Waspada
Waspada » Menghadapi Wabah
Opini

Menghadapi Wabah

Ada yang berani membandingkan kematian karena kelaparan akibat stay at home lebih buruk/sama dengan diserang covid-19 karena mencari nafkah…

TREND kuat dari update data setiap hari (Maret-April) covid-19 secara nasional ialah peningkatan jumlah terkonfirmasi, pasien sembuh dan pasien meninggal.

Meskipun perbedaan persentase kesembuhan/kematian tidak besar, namun jelas jumlah terkonfirmasi dan dirawat jauh lebih besar dibanding yang dapat disembuhkan.

Dengan hanya berbekal data saat ini tentu sangat sulit diprediksi titik puncak kurva akan berhenti pada angka berapa kelak.

Apalagi dengan fakta Indonesia tidak (belum) menjalankan tiga hal utama secara tegas.

Yakni pemeriksaan menyeluruh terhadap warga, perawatan intensif dan pemberlakukan protokoler membatasi interaksi lokal, nasional dan internasional.

Kelihatannya bagi banyak negara kurang lebih ini adalah perang dengan musuh yang tak (belum) diketahui peta kekuatannya.

Mengapa tidak? Semua orang tahu dan mungkin secara optimistik bisa berkata tidak semua orang yang terpapar covid-19 akan tertular.

Tidak pula semua orang tertular akan menjadi sakit. Juga tidak semua orang sakit menjadi sakit berat dan kesempatan sembuh lebih dari 80 %.

Tetapi semua itu hanya sebatas pengetahuan teoritis yang bisa buyar jika karena kealpaan gelombang kedua covid-19 dan seterusnya melanda.

Lagi pula meski secara teknis bisa dihitung seberapa lama waktu penantian hadirnya produk penangkal dan penyembuh covid-19.

Namun motif sejumlah lembaga dunia yang kini terlibat perlombaan di laboratorium sangat mencemaskan.

Mereka tak hanya mengedepankan kemanusiaan, malah kepentingan ekonomi, politik dan perang di tempatkan di atas segalanya. Bagaimana itu tidak mencemaskan?

Wajib Masker

Awal bulan ini atas warning badan kesehatan dunia (WHO) pemerintah mewajibkan pengenaan masker terutama jika di luar rumah.

Secara tidak langsung pemerintah mengakui ada kegagalan tertentu sebelumnya.

Pengenaan masker akhirnya dipandang sebagai salah satu gerakan penangkal sangat penting pada etape pencegahan.

Secara ilmiah mencegah memang lebih baik ketimbang mengobati dan pewajiban masker bagi rakyat diharap memutus mata rantai penularan.

Jika hari ini orang di jalanan dan di tempat tertentu lainnya masih belum mengenakan masker itu disebabkan dua hal.

Pertama, mungkin banyak orang merasa, berdasarkan pengalaman, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah cukup merosot.

Kedua, kesulitan medapatkan masker. Sama dengan alat pelindung diri (APD) yang mengalami lonjakan harga tanpa dapat dikendalikan pemerintah.

Termasuk sejumlah obat khususya vitamin, masker pun mengalami kelangkaan dan otomatis harga naik.

Di TV Nasional Saleh Partaonan Daulay dari PAN DPR-RI menyebut saat Indonesia membutuhkan masker justru hilang dari pasar karena diekspor besar-besaran.

Pemberlakuan PSBB

Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) suatu daerah memerlukan kajian luas dalam dua wilayah utama.

Wilayah kajian pertama menyangkut hal-ihwal epidemiologis yang memerlukan dukungan data-data valid.

Sedangkan wilayah kajian kedua menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Tetapi sesuai regulasi status PSBB ditentukan pemerintah pusat, daerah hanya mengusulkan.

Karena itu dari prosedur birokratis segera diketahui.

Penetapannya selain cukup berbelit, potensil terjebak mempertaruhkan sesuatu di luar hal objektif kedaerahan (kondisi epidemiologis).

Dua kaca mata diadu dalam penetapan itu. Bisa saja suatu daerah tertentu secara epidemiologis menilai sudah saatnya memberlakukan PSBB.

Bahkan lockdown (kaca mata daerah). Namun pemerintah pusat menghendaki aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, keamanan dan lain-lain dipandang dapat berakumulasi pada titik bahaya tertentu (kaca mata pusat).

Di DKI sejak awal hingga akhirnya PSBB diperkenankan, dan segera disusul Jawa Barat.

Penentangan Papua melalui seorang pejabat Bupati di sana jelas menunjukkan perbedaan cara pandang dan kepentingan antara daerah dan pusat.

Pemerintah pusat terus menghitung stabilitas nasional dihubungkan dengan faktor seperti perekonomian, moneter dan lain-lain.

Secara subjektif dipandang tak menggembirakan meski sudah disiasati.

