Menyongsong Pertanian Berkelanjutan
Oleh Nizaruddin, SST, M.Si

  • Bagikan

Saat ini tak hanya dalam negeri, kebutuhan pangan di mancanegara juga akan terus tumbuh dan tentu harus terpenuhi setiap hari. Hal ini menuntut lahirnya pertanian berkelanjutan.

Bagi Indonesia, pertanian memainkan peran yang sangat krusial. Bagaimana tidak, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021 mencatat, ada 29, 59 persen penduduk Indonesia bekerja di sektor ini (termasuk kehutanan dan perikanan).

Selain itu, pertanian juga telah menjadi sektor tangguh dalam banyak situasi. Terakhir, saat sektor lain anjlok dihantam Covid-19, pertanian tetap mampu tumbuh positif.

Catatan BPS, pada triwulan II-2020, saat ekonomi jatuh ke angka minus 5, 32 persen, sektor pertanian masih tumbuh positif 0, 29 persen dan tertinggi diantara sektor yang ada.

Posisi pertanian yang begitu penting, ternyata belum sejalan dengan kesejahteraan di tingkat petani. Hal ini tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi salah satu ukuran kesejahteraan petani.

Hingga September 2021, NTP khusus tanaman pangan dan tanaman hortikultura masih belum tembus ke angka 100. Artinya pendapatan petani lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan alias merugi.

Rendahnya kesejahteraan petani juga tergambar dari tingkat kemiskinan yang mayoritas berada di perdesaan.

Pendapatan petani yang masih rendah tentu tidak terlepas dari kondisi mereka yang mayoritas berpendidikan rendah dan berusia lanjut. Hal ini terjadi, karena pertanian di Indonesia tidak mengharuskan pendidikan dan kompotensi tertentu, sehingga siapapun bisa masuk ke sektor ini.

Tantangan pertanian sebagai sektor yang penyediaan kebutuhan pangan, tak sampai disitu. Kekhawatiran akan pemenuhan pangan baik secara global dan nasional menjadi isu yang terus berkembang.

Berbagai tekanan antara lain pertambahan penduduk yang terus berlangsung, urbanisasi, peningkatan kekayaan dan perubahan pola konsumsi menuntut kemampuan sektor pertanian untuk menyediakan makanan.

Mengantisipasi tantangan yang terus berkembang, pembangunan pertanian tentu memerlukan sistem yang berkelanjutan sehingga tidak hanya menciptakan ketahanan pangan.

Tetapi juga ketahanan gizi, dengan tetap memberi peningkatan ekonomi bagi petani. Pada akhirnya pemenuhan kebutuhan pangan untuk generasi mendatang tetap berjalan baik.

Pemerintah melalui Kementrian Pertanian, belakangan ini gencar mempromosikan pertanian berbasis teknologi atau smart farming. Targetnya lahir 2, 5 juta petani milenial secara nasional hingga tahun 2024.

Program petani milenial patut didukung, mengingat generasi milenial sangat cepat beradaptasi dengan perubahan dan cerdas dalam berinovasi.

Target tersebut didasarkan kebutuhan petani handal dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi khususnya di sektor pertanian. Perkembangan teknologi begitu cepat, telah memaksa seluruh sektor beradaptasi termasuk pertanian. Sehingga model pertanian berbasis teknologi menjadi keharusan dan generasi milenial tentu mampu melakukannya.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, secara nasional terdapat lebih dari 69 juta milenial atau 25, 87 persen dan sebagian besar belum terserap di dunia kerja. Tentu tak mudah menarik generasi ini untuk terjun ke sektor pertanian.

Namun, dengan pendekatan teknologi dan model petani milenial yang telah sukses, diharapkan mampu mengubah pandangan mereka terhadap pertanian yang selama ini dianggap tidak menarik.

Saat ini tak hanya dalam negeri, kebutuhan pangan di mancanegara juga akan terus tumbuh dan tentu harus terpenuhi setiap hari. Hal ini menuntut lahirnya pertanian berkelanjutan.

Tantangan memang cukup banyak, di dalam negeri sendiri, selain penyiapan SDM petani yang andal, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh, seperti cuaca ekstrim, degrdasi lahan, hingga perubahan status lahan pertanian.

Tantangan berikutnya masalah ketersediaan data. Data kebutuhan, produksi, harga, distribusi, dan sebagainya, seringkali sulit diperoleh, apalagi harus dikumpulkan di tingkat petani dan pada level yang kecil.

Hal ini memunculkan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan data pertanian dalam mendukung penyediaan data yang akurat dan cepat yang pada akhirnya menyulitkan dalam pengambilan kebijakan.

