Mewaspadai Bencana Lingkungan Akhir Tahun

Mewaspadai Bencana Lingkungan Akhir Tahun
Oleh Haris Zaky Mubarak, MA

  • Bagikan

BMKG memperkirakan curah hujan di Indonesia pada bulan November 2021 ini akan meningkat 20–70 persen dibandingkan biasanya. Selain berpotensi menimbulkan kerusakan alam dan resiko perubahan cuaca yang ekstrim bagi masyarakat

Menjelang akhir tahun 2021, La Nina diprediksi akan kembali terjadi di Indonesia. Di halaman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), La Nina diperkirakan terjadi mulai November 2021 hingga Februari 2022.

La Nina merupakan sebuah fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik hingga melewati batas normal. Kondisi ini memengaruhi sirkulasi udara yang menyebabkan terjadinya udara lembab yang mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik ke arah Indonesia.

Konsekuensinya, akan ada peningkatan curah hujan tinggi yang sangat berpotensi memicu banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya di berbagai daerah.

Di tengah masih terpuruknya kondisi perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19, potensi adanya La Nina beserta dampaknya tentu akan dapat memperburuk keadaan masyarakat Indonesia, utamanya di tengah upaya keras pemerintah dalam menstabilkan mobilitas masyarakat dengan sinkronisasi pengendalian wabah Covid-19.

BMKG memperkirakan curah hujan di Indonesia pada bulan November 2021 ini akan meningkat 20–70 persen dibandingkan biasanya. Selain berpotensi menimbulkan kerusakan alam dan resiko perubahan cuaca yang ekstrim bagi masyarakat.

La Nina juga berpotensi membuat kerugian ekonomi secara masif. Kerusakan tanaman pertanian dan berkurangnya stok ikan di pasar karena gelombang tinggi di laut menyebabkan para nelayan kesulitan dalam mencari ikan.

Realitas semacam ini jelas akan semakin membuat resah para petani dan nelayan yang sedianya memasok panen pertanian dan perikanan pada akhir tahun 2021.

Potensi cuaca esktrem yang merusak ini tentu harus segera diantisipasi pemerintah demi prevensi kemungkinan buruk. Pemerintah jangan terjebak pada paradigma lamban bertindak manakala peristiwa bencana sudah terjadi.

Dalam konteks ini, pemerintah harus berani bertindak preventif (mencegah) dengan melakukan langkah taktis untuk mitigasi bencana sedini mungkin demi menghindari dampak yang lebih besar kepada masyarakat.

Kajian Global

Jika kita membaca catatan sejarah lingkungan global dalam beberapa dasawarsa terakhir, krisis ekologi merupakan tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi umat manusia saat ini.

Terjadinya krisis ini tak hanya mendorong perubahan besar dalam aspek sosial, tapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Peringatan maupun ketakutan terhadap perubahan iklim bukanlah sesuatu yang benar-benar baru.

Isu-isu krisis ekologi telah menjadi diskusi para pemangku kepentingan maupun kajian akademik sejak tahun 1960-1970- an, yang dikuatkan dengan diadakannya pertemuan pertama membahas perubahan iklim di Genewa.

Saat itu, berbagai ilmuwan dari berbagai latar belakang keilmuwan merespon tantangan besar perubahan lingkungan yang masif sejak era industrialiasasi.

Menurut A Dictionary of environmental and conservation, Krisis ekologi atau krisis lingkungan merupakan istilah dalam menggambarkan permasalahan lingkungan hidup yang kita hadapi saat ini.

Krisis ekologi merujuk kondisi kemorosotan lingkungan yang ditandai oleh peningkatan suhu bumi atau global warming, penipisan lapisan ozon, serta deforestasi hutan hujan tropis.

Belakangan ini, terminologi krisis lingkungan telah meningkat menjadi darurat iklim atau climate emergency.

Merujuk kegentingan dimana kondisi iklim terkini memerlukan penanganan secepatnya dalam mecegah bencana ekologi global, seperti ancaman kepunahan massal, peningkatan suhu bumi dan permukaan laut, mencairnya es di kutub, cuaca ekstrim dan berbagai bencana alam yang terkait perubahan iklim lainnya.

Pengertian krisis ekologi sebagaimana disebutkan diatas jelas terikat pada dimensi modern kontemporer, yakni fase dimana manusia lebih intensif mempengaruhi lingkungan. Namun, dalam realitas pengalaman historis peradaban manusia, permasalahan lingkungan hidup bukan sesuatu yang benar-benar baru.

Jared Diamond dalam tulisannya Collapse (2004). Harus diakui jika permasalahan lingkungan hidup selama ini merupakan isu yang terus hadir dalam setiap peradaban manusia.

Jared Diamond pun menegaskan jika peradaban timur yang seringkali dinilai lebih mampu hidup harmonis dengan alam nyatanya menjadi dalang penyebab dari berbagai kerusakan alam dan bahkan kepunahan spesies binatang.

