Mengejar Ketertinggalan Pendidikan

Mengejar Ketertinggalan Pendidikan
Oleh Riduan Situmorang

  • Bagikan

Saya bermimpi agar pola pendidikan harus kembali dibuat terpusat supaya prinsip dasar pendidikan tidak salah dielaborasi di pelosok. Menyerahkan penuh ke daerah justru melahirkan kekacauan-kekacauan yang semakin parah

Kekhawatiran kita tentang learning loss barangkali benar adanya. Paling tidak, menurut Bank Dunia Indonesia, learning loss diprediksi sebanyak 0,9-1,2 tahun. Pada saat yang sama, sebelum PTM terbatas dilakukan, ada estimasi bahwa skor kita di PISA akan merosot hingga 25 poin.

Namun, setelah PTM terbatas dilakukan, kemerosotan skor itu diperkirakan hanya berada pada rentang 5-11 poin. Artinya, ada peluang kita untuk meminimalisasi ketertinggalan pendidikan pada masa PTM terbatas ini. Persoalannya, PTM terbatas bukannya tanpa tantangan.

Berbagai media nasional telah memberitakan bahwa sesaat setelah PTM terbatas dilakukan, justru terjadi klaster baru di sekolah. Karena itu, keketatan protokol kesehatan mesti menjadi perhatian utama.

Jangan karena seorang masyarakat lingkungan sekolah terindikasi terimbas covid, maka sekolah kembali ditutup. Dalam hal ini, setiap masyarakat lingkungan semestinya sudah divaksin.

Jika ada masyarakat lingkungan sekolah yang belum divaksin karena berbagai alasan, sebaiknya mereka belajar atau mengajar secara daring saja.

Gap Semakin Dalam

Teknis lain yang harus diatur adalah pengukuran suhu masyarakat lingkungan sekolah sebelum masuk ke dalam sekolah harus benar-benar valid. Dalam hal ini, perlu kerjasama antara dinas kesehatan dan dinas pendidikan.

Mengandalkan guru sebagai petugas pengukur suhu rasanya kurang maksimal. Intinya, sinergitas ini diperlukan agar pembelajaran tetap berlanjut dan harapan kita untuk mengejar ketertinggalan pendidikan bisa dikebut. Fakta berbicara bahwa sebelum pandemi, kita sudah ketinggalan percepatan pendidikan.

Menurut Profesor Lant Prichett dalam tajuknya “ The Need for a Pivot to Learning: New Data on Adult Skills from Indonesian”, kita tertinggal sebanyak 128 tahun dalam tiga hal: ketidaksetaraan sosial dalam negara, kemampuan ekspansi penddidikan yang minim, hingga kemajuan yang sangat lambat.

Terkesan mengada-ada memang. Namun, jika diperiksa secara objektif, simpulan Prichett benar belaka. Terkait ketertinggalan karena ketidaksetaraan sosial, misalnya, sudah tak terbantahkan lagi. Hal ini semakin membuktikan bahwa kita sangat buruk dalam menangani keadilan akses pendidikan.

Betapa tidak? Kita selalu membuat penanganan pendidikan berdasarkan prinsip perkotaan seakan itu sudah bisa menjawab permasalahan pendidikan di perdesaan.

Prinsip zonasi, misalnya, hanya cocok di perkotaan, tetapi tidak untuk di perdesaan. Banyak sekali siswa miskin, bahkan yatim piatu, yang tinggal di pinggiran perdesaan akhirnya putus sekolah karena tak diterima di sekolah negeri.

Sebab, sekolah swasta tentu bukan pilihan bijaksana. Selain berada di pusat kabupaten, biaya sehari-hari dan uang sekolah akan semakin mencekik leher. Hal itulah yang membuat gap pendidikan kita semakin dalam.

Pada hasil PISA 2015 hal itu terlihat dengan jelas bahwa perbedaan skor rata-rata antara siswa dari kelompok dengan status sosial ekonomi terendah dan tertinggi mencapai 60 poin. Data buruk ini merupakan dampak dari salah kelola anggaran pendidikan.

Fakta bahwa anggaran pendidikan kita memang sangat tinggi. Namun, tingginya anggaran itu hanya dinikmati masyarakat tertentu di perkotaan. Toh, masih banyak angka putus sekolah. Pada 2017, misalnya, BPS mencatat sebanyak 4,9 juta anak miskin di Indonesia belum mampu mengakses pendidikan.

