Menyambung Nafas Satu Data Indonesia

Menyambung Nafas Satu Data Indonesia
Oleh Dwina Wardhani Nasution

  • Bagikan

Jadilah di era Revolusi Industri 4.0 ini kita justru terlampau banyak memiliki nomor identitas. Bahkan kita semua juga masih harus melakukan fotocopy e-KTP untuk keperluan sana-sini

Persoalan yang berhubungan dengan data sudah menjadi lagu lama di negeri ini. Konon katanya, data itu ada dimana-mana. Tetapi ketika dicari, data tidak ada dimana-mana. Berlatar belakang permasalahan ini terwujudlah kebijakan Satu Data Indonesia atau SDI.

Tanpa terasa sudah dua tahun lebih SDI diberlakukan. Terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019, Perpres Nomor 39 tentang SDI disahkan oleh presiden. Namun implementasi SDI seakan masih tersengal-sengal.

Keberadaan pandemi Covid-19 membuat Indonesia kembali berhadapan dengan peliknya data. Padahal berbagai penanggulangan dampak pandemi mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, pendidikan dan aspek lainnya, memerlukan data konkret sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan.

Sengkarut Data Belum Usai

Di masa pandemi ini, banyak instansi pemerintah maupun swasta gencar membagikan berbagai bantuan sosial. Kebanyakan bantuan ini sifatnya insidental. Namun prakteknya belum sepenuhnya memanfaatkan data sebagai acuannya.

Minimnya sinkronisasi penyaluran bansos yang bersifat insidental dengan data penerima bansos rutin dari pemerintah pusat mengakibatkan adanya duplikasi penerimaan bansos.

Ada pula yang seharusnya layak mendapat bansos justru dihapus dari daftar penerima dengan alasan datanya tidak padan dengan Dukcapil.

Kasus ini hanyalah salah satu bukti perbedaan data antar instansi masih terjadi. Bahkan di internalnya sendiri, data yang dihasilkan juga bisa berbeda antar dirjen/bagian.

Padahal berbagai program pembangunan seyogyanya direspons dengan pemanfaatan dan penyediaan data yang sinkron, akurat dan mutakhir.

Nyatanya, Kementrian/Lembaga telah menganggarkan kegiatan pendataan sendiri-sendiri. Seakan tidak ada kepercayaan dengan kredibilitas antar instansi.

Kondisi ini berimbas kepada masyarakat. Berbagai pendataan dengan pertanyaan serupa dari instansi yang berbeda kerap dihadapi masyarakat.

Baik itu pendataan dari level pemerintah pusat hingga desa. Masyarakat menjadi jenuh. Respon rate pendataan pun menurun seiring dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam hal ini SDI memiliki peran penting. SDI hadir sebagai upaya pemerintah untuk menjembatani perannya sebagi produsen sekaligus konsumen data.

Namun belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya hingga ke daerah. Sementara itu daerah juga tidak bisa menunggu terlalu lama.

Masing-masing daerah terus berinovasi bagaimana data yang tersebar dan dibangun di setiap OPD dapat terintegrasikan. Maka tak heran, sejak diluncurkannya kebijakan SDI, setiap instansi dari level pusat hingga daerah berlomba-lomba membuat portal satu data. Baik berupa web maupun aplikasi.

Upaya ini sebetulnya patut diapresiasi. Namun jangan sampai masing-masing instansi sibuk menghimpun data dan justru mengabaikan kaidah-kaidah SDI.

Sebab dalam implementasinya, SDI harus memenuhi kaidah-kaidah antara lain Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Tumpang tindih data dan sumber data yang tidak memenuhi kaidah SDI dapat membuat informasi yang valid sulit ditemui dan diterima publik.

SDI bukan sekedar membuka portal dan menghimpun data dari berbagai instansi. SDI bukan hanya beralih dari data cetak menjadi data digital. SDI juga bukan sebatas membentuk forum satu data, mengadakan rapat, Focus Grup Discussion (FGD) maupun webinar.

