Waspada
Waspada » MWA USU 2015-2029 Menoreh Tinta Merah
Opini

MWA USU 2015-2029 Menoreh Tinta Merah

Dr Chazali H Situmorang APT, M.Sc
Dr Chazali H Situmorang APT, M.Sc

MEDAN (Waspada): Lima tahun lalu, masa awal MWA USU 2015-2020 di pimpin seorang pengacara kondang, penggiat HAM, Prof  Dr Todung Mulya Lubis SH, L LM, terasa hawa kehidupan baru dalam dinamika Kampus USU.

Sang Ketua MWA USU, tidak segan-segan mengkritisi apa saja yang terjadi di pengelolaan Kampus. Berbagai dugaan kasus korupsi mencakup asset USU yang tidak jelas rimbanya, hendak dituntaskan sang pengacara. Kemudian memberikan masukan perbaikan yang harus dilakukan Rektor jika ingin USU maju, berkembang dan mendapatkan akreditas A.

Tapi usia beliau menjadi Ketua MWA USU tidak lama hanya sampai awal tahun 2018. Pemerintah lebih membutuhkan menjadi Duta Besar di negara sahabat.

Penggantinya adalah seorang figur tokoh masyarakat Sumut, komunikasinya bagus, tutur bahasanya enak, dan berusaha menyenangkan lawan bicaranya, walaupun terkesan basa-basi. Saya mengenal baik beliau, Sang Ketua MWA USU pengganti itu bernama Bapak Drs Panusunan Pasaribu, MM, alumni UGM dan Pasca sarjana USU.

Terpilihnya Pak PP ( begitu saya menyebutnya), dalam Pleno MWA, tidak banyak mendapatkan hambatan. Berjalan dengan lancar dan tanpa kegaduhan.

Para anggota MWA berharap banyak pada Pak PP, untuk melakukan check and balances dengan Rektor USU. Posisi MWA sebagai mitra kerja Rektor USU, sangat strategis dan tidak bisa dan tidak boleh dikendalikan Rektor USU. Begitulah bunyi Statuta USU yang harus di taati.

Setidaknya ada 14 tugas dan wewenang MWA USU, yakni (1) Menetapkan kebijakan umum USU; (2) Mengangkat dan memberhentikan Rektor; (3) Mengesahkan rencana jangka panjang, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran USU;

(4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan USU; (5) Melakukan penilaian atas kinerja pimpinan USU; (6) Menangani penyelesaian tertinggi atas masalah yang ada di USU; (7) Membina jejaring dengan institusi atau individu di luar USU;

(8) Bersama Rektor melakukan penggalangan dana; (9) Bersama Rektor menyusun dan menyampaiakan laporan tahunan kepada Menteri;

(10) Mengesahkan peraturan MWA yang diusulkan oleh Senat Akademik; (11) Menetapkan peraturan yang memuat prinsip-prinsip tata kelola USU; (12) Memberikan pertimbangan, usulan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang, rencana strategis universitas, rencana kerja, dan anggaran tahunan, pengelolaan USU, dan pelaksanaan Peraturan MWA;

(13) Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi kepada Rektor dalam rangka pengelolaan USU; dan (14) Menunjuk dan mengangkat Komite Audit (KA), serta auditor eksternal yang independen dan profesional.

Wewenang dan tugas itu, jika dilakukan dengan profesional, sesuai aturan, maka akan mempersempit ruang gerak Rektor USU untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak relevan dengan yang digariskan MWA.

PENILAIAN

Bayangkan, MWA itu mengesahkan rencana jangka panjang, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran USU; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan USU; serta melakukan penilaian atas kinerja pimpinan USU; bahkan mengangkat dan memberhentikan Rektor.

Wewenang yang besar dari MWA ini, ternyata sistem kontrolnya lemah. Sebagai Badan Hukum Publik, peran masyarakat tentu menjadi penting untuk mengontrol MWA ini, terutama para alumni USU, dan LSM yang bergerak dalam bidang pendidikan.

Tentu Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Ristekdikti saat ini tugas itu beralih ke Kemendikbud RI punya tugas fungsional melalui perangkat strukturalnya, tetapi tidak maksimal untuk mengontrol MWA USU.

Persoalan menjadi rumit jika Ketua MWA berkolaborasi dengan Rektor USU, untuk melanggengkan kekuasaannya masing-masing. Check and balances yang harusnya terbangun dengan harmonis, bisa hanya hiasan bibir saja. Indah dalam kata-kata, maupun di dokumen, tetapi miskin implementasinya.

Berbagai kebijakan Rektor USU, atas nama kepentingan dan kemajuan Universitas berlangsung terus, walaupun terkadang ada yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan dan rencana kerja yang ditetapkan MWA.