Food and Agriculture Organization (FAO) telah lama mendorong pembangunan pertanian untuk menurunkan angka kelaparan dan kemiskinan di seluruh dunia termasuk Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDG’s).

Hal mutlak untuk memenuhi target tersebut adalah ketersediaan data pertanian yang lengkap, baik, murah, dan cepat, serta terstandardisasi dan tervalidisai tidak hanya secara nasional, tetapi juga secara internasional.

Saat ini, BPS sedang melakukan survei Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2021, SITASI sendiri mengadopsi Agricultural Integrated Survey (AGRIS)-FAO yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. SITASI diharapkan mampu menyediakan data dasar untuk memantau indikator- indikator dalam SDG’s.

Setidaknya ada 4 indikator SDG’s yang dikumpulkan, yaitu: Indikator 2.3.1 (volume produksi per unit tenaga kerja); 2.3.2 (pendapatan rata-rata usaha pertanian skala kecil); 2.4.1 (proporsi lahan yang berkelanjutan); 5.a.1.a (persentase penduduk dengan kepemilikan atau hak yang terjamin atas lahan pertanian), dan 5.a.1.b (persentase penduduk perempuan dengan kepemilikan atau hak yang terjamin atas lahan pertanian).

SITASI dilaksanakan di 34 provinsi meliputi 513 Kab/Kota dengan jumlah sampel mencapai 298.779 rumah tangga usaha pertanian, 1.219 Non Rumah Tangga Pertanian, dan 1.177 perusahaan pertanian.

SITASi 2021 menjadi langkah awal penyediaan data SDG’s pertanian yang selama ini belum tersedia.

Data tersebut akan membantu pemerintah memonitor capaian pertanian nasional yang selanjutnya melahirkan kebijakan pertanian untuk kesejahteraan petani sekaligus mendongkrak produktifitasnya dalam penyediaan kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka penyediaan data pertanian yang berkelanjutan, BPS juga akan segera melakukan kegiatan pendataan pertanian yang mencakup seluruh petani secara nasional yakni Sensus Pertanian (ST) di tahun 2023. Salah satu outputnya adalah tersedianya sistem pengumpulan data pertanian terintegrasi dan berkelanjutan.

Kegiatan SITASI 2021 dan ST2023 diharapkan mampu sekaligus mewujudkan satu data pertanian yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan dengan akses yang mudah, murah, dan cepat

Penulis adalah Fungsional Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

Saat ini tak hanya dalam negeri, kebutuhan pangan di mancanegara juga akan terus tumbuh dan tentu harus terpenuhi setiap hari. Hal ini menuntut lahirnya pertanian berkelanjutan.

Bagi Indonesia, pertanian memainkan peran yang sangat krusial. Bagaimana tidak, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021 mencatat, ada 29, 59 persen penduduk Indonesia bekerja di sektor ini (termasuk kehutanan dan perikanan).

Selain itu, pertanian juga telah menjadi sektor tangguh dalam banyak situasi. Terakhir, saat sektor lain anjlok dihantam Covid-19, pertanian tetap mampu tumbuh positif.

Catatan BPS, pada triwulan II-2020, saat ekonomi jatuh ke angka minus 5, 32 persen, sektor pertanian masih tumbuh positif 0, 29 persen dan tertinggi diantara sektor yang ada.

Posisi pertanian yang begitu penting, ternyata belum sejalan dengan kesejahteraan di tingkat petani. Hal ini tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi salah satu ukuran kesejahteraan petani.

Hingga September 2021, NTP khusus tanaman pangan dan tanaman hortikultura masih belum tembus ke angka 100. Artinya pendapatan petani lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan alias merugi.

Rendahnya kesejahteraan petani juga tergambar dari tingkat kemiskinan yang mayoritas berada di perdesaan.

Pendapatan petani yang masih rendah tentu tidak terlepas dari kondisi mereka yang mayoritas berpendidikan rendah dan berusia lanjut. Hal ini terjadi, karena pertanian di Indonesia tidak mengharuskan pendidikan dan kompotensi tertentu, sehingga siapapun bisa masuk ke sektor ini.

Tantangan pertanian sebagai sektor yang penyediaan kebutuhan pangan, tak sampai disitu. Kekhawatiran akan pemenuhan pangan baik secara global dan nasional menjadi isu yang terus berkembang.

Berbagai tekanan antara lain pertambahan penduduk yang terus berlangsung, urbanisasi, peningkatan kekayaan dan perubahan pola konsumsi menuntut kemampuan sektor pertanian untuk menyediakan makanan.

Mengantisipasi tantangan yang terus berkembang, pembangunan pertanian tentu memerlukan sistem yang berkelanjutan sehingga tidak hanya menciptakan ketahanan pangan.

