Negara Dan Rakyat - Waspada

Negara Dan Rakyat

  • Bagikan

 

Perilaku pembangunan yang terus berusaha memoles diri untuk indah dipandang dari luar namun meniscayakan pengarusutamaan kepentingan kapital oligarki dengan topeng jargon keadilan dan lain sebagainya, harus disingkap, dilawan dan dihentikan

Pada artikel yang diterbitkan harian ini (Senin, 2/8/21) berjudul “Indonesia Tanpa Pengangguran”, penulis mengusulkan beberapa hal. Pertama, Perppu perombakan alokasi APBN untuk pengadaan lapangan pekerjaan (last resort) dengan upah Rp2 juta per bulan untuk setiap pengangguran (10 juta jiwa) yang memerlukan Rp240 triliun per tahun.

Selain upah Rp240 triliun pertahun, diperlukan transfer daerah. Simulasinya: untuk 514 kabupaten dan kota, misalnya. Masing-masing Rp5 triliun (total Rp2.570 triliun) dan 34 provinsi masing-masing Rp5 triliun (Rp170 triliun). Dengan demikian total yang diperlukan ialah Rp240 triliun + Rp5.440 triliun sama dengan Rp5.680 triliun.

Kedua, penghentian utang dan mengkaji kemungkinan adanya kategori “utang najis” untuk dihapuskan. Presiden perlu mengumumkan dari istana pembatalan proyek-proyek padat modal yang tak mengindahkan nasib rakyat dan bersifat disorientatif seperti pembangunan ibukota baru.

Ketiga, perombakan mindset untuk mensenyawakan retorika dan tindakan sebagai keniscayaan ketundukan kepada filosofi fungsi negara. Refocuisng distribusi sistem sumber untuk kepentingan rakyat, bukan oligarki.

“Tarian nasional” oligarki hari-hari belakangan ini, justru saat keprihatinan ditimpa bencana pandemi Covid-19, sudah semakin menunjukkan permusuhannya secara terang-terangan atas nasib rakyat kebanyakan.

Keempat, tindakan radikal penghematan yang salah satunya dengan perampingan kabinet. Pembubaran jabatan menteri koordinator dan likuidasi beberapa di antara banyak kementerian overlapping Tupoksi.

Atau yang karena situsasi pandemi Covid-19 menyebabkannya sudah hampir tak memiliki urgensi setidaknya untuk beberapa tahun ke depan yang tak seorang pun di Indonesia mampu memprediksinya kapan akan berakhir, direkomendasikan.

Tulisan ini ingin menunjukkan keniscayaan rakyat sebagai determinan utama, khususnya dalam hal penyediaan pekerjaan, yang karena itu harus menjadi inti dalam pengarusutamaan tugas dan kewajiban pemerintah sesuai peran dan fungsinya menurut konstitusi. Penulis berterimakasih kepada Surya Hamonangan Dalimunthe atas saran dan penunjukan berbagai sumber terkait.

Konstitusionalitas Jaminan Pekerjaan

Selama ini banyak studi yang melahirkan jamaknya pemikiran tentang negara-bangsa sehingga sangat dibutuhkan konsep atau konstruk esensial pemutus. Ditawarkan untuk pemahaman substantif tentang negara-bangsa yang selama ini tak diindahkan.

Menilik data pada situs https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_constitutions, Indonesia adalah salah satu di antara sedikit negara-bangsa terawal yang memiliki konstitusi di dunia yang wilayah daratan, lautan, dan angkasanya adalah bekas daerah jajahan,

Umumnya konstitusi (termasuk UUD 1945) berusaha menggariskan norma pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta konsepsi perlindungan hak asasi manusia (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776).

Hak asasi manusia melekat pada subjek manusia, yakni warga negara yang menjadi satu dari empat prasyarat negara berdaulat selain wilayah tertentu, legitimasi pemerintahan, dan pengakuan internasional (https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.xml).

Konstitusilah yang mendasari segenap kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dalam melindungi hak asasi warga negaranya, pendiri yang tanpanya negara tidak akan ada.

Pasal 27 Ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Naskah_asli) adalah salah satu di antara sejumlah klausul tentang hak asasi yang secara tegas disebutkan dan sangat istimewa kedudukannya dalam konstitusi Indonesia.

Selalu termuat dalam setiap perubahan. Bahkan ketika negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara federal.

Pada UUD 1945 pasal 27 (Kedoea): “Tiap tiap warga Negara berhak atas pekerdjaan dan penghidoepan jang lajak bagi kemanoesiaan” (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Oendang-Oendang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia.pdf&page=14).

UUD 1949 pasal 27 (1) lebih rinci: “Setiap warga-negara, dengan menurut sjarat2 kesanggupan, berhak atas pekerdjaan jang ada. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat2 perburuhan jang adil;

(2) Setiap orang jang melakukan pekerdjaan dalam hal2 jang sama, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia” (https://id.wikisource.org/wiki/Konstitusi_Republik_Indonesia_Serikat).

Narasi UUD 1950 pasal 28 (1) begini: “Setiap warga-negara, sesuai dengan ketjakapannja, berhak atas pekerdjaan, jang lajak bagi kemanusiaan; (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil;

(3) Setiap orang jang melakukan pekerdjaan jang sama dalam hal-hal jang sama, berhak atas pengupahan jang sama dan atas perdjandjian-perdjandjian pekerdjaan jang sama baiknja; (4) Setiap orang jang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia” (https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesia_1950).

Diksi pasal 27 (2) UUD hasil Amandemen 2002 kembali ke bentuk kalimat asli (UUD 1945) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945).

Kembali Ke Jatidiri

Dalam “Himpunan Risalah Sidang-sidang dari: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang Berhubungan dengan Penyusunan UUD 1945” (http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20381404-Himpunan%20Risalah%20sidang-sidang%20dari%20BPUPKI%20dan%20PPKI%20yang%20berhubungan%20dengan%20penyusunan%20undang-undang%20dasar%201945.pdf) terdapat penjelasan yang demikian filosofis dan dengan kerangka berfikir historis-komparatif dan visioner.

Disebutkan: “Hal tiap-tiap warga-negara atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan (pasal 27 ajat 2), dimasukkan djuga dalam Undang-undang Dasar, karena sesuai dengan aliran zaman. Umpamanja di negara-negara Eropa Barat tidak ada undang-undang jang bersifat begitu. Tetapi sebelum petjah perang, dikeradjaan Rumania ada ketentuan itu. Tetapi direpublik Roetenia, negara jang terbangun sesudah perang, tidak ada. Maka itulah sifat republik demokratis. Tetapi hal itu sesungguhnja adalah aliran sosial jang sesuai dengan zaman, jang sesuai dengan sifat kekeluargaan. Maka sebagai warga-negara jang mengerti aliran djaman, jang hendak mendirikan negara jang modern, kita perlu memasukkan aturan itu dalam Undang-undang Dasar… jalah sebagai suatu masalah yang mempunyai sifat sosial, dan sifat sosial tadi adalah untuk menjelenggarakan keadilan sosial; maka rentjana Undang-undang Dasar memuat djuga pasal tentang hal itu. Itulah sebabnja maka diusulkan oleh Panitia untuk memasukkan pasal tentang hak pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.”

Konstitusionalitas jaminan pekerjaan dan penghidupan ditetapkan oleh para pendiri bangsa sebagai hak asasi. Wajib diperjuangkan pemenuhannya. Silih berganti gejolak politik dan ekonomi memaksa Indonesia mengalami berbagai tantangan.

Mulai dari berbagai jenis konflik, reintegrasi, penjatuhan rezim dan penataan kembali kehidupan nasional dari waktu ke waktu. Terbukti semua itu tidak mampu melemahkan nurani asli Indonesia tentang rakyat atau warga negara yang harkat dan martabatnya wajib menjadi arusutama perjuangan sepanjang masa.

Tentulah amandemen UUD 1945 yang sudah berlangsung sebanyak 4 kali menjadi bukti yang tak mungkin diragukan atas ketahanan prinsip asli Indonesia itu. Kesempatan politik untuk merombak atau menghilangkannnya begitu terbuka, namun prinsip jaminan pekerjaan tetap dipertahankan.

Pertanyaannya, mengapa tidak pernah mau beranjak dari capaian naratif? Mengapa tidak terdapat konsistensi, koherensi dan konsideransi dalam realitas kenegaraan? Memerdekakan sebuah negara adalah satu hal, mempertahankan dan mengisinya sesuai derap kemajuan dan tantangan global adalah hal lain.

Untuk Indonesia peringatan Soekarno dalam doktrin Trisakti (berdaulat dalam politik, Berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya) adalah jawaban tersia-siakan. Itulah yang menyebabkan narasi kuat konstitusi secara ideologis formal tampak begitu kuat, namun realitasnya tak lebih dari dead metaphore.

Demokratisasi yang dipandang sebagai pertanda kemajuan global dituntunkan negara pemangsa dan mereka berusaha menyadarkan diri bangsa-bangsa bekas jajahan. Seperti Indonesia untuk secara imperatif tidak berpikir lain kecuali memupuk kecintaannya atas narasi dan skenario kepenjajahan baru.

Pemilu demi Pemilu hanya menjanjikan kepastian pergantian yang tak merubah apa-apa kecuali sistim juga dirombak secara radikal (https://books.google.co.id/books?id=NjGdBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false).

Penutup

Sebuah negara tidak akan pernah berwujud tanpa rakyat. Rakyatlah determinan utama sebuah negara, selamanya. Perilaku pembangunan yang terus berusaha memoles diri untuk indah dipandang dari luar namun meniscayakan pengarusutamaan kepentingan kapital oligarki dengan topeng jargon keadilan dan lain sebagainya, harus disingkap, dilawan dan dihentikan.

Banyak negara yang setelah gerakan populismenya berhasil menyelamatkan rakyat dari mulut harimau yang siap mangarogop (mengunyah) justru terkondisikan jatuh ke mulut harimau lain yang siap menelan.

Di negara-negara seperti itu jargon indah tak jarang dirasa sudah sangat berlebih dan memabukkan rakyat awam, tetapi secara hidency ada langkah-langkah struktural yang dengan begitu jelas bertujuan menyengsarakan. Itu harus dihentikan.    WASPADA

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

  • Bagikan