Saat ini beberapa Dekan mengeluh karena rencana anggaran Fakultas yang sudah ditetapkan MWA, ternyata tidak dapat direalisasikan. Pada saat ditanyakan ke Ketua MWA, tidak dapat menjawab secara pasti. Bersemantik sambil meminta kesabaran.

Bahkan dalam kebijakan keuangan, Rektor menerapkan sentralisasi pengelolaan keuangan terpusat di Biro Rektor, sehingga ruang gerak Dekan Fakultas untuk mengurus unit kerjanya sendiri menjadi terbatas, dan sulit mendapatkan relaksasi penggunaannya.

Seharusnya dibangun pola desentralisasi keuangan dengan memberikan tanggung jawab mutlak pada Dekan fakultas.

Pengawasan

Saya sangat sedih sebenarnya, karena wibawa Ketua MWA tidak cukup kuat mengendalikan Rektor. Padahal itu salah satu tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan dan pengendalian.

Salah satu tidak berjalannya pengendalian Ketua MWA kepada Rektor, adalah pada saat ada Dosen USU, mengajukan Judicial Review ke MA, agar merubah Peraturan Pemerintah No.16 tshun 2014 tentang Statuta USU terkait pasal yang mrngatur bahwa usia calon Rektor USU maksimum 60 tahun pada saat dilantik, agar dirobah menjadi 65 sd 70 tahun

Tujuannya, tidak lain tidak bukan, agar Rektor USU sekarang dapat dicalonkan kembali. Ternyata gugatan/permohonan JR di tolak oleh Mahkamah Agung RI

Rupanya mereka yang “mencintai” Rektor, tidak puas dengan keputusan tersebut. Oleh beberapa Dosen/Guru Besar yang lain mengajukan JR kedua dengan sedikit ada perobahan substansi.

Oleh MA RI kembali di tolak. Persoalan ini sudah menjadi buah bibir dikalangan civitas akademika, disamping persoalan covid-19 yang mencekam.

Tidak sampai disitu, persoalan gesekan antara PP IKA USU dan Rektor USU, ternyata Ketua MWA tidak sanggup untuk bemain di lini tengah, sebagai mediator, fasilitator, bahkan cenderung untuk membela Rektor USU, dengan target Ketua Umum PP IKA USU, tidak boleh duduk sebagai anggota MWA USU secara ex officio sebagaimana diatur dalam Statuta USU.

Bahkan tanpa alasan dan pertimbangan yang jelas, dalam suatu sidang Pleno MWA USU, dalam agenda lainnya, dimunculkan agenda mencabut Peraturan MWA yang mendudukan Ketua Umum PP IKA USU sebagai anggota MWA ex officio, dengan cepat, tanpa proses analisis dan tela’ah/kajian tim Hukum MWA.

Ketua MWA dengan semangat mengetok palu menganulir ketentuan pasdl dalan Ststuta yang mengatur kedudukan Ketua Umum PP IKA USU dari keanggotaan MWA secara ex officio dan berlaku saat itu juga, dan tidak merespons keberatan beberapa anggota MWA USU lainnya.

Tinta Merah

Kita tidak mengetahui apa yang ada di pikiran Ketua MWA, sehingga begitu bersemangatnya mencabut status Ketua Umum PP IKA USU dari keanggotaan MWA. Hanya beliau saja yang tahu. Yang pasti kebijakan MWA USU 2015-2020 yang di Ketuai Drs. Panusunan Pasaribu MM, tercatat dalam sejarah IKA USU dengan tinta merah.

Bagi Rektor kebijakan Ketua MWA itu tentu sangat mendukung. “Itu baru teman seperjuangan namanya” kira-kira begitu yang ada dalam pikirannya.

Ada sebenarnya yang lebih serius lagi yang dilakukan MWA USU, dan cenderung pada potensi maladmnistration adalah dikeluarkannya SK MWA USU, No. 03/SK/MWA/VII/2019, Tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik USU Periode 2014-2019, dan Penetapan Anggota Senat Akademik USU Periode Tahun 2019-2024. Tanggal 30 Juli 2019.

Mari kita cermati dimana potensi maladministration yang seharusnya tidak boleh terjadi di lembaga yang terhormat tempat berkumpulnya mereka-mereka para akademisi dan tokoh masyarakat. Dari judul SK adalah disamping pemberhentian anggota SA yang otomatis berhenti jika periode waktunya sudah berakhir, juga mengangkat Anggota Senat Akademik USU Periode 2019-2024.

Kerancuan administrasi dan legalitas sudah terlihat dari SK tersebut, karena mengangkat Senat Akademik USU Periode 2019-2024, dimana MWA Periode 2015-2020, tidak ada diberikan mandat dan wewenang mengangkat SA USU periode 2014 – 2019 menjadi Anggota MWA USU yang sudah melampui periode masa kerja MWA itu sendiri. Wewenang pengangkatan itu ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam diktum kelima dari SK itu, menyebutkan setelah memberhentikan anggota MWA dari SA 2014-2019, dan mengangkat kembali seluruh yang berhenti tersebut, menjadi anggota MWA dari SA 2019-2020, tidak sesuai dengan judul SK, periode Anggota SA tahun 2019-2024.

