Mengapa Saksi Ahli Politik Sedikit?

Mengapa Saksi Ahli Politik Sedikit?

  • Bagikan

Di pengadilan untuk merebut kembali hak itu tidak menghadirkan Saksi Ahli Politik tetapi memberi tempat dan kesempatan kepada Saksi Ahli lain yang bukan pada bidang dan pengalamannya?

Ketika saya memutuskan untuk menulis artikel ini, saya berharap kita bisa lebih memberi perhatian pada kasus politik yang dibawah ke pengadilan. Selama ini, kasus politik yang di bawah ke pengadilan seolah terlepas dari perhatian dan membiarkan kasus itu untuk ditangani oleh pakar yang bukan pada bidangnya.

                                             

Di Amerika Serikat misalnya, studi referensi ke kesaksian ahli oleh ilmuwan politik dalam keputusan pengadilan distrik federal yang diterbitkan dari tahun 1950 hingga 1989 melaporkan 61% melibatkan masalah hukum pemilihan studi untuk periode 2000 sampai 18 Desember 2010.

Terungkap bahwa 74% dari kasus tersebut (28 dari 38) melibatkan masalah hukum pemilu.Kasus-kasus ini menyangkut masalah pemungutan suara minoritas, pemekaran-sistem pemilihan alternatif (kumulatif dan pemungutan suara terbatas) ing), pembiayaan kampanye, peralatan pemungutan suara, dan surat suara tidak sah, pendaftaran pemilih, persyaratan pengajuan permohonan, dan sejumlah masalah lainnya (Richard L. Engstrom, Michael P. McDonald, 2011:285).

Padahal, keahlian ilmu politik sangat relevan untuk masalah tentang bagaimana persaingan politik itu dan bagaimana struktur pemilu berinteraksi dengan perilaku pemilih serta untuk mempengaruhi hasil pemilu dan aspek lain dari pemilu proses yang sering digugat.

Namun terlepas dari ilmu politik relevansi untuk bidang ini, relatif sedikit ilmuwan politik yang melayani sebagai saksi ahli di ruang sidang, mungkin karena pekerjaan ini tidak mudah ditangani dan didapatkan.

Mengapa Saksi Ahli Politik Sedikit?

Saksi ahli mungkin direkrut melalui permintaan jaringan informal. Mereka mungkin dirujuk oleh teman, teman sekolah atau mereka mungkin memiliki kesempatan pertemuan dengan pengacara atau diberbagai kesempatan (Richard L. Engstrom, Michael P. McDonald, 2011:285).

Kurangnya sejarah mekanisme perekrutan formal mungkin berkurang seiring berjalannya waktu. Akan tetapi ketidakhadiran ini bukanlah hanya halangan bagi ilmuwan politik menggunakan keterampilan mereka sebagai Saksi Ahli.

Jenis pekerjaan ini tidak mengikuti beberapa norma-norma awal. Kesaksian sering terjadi pada jalur cepat dan diutamakan daripada tanggung jawab lainnya. Proses hukum bersifat konfrontatif, bukan kolegial. Tujuan seorang pengacara adalah untuk memenangkan sebuah kasus.

Memahami poin yang terakhir ini sangat penting karena lingkungan ini sangat berbeda dari forum ilmiah yang kita semua kenal. Perbedaan ini dalam konteks dapat membuat akademisi tidak nyaman.

Meskipun di bawah- berdiri dalam abstrak bagaimana konteks permusuhan bekerja, sarjana cukup sering terkejut pertama kali mereka dikenakan posisi atau ujian silang di persidangan dan mungkin tidak merespon seperti yang direncanakan.

Hal ini disebabkan bukan saja ilmuwan politik lebih fokus pada memahami teori politik dan praktek politiknya dan kemudian tidak memberi perhatian bagaimana kelanjutannya sampai masalah itu selesai di pengadilan.

Kita hanya menyerahkannya kepada pengacara atau keputusan hakim. Di sisi lain, ilmuwan atau pakar politik juga tidak banyak dilibatkan di pengadilan sebagai Saksi Ahli, kecuali menyerahkannya kepada Saksi Ahli yang berlatar belakang hukum terutama hukum Tata Negara.

Kita juga seolah membenarkan bahwa ketika masalah politik di bawah kepengadilan orang-orang yang berlatar belakang hukumlah yang mampu menyelesaikan kasus itu tanpa melihat sesungguhnya bahwa kasus itu memerlukan seorang pakar politik untuk jadi Saksi Ahli.

Di benak kita sudah muncul ilusi bahwa ranah pengadilan adalah ranah hukum saja dan harus diselesaikan secara hukum. Padahal sebenarnya tidak. Kasus politik yang dibawah ke pengadilan jelas memerlukan pemahaman orang yang ahli di bidang politik untuk melihat kasus itu secara jernih dan professional.

Jadi ada dua hal penting di sini: soal pemahaman keilmuwan dan profesionalisme. Bayangkan, seseorang dikeluarkan dari partai politik,–yang menghilangkan hak-haknya dalam partai dan masa depan politiknya.

Kasus ini kemudian di bawah ke pengadilan dan kemudian untuk “memberi penjelasan” ke pengadilan sebagai bentuk pembelaan di serahkan kepada orang yang tidak memahami partai politik baik secara teori maupun praktek dan pengalamannya?

Atau ketika persoalan pemilu seorang calon Presiden atau Kepala Daerah atau calon anggota legislative dari satu partai dicurangi oleh calon lain atau dari partai politik kasusnya di bwwah ke pengadilan.

Di pengadilan untuk merebut kembali hak itu tidak menghadirkan Saksi Ahli Politik tetapi memberi tempat dan kesempatan kepada Saksi Ahli lain yang bukan pada bidang dan pengalamannya?

Jelas dalam persfektif keadilan di pengadilan ia tidak saja harus bertumpu pada keadilan seseorang atau institusi yang diperjuangkan akan tetapi juga keadilan untuk ilmu dan profesionalitas.

Pengadilan kasus politik bagi saya sebuah kotak Pandora yang harus dibuka yang harus memberi rasa keadilan ilmu politik dan sikap professional.

Konteks persoalan, tata kelola pengadilan, siapa yang berperan dan bagaimana ilmu politik berperan di sana harus dihadirkan dan bukan dianggap tidak perlu hanya karena persoaan politik di bawah ke rana hukum melalui institusi pengadilan.

Hukum dan politik dalam arena pengadilan harus dilihat sebagai pengembangan keilmuan dan saling bersinergi dimana nilai-nilai profesionalisme dan keadilan harus dijunjung.

Sebagaimana disampaikan Johnathan O’Neill (2005) dalam karyanya Originalism in American Law and Politics: A Constitutional History penting untuk elaborasi politik dan yurisprudensi konstitusional.

Pendekatan ini tidak mereduksi hukum menjadi politik atau menyangkal pengaruh dari politik tentang hukum. Sebagai sejarah pemikiran konstitusional dalam konteks politiknya, pelibatan pengacara dan ilmuwan politik di pengadilan.

Di sisi lain dalam persfektif hak-hak politik,–sebagaimana disampaikan Stuart A . Scheingold (2007) dalam karyanya, The Politics Of Rights Lawyers,PublicPolicy,And Political Change ini merupakan arena dimana hukum dan politik bersinergi dalam pembelaaan terhadap hak-hak politik.

Konsepsi konstitutif yang lebih kuat–sebagaimana disampaikan Stuart A . Scheingold (2007) sebagai ciri khasnya politik hak baru, bagaimanapun, telah muncul dari tiga persoalan hak politik yang disampaikan pakar:

Pertama, Hak dalam Kehidupan Sehari-hari: Penelitian tentang cara-cara di di mana individu memobilisasi (atau gagal memobilisasi) hak (dan) hukum) untuk menyelesaikan perselisihan berfokus pada, dan mengungkap banyak versi, kesadaran hak.

Hak muncul dari ini bekerja sebagai sumber diskursif dari berbagai utilitas dan banyak arti. Artinya, kesadaran hak ditunjukkan untuk bervariasi secara dramatis dari orang ke orang dan tempat ke tempat.

Penelitian ini memberikan kepercayaan pada kekuatan konstitutif yang saya dikaitkan dengan mitos hak. Namun, dalam mengungkap banyak iterasi kesadaran hak, literatur yang diperdebatkan menunjukkan bahwa generalisasi menyeluruh dari mitos hak harus memenuhi syarat.

Kedua, Hak dan Mobilisasi Politik Kolektif: Sebaliknya untuk meneliti hak-hak dalam kehidupan sehari-hari dengan sebagian besar nonpolitis akun hak, penelitian tentang mobilisasi politik kolektif terletak tepat di dalam proses politik.

Di sini fokusnya adalah pada kampanye untuk menyebarkan hak untuk mengejar kemajuan agenda politik—desegregasi, kesetaraan gender, perlindungan penyandang disabilitas, peningkatan kerja kondisi, pertahanan lingkungan, dan sejenisnya.

Ini penelitian menganalisis hak sebagai diskursif dan institusional sumber daya dan juga mengidentifikasi kondisi dan keadaan yang kondusif bagi keberhasilan politik hak.

Hasilnya adalah pemahaman yang jauh lebih kompleks dan cair hak daripada dan itu mengarah pada kondisi yang lebih dan pemahaman yang bermasalah tentang sifat dan kemungkinannya dari hak politik.

Ketiga, Counter Mobilisasi: Sedangkan pesan dominan penelitian mobilisasi kolektif adalah positif, meskipun berkualitas, pengesahan hak sebagai sumber daya politik progresif, ada argumen dan bukti yang mengungkapkan konservatif versi, dan reaksi terhadap, politik hak.

Ada, di satu sisi, bukti serangan balik terhadap strategi hak progresif. Di sisi lain, hak mengungkapkan mereka sebagai agen ganda—setuju untuk melayani antiegaliter serta tujuan egaliter.

Bagian-bagian tersebut akan mempertimbangkan dan mengklarifikasi masing-masing: elemen dari politik hak baru yang muncul.

Untuk saat ini, kita menegaskan kembali bahwa ilmuwan konstitutif tidak begitu banyak tantangan seperti memperkaya paradigma politik hak— memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat, proses, dan kontinjensi yang intrinsik untuk itu.

Di sisi lain membuka kesempatan kepada Ilmuwan politik untuk mau menjadi Saksi Ahli Politik. WASPADA

Oleh Dr Warjio, Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fisip USU.

  • Bagikan