Waspada
Waspada » Mengukur Kekuatan Partai Politik Oleh Dr Warjio
Opini

Mengukur Kekuatan Partai Politik Oleh Dr Warjio

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisip USU; Anggota Dewan Pengawas Apsipol (Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Seluruh Indonesia).

 

KLB PD merupakan fenomena umum di Indonesia—malah sejak Indonesia baru merdeka di Orde Baru. Tapi intensitasnya justeru banyak terjadi di pascareformasi, tepatnya pada era Jokowi

 

Pengamat Politik Hendri Satrio, di Harian Kompas (6/3/2021) menilai Partai Demokrat (PD) kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih memiliki peluang mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham). Kubu tersebut telah menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dan menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum. Tetap ada peluang karena Moeldoko adalah pejabat pemerintah.

Hendri mengatakan, kemungkinan SK Kemenkumham tidak akan turun jika Moeldoko tidak direstui Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PD. Namun, jika ia melihat proses KLB Jumat (5/3/2021) kemarin tampaknya Moeldoko sudah mendapat restu Jokowi.

Bagi saya pernyataan tersebut harus dibuktikan bebeberapa waktu ke depan, walaupun kemungkinan terjadi sangat mungkin sekali. KLB PD di Sibolangit membuka lembaran baru sejarah PD. Bahwa partai yang pernah berkuasa yang muncul pascareformasi mampu melahirkan “KLB“ yang tidak disetujui dan tidak diinginkan kepemimpinan di bawah kendali AHY.

Kasus PD dalam perjalanan sistem kepartaian di Indonesia bukan hal baru. Malah model kooptasi kekuasaan terhadap partai politik (Parpol) sudah ada sejak Orde Lama, Orde Baru dan pascareformasi. Dalam kasus KLB PD, kita bisa mempertanyakanmengapa konsolidasi oposisi kepemimpinan AHY mudah dibuat?

Begitu lemahkah kepemimpinan AHY? Benarkah kekuasaan (yang memerintah) di balik KLB itu? Mengapa tidak ada kekuatan masyarakat sipil atau bahkan sayap politiknya pendudukung AHY menolak KLB itu? Apakah ini bentuk “cara baru” petualang politik menggunakan “kelemahan”partai? Keadaan ini penting untuk mempertanyakan bagaimana sebenarnya mengukur kekuatan partai politik itu di tengah proses dan gelombang demokrasi.

Mengukur Kekuatan Parpol

Kita bisa mengungkapnya dengan memulai analisis sistem internal partai. Literatur tentang Parpol telah mengidentifikasi sejumlah kemungkinan tujuan subjektif yang memandu perilaku partai. Misalnya membedakan antara (eksekutif) “pencarian jabatan”, “pencarian kebijakan” dan “tujuan pencarian suara”; yang berkaitan dengan “representasi/partisipasi anggota”.

Maksimalisasi demokrasi intrapartai bisa dibilang lebih baik dipahami sebagai pilihan organisasi daripada sebagai tujuan partai. Bagaimanapun, partisipasi anggota itu sendiri cenderung dimotivasi insentif kolektif yang terkait tujuan ideologis/kebijakan partai atau insentif selektif terkait penghargaan materi dan status.

Di sisi lain, partai juga berfungsi sebagai mesin untuk memperoleh dan mendistribusikan keuntungan pribadi kepada anggota dan pendukung dekatnya; untuk mencapai keuntungan ideal atau material bagi anggota aktifnya. Misalnya pengaruh pribadi, status dan pengakuan sosial, penghargaan psikologis, pekerjaan, uang dan bantuan.

Dalam praktik aktual, kedua tujuan tersebut terkait erat, karena keberhasilan perolehan keuntungan pribadi kader partai pada akhirnya bergantung pada memenangkan dukungan dari aktor masyarakat sipil (misalnya pemilih, anggota, dan pemodal).

Sedangkan agregasi dan representasi kepentingan kolektif dapat hampir tidak terjadi jika tidak ada organisasi formal yang mendefinisikan kepentingan, tujuan dan strategi bersama dan dengan sarana manusia dan material untuk mengejarnya.

Namun, untuk mengejar kedua tujuan akhir tersebut, Moshe Maor (1997) menyebut Parpol harus terlebih dahulu memperhatikan perolehan sumber daya kekuatan politik, yang dipahami sebagai aset yang diperlukan untuk memastikan keberadaannya dan meningkatkan potensi pengaruhnya terhadap sistem politik dan masyarakat.

Karena itu, dimungkinkan abstrak dari pertanyaan tentang motif utama, orientasi ideologis dan komposisi sosiologis dan untuk mempertimbangkan partai hanya sebagai aktor pencari kekuasaan yang mencoba memaksimalkan kendali mereka atas sumber daya ini. Kontrol semacam itu di sini diartikan sebagai kekuatan partai.