Senada dengan itu, studi Unicef (2017) juga menyebutkan bahwa sekitar 2,5 juta anak bangsa tak bisa menikmati pendidikan lanjutan: 600 ribu tidak bisa masuk SD dan 1,9 juta untuk SMP.

Padahal, pada saat yang sama, dengan sangat ironis, Unicef menyebutkan bahwa hampir setengah dari anggaran pendidikan Indonesia hanya dinikmati sekitar 10 persen penduduk.

Bahkan, sekitar 20 persen siswa kaya menerima 18 kali lebih banyak aneka fasilitas daripada 20 persen siswa miskin. Karena itulah, rataan hasil pendidikan kita selalu rendah.

Terkait ketertinggalan kedua (kemampuan ekspansi penddidikan yang minim), kita sama-sama harus mengakuinya. Banyak sekolah dibangun, tetapi tak banyak sekolah yang bangkit. Jangankan ekspansi ke daerah, beralih menjadi PJJ saja kita kelabakan.

Sekolah selaluh lamban untuk berbenah. Itu artinya bahwa siswa yang hanya mengenyam pembelajaran di sekolah tidak akan mengalami kemewahan belajar. Hal inilah kiranya yang dilirik bimbel sebagai lahan basah untuk bisnisnya.

Maka lihatlah, kian kemari, bimbel semakin merayap. Hingga kini, sudah ada 15.000 lebih bimbel di Indonesia dan beberapa juga tampil secara daring dan atraktif.

Yang paling memprihatinkan sebenarnya adalah catatan ketiga Prichett: perihal kemajuan yang sangat lambat. Jangankan maju, banyak data justru menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita merosot. Saya sendiri mulai merasakan bahwa kemerosotan itu benar adanya.

Kemerosotan itu salah satunya adalah sebagai dampak dari buruknya manajemen pendidikan. Karena itulah, saya bermimpi agar pola pendidikan harus kembali dibuat terpusat supaya prinsip dasar pendidikan tidak salah dielaborasi di pelosok. Menyerahkan penuh ke daerah justru melahirkan kekacauan-kekacauan yang semakin parah.

Politik lokal nyata-nyata lebih sering berkelindan di bidang pendidikan sehingga kemunduran demi kemunduran selalu tercipta. Sebagai bukti kecil, pada era 1990-2000 (sebelum APBN pendidikan dinaikkan), kita mencatat rata-rata perkembangan nilai IPM sebesar 1,36 persen.

Pada 2000-2010, kita justru mengalami penurunan menjadi 0,93 persen dan merosot pada dekade berikutnya menjadi 0,78 persen. Pada 1998, menurut UNDP, IPM kita berada pada pada urutan ke-103.

Setelah pagu anggaran dinaikkan, pada 2020, IPM kita berada pada urutan 107. Ironisnya, catatan-catatan peningkatan selalu ada di perkotaan.

Master-Plan Berkelanjutan

Kenyataan di atas semakin membuktikan bahwa jangankan kemajuan yang lambat, kita justru mengalami kemerosotan kualitas yang sangat signifikan.

Hal ini terafirmasikan dengan studi Amanda Beatty (dkk) dengan simpulan bahwa kemampuan berhitung pelajar kelas II SMP pada tahun 2014 setara dengan kemampuan siswa kelas V SD pada tahun 2000.

Harus ada tobat nasional dan revolusi mendasar bagi kita untuk kembali mengatrol kualitas pendidikan. Penganggaran besar-besaran untuk dana pendidikan sama sekali tak akan berdampak tanpa revolusi dan tobat nasional.

Tobat nasional, misalnya, agar program pendidikan tak berhenti pada satu menteri saja (master plan). Kebanyakan program akan membuat kita kehilangan fokus. Sebagai misal, program Guru Pembelajar dari Anies Baswedan sudah berhenti.

Kini, ada pula program Guru Penggerak dari Nadiem. Apa pun nama programnya, jika tanpa master plan berkelanjutan, maka semua itu hanya sia-sia belaka. Karena itulah, harus ada master plan terpusat dan berkelanjutan agar langkah kita semakin fokus untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Tanah Air. WASPADA

Penulis adalah Guru Bahasa Indonesia SMAN 1 Doloksanggul-Humbang Hasundutan, Instruktur Sastra Digital Tingkat Nasional, Aktif Berkesenian di Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) Medan dan Toba Writers Forum (TWF).

  • Bagikan