Oleh Inosensius Enryco Mokos, M. I. Kom
Ketidakakuratan takaran dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan tidak hanya pada produk Minyakita, tetapi juga pada kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Skeptisisme ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi…
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh penemuan takaran minyakita yang tidak sesuai dengan label pada kemasan. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak kemasan botol satu liter hanya berisi antara 750 mililiter hingga 800 mililiter. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar konsumen, di mana setiap konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang tertera pada label pembelian.
Lebih dari sekadar masalah teknis, kisruh ini mencerminkan adanya permainan dan potensi korupsi di kalangan produsen yang berusaha mengurangi takaran demi keuntungan pribadi. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan di kalangan konsumen, tetapi juga menimbulkan dampak buruk yang lebih luas. Minyakita, sebagai salah satu komoditas penting dan aset negara, seharusnya berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 80/M DAG/PER/10/2014, minyakita diharapkan dapat memenuhi standar yang ditetapkan untuk melindungi konsumen.
Pertanyaan paling mendasar muncul, apa yang menyebabkan fenomena minyakita ini terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana mitigasi masalah yang baik? Semua pertanyaan ini penting untuk dibahas dalam esai ini sekaligus mencari solusi terbaik untuk menyikapi permasalahan ini.
Bukan Milik Kita
Sejatinya minyakita merupakan aset yang dimiliki oleh negara yang mana izin dan juga pengelolaannya berdasar atas pengawasan pemerintah. Dari awalnya, minyakita merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan distribusi minyak goreng di Indonesia, terutama di wilayah timur yang kerap mengalami harga lebih tinggi akibat kendala logistik. Namun dalam kenyataannya, minyakita justru menimbulkan masalah yang mengganggu kesejahteraan dan hak yang dimiliki oleh masyarakat umum. Masalah ini muncul karena satu alasan mendasar pemerintah kurang menjalankan fungsinya sebagai pengawas.
Minyakita, sebagai produk yang diamanatkan negara, seharusnya menjadi simbol perlindungan pemerintah terhadap kebutuhan pokok rakyat. Namun, ketidakakuratan takaran justru mengikis kepercayaan masyarakat. Jika produk yang dikelola negara saja bermasalah, publik akan mempertanyakan integritas kebijakan lainnya, seperti program subsidi atau bantuan sosial. Dampak jangka panjangnya adalah skeptisisme terhadap peran negara sebagai pelindung hak konsumen.
Beberapa perusahaan, seperti PT Tunas Agro Indolestari dan PT Artha Eka Global Asia, diduga terlibat dalam kecurangan takaran Minyakita, di mana kemasan satu liter hanya berisi 750-850 mililiter. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa tindakan ini merugikan masyarakat, terutama di tengah lonjakan harga barang menjelang Ramadan. Kementerian Perdagangan mengklaim telah melakukan pengawasan, tetapi beberapa perusahaan telah pindah lokasi, menyulitkan penegakan hukum.
Ketidakakuratan takaran dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan tidak hanya pada produk Minyakita, tetapi juga pada kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Skeptisisme ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, serta mengurangi efektivitas program-program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi konsumen.
Minyak goreng merupakan komoditas esensial bagi rumah tangga, terutama kalangan menengah ke bawah. Pengurangan takaran secara diam-diam sama halnya dengan pemerasan terselubung: masyarakat membayar harga 1 liter tetapi hanya mendapat 75–80% produk. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, selisih 200–250 mililiter ini dapat mengganggu alokasi anggaran harian untuk kebutuhan lain seperti pendidikan atau kesehatan.
Praktik curang produsen Minyakita berpotensi memicu “race to the bottom” di pasar. Produsen lain mungkin terdorong meniru cara ini untuk mempertahankan margin keuntungan, terutama di tengah fluktuasi harga minyak sawit global. Akibatnya, konsumen semakin kesulitan menemukan produk yang transparan, sementara pelaku usaha jujur justru terancam tersingkir karena kalah bersaing secara harga.
Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia memiliki reputasi untuk dijaga. Skandal Minyakita dapat menjadi bahan kritik mengenai lemahnya penegakan standar produk, bahkan untuk komoditas yang diatur langsung oleh negara. Hal ini berisiko mengurangi kepercayaan investor dan mitra dagang internasional terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Di lain sisi menggapai fenomena minyakita, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan ini. YLKI juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
Mitigasi Masalah
Langkah strategis dan cepat serta tegas penting untuk segera dilakukan pemerintah lebih tepatnya menindak tegas para pelaku usaha dan produsen yang memalsukan dan memainkan takaran minyakita yang merugikan masyarakat umum. Pemerintah harus lebih menguatkan fungsi pengawasan untuk bisa menghindari masalah ini terjadi lagi.
Di lain sisi, ada beberapa solusi mitigasi masalah yang dapat dijalankan ke depan. Pertama, penegakan hukum yang tegas dan transparan. Pemerintah harus menindak tegas produsen yang terbukti melakukan kecurangan, termasuk sanksi denda besar, pencabutan izin usaha, atau proses hukum pidana. Hasil investigasi kasus Minyakita perlu diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Selain itu, Kementerian Perdagangan wajib merevisi Peraturan Nomor 80/2014 dengan memasukkan klausul sanksi yang lebih deterrensif.
Kedua, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Mekanisme pengawasan manual selama ini rentan manipulasi. Pemerintah dapat mengadopsi teknologi seperti blockchain untuk memantau rantai pasok Minyakita, dari produksi hingga distribusi. Sensor digital pada mesin pengisian minyak juga dapat dipasang untuk memastikan takaran sesuai standar. Data ini harus terintegrasi dengan sistem pengaduan online yang diakses real-time oleh masyarakat.
Ketiga, edukasi dan pemberdayaan konsumen. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai mitra pengawasan. Kampanye edukasi tentang cara mengukur volume minyak secara mandiri (misalnya menggunakan gelas ukur) harus digencarkan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga perlu menyederhanakan mekanisme pengaduan, misalnya melalui aplikasi mobile dengan fitur pelacakan respons.
Terakhir, audit independen dan kolaborasi multipihak. Pemerintah harus menggandeng lembaga audit independen dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pemeriksaan mendadak (spot check) di pasaran. Kolaborasi dengan platform e-commerce dan ritel modern juga penting untuk memastikan produk yang dijual di pasar daring memenuhi standar.
Kisruh Minyakita adalah cermin dari lemahnya budaya akuntabilitas dalam tata kelola produk strategis negara. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga merusak relasi sosial antara pemerintah dan rakyat. Solusi yang diusulkan tidak akan efektif tanpa komitmen politik untuk mengutamakan kepentingan publik diatas segelintir oknum yang mencari keuntungan ilegal. Jika pemerintah serius membenahi sistem pengawasan, kasus seperti ini bisa menjadi momentum untuk membangun sistem distribusi yang lebih transparan dan berkeadilan. Semoga!
Penulis adalah Alumni Magister Ilmu Komnikasi Univeristas Bina Nusatra Jakarta, Peneliti Komunikasi Politik, Pendidikan, Publik Dan Budaya.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