Pusat ingin jangan ada kebijakan apa pun di pusat dan di daerah yang memiliki dampak atas eskalasi politik.

Tetapi ada paradoks di balik fakta Indonesia tidak menutup diri (tenaga kerja asal China dan pendatang asing lain tetap masuk melalui bandara).

Sebetulnya pertimbangan atas manfaat investasi menduduki urgensi tersendiri yang mengalahkan urgensi pemberantasan Covid-19 untuk keselamatan manusia.

Sederhananya pemerintah pusat seolah menunjukkan keyakinannya kedatangan pekerja asing khususnya China adalah investasi dan itu jangan sampai terganggu, apa pun taruhannya.

Ini jelas kekeliruan besar sedangkan PSBB dimaksudkan untuk penguncian penularan virus.

Kemiskinan

Tetapi menghadapi bencana ini tak hanya berurusan dengan penyebab (covid-19).

Tak sedikit sumber-sumber otoritatif seperti lembaga nonprofit Oxfam memprediksi perekonomian dunia terpuruk yang bisa menyebabkan 500 juta warga jatuh miskin.

Wabah yang memerosotkan nilai sumberdaya manusia dan mobilisasi seluruh kemampuan untuk menyelamatkannya ini diyakini pasti mengakibatkan berbagai efek berantai.

Seperti turunnya pendapatan dan konsumsi domestik dan seterusnya. Kaecemasan atas covid-19 yang memperlemah ekonomi dunia sangat beralasan.

Bagaimana dengan Indonesia? Raksasa ekonomi China saja diperkirakan akan melemah.

Perlambatan ekonomi China dengan sendirinya berakibat penurunan ekspor–sudah lama Indonesia menyandarkan diri pada negeri itu sebagai negara tujuan utama ekspor nasional.

Faktanya, memang China-lah salah satu importir terbesar dunia untuk primadona ekspor nasional, seperti minyak dan gas, minyak sawit, serta karet alam.

Meski cukup terlambat, namun sejak 2 Maret lalu, setelah pasien pertama penyakit akibat virus corona covid-19 terkonfirmas.

Pemerintah sudah menjalankan beberapa protokol yang terus berkembang dan disempurnakan. Jeritan murni kemanusiaan mulai bermunculan di masyarakat.

Ada yang sudah berani membandingkan kematian karena kelaparan akibat mengikuti protokol stay-at-home lebih buruk/sama dengan diserang covid-19 karena mencari nafkah.

Sebagai gambaran menurut BPS angka kemiskinan (September 2019) mencapai 24,79 juta jiwa atau 9,22 persen.

Dalam rumusan BPS kemiskinan dimaknasi sebagai kemampuan memenuhi dua kebutuhan dasar; makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan.

Komponen garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara 2100 kalori per kapita per hari.

Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengelauran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya.

Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan 73,75 % dan secara nasional rata-rata anggota keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan 4,58 orang.

Permasalahan kemiskinan selain menyangkut disparitas nyata perkotaan (6,56 pesen) dan perdesaan (12,60 persen) juga bersifat dinamis.

Seseorang yang kemarin masih memiliki sepeda motor, akibat perubahan dalam terpaan covid-19 bisa melorot tajam tak hanya karena terpaksa menggadaikan sepeda motornya.

Ia mungkin seseorang di antara jutaan pekerja yang kena PHK yang tak mungkin lagi meneruskan kelaziman berinfak karena kini benar-benar berharap bagaimana cara beroleh infak.

Penutup

Apakah Indonesia melakukan test covid-19 menyeluruh kepada semua warga? Tidak.

Dengan demikian data yang dimilikinya didasarkan pada perkiraan kurang akurat karena mungkin bersumber dari dua kondisi.

Pertama, kondisi ketakberdayaan orang hingga menjadi pasien. Kedua, pihak kena tracing berdasarkan informasi yang dikembangkan membangun data klaster.

Sangat jelas, respons (pemerintah) dan budaya masyarakat sangat menentukan tingkat keselamatan sebuah negara dari pandemi covid-19.

Dengan demikian tidak semua negara akan memiliki pola epidemi sama. Pasti ada yang tiba-tiba populasi meningkat tajam, dan ada yang sebaliknya.

Dua hal paling berpengaruh ialah kecepatan dan ketepatan respons. Kemudian pola interaksi masyarakat dan pola hidup (pemukiman dan berkerumunan).

Namun semua protokol  dengan mudah dibuat, dalam penerapannya memiliki tingkat kesulitan tersendiri.

Wabah covid-19 telah menjadi hulu dari masalah lain yang amat kompleks, termasuk ekonomi.

Semoga semua pihak (terutama pemerintah) mampu bekerja sebaik-baiknya dan menghindari motif penyimpangan buruk seperti mulai diributkan dan dituduhkan civil society.

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadsaya (‘nBASIS).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2