Waspada
Waspada » Memotret Pemilih Muhammadiyah Medan
Headlines Opini

Memotret Pemilih Muhammadiyah Medan

Kecenderungan kader, simpatisan Muhamamdiyah memilih bukan berdasarkan sentimen emosional memilih PAN

Salah satu kelompok penekan dalam politik adalah civil society. Kelompok ini tidak berada pada ranah politik pragmatis layaknya partai politik, tetapi barisan civil society tidak buta politik.

Fakta membuktikan bahwa dalam momentum politik tertentu kelompok ini dapat mengubah peta politik secara nasional maupun lokal.

Ada pandangan streotif, bahwa jalur civil society dianggap sebagai jalur sepi, kurang peminat dan tidak banyak menguntungkan kelompok atau bahkan pribadi. Pandangan skeptis itu justru terbantahkan dalam beberapa momen fakta politik.

Jalur civil society justru memberikan kemaslahatan politik luar biasa. Salah satu nama tafsir civil society yang saya maksudkan adalah organisasi Muhammadiyah.

Muhammadiyah sejak didirikan KH Ahmad Dahlan (1912) tidak pernah terlibat ranah politik pragmatis. Tetapi, peran politiknya sebagai lembaga penekan politik lokal dan nasional terbukti nyata.

Muhammadiyah tampil sekaligus terlibat berbicara vokal, tak jarang pula kebijakan yang sudah diprediksi mulus berjalan baik, justru berbalik gagang untuk ditunda atau bahkan dibatalkan.

Momentum Pilkada misalnya, kelompok civil society ini sering terseret politik pragmatis. Nama Muhammadiyah sering “dijual” untuk keuntungan politik kelompok. Sebut saja kelompok pasangan calon Pilkada atau bahkan Parpol. Lantas siapa yang “menjual” nama Muhammadiyah itu?

Jawabnya, sudah pasti kader dan simpatisan Muhammadiyah yang memiliki kepentingan politik. Masing-masing setiap menjelang Pilkada bakal terpecah. Giringan politik, angin politik yang terlalu kencang berhembus memasuki sendi-sendi, termasuk struktur Muhammadiyah.

Tak jarang, kader dan simpatisan Muhammadiyah tergoda sodoran program kelompok kader yang memiliki kepentingan politik memenangkan calonnya. Termasuk dalam Pilkada Medan yang saat ini dihuni sekitar 2,4 juta penduduk. Lalu bagaimana peran politik Muhamamdiyah di kota Medan?

Kemana kecenderungan pemilih dari kader, simpatisan Muhammadiyah Kota Medan itu. Dan berapa sih, jumlah pemilih Muhammadiyah yang diperebutkan pasangan calon wali kota/wakil wali kota Medan?

Menjawab pertanyaan di atas bukan segampang membalik telapak tangan. Butuh paparan fakta politik setiap Pemilu, pilihan partai politik mana dijatuhkan para kader. Simpatisan Muhammadiyah dalam Pemilu.

Penulis pernah melakukan penelitian (2017) di Medan kemudian hasilnya dipaparkan secara terbuka dalam dialog Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan Desember2017 lalu.

Hasilnya ribuan kader, simpatisan Muhammadiyah memilih pada Pemilu 1999 untuk PAN 87,8%. PKS 3,3%, PPP 2,2%, Golkar 1,8%, PBB 1,2%, PDIP 0,9% dan partai politik lainnya 2,8%. Pemilu 2004, pemilih Muhammadiyah memilih PAN 81,7%, PKS 9,2%, PPP 2,4%, Golkar 2,3%, Demokrat 1,2%, PDIP 0,4%, Parpol lain 2,8%.

Pemilu 2009 tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2004, yakni PAN 71,7%, PKS 16,2%, PPP 2,1%, Golkar 2,0%, Demokrat 1,0%, PDIP 0,8% dan partai politik lainnya 6,2%.

Pemilu 2009, terjadi pergeseran pemilih partai politik dari PAN ke PKS. PKS menjadi pesaing utama PAN untuk merebut kantong suara Muhammadiyah di Medan.

Pemilu 2014, kader dan simpatisan Muhammadiyah masih memilih terbanyak PAN sekitar 72,7%, PKS 18,2%, PPP 1,8%, Demokrat 1,7%, PDIP 0,8% sedangkan Parpol lain 4,2%. Sentimen pemilih Muhammadiyah setiap lima tahun sekali pada Pemilu Parpol masih mendominasi ke PAN.