Berbagai sumber daya tersebut telah dibahas dalam literatur tentang tujuan partai dan partai politik, yang paling penting adalah: Sumber daya elektoral, yang dalam sistem demokrasi merupakan ekspresi utama dari legitimasi dan dukungan rakyat;

Sumber daya kelembagaan, yaitu kontrol atas publik kantor (misalnya parlemen, pemerintah dan kepresidenan), pengangkatan negara lainnya dan perekrutan penasihat, PNS dan karyawan perusahaan publik dan semi-publik; sumber daya organisasi, dipahami dalam istilah kohesi, anggota, aktivis, organisasi jaminan, staf dan keuangan dan sumber daya komunikasi, terutama propaganda di media massa.

Pertanyaan kita, apakah identitas dan tujuan partai politik yang disebutkan di atas juga merupakan kekuatan partai politik? Bagi saya itu tidak cukup. Pengukura terhadap partai politik atas”kekuatannya” tetap harus dilakukan.

Indikator memang telah dikembangkan mengukur kekuatan partai dalam komponen individu. Tetapi mereka tidak pernah disistematisasi menjadi kerangka kerja analitis koheren. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dan menghambat perbandingan kekuatan partai lintas komponen.

Dalam kaitan ini Paolo Chiocchetti (2016) mengusulkan melakukan ini dengan membangun indikator gabungan kekuatan partai berdasarkan empat komponen (sumber daya): elektoral (suara), pemerintahan (kursi parlemen yang relevan), partisipatif (anggota) dan keuangan (uang).

Pilihan ini menawarkan perkiraan masuk akal tentang kekuatan partai, karena mencakup sebagian besar objek utama upaya partai yang umumnya diidentifikasi dalam literatur teoretis dan empiris—sambil memberikan campuran seimbang antara indikator kekuatan kelembagaan, kekuatan organisasi, dan dukungan publik. Untuk melakukannya mereka membutuhkan kekuasaan, dan salah satu aspek utamanya adalah perolehan sumber daya kekuatan politik.

Paolo Chiocchetti (2016) mengembangkan kerangka sistematis kekuatan partai yang menawarkan empat perbaikan status. Pertama, mengklarifikasi ada tiga cara utama mengukur tingkat dan variasi dari waktu ke waktu kekuatan partai: dalam istilah absolut (sumber daya), dalam istilah relatif terhadap sistem partai (kekuatan sistemik) dan dalam istilah relatif vis-à -vis masyarakat pada umumnya (kekuatan sosial).

Kedua, merampingkan indikator yang ada menjadi model yang koheren dengan empat komponen, mengembangkan indikator baru ketika tidak ada alternatif yang memuaskan (terutama, untuk tata kelola dan kekuatan keuangan).

Ketiga, memperluas dan menyelaraskan cakupan masing-masing indikator. Idealnya, masing-masing harus mencakup keseluruhan, atau jumlah yang cukup komprehensif, dari sumber daya komponen yang dimaksudkan untuk diukur.

Namun hal ini jarang terjadi, dengan indikator elektoral, tata kelola dan kekuatan keuangan yang umumnya bergantung pada satu subset sempit dari mereka. Misalnya suara kamar pertama, kursi kamar pertama, kursi kabinet nasional atau pendapatan organisasi partai.

Persoalannya, tidak ada indikator yang pernah dibuat mengukur kekuatan partai keseluruhan. Di sinilah perlunya indikator partai secara keseluruhan kekuatan akuntansi untuk spektrum sumber daya terbesar yang mungkin dikejar Parpol. Sayangnya, beberapa komponen yang bisa dibilang penting belum bertanggungjawab untuk operasionalisasi dari masalah teoritis dan praktis.

Dalam semua komponen ini, pengembangan indikator memadai terhambat oleh kurangnya data yang cukup komprehensif maupun kesulitan memperhitungkan karakter kualitatif utama dari sumber daya. Pilihan terbaik kedua, mengidentifikasi berbagai sumber daya terpilih yang memiliki karakteristik: dapat diukur; menjadi tinggi dan terbukti penting sebagai alat bertahan hidup dan berpengaruh; mencakup spektrum luas, seimbang dari komponen berbeda.

Penutup

Saya memahami KLB PD merupakan fenomena umum di Indonesia—malah sejak Indonesia baru merdeka di Orde Baru. Tapi intensitasnya justeru banyak terjadi di pascareformasi, tepatnya pada era Jokowi. Tentu saja dalam proses demokrasi yang berusaha terus dikonsolidasikan, partai politik di Indonesia masih terus rentan—terutama atas godaan kekuasaan.

Tidak peduli apakah itu partai berbasis agama atau warisan dinasti politik. Karena itu tata kelelola partai politik harus terus dilakukan (Warjio, 2020) dan terus mendorong kekuatan politik harus didorong dengan melihat karakteristik di atas misalnya. Tentu saja harus menutupi kelemahannya.

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2