Kita sudah dapat menduga, diktum kelima itu, untuk mengisi kekosongan anggota MWA unsur SA, karena yang baru belum dilakukan pemilihan waktu itu.

Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah ada mandat dari Menristekdikti (waktu itu), untuk MWA mengangkat anggota SA yang lama (periode tahun 2014 – 2019) untuk mengisi kekosongan, atau ada wewenang untuk itu yang diatur dalam Statuta USU.

Gugur

Jika tidak ada mandat, dan tidak ada wewenang, SK itu seharusnya gugur demi hukum atau cacat hukum. Dan hal ini membawa konsekwensi hukum bahwa rapat-rapat MWA sampai dengan diangkatnya anggota SA yang baru, tidak boleh membuat keputusan strategis dan penting, karena tidak memenuhi quorum. Keputusan rapat hanya lebih bersifat rutin, dan yang bersifat administratif.

Termasuk keputusan rapat MWA USU yang mencabut ketentuan pasal dalam Peraturan MWA USU dua bulan yang lalu, yang menganulir keanggotaan PP IKA USU sebagai anggota MWA USU ex officio dari unsur masyarakat. Penganuliran ketentuan pasal tersebut jelas mengandung potensi perbuatan melawan hukum dan ilegal.

Apakah sampai disini ceritanya. Masih ada lagi cerita lainnya. Baru-baru ini ada rencana Rapat Pleno MWA USU untuk membahas, mengesahkan Laporan Kerja Rektor USU , dengan mengundang semua anggota MWA, termasuk dari unsur SA yang sudah habis periode.

Saat itu sudah ada Keputusan Mendikbud RI tanggal 9 Maret 2020, tentang pengangkatan MWA baru dari unsur SA. Tetapi dengan alasan bahwa Ketua MWA belum diterima SK dimaksud, sedangkan Rektor dan Ketua SA sudah menerima ( Kantornya sama) , dianggap belum resmi. Suatu alasan yang sulit diterima dengan aqal sehat. Menurut info, salah satu anggota SA terpilih yang mendapatkan SK Mendikhud RI sudah menyampaikannya kepada Ketua MWA. Ini cara-cara kerja birokrasi jadul yang sedang dimainkan di sekretariat MWA.

Setelah adanya protes keras melalui surat dari salah satu anggota MWA unsur SA terpilih Profesor Dr.Hasim Purba,SH.M.Hum yang mengingatkan Ketua MWA bahwa tidak adanya legalitas Rapat Pleno MWA yang tidak mengundang anggota MWA unsur SA terpilih dan sudah mempunyai kekuatan SK dari Mendikbud RI, malah mengundang anggota MWA unsur SA yang sudah diberhentikan berdasarkan diktum kesatu SK Mendikbud RI tersebut, akhirnya Rapat Pleno yang seyogianya diadakan pada tanggal 12 Mei 2020 itu dibatalkan.

Bapak PP, Ketua MWA USU, sebagai senior yang kita hormati, dan sebagai tokoh yang dikenal di Sumatera Utara, cobalah kembali ke jalur mekanisme kerja yang benar, jujur, profesional, fair play. Periode Pak PP sudah di ambang batas. Oktober 2020 sudah berakhir. Antarkanlah periode ini dengan kenangan yang baik. Bukan dengan kenangan yang pahit. Sangat susah perasaan saya bila ketemu Pak PP, jika dalam ambang batas periode ini, ikut tergilas dengan hiruk pikuknya pemilihan Rektor baru Desember 2020.

Tugas Ketua MWA, mempersiapkan calon anggota MWA dari unsur masyarakat dengan transparan, tidak ada dan hindari polarisasi yang bersifat subyektif, nepotisme, like or dislike, tetapi ajak mereka yang punya komitmen tinggi untuk membangun USU, melalui jejaring yang di milikinya. Bukan sebaliknya menggunakan jejaringnya diluar, untuk menggerogoti USU. Bisa ambyar apa yang sudah diperbuat Rektor USU saat ini, yang sudah mencapai keberhasilan akademik, tetapi landasan berpijaknya masih belum kokoh.

Mari kita cari dan kita ajak mereka yang potensial secara akademik, kepemimpinan yang kuat, komitmen tinggi, dan rela berkorban untuk menjadi calon Rektor USU yang baru, dan silahkan di pilih oleh anggota MWA yang baru, untuk mendapatkan Rektor yang sanggup sebagai motivator dan inspirator civitas akademka USU. ( Dr Chazali H. Situmorang APT, M.Sc, Ketua Harian PP IKA USU Pemerhati Kebijakan Publik, Dosen FISIP UNAS Jakarta)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2