MUI DAN FATWA - Waspada

MUI DAN FATWA
By Hasan Bakti Nasution

  • Bagikan

Fatwa ialah keputusan hukum mengenai suatu persoalan yang digali dari al-Qur’an, hadits dam ijtihad oleh majelis fatwa MUI. Hasilnya dapat dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam dan bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai legal opinion sebagai landasan bagi ketentuan hukum baru. Oleh karena itu, fatwa adalah trade marknya MUI yanag bisa dijadikan pegangan oleh umat Islam Indonesia secara keseluruhan.

Adapun bagi umat Islam yang berafilisasi dengan salah satu ormas Islam dapat mengambil dari hasil fatwa ormasnya masing-masing. Namun karena MUI adalah tenda besar umat Islam yang kepengurusannya mencakup semua ormas dan tokoh-tokoh yang tidak tergabung dalam ormas, maka hasil fatwa MUI sudah dapat dijadikan pegangan oleh seluruh umat Islam, baik yang berafiiasi dengan ormas Islam maupun yang bukan.


Kementerian Agama tidak memiliki legal standing mengeluarkan fatwa, karena ia bukan lembaga agama, ia hanya lembaga negara yang mengurusi agama, karena Indonesia bukan negara agama, tetapi negara kesatuan (darul mu’ahadah) yang menjadikan agama sebagai landasan idealnya, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Kementerian Agama dapat mengeluarkan fatwa jika ia menjadi lembaga agama, misalnya menjadikan Indonesia negara agama.

Namun ini tentu merubah kesepakatan bersama tersebut. Walau memungkinkan tetapi butuh kesepakatan baru yang tentu membutuhkan proses panjang, jangan-jangan bisa kembali ke titik nadir. Hal yang paling memungkinkan ialah mengembalikan 7 kata dari pembukaan UUD 1945, karena tanpa membutuhkan persetujuan baru karena memang asalnya kata itu tidak dihilangkan.
Hanya dengan cara itu, peran MUI dalam bidang fatwa mengalami degradasi, karena sudah diambil alih negara.

Namun demikian peran-peran lain MUI masih sangat diharapkan oleh umat, terutama yang tidak berafiliasi dengan ormas Islam. Dengan membubarkannya berarti akan mengabaikan kebutuhan umat Islam dan tentu akan mengecewakan mereka. Sebab itu akan lebih dicintai rakyatnya jika penguasa menertibkan partai-partai politik yang menyengsarakan rakyat dengan mengambil hak-hak mereka secara paksa atau dipaksakan.
…25-11-2021…

  • Bagikan