Alasan mengapa memilih PAN? Mereka menjawab aspirasi warga Muhammadiyah masih diyakini PAN dapat memperjuangkannya. Anggota DPRD dari PAN sebagian besar didominasi kader Muhammadiyah, sentimen pemilih juga menyebutkan kelahiran PAN dimotori Amien Rais yang pernah Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Sentimen emosional pemilih Muhammadiyah Kota Medan itu dapat kita potret dari Pilkada Medan beberapa tahun berlakangan ini. Kader Muhammadiyah pernah tampil pada Pilkada Medan Maulana-Arief.

Ahmad Arief kader Muhammadiyah dicalonkan PAN untuk Pilkada Medan, tetapi Ahmad Arief belum beruntung menduduki kursi Wali Kota Medan. Walaupun kader, simpatisan Muhammadiyah menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon itu.

Sebagian besar warga Muhammadiyah justru memilih pasangan Rahudman-Eldin. Pilkada selanjutnya, PAN mencalonkan Eldin-Akhyar. Karena PAN mendukung pasangan itu, mayoritas warga Muhammadiyah memberikan pilihan politiknya kepada mereka.

Fakta politik Pilkada di Medan ini, menunjukkan kecenderungan kader, simpatisan Muhamamdiyah memilih bukan berdasarkan sentimen emosional memilih PAN. Jadi, tidak berbanding lurus antara pemilih Muhammadiyah memilih PAN pada Pemilu legislatif ketimbang pada Pilkada wali kota.

Akhyar Atau Bobby

Hampir dipastikan, Akhyar Nasution dan Bobby Afif Nasution berkompetisi di kota Medan. Keduanya terkonfirmasi mengantongi tiket mendaftar ke KPU Medan tanggal 4 September 2020. Parpol pengusung Akhyar PKS-Demokrat. Sementara, Bobby PDIP-PAN dan Parpol lain.

Andai dua pasangan ini bertarung, kemana kecenderungan kader, simpatisan Muhammadiyah. Akhyar dan Bobby sama-sama memiliki peluang luas dan terbuka merebut hati mereka. Keduanya sudah anjang sana, silaturrahim ke Muhammadiyah Kota Medan.

Tak salah, jika saya menyebut kekuatan pemilih Muhammadiyah Medan bukan pada elit-nya saja. Seperti PDM Medan yang “menguasai” 32 PCM dan 145 Pimpinan Ranting Muhammadiyah se-kawasan Medan.

Itupun sepertiga dari struktur cabang dan rantingnya berada di Kabupaten Deliserdang, meski pengurusnya sebahagian besar ber-KTP di Medan dan tetap memiliki hak memilih di Kota Medan.

Masing-masing cabang memiliki pengurus 13 pimpinan ditambah pengurus majelis dan lembaga. Selanjutnya, ranting minimal memiliki 9 pengurus yang terkonfirmasi sebagai kader Muhammadiyah.

Saya berkeyakinan penuh, bahwa Muhammadiyah tidak akan menggiring ke salah satu pasangan calon manapun. Muhammadiyah merupakan tenda besar menaungi seluruh kelompok kepentingan, termasuk personal pengurus Muhammadiyah yang mendukung salah satu pasangan.

Tetapi, saya menaruh kekhawatiran besar akan terjadi polarisasi politik di internal pemilih Muhammadiyah Medan. Polarisasi politik yang dimaksudkan adalah terbelahnya kader, simpatisan Muhammadiyah Medan karena berbeda pasangan calon.

Ini diakibatkan sentimen dan tekanan politik berbagai kelompok. Apalagi sentimen pemilih Bobby cenderung dikuasai kekuasaan yang sedang berkuasa. Akhyar justru mengambil sentimen agama, apalagi beliau diuntungkan karena diusung PKS-Demokrat.

Bisa jadi, pemilih Muhammadiyah Medan kecenderungannya memilih pasangan Akhyar, karena bermain cantik melalui kampanye sentimen agama. Tapi, tidak boleh kita nafikan juga, bahwa pemilih Bobby di Muhammadiyah Medan akan memanfaatkan power melalui kekuasaan pusat mengiring banyak program ke Muhammadiyah Medan jika menantu Presiden Jokowi itu terpilih di Medan.

Akhirnya, jujur saya uraikan dalam tulisan ini, saya tidak pada posisi menggiring kader, simpatisan Muhammadiyah Medan mengarahkan hak pilih mereka kepada salah satu pasangan. Kelaziman warga Muhamamdiyah itu adalah pemilihnya sudah sangat cerdas dan tetap diberi kebebasan memilih pada setiap Pilkada.

Penulis adalah Ketua Lembaga Pengembangan Cabang & Ranting (LPCR) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Medan Periode 2015-2020, Dosen S2 KPI FDK UINSU Medan

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2