Lebih dari itu, SDI semestinya menjadi corong untuk menghasilkan data berkualitas dan bebas dari konflik kepentingan.

Sebab data merupakan potret dari suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Bukan alat untuk memamerkan keberhasilan segelintir pihak dalam menjalankan program pembangunan.

Tantangan Implementasi SDI

Satu Data Indonesia (SDI) dirancang menjadi kunci pembenahan tata kelola data pembangunan. Dalam Perpres Nomor 39 disebutkan bahwa SDI bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentu tak mudah. Tantangan yang pertama adalah adanya ego sektoral di masing-masing instansi. Mewujudkan SDI bukan hanya dengan integrasi data, tapi juga integrasi regulasi.

Saat ini setiap instansi memiliki data yang dilindungi oleh regulasinya masing-masing. Bahkan regulasi tersebut sekelas undang-undang.

Sehingga untuk berbagi pakai data antar instansi harus melalui prosedur panjang seperti penetapan MoU atau Perjanjian Kerja Sama. Dari segi waktu sangat tidak efisien bahkan di masa darurat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, penting untuk membangun sistem keamanan dan perlindungan data yang kuat agar berbagai kasus kebocoran data tidak terulang kembali. Implementasi SDI juga harus didukung oleh infrastruktur berbasis digital yang memadai. Baik dari sisi SDM, perlengkapan, maupun ketersediaan jaringan internet.

Badan Pusat Statistik melaporkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia tahun 2020 meningkat menjadi 5,59. Dengan skala pada rentang 1-10, besaran IP-TIK ini menunjukkan pembangunan TIK di Indonesia relatif lambat.

Belum lagi masih terjadi ketimpangan pembangunan TIK antara wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan jarak IP-TIK tertinggi dan terendah yang semakin melebar.

Tantangan berikutnya adalah jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar dan beragam. Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 jiwa.

Bukan perkara yang mudah melakukan sinkronisasi data penduduk sebanyak itu. Apalagi saat ini data kependudukan juga semakin dinamis.

Basis data kependudukan harus terus dimutakhirkan secara berkala dari level satuan wilayah terkecil. Tak hanya itu, partisipasi masyarakat juga harus aktif memperbarui data diri dan keluarganya.

Data kependudukan harus menjadi prioritas utama untuk dibenahi. Sebab, data kependudukan menjadi landasan utama berbagai kebijakan pembangunan. Terutama dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

Kita pernah punya mimpi besar saat e-KTP pertama kali diterapkan. Mimpi itu buyar terhalang mega korupsi. Kini setelah 10 tahun berlalu, harapan menggunakan NIK sebagai single identification number pun pupus.

Jadilah di era Revolusi Industri 4.0 ini kita justru terlampau banyak memiliki nomor identitas. Bahkan kita semua juga masih harus melakukan fotocopy e-KTP untuk keperluan sana-sini.

Tantangan yang terakhir, peran Big Data ibarat dua mata pisau. Di satu sisi dapat dimanfaaatkan sebagai sumber data baru. Di sisi lain, pemanfaatan Big Data juga perlu kehati-hatian karena karakteristiknya yang begitu besar, pesat dan kompleks.

Jangan sampai seperti istilah ‘Garbage in, garbage out’. Jika data yang masuk tidak benar, maka akan menghasilkan kesimpulan atau bahkan rekomendasi kebijakan yang salah.

Pada intinya, seluruh instansi yang terlibat harus memiliki tarikan yang seirama dalam menyambung nafas Perpres SDI. Selain itu, pembinaan dan pengawasan teknis dalam penyediaan data sektoral harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Sehingga manfaat SDI tidak hanya dirasakan para produsen maupun konsumen data tapi juga masyarakat luas. Hingga akhirnya SDI mampu mempertajam formulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan negeri ini.

Konon katanya, membangun data itu mahal dan sulit. Tapi jauh lebih mahal dan sulit jika membangun tanpa data. WASPADA

Penulis adalah Fungsional Statistisi BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Selamat Hari Statistik Nasional, 26 September 2021)

  • Bagikan