Waspada
Waspada » “Menggarap” Harta Karun Selat Malaka
Opini

“Menggarap” Harta Karun Selat Malaka

Perlu ada political will yang sangat kuat dari pemerintah dan komitmen untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang merintangi pemanfaatan selat Malaka

Keberadaan selat Malaka menyimpan harta karun, tidak sekedar dimaknai secara harfiah saja. Namun selat yang masuk dalam wilayah tiga Negara, Indonesia, Malaysia dan Singapura tersebut tersimpan pada dirinya potensi yang sangat besar yang telah secara nyata dimanfaatkan oleh Singapura dan menjadi tumpuan bagi negara tersebut untuk maju dan berkembang.

Namun kiranya isu tentang harta karun yang tersimpan di selat tersebut tak kalah menarik, bahkan menawarkan petulangan yang menarik, seperti disajikan dalam berbagai cerita fiksi di film-film. Kisah tentang harta karun Flor Do Mar atau Flor De La Mar, misalnya. Sebuah kapal pengangkut bongkahan emas yang tenggelam di perairan Indonesia.

Kapal tersebut merupakan kapal layar yang dibuat pada tahun 1502 di Lisbon. Kapal ini adalah salah satu kapal layar terbesar dengan kapasitas angkutan paling banyak pada masanya. Kabarnya, Flor de la Mar dibuat untuk mengangkut harta jarahan Portugis dari berbagai pulau melalui lautan.

Di sekitar November 1511, ketika Portugis melengserkan Kesultanan Malaka, Flor de la Mar menjadi kapal yang mengangkut hasil rampasan dari sana ke armada Portugis. Menurut legenda, berbagai perabotan dari emas milik Kesultanan Malaka dibawa oleh kapal ini. Tidak ada yang tahu pasti apa saja yang dibawa dalam kapal Flor do Mar saat itu, namun kisah ini menjadi menarik karena disebutkan ada lebih dari 60 ton emas milik Kesultanan Malaka yang diangkut ke dalam kapal.

Tapi selat Malaka tidak sekedar harta karun yang terpendam dari kapal yang tenggelam. Karena sejak berabad-abad, selat Malaka menjadi jalur perniagaan bangsa-bangsa Romawi, China, Persia, Yunani dan Arab di kawasan Asia Tenggara. Pada era kolonialisasi, Selat Malaka dikuasai Belanda, Portugis dan Inggris untuk menghubungkan Afrika dan India dengan China, Jepang dan Asia Tenggara sebagai jalur pengangkutan komoditi hasil eksploitasi, penjajahan maupun perdagangan. Hingga sekarang, selat Malaka menjadi jalur pelayaran internasional antara Timur dan Barat yang penting karena sepertiga dari perdagangan dunia dan separuh dari pengangkutan minyak atau sumber energi dunia, menggunakan akses melalui selat Malaka (Percival, Pena & Kusuma dalam Ayusia, 2014).

Posisi selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional adalah strategis sebagai rute efektif dalam Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Lines of Transportation (SLOT) bagi keamanan pasokan dan pengangkutan sumber energi negara-negara besar dengan kawasan Asia Barat maupun Afrika Ayusia, 2014). Begitu strategis selat Malaka, sehingga diperkirakan ada potensi pendapatan Negara puluhan triliun setiap tahunya dari jalur pelayaran tersibuk di dunia yang dilalui lebih dari 90.000 kapal berbagai ukuran—dengan muatan kargo dan minyak dari seluruh dunia.

Belum lagi potensi hasil laut seperti ikan. Untuk wilayah kabupaten Bengkalis, Riau saja, hasil tangkapan ikan demersal (ikan dengan nilai ekonomis penting) berkisar antara 3.236,90 sampai 13.247,95 ton. Upaya penangkapan ikan demersal berkisar antara 20.576 sampai 93.414 unit, Kisaran CPUE ikan demersal berkisar 0,03 sampai 0,51. Hasil tangkapan biota udang mencapai 5.572,00 sampai 40.228,14 ton, Upaya penangkapan biota udang berkisar 364 sampai 509 unit, Kisaran CPUE biota udang berkisar 10,94 sampai 89,00. Potensi ikan demersal lestari mencapai 13.493,17 ton/tahun dengan upaya penangkapan 45.256 unit dan potensi lestari udang sebesar 30.835,75 ton/tahun dengan upaya penangkapan sebesar 293 unit. Tingkat pemanfaatan dan tingkat pengusahaan sumberdaya ikan pelagis, demersal dan udang telah mencapai >100 % (Muhammad Fauzi dkk, 2005).

Meski potensi selat Malaka begitu besar, dan Indonesia memiliki sebagian besar atas wilayah selat Malaka, namun kenyataannya negara ini belum berdaya dalam pemanfaatan potensi ekonomi selat tersebut. Berbeda dengan Singapura yang dari usaha jasa pandu kapal saja, disinyalir memperoleh separuh dari omset bisnis itu atau sekitar Rp30 trilun setiap tahunnya. Dengan asumsi jumlah kapal yang melalui selat Malaka pertahun sebanyak 90 ribu kapal berarti sebulannya 7.500 kapal yang lalu lalang dan jika jasa pandu kapal 65.000 dollar AS per kapal maka jika ada 90 ribu kapal berarti omset bisnis ini pertahun mencapai Rp58 triliun.

Untuk memaksa kapal kapal asing memakai jasa pemandu dalam negeri, Indonesia telah berulang kali membuat regulasi. Pertama tahun 2007 dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Nomor: PU.63/1/8/DJPL.07 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dalam SK tersebut disebutkan wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai perairan pandu ditetapkan dengan batas-batas yang meliputi sebelah utara Tanjung Balai Karimun sampai perairan sebelah utara Pulau Batam.

Setahun kemudian, dibuat Undang Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 yang di dalam pasal 198 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemerintah dapat menetapkan perairan tertentu sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa. Artinya, setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa itu wajib menggunakan jasa pemanduan”. Namun efektivitasnya masih belum terlihat secara nyata sehingga terlihat perlunya kesamaan pandangan di antara kepentingan bangsa dalam mendorong lebih kuat pemanfaatan atau kerja “menggarap” selat Malaka.

Perlu ada political will yang sangat kuat dari pemerintah dan komitmen untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang merintangi pemanfaatan selat Malaka. Tantangan tidak hanya datang dari kepentingan negagra tetangga dan negara-negara asing lainnya, namun juga dari perpanjangan kepentingan dari luar yang telah sangat agresif melakukan berbagai tindakan. Tapi itu semua bukan tidak mungkin tidak diselesaikan dengan poltical will yang kuat, dengan misi menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara. Dan dengan begitulah efektivitas dari aturan yang dibuat untuk memanfaatk selat Malaka tersebut akan dapat terlihat dan akan menuai hasil.

Penulis adalah Guru Besar USU Dan STIK-P Medan

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2