Sebagaimana Jared Diamond, Fred Magdoff dan John Bellamy Foster dalam tulisannya What Every Environmentalist Needs to Know About Capitalism: A Citizen’s Guide to Capitalism and the Environment (2011) juga menyinggung permasalahan lingkungan pada awal peradaban manusia.

Mereka meyakini jika sejak masa kuno, manusia telah melakukan kegiatan ekstraksi alam yang mengakibatkan permasalahan lingkungan seperti deforestasi, erosi tanah, dan salinasi tanah irigasi.

Maddof dan Foster menegaskan bahwa permasalah tersebut telah terjadi sejak masa Yunani kuno, sebagaimana dikomentasikan oleh Plato dalam Timaeus and Criticas pada 427-347 SM. Sementara, peradaban-peradaban besar Mesopotamia dan Maya diyakini mengalami keruntuhan karena sebab kemunduran ekologi.

Jika ditelisik lebih jauh, krisis ekologi pada masa awal peradaban manusia cenderung terjadi pada tingkat lokal, yang berarti tidak mempengaruhi kondisi ekologi di wilayah lain. Sementara krisis ekologi kontemporer cenderung berskala global, yang berarti perubahan atau degradasi lingkungan hidup di satu wilayah dapat memengaruhi kondisi lingkungan hidup belahan dunia lainnya.

Secara umum, banyak ahli meyakini bahwa krisis ekologi kontemporer yang terjadi dalam skala global ini didorong pertumbuhan penduduk dunia, sistem ekonomi yang tidak kenal batas, serta kemutakhiran teknologi yang memungkinkan manusia intensif dalam melakukan kegiatan eksploitasi alam.

Kesadaran Pelestarian

Tentu menjadi sebuah hal yang tak dapat dipungkiri jika perjalanan manusia dari era industrialisasi hingga saat ini, telah turut menghasilkan lajunya kemunduran ekosistem lingkungan secara global.

Hal ini dapat terlihat dengan masifnya fenomena alam seperti kenaikan suhu permukaan bumi atau perubahan iklim yang dapat mengakibatkan fenomena alam yang mengkhawatirkan.

Di antaraya melelehnya es Samudra Artik,Kenaikan permukaan laut rata – rata 1,7 mm/tahun sejak 1875 dan meningkat menjadi 3 mm/tahun sejak 1993, percepatan menghilangnya glasier dunia, pemanasan samudra mengancam mikroorganisme seperti fintoplankton, kekeringan ekstrem di beberapa Utara India dan Timur Laut Afrika, suhu ekstrem pada musim panas dan musim dingin, gagal panen akibat meningkatnya CO2, dan kepunahan spesies.

Di Hindia Belanda kesadaran perlindungan alam dimulai sejak 1870-an. Kemunculan kesadaran perlindungan alam masa awal ini terkait dengan kepentingan kolonial. Gagasan perlindungan alam pada 1873 dimulai perlindungan terhadap erosi tanah pertanian.

Kebijakan perlindungan hutan muncul pada 1884 sebagai upaya melindungi daerah aliran sungai maupun menjaga iklim dan intensitas hujan.

Pada era 1900- an, gagasan konservasi cagar alam (natuurmonument) dan suaka margasatwa (wildereservaat) turut membantu kepentingan perlindungan alam dan rekreasi yang menunjang ekonomi Hindia Belanda.

Kesadaran dan kepekaan terhadap kerusakan lingkungan hidup ini pun berlanjut hingga akhir perang dunia II dan mencapai puncaknya pada 1970-an.

Kekhawatiran kerusakan ekologi terus berkembang seiring semakin meningkatnya industrialiasasi global pada era 1970- an. Kekhawatiran ini berakibat semakin meningkatnya emisi karbon dari kendaraan bermotor, limbah beracun, masifnya tumpahan minyak, dan terjadinya peningkatan suhu bumi.

Realitas ini jelas memprihatinkan. Belajar dari sejarah lingkungan pada masa lalu, pemahaman resiko bencana ekologi sangat diharapkan dapat memberi kesadaran lingkungan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam antisipasi krisis ekologi secara berkelanjutan, pemerintah perlu menyusun manajemen mitigasi bencana secara terpadu. Dalam kontekstual ini, pemerintah harus menyiapkan dukungan anggaran bencana untuk menciptakan pendidikan preventif mitigasi bencana sedini mungkin.

Optimalisasi anggaran dapat dipergunakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan sadar bencana dalam banyak institusi pendidikan dan keagamaan sehingga upaya ini akan mendorong munculnya respons adaptif warga masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bersinergi menghadapi potensi ancaman resiko krisis ekologi secara masif. Semoga saja. WASPADA

Penulis adalah Eksekutif Peneliti Jaringan Studi Indonesia.

  • Bagikan
Search and Recover