Tetapi juga ketahanan gizi, dengan tetap memberi peningkatan ekonomi bagi petani. Pada akhirnya pemenuhan kebutuhan pangan untuk generasi mendatang tetap berjalan baik.

Pemerintah melalui Kementrian Pertanian, belakangan ini gencar mempromosikan pertanian berbasis teknologi atau smart farming. Targetnya lahir 2, 5 juta petani milenial secara nasional hingga tahun 2024.

Program petani milenial patut didukung, mengingat generasi milenial sangat cepat beradaptasi dengan perubahan dan cerdas dalam berinovasi.

Target tersebut didasarkan kebutuhan petani handal dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi khususnya di sektor pertanian. Perkembangan teknologi begitu cepat, telah memaksa seluruh sektor beradaptasi termasuk pertanian. Sehingga model pertanian berbasis teknologi menjadi keharusan dan generasi milenial tentu mampu melakukannya.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, secara nasional terdapat lebih dari 69 juta milenial atau 25, 87 persen dan sebagian besar belum terserap di dunia kerja. Tentu tak mudah menarik generasi ini untuk terjun ke sektor pertanian.

Namun, dengan pendekatan teknologi dan model petani milenial yang telah sukses, diharapkan mampu mengubah pandangan mereka terhadap pertanian yang selama ini dianggap tidak menarik.

Saat ini tak hanya dalam negeri, kebutuhan pangan di mancanegara juga akan terus tumbuh dan tentu harus terpenuhi setiap hari. Hal ini menuntut lahirnya pertanian berkelanjutan.

Tantangan memang cukup banyak, di dalam negeri sendiri, selain penyiapan SDM petani yang andal, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh, seperti cuaca ekstrim, degrdasi lahan, hingga perubahan status lahan pertanian.

Tantangan berikutnya masalah ketersediaan data. Data kebutuhan, produksi, harga, distribusi, dan sebagainya, seringkali sulit diperoleh, apalagi harus dikumpulkan di tingkat petani dan pada level yang kecil.

Hal ini memunculkan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan data pertanian dalam mendukung penyediaan data yang akurat dan cepat yang pada akhirnya menyulitkan dalam pengambilan kebijakan.

Food and Agriculture Organization (FAO) telah lama mendorong pembangunan pertanian untuk menurunkan angka kelaparan dan kemiskinan di seluruh dunia termasuk Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDG’s).

Hal mutlak untuk memenuhi target tersebut adalah ketersediaan data pertanian yang lengkap, baik, murah, dan cepat, serta terstandardisasi dan tervalidisai tidak hanya secara nasional, tetapi juga secara internasional.

Saat ini, BPS sedang melakukan survei Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2021, SITASI sendiri mengadopsi Agricultural Integrated Survey (AGRIS)-FAO yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. SITASI diharapkan mampu menyediakan data dasar untuk memantau indikator- indikator dalam SDG’s.

Setidaknya ada 4 indikator SDG’s yang dikumpulkan, yaitu: Indikator 2.3.1 (volume produksi per unit tenaga kerja); 2.3.2 (pendapatan rata-rata usaha pertanian skala kecil); 2.4.1 (proporsi lahan yang berkelanjutan); 5.a.1.a (persentase penduduk dengan kepemilikan atau hak yang terjamin atas lahan pertanian), dan 5.a.1.b (persentase penduduk perempuan dengan kepemilikan atau hak yang terjamin atas lahan pertanian).

SITASI dilaksanakan di 34 provinsi meliputi 513 Kab/Kota dengan jumlah sampel mencapai 298.779 rumah tangga usaha pertanian, 1.219 Non Rumah Tangga Pertanian, dan 1.177 perusahaan pertanian.

SITASi 2021 menjadi langkah awal penyediaan data SDG’s pertanian yang selama ini belum tersedia.

Data tersebut akan membantu pemerintah memonitor capaian pertanian nasional yang selanjutnya melahirkan kebijakan pertanian untuk kesejahteraan petani sekaligus mendongkrak produktifitasnya dalam penyediaan kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka penyediaan data pertanian yang berkelanjutan, BPS juga akan segera melakukan kegiatan pendataan pertanian yang mencakup seluruh petani secara nasional yakni Sensus Pertanian (ST) di tahun 2023. Salah satu outputnya adalah tersedianya sistem pengumpulan data pertanian terintegrasi dan berkelanjutan.

Kegiatan SITASI 2021 dan ST2023 diharapkan mampu sekaligus mewujudkan satu data pertanian yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan dengan akses yang mudah, murah, dan cepat.

Penulis adalah Fungsional Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *