Waspada
Waspada » Mengapa Demokrasi Indonesia Turun? Oleh Dr Warjio
Opini

Mengapa Demokrasi Indonesia Turun? Oleh Dr Warjio

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fisip USU.

 

Indeks Demokrasi yang dirilis EIU itu seharusnya menjadi keprihatinan kita akan praktek demokrasi di Era Jokowi. Kita bahkan berada diposisi empat di kawasan Asia Tenggara di bawah Malaysia, Timor Leste dan Philiphina

Menerima email dari Indeks Demokrasi The Economist Intelligence Unit (EIU) terkait laporan indeks demokrasinya 2020, tentu saja saya senang.

Sebab dapat mengetahui perkembangan demokrasi setiap negara termasuk Indonesia. Indeks Demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU) sejak 2006. Tujuannya mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia.

Secara pribadi saya memiliki hubungan khusus dengan EIU yang merupakan salah satu lembaga yang saya teliti ketika saya menulis untuk buku berjudul “Mengukur Kualitas Demokrasi” yang akan terbit.

Laporan dengan tajuk Democracy Index 2020: In sickness and in health? itu dirilis 2 Pebruari 2021 menjelaskan Demokrasi mengalami pukulan besar pada 2020.

Hasil tahun 2020 menunjukkan penurunan signifikan dan muncul sebagian besar—tetapi tidak semata—karena pembatasan yang diberlakukan pemerintah terhadap kebebasan individu dan kebebasan sipil yang terjadi di seluruh dunia—sebagai tanggapan terhadap pandemi virus corona.

Tahun 2020 sebagian besar negara, 116 dari total 167 (hampir 70%), mencatat penurunan skor total dibandingkan 2019. Hanya 38 (22,6%) mencatat peningkatan dan 13 lainnya mengalami stagnasi, dengan skor tersisa, tidak berubah dibandingkan 2019. Ada beberapa peningkatan yang mengesankan dan beberapa penurunan dramatis, seperti yang dibahas di bagian “sorotan”, dengan Taiwan mencatat peningkatan terbesar dan Mali penurunan terbesar.

Ada 11 perubahan kategori rezim, tujuh negatif dan empat positif. Tiga negara (Jepang, Korea Selatan dan Taiwan) pindah dari kategori “demokrasi cacat” untuk diklasifikasikan sebagai “demokrasi penuh” dan satu negara. Albania, ditingkatkan menjadi “demokrasi cacat” dari “rezim hibrida” sebelumnya.

Prancis dan Portugal mengalami pembalikan, kehilangan status “demokrasi penuh” yang telah mereka dapatkan kembali pada 2019. Bergabung kembali dengan barisan “demokrasi yang cacat”. El Salvador dan Hong Kong diturunkan dari klasifikasi “demokrasi yang cacat” ke klasifikasi “rezim hibrida”. Lebih jauh di bawah peringkat, Aljazair, Burkina Faso, dan Mali kehilangan status sebagai “rezim hibrida” dan sekarang ditetapkan sebagai “rezim otoriter”

Menurut ukuran demokrasi EIU, hanya sekitar setengah (49,4%) dari populasi dunia yang hidup dalam semacam demokrasi. Bahkan lebih sedikit (8,4%) yang tinggal dalam “demokrasi penuh”; level ini naik dari 5,7% pada 2019, karena beberapa negara Asia telah ditingkatkan.

Lebih dari sepertiga populasi dunia hidup di bawah pemerintahan otoriter, dengan sebagian besar berada di China. Dalam Indeks Demokrasi 2020, 75 dari 167 negara dan wilayah yang dicakup oleh model, atau 44,9% dari total, dianggap menjadi demokrasi. Jumlah “demokrasi penuh” meningkat menjadi 23 pada 2020, naik dari 22 pada 2019. Jumlah “demokrasi yang cacat” turun dua, menjadi 52.

Dari 92 negara yang tersisa dalam indeks kami, 57 adalah “rezim otoriter”, naik dari 54 pada 2019, dan 35 diklasifikasikan sebagai “rezim hibrida”, turun dari 37 pada 2019. Norwegia meraih skor tertinggi yakni 9,81 dan menjadikannya negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia.

Di posisi kedua Islandia skor 9.37, disusul Swedia skor 9.26, Selandia Baru skor 9.25, dan Kanada skor 9.24. Negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan skor 1.08. EIU menyebut secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun lalu.

Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini 5.37, menurun dari yang sebelumnya 5.44. Angka ini pun tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006 silam. Berdasarkan skor, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.

Metodologi Yang Digunakan
Untuk memahami Indeks demokrasi EIU, tentu saja kita harus memahami metodologi yang digunakannya. EIU menggunakan skala yaitu pada skala 0 sampai 10, didasarkan pada penilaian untuk 60 indikator, yang dikelompokkan ke dalam lima kategori: proses elektoral dan pluralisme; kebebasan sipil; fungsi pemerintah; partisipasi politik; dan budaya politik.

Setiap kategori memiliki peringkat skala 0 – 10, dan Indeks keseluruhan adalah rata-rata sederhana dari lima indeks kategori. Indeks kategori didasarkan jumlah skor indikator dalam kategori, yang dikonversikan ke skala 0 -10. Penyesuaian skor kategori dilakukan jika negara-negara tidak mendapat skor 1 dalam bidang-bidang penting demokrasi berikut ini:

1. Apakah pemilu nasional itu bebas dan adil. 2. Keamanan pemilih 3. Pengaruh kekuatan asing pada pemerintah. 4. Kemampuan aparatur sipil negara untuk melaksanakan kebijakan. Jika skor untuk tiga pertanyaan pertama adalah 0 (atau 0,5), satu poin (0,5 poin) dikurangkan dari indeks di kategori yang relevan (baik proses pemilu dan pluralisme atau fungsi pemerintah).

Jika skor untuk 4 adalah 0, satu poin dikurangkan dari berfungsinya indeks kategori pemerintah.
Nilai indeks digunakan untuk menempatkan negara dalam salah satu dari empat jenis rezim: 1. Demokrasi penuh: skor lebih besar dari 82. Demokrasi cacat: skor lebih besar dari 6, dan kurang dari atau sama dengan 83. Rezim hibrida: skor lebih besar dari 4, dan kurang dari atau sama dengan 64. Rezim otoriter: skor kurang dari atau sama dengan 4.

Mengapa Indeks Demokrasi Indonesia Turun?
Jika kita amati Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.

Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat. Di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia sendiri ada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Di Indonesia, EIU memberikan skor 7.92 unutk proses pemilu dan pluralisme. Sementara itu, fungsi dan kinerja pemerintah dengan skor 7.50, partisipasi politik 6.11, budaya politik 4.38, dan kebebasan sipil dengan skor 5.59.

Indeks Demokrasi yang dirilis EIU itu seharusnya menjadi keprihatinan kita akan praktek demokrasi di Era Jokowi. Kita bahkan berada diposisi empat di kawasan Asia Tenggara di bawah Malaysia, Timor Leste dan Philiphina.

Model kepemimpinan Jokowi yang sering dikaitkan dengan gaya kerakyatan (populisme) ternyata tidak berdampak positif dalam indeks demokrasi yang dihasilkan. Laporan laporan ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi.

Indonesia masih akan menemui sejumlah tantangan. Indeks demokrasi Indonesia akan membaik jika kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.Pelaksanaan pemilu misalnya perlu diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam pelaksana Pemilu seperti money politics itu juga harus dicegah.

Terkait intimidasi dalam pelaksanaan pemilu juga harus dicegah. Kongkalikong antara penyelenggara Pemilu dengan kontestan itu juga harus dihindari. Praktek budaya politik yang berbasis politik dinasti harus segera diakhiri. Demikian pun kebebasan berpolitik, berekspresi harus diberikan tempat yang lebih besar lagi.

Ini semua akan bisa berjalan jika ada mekanisme control dari masyarakat luas yang lebih berpartisipatif. Persoalannya, kontrol masyarakat yang partisifatif dan membangun justeru juka diruntuhkan oleh mekanisme kekuasaan lewat undang-undang ataupun pengawasan keamanan. Tentu saja, jika mau memperbaikinya bukan menjadi alasan adanya Covid-19 menjadi pemakluman.

Realitasnya, sebagaimana laporan EIU, Covid-19 justeru menjadi payung legalisasi tindakan penguasa yang kontra demokrasi.

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2