekurangan pengawai, tetapi pegawai berintegritas diberhentikannya dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sang pimpinan juga berharap korupsi lenyap, tapi malah yang lenyap koruptornya sampai sekarang tidak ketemu.

Menteri yang bertanggung jawab soal uang negara bilang ekonomi hancur, makanya perlu ngutang. Per Agustus 2021 utang sudah 40,85% dengan kumulatif Rp6.625,43 triliun pada periode itu. Tahun ini, rasio utang terhadap PDB berpotensi 44,37%, lebih tinggi dibandingkan target pemerintah 41% dari PDB. Padahal rasio utang terhadap PDB 2012 baru 24% terhadap PDB. Sebelumnya pemimpin kita menyatakan ekonomi meroket.

Fakta ini sejalan fakta lainnya yaitu rasio pajak terhadap PDB kita yang terus melorot. Pada 2021 diprediksi rasio pajak hanya 8,1%, bahkan, perhitungan bisnis, hanya 7,99%. Artinya pendapatan dari pajak makin menyusut dan untuk menutup anggaran harus melalui harus “gali lobang tutup lobang”.

Masih banyak lagi ironi lain, termasuk sejumlah staf khusus yang tak terdengar suaranya padahal gajinya selangit. Ada pemimpin mengatakan rindu didemo, tapi puluhan mahasiswa ditangkap bahkan dipukuli, dan diseret saat mendemo.

UU Cipta Kerja selain isinya, pembahasannya dinilai minim partisipasi publik, sejumlah aksi menolak UU berlaangsung di berbagai daerah. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat. Tetapi seorang menteri mengklaim UU tersebut tetap berlaku secara konstitusional padahal sudah dikatakan tidak akan berlaku jika tidak ada perbaikan.

Beberapa ironi lainnya seperti revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap melemahkan KPK. Ironisnya tak satupun partai menolak UU KPK ini. UU tentang Mineral dan Batubara hanya butuh tiga bulan pembahasannya. Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang dinilai membuka celah korupsi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan padahal sebelumnya MA telah membatalkan Perpres yang mengatur tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kenapa banyak kontroversi, karena banyak keputusan sebagai solusi, bukan menyahuti aspirasi, tetapi untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Jikapun untuk kepentingan mayoritas anak negeri, sering tidak berdasarkan analisis dan pengkajian terintegrasi.

Banyak hanya berorientasi jangka pendek tidak mengacu visi misi, tidak melalui strategi rinci. Sering hanya hasil kompromi para politisi, bahkan mungkin ada yang untuk memuaskan nafsu hewani. Ya Allah kembalikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa robbun ghofur, yang toto tentrem kerto raharjo, dan yang gemah ripah loh jinawi.

Penulis adalah Rektor Universitas MTU dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian UMA.

  • Bagikan

Respon (1)

  1. Penulis seharusnya melihat dari data BPS Kaltim mengenai sepi atau malah melonjak traffic di airport Samarinda. Opininya bagus, tapi data traffic airport Samarinda telah tersedia di berbagai media. Bila mengambil data sudah keliru, artikel belum bisa diyakini kebenarannya. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *