Nasionalisme Dalam NU
banner 325x300

Nasionalisme Dalam NU

  • Bagikan

Secara internasional, kaum ulama yang tergabung dalam NU menggerakkan potensi umat melalui delegasi Komite Hijaz mengingatkan mereka di Saudi Arabia tidak melanjutkan gerakan fragmentasi umat Islam dengan melemahkan institusi mazhab

Tidak bisa dipungkiri abad 20 ditandai persaingan pandangan politik dalam merumuskan format kehidupan berbangsa. Paling tidak terdapat tiga cara pandang dalam memahami nasionalisme yaitu demokrasi, agama dan sosialisme.

Pada mulanya, terjadi kecenderungan membenturkan demokrasi dan sosialisme terhadap agama. Seolah-olah nilai dasar keduanya bertentangan dengan agama khususnya Islam demikian juga Islam harus dipertentangkan dengan demokrasi dan sosialisme.

Targetnya adalah agar komunitas agama agama menarik diri dari paham kebangsaan dengan menonjolkan kosmopolitanisme Islam karena konsep berbangsa akan mempersempit makna Islam. Akhir dari pertarungan konsep tersebut, muncul pandangan bahwa Islam harus menjadi negara agama agar layak disebut negara syariah.

Terdapat perbedaan antara masyarakat barat dan Indonesia memahami nasionalisme. Dalam pandangan barat, nasionalisme adalah perjuangan kelompok pekerja yang diistilahkan proletar melepaskan diri dari eksploitasi kaum pemodal atau borjuis.

Namun kaum pekerja dan pemodal adalah sebagai bangsa yang sama, memiliki warna kulit dan budaya yang sama bahkan juga agama yang sama. Dengan eksploitasi ini, kaum pekerja berusaha memerdekakan dirinya lalu muncullah perjuangan merebut kekuasaan. Berbeda halnya dengan Indonesia mengalami penjajahan selama tiga setengah abad.

Indonesia dijajah oleh bangsa lain dari Eropa yang memiliki warna kulit, ras, budaya yang berbeda. Dengan dorongan motif penguasaan jalur ekonomi, politik dan budaya berupaya dengan berbagai cara menguasai Indonesia dengan semboyan yang bermacam-macam: modernisasi, globalisasi, budaya asosiatif, memajukan peradaban yang berupaya menanamkan kukunya menjajah Indonesia.

Kaum penjajah memanfaatkan momentum konsep teologi paham fatalistik warisan jabariyah sebagai warisan kemunduran Islam serta konsep zuhd sebagai ajakan mengabaikan total kehidupan duniawi. Kita bersyukur, para ulama berhasil mengajak umat kembali kepada substansi ajaran Islam (Q.S.Al Qasas [28]:77) yang menegaskan umat Islam harus aktif untuk melakukan perubahan disamping memelihara khazanah keummatan yang sudah.

Atas dasar itu, kemudian komunitas pesantren yang umumnya digerakkan jamaah ulama yang kemudian menjadi jam’iyah untuk bangkit melakukan perlawanan menjawab strategi kolonialisme. Untuk menjadi jam’iyah tidak cukup hanya dengan semangat saja akan tetapi melakukan restrukturisasi terhadap semua potensi umat Islam.

Potensi kebersamaan menjadi langkah pertama dengan menggerakkan semua potensi umat Islam baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara internasional, kaum ulama yang tergabung dalam NU menggerakkan potensi umat melalui delegasi Komite Hijaz mengingatkan mereka di Saudi Arabia tidak melanjutkan gerakan fragmentasi umat Islam dengan melemahkan institusi mazhab.

Mazhab harus tetap diperlihara karena melalui mazhab terwujud konsolidasi umat Islam dalam payung syuhud ‘ain al syariat. Umat Islam agar tidak tergoda memperdebatkan hal-hal yang remeh temeh karena semua praksis kehidupan umat Islam lahir dari bimbingan dan arahan para ulama.

Biarkan masing-masing berpikir, berjiwa serta berbuat menurut keyakinan masing-masing tanpa melakukan kooptasi egoisme terhadap jalan pikiran dan tradisi sendiri. Karena semua karya manusia baik pikiran, penghayatan dan perbuatan memiliki status yang sama yaitu kebenaran yang relatif. Sedang kebenaran absolut hanya milik Allah SWT yang diwahyukan kepada RasulNya.

Langkah kedua ulama adalah melakukan konsolidasi umat di dalam negeri dengan mengingatkan strategi kolonial bertentangan dengan hakikat kemanusiaan. Karena itu, momentum kedatangan tentara NICA ke Surabaya untuk melanjutkan penjajahan setelah terjadinya proklamasi 17 Agustus 1945 harus dilawan dengan mobilisasi seluruh potensi bangsa khususnya umat Islam.

Maka terbentuklah Resolusi Jihad yang dideklarasikan pada tanggal 22 Oktober 1945 sebagai pelembagaan perlawanan terhadap kolonial. Bisa dibayangkan betapa kecanggihan para ulama mengintegrasikan pesan syariah terhadap perjuangan mempertahankan nasionalisme itu dengan menyatakan bahwa umat Islam khususnya NU yang berada pada radius 2 marhalah (sekitar 94 km) dari kota Surabaya hukumnya fardu ‘ain ikut memanggul senjata dalam melaksanakan jihad.

Sedang masyarakat yang berada di luar kawasan 2 marhalah tersebut hukumnya fardu kifayah.Hal itu merupakan bukti kecanggihan fikh politik yang dikembangkan ulama NU yang berhimpun di pondok pesantren yaitu dengan mengintegrasikan pemikiran fikh terhadap tuntutan perkembangan politik kebangsaan.

Selanjutnya, ketika berkecamuk tuduhan terhadap kepemimpinan Sukarno yang tidak absah secara Islam maka dengan segera NU bangkit kembali dengan mendeklarasikan sebuah manifesto dari para ulama yang menyatakan bahwa Sukarno memiliki dasar hukum kepemimpinan yang sah secara syariah dengan menyebutnya waliyy al amr dlaruri bi al syaukah.

Terakhir, Pancasila adalah filsafat dan pandangan hidup bangsa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang muatan kelima silanya telah memenuhi tuntutan nilai universal Islam. Dan oleh karena itu, Pancasila harus diterima dan diusahakan implementasinya secara konsekwen dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Demikianlah sekelumit uraian tentang konsep nasionalisme dalam NU sebagai bahan renungan dalam memperingati hari lahir NU yang menurut penanggalan miladiah, jatuh pada tanggal 31 Januari 2021. Waspada

Penulis adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

  • Bagikan